Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS Polsuspas 2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari website resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni www.kemenimipas.go.id berjudul "[HOAKS] Penerimaan CPNS IMIGRASI Tahun 2026".
Dalam artikel ini disebutkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026.
Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses pada:
• TikTok: @kemenimipas_RI / @ditjen_imigrasi
• Instagram: @kemenimipas / @ditjen_imigrasi
• Situs: www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan instansi Pembina Polsuspas.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com berjudul "Rekrutmen CPNS 2026 Segera Dibuka? Ini Bocoran Terbarunya" yang tayang pada 18 Maret 2026.
Dalam artikel ini dijelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya untuk menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2026. Hanya saja, proses itu masih terus dimatangkan guna memperhitungkan kemampuan fiskal dengan adanya keterbatasan APBN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, hampir seluruh menteri telah menyampaikan kebutuhan soal CPNS baru. Namun, ia belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih menghitung kebutuhan lain selain belanja pegawai.
"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi. Karena walau bagaimana juga kita harus mempertimbangkan kondisi kita secara fiskal," ujar Mensesneg dikutip dari siaran video resmi Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (18/3/2026).
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) disebut telah berkirim surat ke masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda), untuk memetakan kebutuhan baru ASN.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berita Liputan6.com berjudul "Viral Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Simak Panduan Pendaftarannya".
Artikel ini menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN yakni https://sscasn.bkn.go.id.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS Polsuspas 2026, tidak benar.

Melalui hasil pencarian di mesin pencari dengan kata kunci “UGM terancam ditutup karena memberikan ijazah palsu”, tidak ditemukan informasi kredibel yang memverifikasi klaim bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan ditutup karena terbukti menerbitkan ijazah palsu. Tidak ada pemberitaan dari media arus utama maupun pernyataan resmi pemerintah yang menyebut adanya rencana penutupan UGM terkait isu tersebut.

Sebaliknya, pihak UGM justru telah memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan mengenai ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo. Mengutip klarifikasi UGM berjudul “Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah dan Skripsi Palsu Joko Widodo” yang dipublikasikan pada 21 Maret 2025,

Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli.

Baca juga:Jokowi Terima Permohonan Maaf Rismon soal Tudingan Ijazah Palsu

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Selain itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto menilai tuduhan pemalsuan ijazah tersebut tidak berdasar. Ia juga menyesalkan masih adanya pihak yang menuduh UGM melindungi Jokowi terkait isu tersebut.

“Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” ujar Marcus dalam klarifikasi tersebut.

Klarifikasi resmi dari pihak universitas ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa UGM menerbitkan ijazah palsu sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.

Menurut pemberitaan Kompas.com pada 15 April 2025, Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu dalam keterangan resminya juga menyampaikan bahwa UGM tidak berkaitan dengan konflik kepentingan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

"UGM tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Joko Widodo,” ujarnya.

Andi menjelaskan bahwa UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik. Andi menegaskan, UGM siap menunjukkan data-data pribadi Jokowi jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum.

Baca juga:Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Janji ke Gibran Tebus Kegaduhan

Dari informasi tersebut, sudah jelas bahwa pihak UGM secara resmi meminta publik untuk tidak mengaitkan institusi dengan tuduhan konflik atau perlindungan palsu terhadap Jokowi. Hingga saat ini, tidak ditemukan juga informasi kredibel yang menyebut UGM terbukti memberikan ijazah palsu maupun terancam ditutup. Hal ini ini menunjukkan bahwa narasi dalam unggahan yang menyebut UGM terancam ditutup karena ijazah palsu adalah tidak berdasar.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Universitas Gadjah Mada terancam ditutup karena terbukti memberikan ijazah palsu kepada Presiden Joko Widodo adalah salah dan menyesatkan (False and Misleading).

Pihak UGM telah memberikan klarifikasi resmi bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah sah, serta menekankan agar institusi tidak dikaitkan dengan tuduhan palsu. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti kredibel yang mendukung klaim penutupan atau penerbitan ijazah palsu.

==

Baca juga:Sidang Ijazah Jokowi di PN Solo: Penggugat Ajukan Sumpah Pemutus

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 117 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, KDM, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap Indonesia.

Melansir YouTube Kompas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian memang memicu kekhawatiran. Pengajar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengatakan politik luar negeri Indonesia berada di zona yang sangat berbahaya dengan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dinna menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Indonesia bagian dari aliansi AS, jika sudah masuk ke dalam Dewan Perdamaian, maka akan sulit bagi Indonesia untuk keluar.

