Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi batu bara.
Dalam unggahan itu juga ditampilkan foto Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama Luhut, disertai tulisan “Jaksa Agung Periksa Luhut Korupsi Lahan”.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Kejagung menetapkan Luhut sebagai Tersangka Korupsi sumber daya alam Batu Bara,Luhut Binsar Pandjaitan pemilik PT Toba Bara terbukti menyalahgunakan Lahan 6000 hektar demi keuntungan Pribadi.!!!”
Namun, benarkah Luhut jadi tersangka kasus korupsi batu bara?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(GFD-2025-29623) Hoaks! Luhut resmi jadi tersangka kasus korupsi batu bara
Sumber:Tanggal publish: 22/10/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi atau pernyataan dari Kejaksaan Agung mengenai penetapan Luhut sebagai tersangka kasus korupsi batu bara.
Faktanya, pada Kamis (16/10), Luhut masih menghadiri acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth” di Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Dengan demikian, klaim bahwa Luhut telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi batu bara tidak benar dan tidak berdasar.
Klaim: Luhut resmi jadi tersangka kasus korupsi batu bara
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Faktanya, pada Kamis (16/10), Luhut masih menghadiri acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth” di Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Dengan demikian, klaim bahwa Luhut telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi batu bara tidak benar dan tidak berdasar.
Klaim: Luhut resmi jadi tersangka kasus korupsi batu bara
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-29622) Hoaks! Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter
Sumber:Tanggal publish: 22/10/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan narasi yang mengklaim bahwa beliau menyebut harga asli Pertalite hanya Rp4.000 per liter, namun dijual oleh Pertamina seharga Rp10.000.
Dalam unggahan tersebut, warganet juga mempertanyakan ke mana selisih Rp6.000 dari penjualan bahan bakar tersebut.
Berikut narasi dalam foto tersebut:
“MENKEU PURBAYA: PERTALITE hanya Rp. 4.000 mereka jual 10.000, Padahal dijual 4.000 sudah untung besar, Udah gitu di OPLOS lagi.”
Foto tersebut ditambahkan narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Kata Menkeu Purbaya: “sejatinya dasar Pertalite hanya Rp. 4.000, tapi mereka jual dengan harga Rp.10.000”
Harga jual Rp10.000/liter, tapi biaya produksinya cuma Rp4.000 — itu pun sudah untung besar!
Belum cukup di situ, malah di-oplos lagi... Gak heran performa mesin makin gak stabil, boros, dan kadang muncul gejala knocking. Kalau kayak gini terus, yang jadi korban tetap kendaraan rakyat kecil. Coba aja bandingin suara mesin antara BBM murni dan oplosan, pasti langsung kerasa bedanya, Warganet : Rp 10.000 - Rp 4.000 = Rp 6.000 selisihnya lari kemana”
Namun, benarkah Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter?
Dalam unggahan tersebut, warganet juga mempertanyakan ke mana selisih Rp6.000 dari penjualan bahan bakar tersebut.
Berikut narasi dalam foto tersebut:
“MENKEU PURBAYA: PERTALITE hanya Rp. 4.000 mereka jual 10.000, Padahal dijual 4.000 sudah untung besar, Udah gitu di OPLOS lagi.”
Foto tersebut ditambahkan narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Kata Menkeu Purbaya: “sejatinya dasar Pertalite hanya Rp. 4.000, tapi mereka jual dengan harga Rp.10.000”
Harga jual Rp10.000/liter, tapi biaya produksinya cuma Rp4.000 — itu pun sudah untung besar!
Belum cukup di situ, malah di-oplos lagi... Gak heran performa mesin makin gak stabil, boros, dan kadang muncul gejala knocking. Kalau kayak gini terus, yang jadi korban tetap kendaraan rakyat kecil. Coba aja bandingin suara mesin antara BBM murni dan oplosan, pasti langsung kerasa bedanya, Warganet : Rp 10.000 - Rp 4.000 = Rp 6.000 selisihnya lari kemana”
Namun, benarkah Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran tidak ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut harga asli Pertalite Rp4.000 per liter.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (30/9), Purbaya menjelaskan bahwa Pertalite sebenarnya memiliki harga keekonomian sebesar Rp11.700 per liter, tetapi dijual Rp10.000 per liter karena mendapatkan subsidi sebesar Rp1.700 per liter (sekitar 15%).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat melalui subsidi dan kompensasi APBN.
