Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi PT Pertamina Patra Niaga untuk mengonfirmasi adanya batasan jangka waktu pengisian BBM.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2025), informasi tersebut hoaks.  

"Pembatasan pengisian BBM hingga tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar," kata Roberth

"Penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan," tuturnya.

Roberth menambahkan, masyarakat dapat memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun media sosial resmi Pertamina.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Pertamina menerapkan batasan jangka waktu pengisian BBM adalah hoaks.

Informasi tersebut dibantah oleh Pertamina. Penyaluran BBM tetap bersajalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang telah berlaku.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset. Penelusuran menemukan klaim video tersebut identik dengan video dari Youtube KompasTV berjudul Anggota DPD Ngamuk saat Sidang Paripurna pada 12 April 2016.
Berikut teks dalam video tersebut:
"Dewan Perwakilan Daerah atau DPD kini tengah menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya mewujudkan aspirasi rakyat, namun karena keributan saat sidang paripurna kemarin"
Sedangkan narasi pada video tersebut sebagai berikut:
"Anggota DPD asal Maluku Utara Basri Samara marah dan membanting mikrophone saat interupsi kepada pimpinan DPD pada sidang paripurna pembukaan masa sidang. Tak puas membanting mikrophone, Basrie pun mendatangi Ketua DPD Irman Gusman.
Kelakuan beringas seperti ini tentunya bukan cerminan dari wakil pilihan rakyat. Tindakan beringas ini berawal dari interupsi yang tidak diindahkan oleh pimpinan sidang karena sidang baru saja dibuka.
Ketua DPD mencoba menangkan anggotanya.
Sebelum kisruh karena Basri Samara, sidang paripurna DPD juga dimulai dengan hujan interupsi saat banyak anggota DPD mencoba menghentikan anggota DPD asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani yang memaksa berpidato di podium, meski pimpinan DPD tengah menyampaikan hasil rapat.
Siang sidang DPD diprediksi akan terus memanas pasca polemik pemangkasan masa jabatan Ketua DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.
Tim Liputan Kompas TV"
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset, tidak benar.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video pernyataan Netanyahu tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, Kompas.com menemukan bahwa konten-konten tersebut merupakan unggahan ulang dari video yang diunggah akun TikTok ini pada 20 Agustus 2025.

Pada video itu tersemat label "AI-generated", yang menunjukkan bahwa platform mengidentifikasi konten itu sepenuhnya dihasilkan atau diedit secara signifikan dengan Al.

Sejauh ini, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Netanyahu pernah menyatakan akan menyerang Indonesia, Malaysia, dan Pakistan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Netanyahu menyatakan siap memerangi Indonesia, Malaysia, dan Pakistan adalah hoaks.

Video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Tidak ditemukan bukti Netanyahu pernah menyatakan akan menyerang negara-negara tersebut.

 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link Whatsapp pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2025. Penelusuran mengarah pada artikel dari Antara berjudul: Kemendes tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa.
Dalam artikel ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menegaskan hingga saat ini belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen tenaga pendamping profesional (TPP) se-Indonesia.
Sebagai informasi, Pendamping Lokal Desa termasuk dalam Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Hasman Ma’ani, dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Jumat (26/9/2025) mengatakan informasi yang beredar di masyarakat terkait rekrutmen tersebut tidak benar alias hoaks.
"Belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen baru, sehingga apa yang menjadi berita yang sedang beredar adalah hoaks," ujar Hasman.
Ia juga menegaskan apabila nantinya telah ada ketetapan anggaran dan jadwal rekrutmen resmi, pelaksanaannya tidak dipungut biaya sedikit pun.
"Jika didapati oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemendes PDT tidak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum tersebut," kata dia.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Kapan Rekrutmen Pendamping Desa 2025? Simak Persyaratannya" pada 9 Januari 2025.
Dalam artikel ini, pendaftaran Pendamping Lokal Desa biasanya dilakukan melalui situs resmi Kemendesa atau link https://rekrutmenpld.kemendesa.go.id.
 
 
Sumber: 
https://www.antaranews.com/berita/5135557/kemendes-tegaskan-belum-ada-rekrutmen-pendamping-desa
https://www.liputan6.com/regional/read/5871409/kapan-rekrutmen-pendamping-desa-2025-simak-persyaratannya

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link Whatsapp pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2025, tidak benar.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menegaskan hingga saat ini belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen tenaga pendamping profesional (TPP) se-Indonesia.