Akun Instagram “lokerindonesia_2025_” pada Sabtu (19/6/2025) membagikan video [arsip] berisi narasi lowongan kerja di Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:
“LOWONGAN KERJA DI BADANG PUSAT STATISTIK (BPS)
GAJI SEKITAR
Rp. 4 jt – 10 jt
Keppel
POSISI:
-Petugas Administrasi
-Petugas Sensus Pertanian
-Petugas Lapangan
-Mitra Statistik 2025
KUALIFIKASI:
-Pria dan Wanita
-Berumur Antara 50 Tahun
-Mendapatkan Transportasi
-Oper Kutua Umun
Posisi jabatan, kualifikasi, dan cara pendaftaran silahkan klik link di bio
Per Jumat (8/8/2025), konten tersebut telah dilihat hampir 24 ribu kali dan disukai 216 pengguna.
(GFD-2025-28348) [PENIPUAN] Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Badan Pusat Statistik
Sumber: Instagram.comTanggal publish: 08/08/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran yang tersemat di bio akun. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id/id). Warganet justru diminta menuliskan nama, asal provinsi, dan nomor Telegram yang aktif.
TurnBackHoax kemudian menelusuri laman resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Tidak ditemukan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagaimana unggahan akun Instagram “lokerindonesia_2025_”
TurnBackHoax kemudian menelusuri laman resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Tidak ditemukan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagaimana unggahan akun Instagram “lokerindonesia_2025_”
Kesimpulan
Unggahan berisi tautan “pendaftaran lowongan kerja Badan Pusat Statistik” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).
Rujukan
- http[bps.go.id] Laman resmi Badan Pusat Statistik
- https://www.bps.go.id/id
- https://www.instagram.com/reel/DLFcyEWSg0Y/?igsh=MXFsdGJ2aTl5MWFqOA== (unggahan akun Instagram “lokerindonesia_2025_”)
- https://arsip.cekfakta.com/archive/1754488282.850906/index.html (arsip unggahan akun Instagram “lokerindonesia_2025_”)
(GFD-2025-28347) [PENIPUAN] Tautan Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Periode 7 Juli-27 Agustus 2025
Sumber: TIKTOK.COMTanggal publish: 08/08/2025
Berita
Akun Tiktok “Loker.idn2” pada Kamis (27/7/2025) mengunggah video [arsip] yang berisi narasi:
Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Periode 7 Juli-27 Agustus 2025
PERSYARATAN:
1.Laki-Laki & Perempuan
2. Lulusan SMA/SMKA/D3/S1-S3
3.Usia Min 18 Tahun Maks 45 Tahun
4.Sehat Jasmani Rohani & Berkelakuan Baik
5.Penempatan Daerah Masing-Masing Domisili Peserta
PENDAFTARAN GRATIS TIDAK ADA BIAYA APAPUN SILAHKAN KLIK WEB DI BIO YANG INGIN MENDAFTAR CPNS 2025
Per Jumat (8/8/2025) video itu sudah dilihat lebih dari 1.7 juta kali, disukai 21 ribu, dibagikan ulang 23 ribu dan menuai 639 komentar.
Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Periode 7 Juli-27 Agustus 2025
PERSYARATAN:
1.Laki-Laki & Perempuan
2. Lulusan SMA/SMKA/D3/S1-S3
3.Usia Min 18 Tahun Maks 45 Tahun
4.Sehat Jasmani Rohani & Berkelakuan Baik
5.Penempatan Daerah Masing-Masing Domisili Peserta
PENDAFTARAN GRATIS TIDAK ADA BIAYA APAPUN SILAHKAN KLIK WEB DI BIO YANG INGIN MENDAFTAR CPNS 2025
Per Jumat (8/8/2025) video itu sudah dilihat lebih dari 1.7 juta kali, disukai 21 ribu, dibagikan ulang 23 ribu dan menuai 639 komentar.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengusut kebenaran klaim serupa lewat artikel “[PENIPUAN] Tautan Lowongan Kerja Dinas Perhubungan” yang tayang pada Selasa (18/3/2025).
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.
