Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa pernyataan asli PM Malaysia Anwar Ibrahim telah dipelintir sehingga mengesankan ia menantang Indonesia berperang.

Dalam pemberitaan Tempo.co, 30 Juli 2025, Anwar mengatakan bahwa persoalan perbatasan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tidak akan berkembang menjadi konflik bersenjata seperti yang terjadi antara Thailand dan Kamboja.

Ia mengaku sempat mendapat tekanan dari sejumlah anggota parlemen oposisi di Malaysia yang menuntut sikap tegas dalam persoalan perbatasan, terutama soal wilayah Sulawesi dan Blok Ambalat.

Namun, menurut Anwar, Pemerintah Malaysia memilih pendekatan negosiasi dengan Indonesia.

"Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan," ucap Anwar.

Merujuk pernyataan tersebut, tidak ada indikasi Anwar menantang Indonesia berperang. Ia justru menekankan negosiasi untuk penyelesaian masalah perbatasan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi PM Malaysia Anwar Ibrahim menantang Indonesia berperang adalah hoaks.

Pernyataan Anwar Ibrahim telah dipelintir sehingga mengesankan ia menantang Indonesia berperang. Anwar justru menekankan negosiasi sebagai solusi masalah perbatasan.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, diketahui bahwa video itu bersumber dari unggahan di kanal YouTube Metro TV ini.

Video itu adalah momen ketika Raffi dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara pada 15 Oktober 2024.

Saat itu, Prabowo memanggil beberapa nama yang digadang-gadang akan menjadi menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih. 

Setelah dipanggil ke Kertanegara, Raffi akhirnya ditunjuk oleh Prabowo menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Hingga kini tidak ada informasi valid Prabowo memanggil Raffi untuk memberi bantuan hukum kepada Ammar Zoni. 

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat pada 23 Oktober 2025.

Ammar mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara daring dari Lapas Nusakambangan.  

Unggahan yang mengeklaim Raffi Ahmad dipanggil Prabowo untuk memberi bantuan hukum kepada Ammar Zoni merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Video aslinya adalah momen ketika Raffi dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara pada 15 Oktober 2024.

Raffi dipanggil terkait dengan penunjukannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

Akun Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID Kemenkeu) membantah narasi yang beredar.

Akun Instagram PPID Kemenkeu telah memiliki centang biru yang menandakan akun telah terverifikasi atau resmi. Akun tersebut memastikan, penghasilan rata-rata warga Indonesia ditargetkan Rp 7,6 juta per bulan merupakan hoaks.

"Unggahan ini merupakan HOAKS," tulis PPID Kemenkeu pada 13 Oktober 2025.

Angka Rp 7,6 juta per bulan pertama kali muncul dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadikan pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNI) per kapita sebagai indikator kualitas perekonomian.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, dalam APBN 2026, GNI Indonesia ditetapkan sebesar 5.520 dollar AS per tahun atau sekitar Rp 91,99 juta per orang, dengan asumsi kurs Rp 16.650 per dollar AS.

Jika dihitung bulanan, target tersebut setara dengan Rp 7,66 juta per orang.

Artinya, pekerja dengan gaji bulanan di bawah Rp 7 juta belum dikategorikan sejahtera.

Adapun di tahun sebelumnya, GNI per kapita Indonesia pada 2023 masih di kisaran 4.800–4.900 dollar AS.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menakar, butuh kenaikan lebih dari 12 persen untuk mencapai target 2026.

Angka Rp 7,6 juta dipahami secara keliru. Itu bukanlah target yang harus dipenuhi, melainkan perubahan indikator kualitas perekonomian.

Narasi mengenai target penghasilan rata-rata Rp 7,6 juta per bulan pada 2026, merupakan informasi keliru.

Dalam APBN 2026, GNI Indonesia ditetapkan sebesar 5.520 dollar AS per tahun atau sekitar Rp 7,6 juta per bulan.

Angka tersebut bukanlah target yang harus dipenuhi, melainkan perubahan indikator kualitas perekonomian.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pada Senin (27/10/2025) Kementerian Keuangan memastikan bahwa tanda tangan yang beredar di media sosial bukan milik Menkeu Purbaya.

"Dapat kami informasikan bahwa unggahan tersebut merupakan hoaks," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai jenis penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kemenkeu.

Jika menemukan informasi seputar keuangan negara yang janggal atau terindikasi hoaks, masyarakat bisa segera melaporkan melalui kontak Kemenkeu berikut ini:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim memperlihatkan tanda tangan milik Menkeu Purbaya adalah hoaks.

Kemenkeu menyatakan bahwa tanda tangan dalam video bukan milik Purbaya. Masyarakat diimbau mewaspadai penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Kemenkeu.