Akun Facebook “Asmara Asmara” pada Selasa (23/9/2025) mengunggah foto [arsip] disertai narasi :
“Dalam rapat Akhirnya pak prabowo langsung memilih pak anis jadi ketua kpk,”
Per Sabtu (27/9/2025), unggahan tersebut telah mendapat hampir 8.000 tanda suka, 3.000 komentar, dan dibagikan ulang 139 kali.
(GFD-2025-29283) [SALAH] Prabowo Memilih Anies Baswedan Jadi Ketua KPK
Sumber: Facebook.comTanggal publish: 27/09/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto yang menampilkan Prabowo bersama Anies dalam unggahan akun Facebook “Asmara Asmara” menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan foto serupa pada kanal YouTube Metro TV berjudul “Momen Prabowo ‘Gemas’ Pada Anies”.
Keterangan dalam video menyebutkan bahwa konten itu merupakan momen ketika Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024). Usai menyampaikan pidato, Prabowo menyapa Anies dan menggenggam erat lengannya.
Jadi, dapat dipastikan bahwa foto itu tidak terkait dengan narasi penunjukkan Anies sebagai Ketua KPK. Sampai saat ini jabatan Ketua KPK masih dipegang oleh Setyo Budiyanto. Setyo menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 usai meraih suara terbanyak dalam pemilihan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11/2024). Setyo meraih 46 suara dari 48 anggota Komisi III DPR yang memiliki hak pilih.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto yang menampilkan Prabowo bersama Anies dalam unggahan akun Facebook “Asmara Asmara” menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan foto serupa pada kanal YouTube Metro TV berjudul “Momen Prabowo ‘Gemas’ Pada Anies”.
Keterangan dalam video menyebutkan bahwa konten itu merupakan momen ketika Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024). Usai menyampaikan pidato, Prabowo menyapa Anies dan menggenggam erat lengannya.
Jadi, dapat dipastikan bahwa foto itu tidak terkait dengan narasi penunjukkan Anies sebagai Ketua KPK. Sampai saat ini jabatan Ketua KPK masih dipegang oleh Setyo Budiyanto. Setyo menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 usai meraih suara terbanyak dalam pemilihan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11/2024). Setyo meraih 46 suara dari 48 anggota Komisi III DPR yang memiliki hak pilih.
Kesimpulan
Unggahan foto berisi klaim “Prabowo memilih Anies Baswedan jadi ketua KPK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Rujukan
(GFD-2025-29282) [PENIPUAN] Tautan Bantuan Bibit Pohon Gratis dari Kemenhut
Sumber: Facebook.comTanggal publish: 27/09/2025
Berita
Akun Facebook “Bantuan Pemerintah” pada Selasa (9/9/2025) mengunggah video [arsip] berisi narasi:
“🌱 17 Juta Bibit Gratis untuk Masyarakat 2025 🌱
Kementerian Kehutanan akan membagikan 17 juta bibit pohon secara gratis kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Bibit berasal dari berbagai persemaian resmi dan mencakup tanaman kayu, buah (MPTS), serta penghijauan.
Mari bersama kita hijaukan Indonesia, tingkatkan ekonomi, dan jaga kelestarian alam! 🌳🌿.
Link daftar ada di bio profil 🌲🌲”
Per Sabtu (27/9/2025), unggahan tersebut dilihat sebanyak 157 kali.
“🌱 17 Juta Bibit Gratis untuk Masyarakat 2025 🌱
Kementerian Kehutanan akan membagikan 17 juta bibit pohon secara gratis kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Bibit berasal dari berbagai persemaian resmi dan mencakup tanaman kayu, buah (MPTS), serta penghijauan.
Mari bersama kita hijaukan Indonesia, tingkatkan ekonomi, dan jaga kelestarian alam! 🌳🌿.
Link daftar ada di bio profil 🌲🌲”
Per Sabtu (27/9/2025), unggahan tersebut dilihat sebanyak 157 kali.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan di bio profil akun Facebook “Bantuan Pemerintah”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Kehutanan (kehutanan.go.id). Warganet justru diminta mengisi identitas pribadi seperti nomor telegram aktif dan asal provinsi.
