Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah situs Gelora dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "KPK Dalami Aliran Duit Pemerasan Rp 2 Miliar yang Disimpan Orang Kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid".
Artikel asli sama sekali tidak membahas permintaan Abdul Wahid agar KPK memeriksa mantan presiden Jokowi.
Artikel asli membahas rencana KPK untuk menelusuri aliran uang pada tenaga ahli Gubernur Riau Dani M.Nursalam.
Postingan artikel Gubernur Riau Abdul Wahid meminta KPK memeriksa Jokowi karena terima uang suap Rp 18 miliar adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS 2025 untuk usia 18-45 tahun.
Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com yang tayang pada 29 September 2025. Artikel tersebut berjudul "Tahun Ini Mustahil Diadakan, BKN Ungkap Peluang Seleksi CPNS 2026" 
Dalam artikel dijelaskan, peluang penerimaan CPNS secara umum pada tahun 2025 sangat kecil. Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan bahwa secara logis, sisa waktu tahun 2025 yang singkat tidak memungkinkan untuk proses rekrutmen yang panjang.
Saat ini, hanya tersisa beberapa bulan di tahun 2025, yang tidak cukup untuk seluruh tahapan seleksi.
Proses rekrutmen CPNS memerlukan serangkaian tahapan yang memakan waktu cukup lama. Mulai dari pengajuan formasi, verifikasi oleh Kementerian PANRB, penetapan kebutuhan, hingga pemeriksaan ulang oleh instansi, semua membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.
Apalagi, hingga saat ini belum ada permintaan usulan rincian kebutuhan dari instansi kepada Kementerian PANRB, yang semakin memperkuat ketidakpastian ini.
BKN juga mengklarifikasi bahwa seleksi CPNS 2025 tidak dibatalkan, melainkan belum dibuka karena pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.
Proses ini ditargetkan selesai paling lambat 1 Oktober 2025. Meskipun demikian, BKN tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan khusus pemerintah, namun belum ada informasi resmi terkait hal tersebut.
Sementara itu, di situs sscasn.bkn.go.id belum ada informasi mengenai pendaftaran CPNS 2025. Situs tersebut merupakan portal resmi dan satu-satunya untuk pendaftaran serta seleksi CPNS.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS 2025 untuk usia 18-45 tahun, tidak benar. 

Tempo menelusuri konten itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber tepercaya. Hasilnya, tautan yang dibagikan bukan situs resmi untuk mengakses program bantuan ternak. Informasi sah soal bantuan ternak hanya dipublikasikan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian, termasuk situs www.pertanian.go.id.

Kementerian Pertanian melalui akun Instagram @ditjen_pkh mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan berkedok bantuan ternak. Mereka menyebut marak akun palsu yang menawarkan bibit ayam atau bantuan ternak dan meminta data pribadi.



Masyarakat diminta tidak membagikan KTP, nomor rekening, atau informasi penting lain kepada pihak yang tidak jelas. Kementerian mengingatkan agar informasi hanya dirujuk dari kanal resmi dan situs www.pertanian.go.id,” tulisnya.

Program Ayam Merah Putih

Menurut situs Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementarian Pertanian pemerintah di bawah Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan konsumsi protein hewani. Untuk mendukung target itu, Kementerian Pertanian menjalankan Program Pengembangan Ayam Petelur Merah Putih.

Program ini berlandaskan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang petunjuk teknis pengembangan ayam petelur Tahun Anggaran 2025. Bantuan diberikan kepada kelompok tani, dan pelaksanaannya melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian bersama dinas pertanian di daerah.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa tautan bantuan bibit ayam yang beredar di media sosial tersebut adalah keliru.

Tempo memverifikasi narasi itu dengan menelusuri sumber kredibel dan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan utang Indonesia mencapai Rp 24 ribu triliun.

Pernyataan soal angka Rp 24 ribu triliun disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, dalam program talk show di iNews pada 28 Oktober 2025. Ia menyebut Menkeu Purbaya membuka kotak pandora pemerintahan Jokowi dan menuding kebijakan Sri Mulyani membuat utang negara dari empat rumpun naik dari Rp 8 ribu triliun menjadi Rp 24 ribu triliun.

Pembawa acara Aiman Witjaksono kemudian mempertanyakan klaim itu dan merujuk pada pernyataan Sri Mulyani bahwa total utang pemerintah pada 2024 berkisar Rp 10 ribu triliun, mencakup utang jangka pendek dan panjang.

Said lalu menjelaskan bahwa hitungan Rp 24 ribu triliun mencakup utang pemerintah, utang BUMN, kewajiban pensiun, hingga utang yang ditunda pembayarannya. “Angka Rp 10 ribu triliun itu hanya utang negara,” kata Said.

Utang warisan Jokowi

Kementerian Keuangan menjelaskan utang pemerintah pusat berasal dari utang luar negeri, pinjaman dalam negeri dari BUMN atau pemda, serta surat berharga negara (SBN). Pada Desember 2024, saat kepresidenan bergeser dari Jokowi ke Prabowo Subianto, totalnya mencapai Rp 8.680 triliun.

Jika ditambah kewajiban lain, nilainya menjadi Rp 10.269 triliun seperti yang diberitakan Tempo. Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, utang pemerintah naik dari Rp 3.113 triliun pada 2015 menjadi Rp 8.680 triliun pada akhir 2024.

Rasio utang terhadap PDB melonjak 9,14 poin persen pada 2020 karena penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menarik utang baru untuk membiayai infrastruktur dan belanja militer, termasuk proyek Bandara Kertajati dan kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, I Wayan Nuka Lantara, meragukan klaim Said Didu soal total utang Rp 24 ribu triliun. Ia menilai pernyataan itu tanpa sumber data yang bisa diuji. “Klaim itu tidak bisa diperiksa kebenarannya,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 5 November 2025.

Pilihan editor: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Utang Negara Naik Terus

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Menteri Keuangan Purbaya menyatakan utang pemerintah mencapai Rp 24 ribu triliun adalah keliru.