TurnBackHoax kemudian menelusuri laman resmi dephub.go.id. Tidak ditemukan informasi mengenai lowongan kerja di Dinas Perhubungan. Rekrutmen petugas Dinas Perhubungan dilakukan lewat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN (sscasn.bkn.go.id).
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.
TurnBackHoax kemudian menelusuri laman resmi dephub.go.id. Tidak ditemukan informasi mengenai lowongan kerja di Dinas Perhubungan. Rekrutmen petugas Dinas Perhubungan dilakukan lewat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN (sscasn.bkn.go.id).
Kesimpulan
Unggahan berisi narasi “Tautan Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Periode 7 Juli-27 Agustus 2025” merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Yudho Ardi)
(Ditulis oleh Yudho Ardi)
Rujukan
(GFD-2025-28346) Hoaks Tautan Mencegah Rekening Terblokir PPATK di Media Sosial
Sumber:Tanggal publish: 08/08/2025
Berita
tirto.id - Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminimalisir penggunaan rekening bank menganggur malah menuai protes masyarakat. PPATK mengklaim, pemblokiran ribuan rekening untuk mencegah penyalahgunaan rekening pasif atau dormant sebagai penampung dana ilegal.
ADVERTISEMENT
Analisis PPATK lima tahun belakangan menunjukkan maraknya penggunaan rekening dormant di luar sepengetahuan pemiliknya. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Namun, kebijakan ini pada akhirnya juga berdampak pada masyarakat yang tidak memiliki niat buruk. Beredar di media sosial cerita tentang rekening tabungan anak sekolah hingga rekening penerima gaji yang ikut terblokir.
#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Di media sosial juga kemudian muncul informasi soal tautan pendaftaran rekening agar tak terblokir PPATK.
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
“Khawatir Rekening Tabungan Anda diblokir Oleh PPATK? Segera Daftar Rekening yang masih Aktif/Terpakai Melalui Link yang sudah Kami sediakan.
Dan untuk juga yang Sudah Terlanjur di blokir Juga bisa registrasi ulang melalui Link pendaftaran dibawah 👇👇👇,” begitu tulis unggahan akun Facebook “𝐏𝐔𝐒𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐏𝐎𝐑 𝐏𝐏𝐀𝐓𝐊" (arsip), Selasa (5/8/2025).
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Tautan Pendaftaran PPATK. foto/Hotline periska fakta tirto
Bersama unggahan tersebut terdapat tautan yang mengarahkan ke situs lain. Unggahan tersebut juga mengumpulkan 36 tanda suka, 20 komentar, dan dua kali dibagikan ulang. Melihat interaksi di kolom komentar, akun pengunggah juga terlihat senantiasa membuktikan narasi yang disampaikan dan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran.
Kami juga menemukan unggahan serupa dari akun “INFO KABAR HARI INI” (arsip) dan “Muhammad Nawir” (arsip) yang juga tersebar di Facebook. Narasinya sama persis dan juga mengarahkan pendaftaran ke situs lain.
Lalu bagaimana faktanya? Apakah tautan pendaftaran rekening aktif untuk mencegah blokir PPATK yang tersebar di Facebook benar adanya?
ADVERTISEMENT
Analisis PPATK lima tahun belakangan menunjukkan maraknya penggunaan rekening dormant di luar sepengetahuan pemiliknya. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Namun, kebijakan ini pada akhirnya juga berdampak pada masyarakat yang tidak memiliki niat buruk. Beredar di media sosial cerita tentang rekening tabungan anak sekolah hingga rekening penerima gaji yang ikut terblokir.
#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Di media sosial juga kemudian muncul informasi soal tautan pendaftaran rekening agar tak terblokir PPATK.
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
“Khawatir Rekening Tabungan Anda diblokir Oleh PPATK? Segera Daftar Rekening yang masih Aktif/Terpakai Melalui Link yang sudah Kami sediakan.
Dan untuk juga yang Sudah Terlanjur di blokir Juga bisa registrasi ulang melalui Link pendaftaran dibawah 👇👇👇,” begitu tulis unggahan akun Facebook “𝐏𝐔𝐒𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐏𝐎𝐑 𝐏𝐏𝐀𝐓𝐊" (arsip), Selasa (5/8/2025).
