Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah situs Gelora.co dengan foto dan waktu tayang yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sita Uang dan Emas Batangan".
Artikel asli sama sekali tidak membahas mantan Presiden Jokowi. Artikel asli hanya membahas KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu (10/12/2025).

Postingan artikel Bupati Lampung Tengah menyebut mantan Presiden Jokowi menerima uang suap dan emas batangan darinya adalah hoaks. Faktanya judul artikel dalam postingan merupakan hasil editan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link registrasi Internet Rakyat gratis 3 bulan untuk pendaftaran baru, penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Cara Daftar Internet Rakyat: Cek Link Pendaftaran dan Informasi Tarif Lengkap". Artikel ini tayang pada 22 November 2025.
Dalam artikel ini dijelaskan mengenai cara mendaftar Internet Rakyat. Begini alurnya:
1. Buka situs internetrakyat.id atau mytelemedia.id
2. Setelah itu, isi formulir data diri lengkap mulai dari nomor telepon hingga alamat
3. Kirim pendaftaran dan tunggu notifikasi selanjutnya via email
Adapun detail paket Internet Rakyat yang akan pengguna terima, termasuk gratis langganan bulan pertama hingga tidak dikenakan biaya saat pemasangan.
Internet Rakyat adalah layanan internet inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat Indonesia. Dengan tarif flat sekitar Rp100.000 per bulan, pengguna dapat menikmati kecepatan hingga 100 Mbps tanpa batasan kuota data dan pemasangan gratis.Sumber:https://www.liputan6.com/tekno/read/6218154/cara-daftar-internet-rakyat-cek-link-pendaftaran-dan-informasi-tarif-lengkap

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link registrasi Internet Rakyat gratis 3 bulan untuk pendaftaran baru tidak benar.
Situs resmi untuk mendaftar Internet Rakyat adalah situs internetrakyat.id atau mytelemedia.id.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis program pemerintah. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Cek Fakta: Link Ini Bukan Pendaftaran Resmi BPJS Online Gratis" yang tayang pada 7 Juli 2025.
Dalam artikel ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," tegas Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com.
"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," imbuh Rizky.
Masyarakat diminta berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165.
Penelusuran juga mengarah artikel Liputan6.com berjudul "Cara Mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan PBI Gratis dari Pemerintah, Perhatikan Syarat-syaratnya". 
Dalam artikel ini, program dari BPJS Kesehatan bernama Penerima Bantuan Iuran (PBI) hadir untuk memberikan akses layanan kesehatan gratis kepada masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.
Syarat utama PBI adalah terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pendaftaran peserta PBI BPJS Kesehatan bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis program pemerintah, tidak benar.

Tempo memverifikasi konten itu dengan mewawancarai warga dan jurnalis di Aceh serta membandingkan dengan pemberitaan yang kredibel. Hasilnya, sejumlah warga di Aceh memang benar mengibarkan bendera putih untuk mencari bantuan penanganan bencana.

Salah satu warga Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang mengibarkan bendera putih di pinggir jalan kampungnya adalah Abu Alex. 

Abu mengatakan pengibaran bendera putih menjadi simbol harapan atas perlindungan, keselamatan, dan keamanan agar penanganan bencana berlangsung tanpa diskriminasi. Bendera putih juga menjadi isyarat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat internasional, untuk membantu penanganan bencana di Sumatera.

Menurut Abu, ia dan warga terpaksa mengibarkan bendera putih setelah kecewa terhadap lambatnya respons pemerintah pusat dalam menangani banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga 15 hari setelah bencana, para penyintas masih mengalami krisis makanan, air bersih, dan tenda pengungsian.

“Perbaikan listrik dan jalan utama juga belum selesai,” kata Abu Alex melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Desember 2025.

Kekecewaan warga kian besar setelah pemerintah pusat tak kunjung menetapkan bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional. Pemerintah justru menyerahkan penanganan bencana kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Reporter Harian Rakyat Aceh, Firhan Farabi, membenarkan aksi warga mengibarkan bendera putih untuk meminta bantuan dari pihak luar. Ia mengaku melihat banyak bendera putih di tepi jalan saat menuju Kota Langsa dari Aceh Tamiang pada Rabu, 10 Desember 2025.

Firhan berjumpa dengan rombongan Abu Alex yang sedang memasang bendera putih. “Mereka bilang sudah memasang bendera itu di dua kabupaten kota, di Aceh Timur dan Kota Langsa. Mereka berlanjut ke Aceh Tamiang,” ujar Firhan melalui telepon, Jumat, 12 Desember 2025.

Sejumlah media telah memberitakan aksi pengibaran bendera putih itu, antara lain Tribunnews, Kanal Aceh, dan Pojok Satu. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Ahad, 14 Desember 2025.

Rinciannya, korban meninggal di Aceh sebanyak 424 jiwa, di Sumatera Utara 349 jiwa, dan di Sumatera Barat 243 jiwa. Dalam sepekan terakhir, jumlah korban meninggal bertambah 66 jiwa.

Pilihan editor: Update Bencana Sumatera: Korban Meninggal 1.016 Jiwa, 624 Ribu Mengungsi

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang menyebut warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol permintaan bantuan dari luar negeri merupakan klaim yang benar.