Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 117 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, KDM, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap Indonesia.

Melansir YouTube Kompas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian memang memicu kekhawatiran. Pengajar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengatakan politik luar negeri Indonesia berada di zona yang sangat berbahaya dengan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dinna menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Indonesia bagian dari aliansi AS, jika sudah masuk ke dalam Dewan Perdamaian, maka akan sulit bagi Indonesia untuk keluar.

Menurut Dinna, AS dan Israel tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia pergi. Bergabung dengan Dewan Perdamaian dinilai membuat Indonesia berada di posisi salah. Meski menjadi sorotan, pemerintah menegaskan komitmen pada kemerdekaan Palestina terkait keputusan tersebut.

Dalam rilis Tirto “RI Tangguhkan Pembahasan BoP di dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI”, Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di dalam negeri. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda eskalasi konflik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menyebut pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam mekanisme BoP masih ditangguhkan. Meskipun kata dia, Indonesia akan mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza, Palestina.

“Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BoP untuk sementara belum dilanjutkan,” begitu keterangan Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jumat (13/3/2026).

Pemerintah masih melakukan penilaian komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut.

Dalam rilis Kompas, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri dari Board of Peace jika bertentangan dengan dukungan terhadap Palestina, dan Indonesia tidak pernah berjanji membayar iuran.

Prabowo mengatakan, tujuan Indonesia gabung Dewan Perdamaian guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karenanya, Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina.

Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial yang menyebutkan Trump mengeluarkan pernyataan keras kepada Jakarta jika menarik diri dari BoP merupakan pernyataan tidak resmi tertulis dari Donald Trump. Pernyataan tersebut hanya sekadar opini pakar Hukum Internasional, bahwa akan ada potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Melansir Antara News, Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, AS, Kamis (19/02/2026), merupakan momentum penting untuk membangun kembali Gaza. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan dukungan untuk perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.

Sampai artikel ini ditulis, belum ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan Trump memberikan peringatan kepada Indonesia terkait rencana menarik diri dari BoP.

Baca juga:Prabowo Jelaskan soal US$1 Miliar Buat Gabung BoP, RI Tak Bayar

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tim Periksa Fakta Tirto mewawancarai dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, AIFO-K, CBP.Med, Akp, yang menjelaskan bahwa informasi tentang vaksin BCG dan DPT mengandung virus campak tidak benar.

Dr. Wilson menjelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberculosis dan mengandung bakteri hidup yang dilemahkan dari Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus apa pun, termasuk virus campak. Sementara itu, vaksin DPT diberikan untuk melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini berisi toksoid difteri, toksoid tetanus, serta komponen bakteri pertusis, dan juga tidak mengandung virus campak.

Baca juga:Keragu-Raguan Vaksin di Tengah Arus Disinformasi Digital

“DPT juga bukan vaksin mRNA. Teknologi mRNA digunakan pada beberapa vaksin COVID‑19, bukan pada DPT,” jelas dr. Wilson.

Virus campak hanya terdapat pada vaksin khusus yaitu MMR vaccine yang fungsinya melindungi dari Measles, Mumps, dan Rubella. Dengan demikian, klaim bahwa bayi sudah “dimasukkan” virus campak melalui vaksin BCG atau DPT sejak lahir adalah tidak berdasar.

Selain itu, klaim yang menyebut bahwa virus dalam vaksin bisa aktif kembali melalui “kode genetik manusia” juga salah secara ilmiah, menurut dr. Wilson pernyataan ini tidak sesuai dengan mekanisme biologis vaksin.

Ia menjelaskan, bahwa vaksin campak memang memiliki virus yang dilemahkan, namun virus tersebut tidak dapat berubah menjadi virulen kembali melalui “kode genetik manusia”. Gen manusia tidak dapat mengaktifkan virus yang ada di dalam vaksin menjadi virus penyakit.

Untuk vaksin berbasis mRNA, mekanismenya berbeda. mRNA hanya berfungsi sebagai instruksi sementara untuk membuat protein antigen. mRNA tidak masuk ke inti sel dan tidak mengubah DNA manusia, dan setelah digunakan akan cepat dihancurkan oleh enzim sel. Jadi klaim tentang “aktivasi virus oleh kode genetika manusia” tidak memiliki dasar ilmiah.

