Tirto mencoba mengakses tautan yang disertakan dalam masing-masing unggahan tersebut. Salah satu tautan yang disediakan sudah tak bisa diakses per Selasa (7/10/2025), sementara salah satu tautan lainnya mengarahkan kami ke link whatsapp pribadi atas nama “dewih” dan tautan lainnya mengarahkan kami ke situs yang berisi formulir pendaftaran.

Meski demikian, tidak ditemukan logo, identitas resmi, atau elemen visual lain, yang mengindikasikan bahwa tautan whatsapp dan situs tersebut terafiliasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Melalui penelusuran menggunakan layanan URLScan, diketahui bahwa tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik Kemendes PDT.

Domain utama dari situs tautan tersebut juga mencurigakan, sebab tidak berakhiran '.go.id', yang mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Sebagai informasi, situs resmi dari Kemendes PDT adalah https://www.kemendesa.go.id/.

Ditemukan juga bahwa Facebook pengunggah klaim tersebut juga bukan merupakan akun resmi milik instansi tersebut. Akun Facebook resmi milik instansi tersebut adalah “Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal”.

Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi klaim ini di kanal resmi instansi tersebut seperti di situs dan media sosial resmi Kemendes PDT. Hasilnya, per Selasa (7/10/2025) tidak ada satupun informasi yang membenarkan klaim soal adanya lowongan pekerjaan sebagai pendamping lokal desa (PLD) dengan gaji Rp10-15 juta.

Dilansir dari Antara, Kemendes PDT menegaskan hingga saat ini belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen tenaga pendamping profesional (TPP) se-Indonesia.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Hasman Ma’ani, mengatakan informasi yang beredar di masyarakat terkait rekrutmen tersebut tidak benar alias hoaks.

“Belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen baru, sehingga apa yang menjadi berita yang sedang beredar adalah hoaks,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/9/2025).

Lebih lanjut, Hasman mewakili Kemendes PDT menegaskan apabila nantinya telah ada ketetapan anggaran dan jadwal rekrutmen resmi, pelaksanaannya tidak dipungut biaya sedikit pun.

“Jika didapati oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemendes PDT tidak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum tersebut,” kata dia.

Seperti yang dilaporkan Antara, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT telah menyampaikan bahwa hingga saat ini rekrutmen pendamping desa memang belum dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran.

Saat ini, kata dia, pendamping desa yang ada merupakan mereka yang direkrut pada tahun 2024.

"Pendamping desa yang ada sekarang di 2025 masih produk lama dari 2024. Kementerian kami belum melakukan rekrutmen baru dan penempatan baru dari pendamping desa karena keterbatasan dana yang ada," kata dia.

Keterbatasan dana itu, menyebabkan para pendamping desa saat ini mendampingi lebih dari satu desa, mengingat jumlah desa di tanah air mencapai 75.266.

"Maka, satu pendamping desa ada yang melakukan pendampingan untuk lebih dari satu desa. Ada (pendamping desa) mendampingi dua, bahkan tiga desa," ucap dia.

Berdasarkan hasil penelusuan fakta yang dilakukan, informasi soal lowongan kerja pendamping lokal desa (PLD) yang beredar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun pengunggah klaim tersebut bukan akun resmi milik Kemendes PDT Tautan pendaftaran yang disertakan dalam klaim lowongan tersebut juga tidak mengarahkan ke situs resmi milk Kemendes PDT.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com tidak ditemukan artikel di laman CNBC Indonesia yang menyatakan Erick Thohir meminta kepolisian untuk tidak mengusut kasus ijazah Jokowi. 

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan konten yang beredar memanipulasi artikel CNBC Indonesia pada 8 Juli 2025.

Artikel asli berjudul, "Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali".

Dalam artikel aslinya, Erick berkomentar terkait rencananya berkantor di Wisma Danantara minimal sekali dalam seminggu saat masih menjabat Menteri BUMN.

Menurut Erick, hal itu dilakukan untuk mendapatkan laporan kinerja Danantara maupun supporting system yang diperlukan dari Kementerian.

Saat itu, selain menjabat Menteri BUMN, Erick juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Erick Thohir meminta kepolisian tidak mengusut ijazah Jokowi merupakan hasil manipulasi.

Unggahan itu merekayasa artikel di laman CNBC Indonesia berjudul "Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali".

Artikel asli memuat pernyataan Erick yang akan berkantor di Wisma Danantara saat masih menjabat Menteri BUMN. 

Tim Cek Fakta Kompas.com telah membantah hoaks siswa kelas 2 SD di Jatim dimangsa ular piton raksasa. Hoaks yang sama sempat beredar di media sosial pada Juli dan Agustus 2025.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, foto yang dicantumkan dalam narasi tersebut ditemukan di artikel Kompas.com, pada 3 Mei 2019.

Artikel itu berjudul "Seorang Anak Nyaris Tewas Digigit dan Dililit Ular Piton Sepanjang 7 Meter".

Adapun artikel itu memberitakan seorang anak berusia 7 tahun di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang nyaris tewas setelah digigit dan dililit ular piton sepanjang 7 meter.

Bocah tersebut diselamatkan ayahnya, Halimi, dari lilitan ular. Sang ayah melihat kaki kanan anaknya telah digigit ular dan tubuhnya dililit.

Halimi langsung memotong ular tersebut dengan parang, sehingga ular tersebut kemudian melepaskan lilitannya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, kabar seorang siswa kelas 2 SD di Jatim tewas dimangsa ular piton raksasa adalah hoaks berulang.

Narasi itu memuat foto seorang anak di Sulteng yang nyaris tewas dimangsa ular piton pada Mei 2019. Foto itu digunakan untuk menyebarkan hoaks.

Purbaya berencana mengalihkan anggaran program MBG ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg, jika tidak terserap dengan baik.

Seperti diwartakan Kompas.com, kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan.

"Tapi kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya," ujar Purbaya.

Ini merupakan bagian dari patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penyerapan anggaran BGN untuk program MBG sudah sangat baik.

"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut pada Jumat (3/10/2025) sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Ia telah mengadakan rapat dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor DEN.

Deden melaporkan, serapan anggaran untuk MBG secara keseluruhan sudah mencapai Rp 21,64 triliun hingga 3 Oktober 2025.

Serapan itu setara dengan 34 persen dari keseluruhan alokasi.

Namun Purbaya tetap akan merelokasi anggaran jika tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober 2025.

"Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," ungkap Purbaya pada Minggu (5/10/2025).

Narasi yang menyebutkan Menkeu Purbaya menarik Rp 71 triliun anggaran program MBG tidak sepenuhnya benar.

Menkeu masih akan memantau penyerapan anggaran hingga akhir Oktober 2025.

Purbaya meluruskan, dirinya bukan menegur BGN melainkan membantu mendukung penyerapan dana.