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Tautan Pendaftaran PPATK. foto/Hotline periska fakta tirto
Bersama unggahan tersebut terdapat tautan yang mengarahkan ke situs lain. Unggahan tersebut juga mengumpulkan 36 tanda suka, 20 komentar, dan dua kali dibagikan ulang. Melihat interaksi di kolom komentar, akun pengunggah juga terlihat senantiasa membuktikan narasi yang disampaikan dan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran.
Kami juga menemukan unggahan serupa dari akun “INFO KABAR HARI INI” (arsip) dan “Muhammad Nawir” (arsip) yang juga tersebar di Facebook. Narasinya sama persis dan juga mengarahkan pendaftaran ke situs lain.
Lalu bagaimana faktanya? Apakah tautan pendaftaran rekening aktif untuk mencegah blokir PPATK yang tersebar di Facebook benar adanya?
Hasil Cek Fakta
Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan-unggahan Facebook tersebut. Meski arahnya ke situs berbeda, semua situs yang diarahkan dari media sosial tersebut punya tampilan yang cenderung serupa. Latar putih, dengan pesan “Daftar Sekarang Juga”. Tidak ada informasi jelas mengenai halaman pendaftaran tersebut.
Tampilan yang tak meyakinkan ini didukung juga dengan alamat situs yang tak kalah mencurigakan. Semua situs tersebut tidak ada yang terkait dengan situs resmi PPATK. Indikasi paling sederhana terlihat dari alamat situs yang tidak berakhiran ‘.go.id’ yang merupakan alamat situs resmi pemerintah.
Pemindaian dengan URL Scan juga mengindikasikan kalau domain situs-situs tersebut tidak ada yang terhubung dengan situs PPATK. Alamat tujuan yang tercantum adalah situs komersial yang dikelola pihak di luar pemerintah.
Modus seperti ini biasanya digunakan untuk upaya phising alias mencuri data pribadi. Model penipuan seperti ini kerap ditemukan dengan modus pendaftaran bantuan sosial atau pendaftaran undian berhadiah.
Baca juga:Hati-hati, Hoaks Tautan Bantuan Dana Koperasi Desa Merah PutihHoaks Tautan Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?
Lewat unggahan pada 28 Juli 2025. PPATK mengatakan adanya modus penipuan yang mencatut nama mereka.
Ciri-ciri modus penipuannya beragam;
- Mengaku sebagai petugas PPATK,
- Menginformasikan penghentian sementara/dalam pengawasan sementara rekening karena terindikasi aliran dana transaksi mencurigakan,
- Meminta data pribadi untuk proses klarifikasi, dan
Mengarahkan untuk menghubungi nomor tertentu atau meminta sejumlah uang uang untuk proses pembukaan penghentian sementara.
"Seluruh layanan publik PPATK tidak dipungut biaya apapun alias gratis! Jika ada informasi yang memerlukan konfirmasi PPATK, bisa langsung menghubungi via Whatsapp resmi PPATK di 082112120195," tulis mereka dalam keterangan resmi.
PPATK juga memastikan kalau dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan lembaga resmi. Dalam kasus pemblokiran rekening, koordinasi dilakukan dengan pihak perbankan.
"PPATK hanya berkoordinasi dengan lembaga resmi dalam pelaksanaan tugasnya. PPATK tidak pernah menghubungi secara langsung masyarakat secara perorangan terkait penghentian transaksi," tambah informasi PPATK.
Lebih lanjut terkait penyampaian keberatan penghentian sementara transaksi rekening dormant, PPATK punya halaman khusus untuk pendaftaran lewat tautan berikut; https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id. Petunjuk pengisiannya bisa diakses dari situs berikut.
Sementara terkait akun yang menyebarkan narasi soal tautan pendaftaran di Facebook, akun tersebut bukanlah akun resmi PPATK. Akun resmi PPATK di Facebook adalah akun bercentang biru dengan nama “PPATK” berikut.