Mengenai kemungkinan penularan campak, dr. Wilson menjelaskan bahwa penyakit ini tidak ada hubungannya dengan vaksin DPT. Campak menyebar melalui droplet pernapasan, aerosol, atau kontak dengan sekret saluran napas penderita. Namun, orang yang tidak divaksin campak (MMR) memang lebih rentan tertular dan menularkan virus jika terinfeksi.

Dengan demikian, klaim dalam unggahan bahwa bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT akan terkena campak adalah tidak benar. Vaksin yang diberikan kepada bayi justru melindungi mereka dari penyakit serius, bukan menimbulkan risiko campak.

Dengan demikian, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah salah dan menyesatkan (False and Misleading).

Baca juga:Menkes Kirim Tim Pelajari Temuan Vaksin Kanker di Rusia

Melalui wawancara dengan dr. Wilson, telah diketahui bahwa vaksin BCG dan DPT tidak mengandung virus campak dan tidak dapat menimbulkan campak. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah atau medis yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut menyebabkan anak terinfeksi campak.

Kami menelusuri video yang beredar dengan mencermati setiap detail visual dan audio yang ditampilkan. Kami menonton video yang beredar secara saksama dan menyadari terdapat beberapa kejanggalan pada video tersebut, seperti gerak bibir yang tidak sepenuhnya selaras dengan suara, intonasi yang terdengar tidak alami, serta ekspresi wajah yang tampak kaku. Ciri-ciri tersebut kerap muncul pada video yang telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Baca juga:Salah, Video Gibran Bakal Bagikan Bantuan Rp40 Juta

Untuk memastikan dugaan tersebut, kami melakukan analisis menggunakan alat pendeteksi. Hasil analisis pendeteksi AI Hive Moderation menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan atau audio yang ada di dalam video mempunyai kemungkinan sebesar 99,9 persen merupakan buatan AI. Sementara videonya mempunyai kemungkinan sebagai buatan AI sebesar 38,9 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar video yang beredar berasal dari rekaman asli, tetapi bagian audionya telah dimodifikasi atau diganti menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Penelusuran dengan Google Lens menemukan video yang identik dengan video yang beredar. Video ini diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian Agama melalui @kemenag_ri pada 18 Februari 2026. Dalam video tersebut, sosok Nasaruddin menggunakan identik dan peci yang identik dengan video yang beredar. Latar tempat dan logo-logo yang digunakan juga serupa.

Namun, isi pernyataan dalam video asli berbeda. Dalam video yang diunggah akun resmi Kementerian Agama tersebut, Nasaruddin tidak menyampaikan kuis atau pembagian bantuan dana. Ia justru menyampaikan ucapan menyambut bulan Ramadan.

Baca juga:Hoaks Video Menteri Keuangan Purbaya Bagikan Bantuan Sosial

“Alhamdulillah, Ramadan kembali hadir menyapa sanubari kita,” ucap Nasaruddin dalam video tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa video resmi tersebut telah diedit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagian audio asli diganti dengan suara yang menyerupai Nasaruddin Umar menggunakan teknologi AI sehingga seolah-olah ia menawarkan bantuan dana melalui kuis.

Baca juga:Tidak Benar Prabowo Hapus Bantuan Sosial untuk Dialihkan ke MBG

Dengan membandingkan video yang beredar dengan video asli dari akun resmi Kementerian Agama, dapat disimpulkan bahwa narasi mengenai pembagian bantuan Rp40 juta melalui kuis tidak pernah disampaikan oleh Nasaruddin Umar.

Klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar membagikan bantuan dana sebesar Rp40 juta melalui kuis melengkapi kata adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Faktanya, video asli yang diunggah akun Instagram resmi Kementerian Agama pada 18 Februari 2026 merupakan ucapan menyambut bulan Ramadan dari Nasaruddin Umar, bukan pernyataan mengenai pembagian bantuan dana melalui kuis. Audio dalam video yang beredar juga terindikasi kuat merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Penelusuran dimulai dengan menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi mengenai adanya program berbagi dana dari Kementerian Agama seperti yang disebutkan dalam video, yaitu bantuan dana untuk modal usaha, membayar utang, maupun biaya sekolah.

