Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klim link pendaftaran dan cek penerima bansos BPNT, PKH, KKS dan BLT untuk ibu hamil, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klim link pendaftaran dan cek penerima bansos BPNT, PKH, KKS dan BLT untuk ibu hamil tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah.
 

Disadur dari artikel Cek Fakta Kompas.com

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid soal peristiwa kawanan ikan bilih di Danau Singkarak naik ke daratan. Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa video tersebut mirip dengan gambar yang ada di laman Rappler pada Januari 2024. Dalam pemberitaan dijelaskan, video itu diambil di Provinsi Sarangani di selatan Filipina, tepatnya di Desa Barangay Tinoto, Kota Maasim.

Ikan yang naik ke daratan tersebut adalah ikan lupoy (sardin), bukan ikan bilih. Zenaida A Dangkalan, penanggung jawab dan petugas perikanan di Provinsi Sarangani menjelaskan fenomena itu adalah hal yang normal.

Faktanya, video itu diambil di Provinsi Sarangani di selatan Filipina, tepatnya di Desa Barangay Tinoto, Kota Maasim.

Disadur dari detik.com

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono memastikan uang kertas pecahan Rp100 dengan gambar Jokowi adalah palsu atau hoaks. Adapun ketentuan seseorang atau tokoh masuk sebagai gambar di mata uang, salah satunya pahlawan yang sudah tutup usia.

“Kalaupun mau pakai gambar orang itu gambar pahlawan yang sudah meninggal,” jelasnya, Selasa (12/7/2022).

Bank Indonesia sudah menegaskan pecahan Rp100 dengan gambar Jokowi merupakan hoaks atau palsu.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengonfirmasi informasi bantuan dana tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola program KIS

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Masyarakat dapat menghubungi BPJS Kesehatan melalui saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan atau keluhan.

Saluran komunikasi resmi dapat diakses melalui:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi pemegang KIS akan mendapatkan bantuan dana Rp 600.000 adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.