Kami memulai penelusuran dengan melakukan pencarian melalui mesin pencari terkait klaim adanya bantuan dana yang disebut diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penelusuran dilakukan dengan sejumlah kata kunci seperti “bantuan Rp40 juta Gibran”, “program bantuan modal usaha Gibran”, serta “Gibran bagi-bagi uang di media sosial”.

Baca juga:Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Janji ke Gibran Tebus Kegaduhan

Hasilnya, tidak ditemukan satu pun informasi dari sumber resmi pemerintah, media kredibel, maupun kanal resmi milik Gibran yang membenarkan adanya program bantuan modal usaha seperti yang diklaim dalam video tersebut.

Ketiadaan informasi dari sumber resmi menjadi indikasi awal bahwa klaim tersebut patut diragukan. Program bantuan pemerintah pada umumnya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah atau diliput oleh media arus utama karena berkaitan dengan kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara.

Selanjutnya, kami memperhatikan lebih jauh video yang beredar. Jika diperhatikan dengan saksama, terdapat beberapa kejanggalan pada video tersebut, terutama pada gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah sosok yang tampil dalam video. Gerakan bibir terlihat tidak sepenuhnya selaras dengan suara yang terdengar, sementara intonasi suara terdengar kurang natural.

Ciri-ciri tersebut kerap ditemukan pada video yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya pada konten deepfake, yaitu teknik yang memungkinkan wajah seseorang ditempelkan atau dipadukan dengan audio buatan sehingga tampak seolah-olah orang tersebut benar-benar mengatakan sesuatu.

Untuk membuktikan hal tersebut, kami menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation pada video yang beredar. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 98,8 persen kemungkinan pernyataan atau audio dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi atau buatan AI. Sementara itu, bagian visual videonya hanya memiliki probabilitas 1,7 persen sebagai konten yang dihasilkan AI.

PERIKSA FAKTA Gibran Bagi-Bagi Bantuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar audio yang digunakan dalam video tersebut tidak berasal dari rekaman asli suara Gibran, melainkan dibuat menggunakan teknologi generatif berbasis AI yang meniru suara seseorang. Kami kemudian memisahkan video dengan audio dari unggahan tersebut. Dengan pendeteksi AI Hive Moderation juga, hasil analisis menunjukkan audio yang terdapat dalam video tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,6 persen sebagai buatan AI.

Baca juga:Rismon Hasiholan Sianipar Temui Wapres Gibran di Istana Hari Ini

Penelusuran selanjutnya dilakukan dengan Google Lens pada video yang beredar. Hasilnya, tidak ditemukan video identik yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Namun demikian, kami menemukan foto yang identik dengan momen dalam video tersebut yaitu pada foto sampul pemberitaan oleh Viva News dengan judul “Profil Gibran Rakabuming Raka, Putra Jokowi yang Digadang Jadi Cawapres Prabowo”.

Foto tersebut menampilkan Gibran dengan pose, pakaian batik, serta latar ruangan yang sangat mirip dengan tampilan dalam video yang beredar. Temuan ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa foto tersebut dijadikan sebagai sumber visual untuk membuat konten manipulatif.

Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa video yang beredar kemungkinan dibuat dengan cara menggabungkan foto asli Gibran dengan audio buatan AI, lalu disebarkan di media sosial dengan narasi bantuan dana untuk menarik perhatian dan interaksi pengguna.

Hingga penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan bukti yang memverifikasi klaim bahwa Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan dana sebesar Rp40 juta melalui media sosial.

Baca juga:Gibran: Kantor Wapres Terima Aduan, Tebus Ijazah-SPP Sekolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video tersebut merupakan buatan kecerdasan buatan (AI), sementara visualnya kemungkinan berasal dari foto asli Gibran yang kemudian dimanipulasi sehingga tampak seolah-olah ia sedang menyampaikan pernyataan tersebut.

Dengan demikian, klaim bahwa Gibran membagikan bantuan dana Rp40 juta dengan syarat menyukai dan membagikan video tersebut merupakan konten yang bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah mengatakan akan membuka peluang untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik di Timur Tengah.

Baca juga:Purbaya: Defisit APBN Aman, Pemotongan Gaji Pejabat Belum Final

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut BBM subsidi naik Rp16 ribu” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube IDX Channel, pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik meskipun harga minyak dunia disebut telah di atas 100 USD per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah akan menyerap tekanan harga minyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak (BBM subsidi naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang," begitu keterangan Purbaya kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).

Mengutip laman arus berita utama Antara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik bila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM,” begitu keterangan Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Namun, kenaikan BBM tersebut akan terjadi bila APBN sudah tidak mampu mengimbangi tekanan harga minyak dunia. Menurut Purbaya, hasil perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bila harga minyak bertahan pada level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Dilansir Instagram resmi @ppid.kemenkeu dan @kemenkeu.prime, informasi yang beredar mencatut Menkeu Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik di Timur Tengah, merupakan berita tidak benar.