Turnbackhoax kemudian mencari informasi di laman resmi Kementerian Kehutanan (kehutanan.go.id). Diketahui, Kemenhut menargetkan penyaluran 17 juta bibit pohon gratis untuk masyarakat di tahun 2025. Program ini merupakan upaya pemulihan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, saat menelusuri akun Instagram resmi Kemenhut “kemenhut”, Turnbackhoax menemukan unggahan Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH) bersama Kemenhut pada Selasa (8/10/2024). Isinya menginformasikan cara untuk mendapatkan bibit pohon gratis, yakni:
Melalui pengajuan surat permohonan bibit Direktorat PPTH, atau;
Datang ke lokasi persemaian terdekat dengan membawa KTP dan mengisi formulir surat permohonan.
Tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran bibit gratis melalui tautan dari Facebook. Unggahan terbaru Instagram Direktorat PPTH (direktoratppth) pada Senin (22/9/2025) juga membantah adanya tautan pendaftaran bibit gratis.
"Belakangan beredar info soal 17 juta bibit gratis untuk masyarakat. Ini hoaks, ya!" tulis Direktorat PPTH di Instagram, Senin (22/9/2025).
Turnbackhoax kemudian mencari informasi di laman resmi Kementerian Kehutanan (kehutanan.go.id). Diketahui, Kemenhut menargetkan penyaluran 17 juta bibit pohon gratis untuk masyarakat di tahun 2025. Program ini merupakan upaya pemulihan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, saat menelusuri akun Instagram resmi Kemenhut “kemenhut”, Turnbackhoax menemukan unggahan Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH) bersama Kemenhut pada Selasa (8/10/2024). Isinya menginformasikan cara untuk mendapatkan bibit pohon gratis, yakni:
Melalui pengajuan surat permohonan bibit Direktorat PPTH, atau;
Datang ke lokasi persemaian terdekat dengan membawa KTP dan mengisi formulir surat permohonan.
Tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran bibit gratis melalui tautan dari Facebook. Unggahan terbaru Instagram Direktorat PPTH (direktoratppth) pada Senin (22/9/2025) juga membantah adanya tautan pendaftaran bibit gratis.
"Belakangan beredar info soal 17 juta bibit gratis untuk masyarakat. Ini hoaks, ya!" tulis Direktorat PPTH di Instagram, Senin (22/9/2025).
Kesimpulan
Unggahan berisi tautan “pendaftaran bantuan bibit pohon gratis dari Kementerian Kehutanan” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Vania)
(Ditulis oleh Vania)
Rujukan
(GFD-2025-29281) [HOAKS] SPBU Dibakar Massa karena Penunggak Pajak Dilarang Isi BBM
Sumber:Tanggal publish: 26/09/2025
Berita
KOMPAS.com - Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina diklaim dibakar massa karena adanya larangan mengisi bahan bakar minyak (BBM) bagi penunggak pajak kendaraan.
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Unggahan yang mengeklaim sebuah SPBU milik Pertamina dibakar massa karena melarang penunggak pajak mengisi BBM dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan sebuah SPBU dilalap api. Video itu diberi keterangan sebagai berikut:
Pom di bakar masa karena merasa jengkel dengan peraturan dan kebijakan pemerintah motor mati pajak ga boleh beli bensin.
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Unggahan yang mengeklaim sebuah SPBU milik Pertamina dibakar massa karena melarang penunggak pajak mengisi BBM dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan sebuah SPBU dilalap api. Video itu diberi keterangan sebagai berikut:
Pom di bakar masa karena merasa jengkel dengan peraturan dan kebijakan pemerintah motor mati pajak ga boleh beli bensin.
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid terkait adanya SPBU yang dibakar massa karena melarang pengisian BBM bagi penunggak pajak kendaraan.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search. Hasilnya diketahui bahwa video itu identik dengan unggahan akun Instagram @makassarsociety pada 12 Oktober 2024.
Keterangan dalam unggahan menyebutkan, peristiwa itu merupakan kebakaran SPBU di Subulussalam, Provinsi Aceh.
Dikutip dari Serambinews, lokasi kebakaran berada di salah satu SPBU di Jalan Teuku Umar Simpang Terminal Terpadu, Subulussalam atau biasa disebut SPBU Oyon pada 10 Oktober 2024.
Berdasarakan keterangan dari kepolisian, kebakaran di SPBU Oyon diduga terjadi akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM.
Awalnya, mobil itu mengalami kebakaran di bagian depan, namun api membesar dan menyambar salah satu tangki pengisian BBM di dekatnya.
Sementara itu, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun telah menegaskan bahwa informasi soal pembatasan pengisian BBM untuk kendaraan yang menunggak pajak adalah hoaks.
"Informasi itu adalah tidak benar atau hoaks," ujar Roberth MV Dumatubun sebagaimana diberitakan Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search. Hasilnya diketahui bahwa video itu identik dengan unggahan akun Instagram @makassarsociety pada 12 Oktober 2024.
Keterangan dalam unggahan menyebutkan, peristiwa itu merupakan kebakaran SPBU di Subulussalam, Provinsi Aceh.
Dikutip dari Serambinews, lokasi kebakaran berada di salah satu SPBU di Jalan Teuku Umar Simpang Terminal Terpadu, Subulussalam atau biasa disebut SPBU Oyon pada 10 Oktober 2024.
Berdasarakan keterangan dari kepolisian, kebakaran di SPBU Oyon diduga terjadi akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM.
Awalnya, mobil itu mengalami kebakaran di bagian depan, namun api membesar dan menyambar salah satu tangki pengisian BBM di dekatnya.
Sementara itu, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun telah menegaskan bahwa informasi soal pembatasan pengisian BBM untuk kendaraan yang menunggak pajak adalah hoaks.
"Informasi itu adalah tidak benar atau hoaks," ujar Roberth MV Dumatubun sebagaimana diberitakan Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
Kesimpulan
Video yang mengeklaim sebuah SPBU milik Pertamina dibakar massa karena adanya larangan mengisi BBM bagi penunggak pajak kendaraan merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Peristiwa dalam video aslinya merupakan momen ketika SPBU di Subulussalam, Provinsi Aceh terbakar pada 10 Oktober 2024.
Kebakaran itu terjadi karena ada mobil pikap yang mengalami korsleting saat sedang mengisi BBM.
Peristiwa dalam video aslinya merupakan momen ketika SPBU di Subulussalam, Provinsi Aceh terbakar pada 10 Oktober 2024.
Kebakaran itu terjadi karena ada mobil pikap yang mengalami korsleting saat sedang mengisi BBM.
Rujukan
- https://www.facebook.com/share/r/1Hqu87Yh9h/
- https://www.facebook.com/share/r/1MNnVr3hmp/
- https://www.facebook.com/share/r/1Wa1XeRwHi/
- https://www.instagram.com/reel/DBBN7j2SIOb/?igsh=MXdoNGhmcWF1a2QyeA%3D%3D
- https://aceh.tribunnews.com/2024/10/10/polisi-sebut-penyebab-kebakaran-spbu-oyon-di-kota-subulussalam-akibat-korsleting-pikap-saat-isi-bbm?page=2
- https://money.kompas.com/read/2025/09/25/170330926/ramai-soal-kendaraan-mati-pajak-dilarang-isi-bbm-pertamina-itu-hoaks
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
(GFD-2025-29280) [HOAKS] Jokowi Setuju RUU Perampasan Aset asalkan Tidak Berlaku bagi Mantan Presiden
Sumber:Tanggal publish: 26/09/2025
Berita
KOMPAS.com - Di media sosial beredar tangkapan layar artikel mencatut mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengomentari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Tangkapan layar artikel CNN Indonesia itu menyebutkan, Jokowi menyetujui RUU Perampasan Aset asal tidak diberlakukan bagi mantan presiden.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Tangkapan layar artikel mengenai Jokowi setuju RUU Perampasan Aset asal tidak berlaku bagi mantan presiden disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
Berikut judul artikelnya:
Jokowi Setuju Perampasan aset Koruptor Tetapi Tidak Berlaku Bekas Mantan Presiden
Sementara, berikut narasi yang ditulis salah satu akun:
Kalau Perampasan Aset Koruptor TIDAK BERLAKU BAGI MANTAN PRESIDEN...Jalan Satu"nya NEPALKAN Mantan Presiden JOKOBUDUG PE'A...
Tangkapan layar artikel CNN Indonesia itu menyebutkan, Jokowi menyetujui RUU Perampasan Aset asal tidak diberlakukan bagi mantan presiden.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Tangkapan layar artikel mengenai Jokowi setuju RUU Perampasan Aset asal tidak berlaku bagi mantan presiden disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
Berikut judul artikelnya:
Jokowi Setuju Perampasan aset Koruptor Tetapi Tidak Berlaku Bekas Mantan Presiden
Sementara, berikut narasi yang ditulis salah satu akun:
Kalau Perampasan Aset Koruptor TIDAK BERLAKU BAGI MANTAN PRESIDEN...Jalan Satu"nya NEPALKAN Mantan Presiden JOKOBUDUG PE'A...
Hasil Cek Fakta
Dalam tangkapan layar yang beredar, tertera artikel CNN Indonesia diterbitkan pada Jumat, 12 September 2025 pukul 16.30 WIB.
Namun, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti narasi yang beredar di portal berita tersebut.
Artikel yang diunggah pada tanggal dan jam yang sama, bukan membahas mengenai RUU Perampasan Aset.
Berikut judul berita asli di situs web CNN Indonesia:
Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani
Dalam pemberitaan tersebut, Jokowi mengomentari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani.
Terkait RUU Perampasan Aset, Jokowi mengaku sudah mendorong agar DPR segera melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset sebanyak tiga kali selama dirinya menjabat sebagai presiden.
"Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset pada saat itu segera dibahas di DPR. Dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU Perampasan Aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu," ungkapnya pada Jumat, 12 September 2025, dikutip dari Kompas.com.
Namun, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti narasi yang beredar di portal berita tersebut.
Artikel yang diunggah pada tanggal dan jam yang sama, bukan membahas mengenai RUU Perampasan Aset.
Berikut judul berita asli di situs web CNN Indonesia:
Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani
Dalam pemberitaan tersebut, Jokowi mengomentari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani.
Terkait RUU Perampasan Aset, Jokowi mengaku sudah mendorong agar DPR segera melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset sebanyak tiga kali selama dirinya menjabat sebagai presiden.
"Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset pada saat itu segera dibahas di DPR. Dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU Perampasan Aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu," ungkapnya pada Jumat, 12 September 2025, dikutip dari Kompas.com.
Kesimpulan
Tangkapan layar artikel mengenai Jokowi setuju RUU Perampasan Aset asal tidak berlaku bagi mantan presiden merupakan konten hoaks.
Tangkapan layar berita CNN Indonesia diubah judulnya. Artikel aslinya membahas mengenai komentar Jokowi atas Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
Tangkapan layar berita CNN Indonesia diubah judulnya. Artikel aslinya membahas mengenai komentar Jokowi atas Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=122148276146731363&set=a.122102951936731363
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=122180989616564013&set=a.122151417410564013
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=822716387102158&set=a.102863072420830
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049629195867593&set=gm.1472101117240538&idorvanity=1151853379265315
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250912154821-532-1273047/jokowi-komentari-purbaya-sangat-bagus-beda-mazhab-dengan-sri-mulyani
- https://regional.kompas.com/read/2025/09/12/150216778/jokowi-ungkap-3-kali-dorong-dpr-agar-bahas-ruu-perampasan-aset-saat-jabat
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
Halaman: 197/6873