Tampilan yang tak meyakinkan ini didukung juga dengan alamat situs yang tak kalah mencurigakan. Semua situs tersebut tidak ada yang terkait dengan situs resmi PPATK. Indikasi paling sederhana terlihat dari alamat situs yang tidak berakhiran ‘.go.id’ yang merupakan alamat situs resmi pemerintah.
Pemindaian dengan URL Scan juga mengindikasikan kalau domain situs-situs tersebut tidak ada yang terhubung dengan situs PPATK. Alamat tujuan yang tercantum adalah situs komersial yang dikelola pihak di luar pemerintah.
Modus seperti ini biasanya digunakan untuk upaya phising alias mencuri data pribadi. Model penipuan seperti ini kerap ditemukan dengan modus pendaftaran bantuan sosial atau pendaftaran undian berhadiah.
Baca juga:Hati-hati, Hoaks Tautan Bantuan Dana Koperasi Desa Merah PutihHoaks Tautan Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?
Lewat unggahan pada 28 Juli 2025. PPATK mengatakan adanya modus penipuan yang mencatut nama mereka.
Ciri-ciri modus penipuannya beragam;
- Mengaku sebagai petugas PPATK,
- Menginformasikan penghentian sementara/dalam pengawasan sementara rekening karena terindikasi aliran dana transaksi mencurigakan,
- Meminta data pribadi untuk proses klarifikasi, dan
Mengarahkan untuk menghubungi nomor tertentu atau meminta sejumlah uang uang untuk proses pembukaan penghentian sementara.
"Seluruh layanan publik PPATK tidak dipungut biaya apapun alias gratis! Jika ada informasi yang memerlukan konfirmasi PPATK, bisa langsung menghubungi via Whatsapp resmi PPATK di 082112120195," tulis mereka dalam keterangan resmi.
PPATK juga memastikan kalau dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan lembaga resmi. Dalam kasus pemblokiran rekening, koordinasi dilakukan dengan pihak perbankan.
"PPATK hanya berkoordinasi dengan lembaga resmi dalam pelaksanaan tugasnya. PPATK tidak pernah menghubungi secara langsung masyarakat secara perorangan terkait penghentian transaksi," tambah informasi PPATK.
Lebih lanjut terkait penyampaian keberatan penghentian sementara transaksi rekening dormant, PPATK punya halaman khusus untuk pendaftaran lewat tautan berikut; https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id. Petunjuk pengisiannya bisa diakses dari situs berikut.
Sementara terkait akun yang menyebarkan narasi soal tautan pendaftaran di Facebook, akun tersebut bukanlah akun resmi PPATK. Akun resmi PPATK di Facebook adalah akun bercentang biru dengan nama “PPATK” berikut.
Kesimpulan
Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan tautan pendaftaran rekening aktif untuk mencegah blokir PPATK yang tersebar di Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Tautan yang ada di media sosial mengarahkan ke situs lain yang tidak terkait dengan PPATK sama sekali. PPATK juga telah menegaskan modus penipuan yang mencatut nama mereka seperti ini untuk tidak dipercaya.
Terkait pengaduan terkait rekening terblokir, PPATK telah menyediakan lewat tautan https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id, yang telah mereka umumkan di berbagai kanal resmi mereka.
Tautan yang ada di media sosial mengarahkan ke situs lain yang tidak terkait dengan PPATK sama sekali. PPATK juga telah menegaskan modus penipuan yang mencatut nama mereka seperti ini untuk tidak dipercaya.
Terkait pengaduan terkait rekening terblokir, PPATK telah menyediakan lewat tautan https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id, yang telah mereka umumkan di berbagai kanal resmi mereka.