Baca juga:Keliru, Foto Pembuatan Patung Purbaya di Tengah Kota

Dalam rangkuman Tirto “Benarkah Harga BBM Pertamina Naik Maret 2026 Imbas Perang?” harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai 1 Maret 2026 mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan oleh berbagai operator, seperti Pertamina, Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia, hingga ExxonMobil melalui jaringan Mobil Indostation.

Di Indonesia, kenaikan BBM di bulan Maret 2026 ini tidak secara langsung dipicu oleh konflik geopolitik terbaru di Timur Tengah, melainkan merupakan penyesuaian rutin berdasarkan tren harga minyak dunia dalam dua bulan sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta acuan harga internasional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS).

Di SPBU Pertamina wilayah Jabodetabek, misalnya, harga BBM jenis RON 92 (Pertamax) mengalami kenaikan dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter. Produk dengan oktan lebih tinggi juga mengalami penyesuaian, seperti Pertamax Green 95 yang naik menjadi Rp12.900 per liter dan Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp13.100 per liter. Untuk jenis diesel, Dexlite naik cukup signifikan menjadi Rp14.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex mencapai Rp14.500 per liter.

Baca juga:Prabowo Puji Purbaya: Dia Optimis, Saya Butuh Orang Seperti Itu

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Produk seperti Pertalite (RON 90) tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Purbaya menjelaskan bahwa fungsi kebijakan fiskal adalah menjadi peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia meningkat.

Dalam rangkuman Tirto, dituliskan bahwa pemerintah akan memberlakukan kebijakan satu hari bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dalam rangka mitigasi lonjakan harga minyak mentah dunia karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Melalui kebijakan empat hari kerja ini, diperkirakan akan menghemat seperlima dari total konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

Baca juga:Keliru, Purbaya Sebut Indonesia Terancam Bangkrut pada 2030

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk implementasi kebijakan empat hari kerja. Dus, kebijakan untuk menghemat konsumsi BBM nasional ini akan dapat segera diimplementasikan mulai setelah Lebaran 2026.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Purbaya akan membuka peluang untuk kenaikan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik Timur Tengah adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah.

Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. Informasi terkait aktivitas dan kebijakan terbaru Menkeu Purbaya dapat diakses melalui akun resmi di platform media sosial Instagram & TikTok @menkeuri, Instagram Kemenkeu: @kemenkeuri, Facebook: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan X (Twitter): @KemenkeuRI.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya akan membuka peluang kenaikan harga BBM subsidi Rp16 ribu adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Purbaya mengatakan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Kemampuan APBN untuk menyerap kenaikan harga minyak masih cukup pada kondisi saat ini. Namun, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi karena harga minyak dunia bersifat fluktuatif.

Pemerintah melakukan mitigasi lonjakan harga minyak dengan memberlakukan kebijakan 4 hari kerja usai lebaran untuk menghemat BBM 20 persen.

Faktanya, gambar tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) dan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi. Unggahan berisi klaim “WNI jadi teknisi rudal Iran" merupakan konten palsu (fabricated content).

Kami memulai penelusuran melalui mesin pencari dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan klaim tersebut, seperti “Prabowo hapus bantuan sosial untuk dialihkan ke MBG”. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang memverifikasi klaim tersebut.

Baca juga:Alasan Prabowo Yakin Bisa Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Apabila benar terjadi penghapusan bantuan sosial dalam skala besar mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyasar jutaan penerima di seluruh Indonesia, kebijakan tersebut hampir pasti akan menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas oleh media nasional. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan rilis resmi pemerintah maupun pemberitaan media kredibel yang menyebutkan adanya kebijakan tersebut.

Sebaliknya, sejumlah pemberitaan justru menunjukkan bahwa program bantuan sosial tetap berjalan berdampingan dengan program lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilansir Liputan6 (06/05/2025), pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dengan total anggaran senilai Rp505,7 triliun pada tahun 2025 lalu. Adapun anggaran Bansos tersebut terbagi untuk beberapa program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), KIP dan PIP, serta untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial tetap dijalankan bersamaan dengan program MBG, bukan dihentikan atau dialihkan sepenuhnya untuk mendanai program tersebut seperti yang diklaim dalam unggahan.

Selain itu, Tirto.id juga melaporkan bahwa pemerintah masih merencanakan penyaluran berbagai bantuan sosial pada tahun 2026. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sejumlah program bansos tetap dilanjutkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), serta bantuan beras 10 kilogram.

Baca juga:Prabowo Janji Benahi TNI-Polri, Tak Pandang Pangkat Jenderal

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga memastikan bahwa program bantuan sosial reguler tetap berjalan. Penyaluran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk lebih dari 17 juta KPM.

Temuan ini bertentangan dengan klaim dalam unggahan media sosial yang menyebut pemerintah akan menghapus berbagai program bantuan sosial untuk dialihkan ke program MBG.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo bersama Kementerian Sosial resmi menghapus berbagai bantuan sosial seperti BLT, PKH, BPNT, KIP, dan PIP untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis adalah salah dan menyesatkan (False and Misleading).

Program-program bantuan sosial tersebut tetap berjalan dan masih menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah.