Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha dari rampasan aset koruptor. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation.  
Hasil analisis Hive Moderation mengungkap bahwa 98,9 persen suara dalam video klaim dihasilkan oleh AI. 
 
Penelusuran juga dilakukan dengan google image. Penelusuran menemukan video tersebut identik dengan kegiatan Mahfud Md saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 5 November 2021.
Saat itu Mahfud menyampaikan jumpa pers mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia menyampaikan, Satgas BLBI mengirim tim dan aparat keamanan untuk menyita aset jaminan penanggung utang dari PT Timur Putra Nasional, yakni tanah seluas 124 hektare yang dulu dijaminkan Tommy Soeharto ke negara.
Dia juga menyebut, obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sering melobi pemerintah sehingga pelunasan utangnya tertunda.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha dari rampasan aset koruptor, tidak benar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) membolehkan korupsi selama dilakukan sesuai prosedur dan syariat Islam.

Sebaliknya, dilansir dari ANTARA, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam mencegah praktik korupsi.

Dalam pernyataannya, Nasaruddin meminta seluruh transaksi di lingkungan Kemenag dilakukan secara nontunai sebagai langkah pencegahan korupsi.

“Tidak boleh ada lagi uang cash beredar di Kemenag,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Selain itu, salah satu gambar dalam unggahan tersebut identik dengan foto yang digunakan dalam artikel berjudul “Cerita Menag Kapok Jadi Dewan Penasihat Ormas karena Namanya Dicatut di Proposal Pendanaan” yang tayang pada 16 Agustus 2025.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Kementerian Agama membolehkan korupsi selama sesuai prosedur dan syariat Islam merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Kemenag bolehkan korupsi jika sesuai prosedur

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia memimpin negara-negara ASEAN untuk merebut Laut China Selatan dari Tiongkok.

Faktanya, video tersebut hanya membahas pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) atau Pedoman Tata Perilaku di Laut China Selatan agar konflik di kawasan tersebut tidak berlarut-larut.

Dilansir dari ANTARA, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berharap Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan dapat segera rampung dan disahkan pada tahun ini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Kami berharap CoC bisa ditandatangani tahun ini. Kami akan cari jalannya bagaimana (pembahasan CoC) tidak lagi berlarut-larut,” kata Sugiono.

Video tersebut tidak berkaitan dengan klaim bahwa Indonesia memimpin negara-negara ASEAN untuk merebut Laut China Selatan atau menantang Tiongkok secara militer.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Indonesia memimpin negara ASEAN untuk merebut Laut China Selatan dari Tiongkok merupakan informasi menyesatkan atau hoaks.

Rating: Indonesia pimpin ASEAN rebut Laut China Selatan dari Tiongkok

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia akan memungut tarif kepada kapal asing yang melintas di Selat Malaka.

Faktanya, video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan iNews berjudul “TNI AL Tembakkan Senjata Khusus dalam Latopslagab 2024 di Karimun Jawa” yang tayang pada 11 Desember 2024.

Video tersebut merupakan dokumentasi Latihan Operasi Laut Gabungan (Latopslagab) II Tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain itu, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang memberikan hak lintas transit bagi kapal asing tanpa pungutan sepihak dari negara pantai.

Dilansir melalui ANTARA, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka karena hal tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Indonesia akan memungut tarif kepada kapal asing yang melintas di Selat Malaka merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Indonesia akan pungut tarif kapal asing di Selat Malaka

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.