Rujukan
- https://aurum.tirto.id/gold/ck.php?oaparams=2__bnnid=2069__znnid=318__cb=cb6c6e35ac__oadest=
- https%3A%2F%2Fwww.zurich.co.id%2Fproduk-asuransi%2Funtuk-hidup%2Fzurich-travel-insurance%3Futm_source%3Dbanner_ads%26utm_medium%3Dmotion%26utm_campaign%3Dsh_campaign_tirto_travel_insurance_jun%26utm_content%3Dzurich_dmtm_consideration
- https://aurum.tirto.id/gold/ck.php?oaparams=2__bnnid=2069__znnid=319__cb=81bbe546f8__oadest=
- https%3A%2F%2Fwww.zurich.co.id%2Fproduk-asuransi%2Funtuk-hidup%2Fzurich-travel-insurance%3Futm_source%3Dbanner_ads%26utm_medium%3Dmotion%26utm_campaign%3Dsh_campaign_tirto_travel_insurance_jun%26utm_content%3Dzurich_dmtm_consideration
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0noP34e7WLEehsocXvcrsxKWeBbGttiEuYSeywBy8jT8BYd2eJA2BTg8WFk4AtnQcl&id=61578965288384
- https://archive.ph/wip/Fr93X
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uL7wAGdkUxeSi3TnYTDNXpAi24Vrv65QGymyWJZSJWBkYsepCvWaEpxuig1nFzTcl&id=61578972874680
- https://archive.ph/wip/kJpDI
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vtYhbJTJcA3inRk3qVdsQqukjmmUBRNfXcb7SN1wrmysx1oYFFokUvYJ7Ltocu26l&id=61570246438295
- https://archive.ph/wip/5wHli
- https://urlscan.io/result/019887ba-ec84-7020-9ac6-8c1cac0c10bd/
- https://tirto.id/hati-hati-hoaks-tautan-bantuan-dana-koperasi-desa-merah-putih-hflT
- https://tirto.id/hoaks-tautan-pendaftaran-guru-sekolah-rakyat-2025-heMZ
- https://tirto.id/apa-itu-phising-dan-bagaimana-cara-menghindarinya-ga8z
- https://www.instagram.com/p/DMp0HTnxzch/?img_index=1
- https://www.instagram.com/p/DLoh4wDxgqO/?img_index=1
- https://www.ppatk.go.id/news/read/1489/rekening-kamu-kena-henti-sementara-ikuti-tahapan-ini.html
- https://www.facebook.com/PPATKRI/?locale=id_ID
(GFD-2025-28345) [HOAKS] PBB Memutuskan Referendum 3 Negara Baru di Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 08/08/2025
Berita
KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut akan melaksanakan referendum bagi lima negara baru, dan tiga di antaranya berlokasi di Indonesia.
Di media sosial, beredar sebuah video menampilkan seorang pria memakai setelan jas warna biru, bicara mengenai Papua Barat.
Hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Video PBB memutuskan referendum tiga negara baru berlokasi di Indonesia disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (4/8/2025):
PBB memutuskan bahwa akan melakukan Referendum bagi 5 negar sedunia negar baru di bagian dalam negara Indonesia yang dapat melakukan Referendum
Papua BaratMalukuAceh
Kami kusus Papua Barat mari kita bersatu menankan PapuaPapua harus merdeka
Di media sosial, beredar sebuah video menampilkan seorang pria memakai setelan jas warna biru, bicara mengenai Papua Barat.
Hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Video PBB memutuskan referendum tiga negara baru berlokasi di Indonesia disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (4/8/2025):
PBB memutuskan bahwa akan melakukan Referendum bagi 5 negar sedunia negar baru di bagian dalam negara Indonesia yang dapat melakukan Referendum
Papua BaratMalukuAceh
Kami kusus Papua Barat mari kita bersatu menankan PapuaPapua harus merdeka
Hasil Cek Fakta
Pria dalam video merupakan anggota parlemen Britania Raya, Alex Sobel menyampaikan pendapatnya mengenai Papua Barat.
Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan teknik reverse image search untuk mengecek jejak digital video yang beredar.
Hasil pencarian mengarahkan ke kanal YouTube Free West Papua Campaign dan Alex Sobel.
Keterangan video menyebutkan, Sobel menyinggung mengenai kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat pada Selasa, 2 April 2025.
Ia mempertanyakan mengenai perjanjian mineral pada 2024 dengan Indonesia, serta mempertimbangkan aspek HAM.
Catatan pertemuan di parlemen Britania Raya itu dapat dilihat di sini.
Tidak ada ucapan Sobel mengenai referendum negara baru yang berlokasi di Indonesia, maupun ucapannya yang merepresentasikan keputusan PBB.
