Tempo memverifikasi dua koten tersebut dengan menelusuri ke akun Instagram milik Raffi Ahmad @raffinagita1717 dan menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan. Faktanya, dua audio dari video yang mempromosikan situs judi online tersebut telah diubah menggunakan kecerdasan buatan.



Video Raffi berkaos putih ini, diunggah pada 17 November 2022 di akun Raffi di tautan ini. Dalam video tersebut, Raffi tidak mempromosikan situs judi, melainkan membahas acara Koplo Superstar yang tayang di ANTV.

“Top 4 Koplo Superstar bakal dimulai. Di antara Sheila, Salsa, Masitoh dan Nada, kira-kira siapa yang bisa maju sampai ke final? Biar nggak penasaran, saksikan Koplo Superstar setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di ANTV. Dan jangan lupa buat vote jagoan kamu di Koplo Superstar,” kata Raffi Ahmad dalam video aslinya saat itu.

Tempo juga melakukan pemindaian menggunakan Hivemoderation.com. Hasilnya menunjukkan bahwa 99,9 persen video yang beredar di Facebook itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan.





Potongan video kedua pernah diunggah di akun Raffi pada 11 Juni 2024 saat dia menunaikan ibadah haji. Raffi tidak membahas situs judi, melainkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia. Dia juga menyampaikan pernyataan terkait proyek di Gunung Kidul yang saat itu mendapat sorotan publik.

“Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini,” kata Raffi. 

Proyek di Gunung Kidul tersebut, pernah diulas oleh Tempo. Di sana, Raffi Ahmad berencana membangun resort, villa, dan beach club di tebing Pantai Krakal. Namun proyek ambisius bernama Bekizart itu dinilai berpotensi merusak lingkungan alam kawasan karst dan tak memberi dampak ekonomi warga lokal. Dia membatalkan rencana tersebut setelah mendapat kecaman dari masyarakat hingga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta. Sebanyak 44 ribu orang menandatangani petisi agar Raffi Ahmad membatalkan proyek itu.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klim video Raffi Ahmad promosikan dua situs judol miliknya adalah klaim keliru.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi yang disampaikan dalam video tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Video ini sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu warga, agar mereka mau meng-klik tautan yang ada di bio akun TikTok tersebut. Yang membuat yang bersangkutan bisa berpotensi menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan data. 

Melalui laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa informasi terkait SIM gratis dan berlaku seumur hidup adalah hoaks ([HOAKS] Pembuatan SIM Gratis 2025 | Komdigi). Tidak ada program resmi dari Polri yang memberikan SIM secara cuma-cuma dan berlaku seumur hidup. 

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) melalui akun Instagram resminya @korlantaspolri, juga menegaskan bahwa klaim adanya pembuatan SIM gratis dan SIM seumur hidup tidak benar. 

Korlantas Polri menjelaskan bahwa masa berlaku SIM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa SIM memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi dan alat registrasi resmi pengemudi. 

Adapun tarif pembuatan SIM di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sanggahan serupa juga dipublikasikan oleh Liputan6.com (Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran untuk Pembuatan SIM Gratis Tahun 2025 | Liputan6), yang juga melaporkan klarifikasi Korlantas Polri dan memastikan bahwa video tersebut adalah bagian dari informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat.

Video yang menyebut Polri memberikan SIM gratis pada tahun 2025 ini merupakan konten menyesatkan (misleading content).

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar melalui media sosial tanpa konfirmasi resmi. Selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat merugikan masyarakat luas. 

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia menemukan bahwa video tersebut bukan rekaman baru dan tidak berkaitan dengan isu ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi). Video yang digunakan dalam unggahan tersebut diambil dari rapat Komisi III DPR RI pada Agustus 2022, di mana topik utama adalah penanganan kasus kematian Brigadir J.

Video identik juga dapat ditemukan di kanal YouTube Tribunnews berjudul:

“Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman Usul Kapolri Dinonaktifkan & Diambil Alih Kemenko Polhukam”
(Sumber: Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman Usul Kapolri Dinonaktifkan & Diambil Alih Kemenko Polhukam | YouTube/Tribunnews -- diunggah pada 22 Agustus 2022)

Dalam video tersebut, Benny mengkritisi pernyataan dan penanganan Kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J (Nofriansyah Yoshua Hutabarat). Ia menyatakan bahwa publik merasa dibohongi oleh informasi dari kepolisian dan mengusulkan agar penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Kemenko Polhukam untuk menjamin transparansi.

Tidak ada satu pun pernyataan dalam video itu yang membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Nama "Mulyono" pun tidak disebut. Maka, mengaitkan pernyataan Benny dalam video itu dengan isu ijazah palsu adalah bentuk penyesatan konteks.

Klaim bahwa DPR membahas kasus ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) dan meminta Kapolri dinonaktifkan adalah tidak benar. Video yang digunakan merupakan rekaman lama dari rapat Komisi III DPR RI pada 2022 yang membahas kasus Brigadir J, bukan isu ijazah palsu Jokowi.

Konten tersebut merupakan disinformasi dengan kategori Misleading Content atau konten menyesatkan. Video lama digunakan dalam konteks baru untuk menyebarkan informasi menyesatkan dan membangun narasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau para warganet untuk selalu memeriksa konteks dan tanggal video yang beredar. Informasi yang diambil di luar konteks aslinya bisa menjadi alat disinformasi yang berbahaya bagi ruang publik.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto-foto yang beredar dengan teknik reverse image search.

Hasil pencarian foto pertama mengarah pada video di akun Facebook Region Al Dia, yang diunggah pada 25 Mei 2025.

Momen identik pada foto terdapat pada detik ke-51.

Keterangan video menjelaskan, peristiwa itu terkait dengan pertambangan ilegal di wilayah Zaragoza, Antiokhia.

Foto lainnya menampilkan backhoe berwarna oranye dengan merek Hitachi yang terbakar.

Pembakaran alat berat tersebut didokumentasikan NP Noticias Online pada 27 Mei 2025.

Tampak aparat membakar alat berat tersebut pada menit ke-1 detik ke-45.

Dikutip dari pemeritaan H13N, pemerintah Antiokhia menerahkan aparat untuk menindak lima pertambangan ilegal di Zaragoza.

Peristiwa dalam video berlangsung di wilayah La Porquera, ketika personel Komando Tempur Udara 5 Antiokhia menghancurkan alat berat.

Selain itu, Polda Papua Barat Daya telah membantah narasi yang beredar seperti diwartakan Galeri Papua dan Seputar Papua.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya, Komisaris Polisi Anis Dj memastikan, tidak ada peristiwa pembakaran alat berat di Raja Ampat.

Konten yang beredar di media sosial merupakan foto dari peristiwa nyata, tetapi disebarkan dengan konteks keliru. Foto pembakaran alat berat bukan berlokasi di Raja Ampat.

Foto itu adalah peristiwa pembakaran alat berat di pertambangan ilegal Zaragosa, Antiokhia pada Mei 2025.

Polda Papua Barat Daya memastikan tidak ada pembakaran alat berat di Raja Ampat.