Hasil penelusuran menemukan adanya informasi resmi mengenai program yang diselenggarakan Kemenag selama bulan Ramadhan tahun ini. Melalui laporan NU Online pada 10 Februari 2026, Kementerian Agama meluncurkan 20 program Ramadhan 1447 H bertajuk Joyful Ramadhan.

Program ini dirancang untuk menghadirkan Ramadhan yang menggembirakan, produktif secara sosial, dan khusyuk secara spiritual. Program tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu penguatan layanan keagamaan, penguatan literasi keislaman, serta pemberdayaan sosial ekonomi umat.

Baca juga:Menag: Takbiran di Bali Saat Nyepi Tanpa Pengeras Suara

Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dilakukan melalui penguatan zakat, infak, sedekah, wakaf, bazar Ramadhan, serta dukungan bagi pelaku UMKM di lingkungan masjid.

Melalui konferensi pers Joyful Ramadhan, Kemenag menjelaskan beberapa program yang diluncurkan dalam rangkaian tersebut antara lain Tarhib Ramadhan, Indonesia Berdaya Ramadhan, Future Leaders of Masjid, Qari Goes to Campus, Ekspedisi Masjid Indonesia, pengiriman dai ke daerah 3T, hingga Shalat Tarawih Keliling.

Namun, dari keseluruhan program tersebut tidak ditemukan program pembagian bantuan dana langsung kepada masyarakat melalui video atau dengan cara menghubungi nomor tertentu seperti yang diklaim dalam unggahan yang beredar.

Lebih lanjut, saat mencermati video yang beredar, kami menemukan sejumlah kejanggalan pada tampilan visual dan audio. Gerak bibir tampak tidak sepenuhnya selaras dengan suara yang terdengar, sementara intonasi suara terdengar kurang natural. Ciri-ciri tersebut kerap ditemukan pada konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan hal tersebut, kami melakukan analisis menggunakan alat pendeteksi konten AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki kemungkinan sebesar 98,8 persen sebagai konten yang dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan teknologi AI. Sementara itu, bagian audionya memiliki kemungkinan sebesar 99,6 persen merupakan hasil manipulasi AI.

Persentase tersebut menunjukkan tingkat probabilitas yang sangat tinggi bahwa baik visual maupun suara dalam video tersebut bukan merupakan rekaman asli yang utuh, melainkan hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Baca juga:Duduk Perkara Blunder Menag Nasaruddin soal 'Meninggalkan Zakat'

Penelusuran lanjutan menggunakan Google Lens juga menemukan foto Nasaruddin Umar dengan pose yang identik dengan tampilan dalam video yang beredar. Dalam foto tersebut, Nasaruddin terlihat mengenakan pakaian, peci, serta berada di latar ruangan yang sama seperti dalam video.

Foto tersebut diketahui digunakan sebagai gambar sampul dalam sejumlah pemberitaan, di antaranya oleh situs resmi UIN K.H. Abdurrahman Wahid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta media JPNN.

Temuan ini mengindikasikan bahwa foto asli Nasaruddin Umar kemungkinan besar telah diedit atau dianimasikan menggunakan teknologi AI sehingga tampak seolah-olah menjadi video yang menampilkan dirinya berbicara mengenai program berbagi.

Baca juga:Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Soal Penggunaan Jet OSO ke KPK

Dengan demikian, video yang beredar kemungkinan merupakan hasil manipulasi digital yang memanfaatkan foto tokoh publik untuk menciptakan narasi palsu mengenai program bantuan dana dari Kementerian Agama.

Klaim yang menyebut Kementerian Agama mengadakan program berbagi bantuan dana melalui video yang menampilkan Menteri Agama Nasaruddin Umar adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pembagian bantuan dana seperti yang disebutkan dalam video tersebut. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa visual dan audio dalam video memiliki kemungkinan sangat tinggi merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI).