Setelah ditelusuri, narasi yang dibagikan adalah pemberitaan lama tentang penetapan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global pada 2020.

Narasi yang sama ditemukan dalam artikel Science, 30 Januari 2020. Isi artikel asli dipotong-potong dan digabungkan untuk membuat narasi seolah-olah WHO menetapkan darurat kesehatan global pada 2025.

Akan tetapi, WHO tidak mengeluarkan deklarasi semacam itu.

Sementara itu, pada 7 Januari 2025, WHO menyebutkan tentang peningkatan kasus hMPV di China termasuk dugaan bahwa rumah sakit kewalahan.

Namun, laporan tentang peningkatan kasus hMPV di China tersebut tidak diikuti dengan deklarasi darurat kesehatan global.

Adapun hMPV adalah virus pernapasan yang umum ditemukan bersirkulasi di banyak negara pada musim dingin hingga musim semi.

Kebanyakan orang yang terinfeksi hMPV memiliki gejala pernapasan bagian atas yang ringan yang mirip dengan flu biasa dan sembuh setelah beberapa hari.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh China, yang mencakup periode hingga 29 Desember 2024, infeksi saluran pernapasan akut, influenza musiman, rhinovirus, RSV, dan hMPV, terutama di provinsi utara China menunjukkan peningkatan.

WHO telah melakukan kontak dengan para pejabat kesehatan China dan belum menerima laporan tentang pola wabah yang tidak biasa.

Pihak berwenang China melaporkan bahwa sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan dan tidak ada pernyataan darurat atau tanggapan khusus.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi WHO menetapkan wabah coronavirus baru di China sebagai darurat kesehatan global adalah hoaks.

Narasi yang dibagikan adalah pemberitaan lama tentang penetapan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global pada 2020.

Video yang beredar bersumber dari pidato Prabowo saat Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Februari 2025.

Klip yang beredar terdapat di kanal YouTube Harian Kompas.

Prabowo mengatakan bahwa siapa yang tidak ikut aliran besar dalam pemerintahan akan ditindak.

Kendati demikian pernyataan tersebut tidak ditujukan langsung kepada kepala daerah yang tidak ikut retret.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar retret kepala daerah terpilih pada pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dilansir Kompas.com, ada 53 kepala daerah yang tidak ikut retret. Sebanyak 47 di antaranya merupakan kader PDI-P.

Ketidakhadiran kader PDI-P, berkaitan dengan instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah terpilih untuk tidak mengikuti retret.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret dapat mengirim jajarannya sebagai pengganti.

Selain itu, kepala daerah yang tetap berhalangan mengikuti pembekalan di Akmil, akan diminta mengikuti gelombang berikutnya.

"Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Jumat (21/2/2025), dikutip dari Antara.

Pidato Prabowo saat Harlah ke-102 NU pada 5 Februari 2025, disebarkan dengan konteks keliru.

Adapun pidato Prabowo tidak terkait langsung dengan retret kepala daerah di Akmil.

Wamendagri mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut retret akan tetap diminta mengikuti pembekalan di gelombang berikutnya.

Setelah ditelusuri, gambar dalam unggahan yang menampilkan wasit sedang memberikan kartu kuning kepada pemain dengan jersei putih identik dengan unggahan di akun X ini.

Gambar itu merupakan tangkapan layar video pada detik ke-19.

Keterangan di video menyebut pemain itu mendapat kartu kuning karena melakukan selebrasi menari di depan suporter lawan selama 10 detik.

Penelusuran lebih lanjut menemukan, video itu juga identik dengan unggahan di kanal YouTube liga Argentina ini.

Video itu adalah momen ketika Club Atletico Tigre dan Club Atletico Platense bermain imbang 1-1 pada 2023 di kompetisi Copa Sur Finanzas 2023. 

Pemain yang mendapat kartu kuning yakni bernama Ronaldo Martinez yang memperkuat Platense.

Dikutip dari media pemeriksa fakta asal Ghana, Dubawa narasi yang mengeklaim liga sepak bola Argentina melarang selebrasi "siuuu" Cristiano Ronaldo tidak benar. 

Diego Santonovich, juru bicara liga Argentina menyebutkan, pihaknya tidak pernah melarang pemain melakukan selebrasi "siuuu" ala Cristiano Ronaldo

"Itu bohong, tidak ada seorang pun di Argentina yang melarang selebrasi ala Ronaldo. Dan tidak ada pemain yang pernah ditegur karena melakukan selebrasi tersebut," kata Santonovich.

Menurut dia, selebrasi "siuuu" Cristiano Ronaldo dibolehkan di liga Argentina selama tidak menunjukkan tindakan provokasi langsung kepada suporter tim lawan.

Narasi yang mengeklaim selebrasi "siuuu" Cristiano Ronaldo dilarang di liga Argentina tidak  benar atau hoaks.

Pemain dalam unggahan diberi kartu kuning karena melakukan selebrasi menari di depan suporter lawan. Pemain itu bernama Ronaldo Martinez yang berasal dari Club Atletico Platense. 

Juru bicara liga Argentina, Diego Santonovich menyebut pihaknya tidak pernah melarang pemain untuk melakukan selebrasi "siuuu" Cristiano Ronaldo. Kartu kuning itu diberikan karena memprovokasi suporter lawan.

Setelah dicermati, terdapat watermark Antara Foto pada video tersebut.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri situs Antara Foto dan menemukan foto Riva Siahaan saat ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto itu diunggah pada Selasa (25/2/2025).

Keterangan foto menyebutkan, Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Selain itu, ditemukan pula watermark PixVerse.ai pada video tersebut, yang menandakan konten tersebut dihasilkan melalui aplikasi PixVerse.ai.

Adapun PixVerse.ai adalah aplikasi yang memanfaatkan AI generatif untuk menghasilkan video berdasarkan input foto dan perintah teks (prompt).

Ini mengindikasikan foto Riva yang dinarasikan mengoplos BBM merupakan hasil manipulasi AI generatif menggunakan PixVerse.ai.

Sementara itu, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patra Niaga tengah menjadi sorotan.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus tersebut

Kejagung menyebutkan, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian "di-blending" atau dioplos menjadi Pertamax.

Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan," demikian keterangan Kejagung.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengoplos Pertalite menjadi Pertamax adalah informasi yang keliru.

Video itu merupakan hasil manipulasi, yang dibuat berdasarkan foto penahanan Riva Siahaan dan diolah menggunakan aplikasi AI generatif.