Akun Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID Kemenkeu) membantah narasi yang beredar.

Akun Instagram PPID Kemenkeu telah memiliki centang biru yang menandakan akun telah terverifikasi atau resmi. Akun tersebut memastikan, penghasilan rata-rata warga Indonesia ditargetkan Rp 7,6 juta per bulan merupakan hoaks.

"Unggahan ini merupakan HOAKS," tulis PPID Kemenkeu pada 13 Oktober 2025.

Angka Rp 7,6 juta per bulan pertama kali muncul dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadikan pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNI) per kapita sebagai indikator kualitas perekonomian.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, dalam APBN 2026, GNI Indonesia ditetapkan sebesar 5.520 dollar AS per tahun atau sekitar Rp 91,99 juta per orang, dengan asumsi kurs Rp 16.650 per dollar AS.

Jika dihitung bulanan, target tersebut setara dengan Rp 7,66 juta per orang.

Artinya, pekerja dengan gaji bulanan di bawah Rp 7 juta belum dikategorikan sejahtera.

Adapun di tahun sebelumnya, GNI per kapita Indonesia pada 2023 masih di kisaran 4.800–4.900 dollar AS.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menakar, butuh kenaikan lebih dari 12 persen untuk mencapai target 2026.

Angka Rp 7,6 juta dipahami secara keliru. Itu bukanlah target yang harus dipenuhi, melainkan perubahan indikator kualitas perekonomian.

Narasi mengenai target penghasilan rata-rata Rp 7,6 juta per bulan pada 2026, merupakan informasi keliru.

Dalam APBN 2026, GNI Indonesia ditetapkan sebesar 5.520 dollar AS per tahun atau sekitar Rp 7,6 juta per bulan.

Angka tersebut bukanlah target yang harus dipenuhi, melainkan perubahan indikator kualitas perekonomian.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pada Senin (27/10/2025) Kementerian Keuangan memastikan bahwa tanda tangan yang beredar di media sosial bukan milik Menkeu Purbaya.

"Dapat kami informasikan bahwa unggahan tersebut merupakan hoaks," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai jenis penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kemenkeu.

Jika menemukan informasi seputar keuangan negara yang janggal atau terindikasi hoaks, masyarakat bisa segera melaporkan melalui kontak Kemenkeu berikut ini:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim memperlihatkan tanda tangan milik Menkeu Purbaya adalah hoaks.

Kemenkeu menyatakan bahwa tanda tangan dalam video bukan milik Purbaya. Masyarakat diimbau mewaspadai penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Kemenkeu.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek keaslian video yang beredar menggunakan Hive Moderation.

Tools tersebut dapat membantu mengetahui probabilitas campur tangan artificial intelligence (AI) dalam suatu konten. Baik dalam bentuk video, audio, gambar, atau teks.

Hasil pengidentifikasiannya menunjukkan, video biawak masuk gedung saat banjir di Bandung memiliki probabilitas 93,2 persen dihasilkan AI.

Sebagai informasi, sejumlah wilayah di Bandung memang dilanda banjir.

Seperti dilaporkan Kompas.com, ratusan rumah di Kampung Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung terendam air akibat luapan sungai Cipalasari, anak Sungai Citarum pada Jumat (24/10/2025).

Ketinggian air antara 40-100 centimeter.

Di saat yang sama, banjir juga menerjang wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, banjir memenuhi ruas jalan, termasuk Jalan Panorama, akibat saluran air di titik tersebut sempit sehingga tidak mampu menampung volume air yang besar.

Video biawak masuk gedung saat banjir di Bandung merupakan konten manipulatif.

Hive Moderation mengidentifikasinya sebagai konten generatif AI.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan bukti Purbaya menyatakan bahwa semua guru wajib berstatus PNS pada 2026.

Pernyataan Purbaya yang paling mendekati adalah soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, 21 Oktober 2025, Purbaya mengatakan bahwa kemungkinan gaji ASN naik pada 2026 selalu terbuka.

Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui detail lebih lanjut terkait rencana kenaikan gaji tersebut.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu," ujar Purbaya.

Adapun kenaikan gaji ASN terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen.

Sementara, wacana kenaikan gaji ASN pada 2026 sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Purbaya mewajibkan semua guru berstatus PNS pada 2026 perlu diluruskan.

Tidak ada bukti Purbaya menyatakan hal tersebut. Pernyataannya yang paling mendekati adalah soal wacana kenaikan gaji ASN pada 2026.