Tahun 2024, total anggaran subsidi energi tersebut mencapai Rp56,1 triliun dan dinikmati oleh sekitar 157,4 juta kendaraan di Indonesia. Tayangan lengkapnya bisa dilihat di sini
Klaim: Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran tidak ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut harga asli Pertalite Rp4.000 per liter.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (30/9), Purbaya menjelaskan bahwa Pertalite sebenarnya memiliki harga keekonomian sebesar Rp11.700 per liter, tetapi dijual Rp10.000 per liter karena mendapatkan subsidi sebesar Rp1.700 per liter (sekitar 15%).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat melalui subsidi dan kompensasi APBN.
Tahun 2024, total anggaran subsidi energi tersebut mencapai Rp56,1 triliun dan dinikmati oleh sekitar 157,4 juta kendaraan di Indonesia. Tayangan lengkapnya bisa dilihat di sini
Klaim: Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-29621) Hoaks! Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya
Sumber:Tanggal publish: 22/10/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan KDM, berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.
Berikut isi narasi dalam unggahan tersebut:
“saat rapat PBB presiden AS Donald Trump tanyakan anak buah Prabowo yang ramai di FB dan di YouTube yaitu KDM. Trump berkata dalam bahasa Inggris bahwa KDM berpotensi menjadi presiden berikutnya. Trump mengatakan sepak terjang politik KDM sangat luar biasa, baru jadi gubernur sudah disukai rakyat dunia, bukan hanya Indonesia. Ternyata negara lain pantau Indonesia hingga tahu kinerja KDM. Klik ikuti dan share videonya”
Namun, benarkah Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya?
Berikut isi narasi dalam unggahan tersebut:
“saat rapat PBB presiden AS Donald Trump tanyakan anak buah Prabowo yang ramai di FB dan di YouTube yaitu KDM. Trump berkata dalam bahasa Inggris bahwa KDM berpotensi menjadi presiden berikutnya. Trump mengatakan sepak terjang politik KDM sangat luar biasa, baru jadi gubernur sudah disukai rakyat dunia, bukan hanya Indonesia. Ternyata negara lain pantau Indonesia hingga tahu kinerja KDM. Klik ikuti dan share videonya”
Namun, benarkah Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi Donald Trump yang menyebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama lebih dari 20 pemimpin negara menghadiri KTT Perdamaian Sharm El Sheikh di Mesir pada Senin (13/10), yang menandai berakhirnya konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
Dalam kesempatan itu, Presiden AS Donald Trump memuji Presiden Prabowo atas perannya dalam membantu tercapainya kesepakatan damai tersebut. Selengkapnya dapat dilihat di sini
Tidak ada rekaman video, pernyataan resmi, maupun pemberitaan yang menunjukkan bahwa Donald Trump pernah menyebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi presiden Indonesia. Dengan demikian, unggahan tersebut merupakan tidak berdasar.
Klaim: Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi Donald Trump yang menyebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama lebih dari 20 pemimpin negara menghadiri KTT Perdamaian Sharm El Sheikh di Mesir pada Senin (13/10), yang menandai berakhirnya konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
Dalam kesempatan itu, Presiden AS Donald Trump memuji Presiden Prabowo atas perannya dalam membantu tercapainya kesepakatan damai tersebut. Selengkapnya dapat dilihat di sini
Tidak ada rekaman video, pernyataan resmi, maupun pemberitaan yang menunjukkan bahwa Donald Trump pernah menyebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi presiden Indonesia. Dengan demikian, unggahan tersebut merupakan tidak berdasar.
