Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube METRO TV “Momen Prabowo ‘Gemas’ Pada Anies”.
Konteks asli video yang tayang Rabu (24/4/2024) itu adalah momen sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 di KPU RI. Usai menyampaikan pidato, presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat menggenggam erat lengan Anies Baswedan.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Anies gabung ke Kabinet Merah Putih” ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Anies Baswedan bergabung ke Kabinet Merah Putih”.

Unggahan video berisi klaim “Anies Baswedan bergabung ke Kabinet Merah Putih” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

TurnBackHoax memasukkan kata kunci “GPS dalam KTP” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan liputan6.com “Cek Fakta: Chip di E-KTP Dipasangi GPS yang Bisa Melacak Posisi Pemiliknya? Simak Faktanya” tayang pada Mei 2022.

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha dalam pemberitaan itu menyebut chip dalam KTP-el tidak bisa memancarkan sinyal jauh untuk melacak keberadaan pemiliknya. Dijelaskan, kapasitas penyimpanan chip tersebut hanya 8 kb sehingga tidak mampu menyimpan data dengan kapasitas besar.

Melansir pemberitaan detik.com tayang pada Jumat (12/2/2021), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri (saat itu Zudan Arif Fakrullah) menjelaskan chip dalam KTP-el berisikan data kependudukan yang bisa dilihat datanya dengan card reader yang bekerja sama dengan Dukcapil. Data tersebut tidak bisa terbuka tanpa adanya kerja sama antara pengguna card reader dengan Dukcapil.

“Kalau ada hal yang tak nyaman merasa KTP ini saya seolah disadap, diikuti jejaknya, silakan melapor ke call center Dukcapil. Saya pastikan chip itu hanya berisi data kependudukan dan chip itu hanya menyimpan data kependudukan, tidak untuk menyadap, tidak untuk mengikuti seseorang,” kata Zudan seperti yang dikutip dari detik.com.

Video berisi klaim “KTP-el terdapat GPS untuk pantau keberadaan masyarakat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan pemberitaan cnnindonesia.com dengan foto dan tanggal terbit yang sama dengan unggahan akun Facebook “Himae Him”.

Diketahui, kreator konten yang diunggah akun Facebook “Himae Him” telah menyunting pemberitaan cnnindonesia.com “Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani” yang tayang Jumat (12/9/2025).

Konteks asli pemberitaan itu adalah tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Unggahan berisi narasi “Jokowi setuju RUU Perampasan Aset asal tidak menyasar mantan presiden” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, pada September 2025 tidak ditemukan informasi soal aksi demonstrasi pengemudi ojol karena ada larangan menggunakan BBM bersubsidi.

Dikutip dari Antara,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menegaskan bahwa informasi soal larangan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online itu tidak benar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

"Tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ujar Dwi Anggia pada Rabu (24/9/2025).

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video yang beredar menggunakan Google Lens.

Hasilnya, ditemukan video serupa di akun X ini. Selain itu video  juga mirip dengan foto yang ada di laman CNBC Indonesia ini.

Video itu adalah momen ketika ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2024.

Saat itu sejumlah pengemudi ojekl online menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan dan minuman.

Adapun tarif layanan kurir ojek online berpatokan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2012.

Dalam Permenkominfo itu disebutkan bahwa penyelenggara layanan diberi hak untuk menentukan tarif sendiri.

Namun, selama ini perusahaan aplikasi dinilai mempermainkan tarif harga semaunya tanpa mempertimbangkan mitra ojek online.

Video yang diklaim menampilkan ribuan pengemudi ojol melakukan aksi mogok karena dilarang menggunakan BBM bersubsidi merupakan informasi tidak benar.

Peristiwa yang ada dalam video itu adalah momen ketika massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2024.

Saat itu, para pengemudi ojek online menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan dan minuman.