Menurut Dinna, AS dan Israel tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia pergi. Bergabung dengan Dewan Perdamaian dinilai membuat Indonesia berada di posisi salah. Meski menjadi sorotan, pemerintah menegaskan komitmen pada kemerdekaan Palestina terkait keputusan tersebut.

Dalam rilis Tirto “RI Tangguhkan Pembahasan BoP di dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI”, Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di dalam negeri. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda eskalasi konflik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menyebut pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam mekanisme BoP masih ditangguhkan. Meskipun kata dia, Indonesia akan mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza, Palestina.

“Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BoP untuk sementara belum dilanjutkan,” begitu keterangan Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jumat (13/3/2026).

Pemerintah masih melakukan penilaian komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut.

Dalam rilis Kompas, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri dari Board of Peace jika bertentangan dengan dukungan terhadap Palestina, dan Indonesia tidak pernah berjanji membayar iuran.

Prabowo mengatakan, tujuan Indonesia gabung Dewan Perdamaian guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karenanya, Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina.

Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial yang menyebutkan Trump mengeluarkan pernyataan keras kepada Jakarta jika menarik diri dari BoP merupakan pernyataan tidak resmi tertulis dari Donald Trump. Pernyataan tersebut hanya sekadar opini pakar Hukum Internasional, bahwa akan ada potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Melansir Antara News, Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, AS, Kamis (19/02/2026), merupakan momentum penting untuk membangun kembali Gaza. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan dukungan untuk perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.

Sampai artikel ini ditulis, belum ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan Trump memberikan peringatan kepada Indonesia terkait rencana menarik diri dari BoP.

Baca juga:Prabowo Jelaskan soal US$1 Miliar Buat Gabung BoP, RI Tak Bayar

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Melalui hasil pencarian di mesin pencari dengan kata kunci “UGM terancam ditutup karena memberikan ijazah palsu”, tidak ditemukan informasi kredibel yang memverifikasi klaim bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan ditutup karena terbukti menerbitkan ijazah palsu. Tidak ada pemberitaan dari media arus utama maupun pernyataan resmi pemerintah yang menyebut adanya rencana penutupan UGM terkait isu tersebut.

Sebaliknya, pihak UGM justru telah memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan mengenai ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo. Mengutip klarifikasi UGM berjudul “Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah dan Skripsi Palsu Joko Widodo” yang dipublikasikan pada 21 Maret 2025,

Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli.

Baca juga:Jokowi Terima Permohonan Maaf Rismon soal Tudingan Ijazah Palsu

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Selain itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto menilai tuduhan pemalsuan ijazah tersebut tidak berdasar. Ia juga menyesalkan masih adanya pihak yang menuduh UGM melindungi Jokowi terkait isu tersebut.

“Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” ujar Marcus dalam klarifikasi tersebut.

Klarifikasi resmi dari pihak universitas ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa UGM menerbitkan ijazah palsu sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.

Menurut pemberitaan Kompas.com pada 15 April 2025, Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu dalam keterangan resminya juga menyampaikan bahwa UGM tidak berkaitan dengan konflik kepentingan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

"UGM tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Joko Widodo,” ujarnya.

Andi menjelaskan bahwa UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik. Andi menegaskan, UGM siap menunjukkan data-data pribadi Jokowi jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum.

Baca juga:Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Janji ke Gibran Tebus Kegaduhan

Dari informasi tersebut, sudah jelas bahwa pihak UGM secara resmi meminta publik untuk tidak mengaitkan institusi dengan tuduhan konflik atau perlindungan palsu terhadap Jokowi. Hingga saat ini, tidak ditemukan juga informasi kredibel yang menyebut UGM terbukti memberikan ijazah palsu maupun terancam ditutup. Hal ini ini menunjukkan bahwa narasi dalam unggahan yang menyebut UGM terancam ditutup karena ijazah palsu adalah tidak berdasar.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Universitas Gadjah Mada terancam ditutup karena terbukti memberikan ijazah palsu kepada Presiden Joko Widodo adalah salah dan menyesatkan (False and Misleading).

Pihak UGM telah memberikan klarifikasi resmi bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah sah, serta menekankan agar institusi tidak dikaitkan dengan tuduhan palsu. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti kredibel yang mendukung klaim penutupan atau penerbitan ijazah palsu.

==

Baca juga:Sidang Ijazah Jokowi di PN Solo: Penggugat Ajukan Sumpah Pemutus

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.