Klaim: Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(GFD-2025-29620) Hoaks! OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar
Sumber:Tanggal publish: 22/10/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook dengan nama akun “OJK Pemutihan Pinjol” menampilkan seorang pria mengenakan baju biru sedang memegang mikrofon dengan latar acara Indonesia Blockchain Conference.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan penghapusan data dan tagihan pinjaman online (pinjol) bagi masyarakat di seluruh Indonesia hingga akhir Oktober 2025.
Berikut narasi dalam video tersebut:
“OJK RESMIKAN PENGHAPUSAN DATA PINJOL DAN TAGIHAN PINJOL BAGI SELURUH INDONESIA MULAI OKTOBER SAMPAI AKHIR OKTOBER 2025”
Video tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“OJK resmikan pemutihan data bagi nasabah pinjol terutama bagi nasabah yang gagal bayar(galbay) mulai awal November sampai akhir bulan meresmikan cara pemutihan nya silakan konsultasi kan pinjol anda”
Namun, benarkah OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar?
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan penghapusan data dan tagihan pinjaman online (pinjol) bagi masyarakat di seluruh Indonesia hingga akhir Oktober 2025.
Berikut narasi dalam video tersebut:
“OJK RESMIKAN PENGHAPUSAN DATA PINJOL DAN TAGIHAN PINJOL BAGI SELURUH INDONESIA MULAI OKTOBER SAMPAI AKHIR OKTOBER 2025”
Video tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“OJK resmikan pemutihan data bagi nasabah pinjol terutama bagi nasabah yang gagal bayar(galbay) mulai awal November sampai akhir bulan meresmikan cara pemutihan nya silakan konsultasi kan pinjol anda”
Namun, benarkah OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar?
Hasil Cek Fakta
OJK dalam Instagram resminya OJK telah membantah informasi tersebut. Video yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya merupakan dokumentasi kegiatan OJK dalam acara Coinfest Asia dan Indonesia Blockchain Conference (IBC) 2025, bukan pengumuman tentang penghapusan utang pinjol.
Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama industri keuangan sedang membahas penyusunan kebijakan terkait penawaran aset keuangan digital, seperti Initial Coin Offering (ICO) dan Initial Token Offering (ITO). Tidak ada pernyataan resmi dari OJK mengenai pemutihan atau penghapusan utang pinjaman online.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Selain itu, Kantor OJK Cirebon, Jawa Barat, juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran program penghapusan utang atau pemutihan kredit yang mengatasnamakan lembaga resmi.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa tawaran semacam itu merupakan informasi palsu (hoaks).
"Jika ada kabar bahwa OJK bisa melakukan pemutihan kredit, itu hoaks. Segera konfirmasi ke Kontak OJK 157," ujarnya, dilansir dari ANTARA.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi seperti KTP, KK, NPWP, nama ibu kandung, atau kode OTP kepada pihak yang tidak resmi. Menurutnya, menjaga kerahasiaan data pribadi adalah langkah penting untuk mencegah kejahatan siber di era digital yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.
Klaim: OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama industri keuangan sedang membahas penyusunan kebijakan terkait penawaran aset keuangan digital, seperti Initial Coin Offering (ICO) dan Initial Token Offering (ITO). Tidak ada pernyataan resmi dari OJK mengenai pemutihan atau penghapusan utang pinjaman online.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Selain itu, Kantor OJK Cirebon, Jawa Barat, juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran program penghapusan utang atau pemutihan kredit yang mengatasnamakan lembaga resmi.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa tawaran semacam itu merupakan informasi palsu (hoaks).
"Jika ada kabar bahwa OJK bisa melakukan pemutihan kredit, itu hoaks. Segera konfirmasi ke Kontak OJK 157," ujarnya, dilansir dari ANTARA.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi seperti KTP, KK, NPWP, nama ibu kandung, atau kode OTP kepada pihak yang tidak resmi. Menurutnya, menjaga kerahasiaan data pribadi adalah langkah penting untuk mencegah kejahatan siber di era digital yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.
Klaim: OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 190/6950