Adapun, PBB tidak memiliki wewenang untuk memberikan referendum begitu saja pada negara baru.
Referendum adalah pemungutan suara langsung oleh para pemilih di suatu negara untuk memberi saran atau memutuskan sebuah isu tertentu.
Dilansir Ouplaw, berbeda dengan pemungutan suara untuk kandidat individu dalam pemilihan umum nasional atau lokal.
Di tingkat internasional, organisasi internasional seperti PBB dapat meminta atau mengesahkan referendum guna mengizinkan penduduk suatu wilayah atau negara memutuskan apakah akan bergabung dengan negara lain, menjadi negara merdeka, atau menyetujui suatu konstitusi.
Misalnya, referendum yang diselenggarakan oleh PBB Agustus 1999 untuk memutuskan apakah Timor Leste akan memisahkan diri dari Indonesia.
Namun hasil referendum ada di tangan pada penduduk di wilayah tersebut.
Ketika dicek di situs web resmi PBB, tidak ada pembahasan mengenai pelaksanaan referendum di 5 negara, termasuk Indonesia.
Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan teknik reverse image search untuk mengecek jejak digital video yang beredar.
Hasil pencarian mengarahkan ke kanal YouTube Free West Papua Campaign dan Alex Sobel.
Keterangan video menyebutkan, Sobel menyinggung mengenai kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat pada Selasa, 2 April 2025.
Ia mempertanyakan mengenai perjanjian mineral pada 2024 dengan Indonesia, serta mempertimbangkan aspek HAM.
Catatan pertemuan di parlemen Britania Raya itu dapat dilihat di sini.
Tidak ada ucapan Sobel mengenai referendum negara baru yang berlokasi di Indonesia, maupun ucapannya yang merepresentasikan keputusan PBB.
Adapun, PBB tidak memiliki wewenang untuk memberikan referendum begitu saja pada negara baru.
Referendum adalah pemungutan suara langsung oleh para pemilih di suatu negara untuk memberi saran atau memutuskan sebuah isu tertentu.
Dilansir Ouplaw, berbeda dengan pemungutan suara untuk kandidat individu dalam pemilihan umum nasional atau lokal.
Di tingkat internasional, organisasi internasional seperti PBB dapat meminta atau mengesahkan referendum guna mengizinkan penduduk suatu wilayah atau negara memutuskan apakah akan bergabung dengan negara lain, menjadi negara merdeka, atau menyetujui suatu konstitusi.
Misalnya, referendum yang diselenggarakan oleh PBB Agustus 1999 untuk memutuskan apakah Timor Leste akan memisahkan diri dari Indonesia.
Namun hasil referendum ada di tangan pada penduduk di wilayah tersebut.
Ketika dicek di situs web resmi PBB, tidak ada pembahasan mengenai pelaksanaan referendum di 5 negara, termasuk Indonesia.
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim PBB memutuskan referendum 3 negara baru di Indonesia merupakan hoaks.
Video yang beredar merupakan anggota parlemen Britania Raya Alex Sobel, yang menyinggung perjanjian mineral dengan Indonesia pada April 2024.
Di situs web resmi PBB, tidak ada informasi pelaksanaan referendum di 5 negara termasuk di Indonesia.
Video yang beredar merupakan anggota parlemen Britania Raya Alex Sobel, yang menyinggung perjanjian mineral dengan Indonesia pada April 2024.
Di situs web resmi PBB, tidak ada informasi pelaksanaan referendum di 5 negara termasuk di Indonesia.
Rujukan
- https://www.facebook.com/keneida.ibomo.2025/videos/1969822417088291/
- https://www.facebook.com/reel/642938121571705
- https://www.facebook.com/reel/1484501202906599
- https://www.youtube.com/watch?v=rThXHmD1OGk
- https://www.youtube.com/watch?v=NQBmGXCvDp0
- https://hansard.parliament.uk/commons/2025-04-01/debates/74426A4A-6B1D-4893-935A-4EE42BE313D8/WestPapuaCriticalMineralsHumanRights
- https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1088
- https://news.un.org/en/tags/referendum
- https://kitabisa.com/campaign/kompascompendidikan
Halaman: 197/6642