• (GFD-2026-34437) [SALAH] Prabowo Siap Beri Seribu Rumah Subsidi ke Buruh, Syaratnya Pajak Naik 12%

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 18/05/2026

    Berita

    Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Nexs Times” pada Minggu (3/5/2026) berisi klaim:

    Untuk menghindari kerusuhan paska demo BURUH NASIONAL ,prabowo sempat melontarkan janji 1.000 Unit rumah subsidi dengan biaya Murah asal pajak naik 12%.

    Prabowo juga menegaskan demi kebaikan bersama,yang paling  utama kemakmuran Pejabat kita siap mati matian demi rakyat.

    Hingga Senin (18/5/2026), unggahan tersebut mendapat sekitar 1.400 suka, 1.100-an komentar, serta dibagikan lebih dari 50 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo siap beri seribu rumah subsidi ke buruh, syaratnya pajak naik 12%ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun informasi yang relevan yang membenarkan klaim.

    TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Prabowo janji memberikan rumah subsidi ke buruh pada saat pidato di hari Buruh”. Penelusuran mengarah video unggahan kompas.tv yang tayang pada 1 Mei 2026 “Prabowo Janji Bikin 1 Juta Rumah Bagi Buruh Lengkap dengan Fasilitas: Ada Sekolah hingga Daycare”.

    Dari video berdurasi 4 menit 50 detik itu, diketahui bahwa janji yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya adalah membangun sejuta rumah beserta fasilitasnya untuk buruh.

    TurnBackHoax lalu memasukan kata kunci “1 juta rumah subsidi untuk buruh, dengan syarat pajak naik menjadi 12%” ke mesin pencari Google. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan bahwa syarat membangun rumah subsidi untuk buruh adalah menaikan pajak 12%.

    Terkait pajak, menukil laman ekon.go.id, diketahui bahwa pemerintah memang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sejak 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, kebijakan ini ditegaskan berlaku secara selektif, utamanya menyasar barang dan jasa mewah, bukan sebagai syarat membangun rumah subsidi untuk buruh.

    Kesimpulan

    Janji Prabowo adalah membangun sejuta rumah untuk buruh. Tidak ditemukan adanya syarat berupa kenaikan pajak. Jadi, unggahan berisi klaim “Prabowo siap memberikan seribu rumah subsidi kepada para buruh dengan syarat pajak naik 12%” adalah konten palsu (fabricated content)

    Rujukan

  • (GFD-2026-34438) [PENIPUAN] Tautan Rekrutmen Waskita Karya

    Sumber: TikTok
    Tanggal publish: 18/05/2026

    Berita

    Beredar foto [arsip] dari akun TikTok “ptmerdeka” pada Selasa (5/5/2026) berisi narasi:

    PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

    OPEN RECRUITMENT

    Bersama Membangun Negeri

    Dari pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), terdapat tautan pendaftaran di bio akun.

    Hingga Senin (18/5/2026), konten tersebut mendapat 400-an tanda suka serta dibagikan ulang hampir 470 kali.

    Hasil Cek Fakta

    TurnBackHoax mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok “ptmerdeka”. Diketahui, tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin dan nomor Telegram.

    TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “rekrutmen Waskita Karya” ke mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan pengumuman di laman resmi PT Waskita Karya, yakni waskita.co.id

    Diketahui, Waskita Karya saat ini tidak membuka lowongan pekerjaan. Informasi lebih lanjut mengenai program rekrutmen dapat dilihat melalui media sosial Instagram resmi PT Waskita Karya “waskita_karya”.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi tautan “rekrutmen Waskita Karya” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

    Rujukan

  • (GFD-2026-34440) Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan 2026

    Sumber:
    Tanggal publish: 18/05/2026

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 9 Mei 2026.
    Berikut isi unggahannya:
    "PENDAFTARAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN 2026.
    Pendaftaran Gratiss✅✅"
    Unggahan menyertakan poster dengan tulisan sebagai berikut:
    "RESMI DIBUKA
    2026
    PENDAFTARAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN
    LULUSAN SMA, SMK ATAU SEDERAJAT, D3, 51 & 53
    PENEMPATAN SELURUH INDONESIA
    DOKTER, PERAWAT, BIDAN, APOTER
    PENDAFTARAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN"
    Unggahan disertai menu pendaftaran. Saat link pendaftaran diklik, akan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2026. Penelusuran mengarah pada penyataan dari Badan Kepegawaian Negara melalui website resminya pada 22 Januari 2026.
    Dalam pernyataaannya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK, hanya dilakukan melalui mekanisme nasional yang terintegrasi dan diawasi langsung oleh BKN.
    Kepala BKN Zudan menegaskan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan seleksi ASN Tahun 2026. Setiap tahapan pengadaan ASN selalu diawali dengan penetapan kebutuhan nasional, persetujuan formasi, serta pengumuman resmi melalui portal pemerintah.
    "BKN memiliki peran sentral dalam memastikan proses rekrutmen ASN berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penipuan. Seluruh pendaftaran ASN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN yang dikelola BKN, bukan melalui tautan pribadi atau situs tidak dikenal," tegas Zudan, Rabu (21/1/2026).
    Maka dari itu, BKN mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi rekrutmen ASN yang beredar di luar kanal resmi instansi pemerintah.
    Cara termudah untuk mengecek apakah informasi tersebut valid atau tidak, yakni dengan selalu melakukan verifikasi lewat portal resmi BKN, SSCASN, dan website/media sosial resmi instansi pemerintah.
    "Kalau belum ada informasi apa pun pada situs-situs resmi pemerintah tersebut, informasi apa pun terkait seleksi CASN patut diwaspadai," kata Zudan.
    Penelusuran juga mengarah pada akun Instagram resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni @kemenkes_ri. Dalam sorotan mengenai antihoaks, Kemenkes menyampaikan, semua informasi resmi terkait dengan jadwal dan mekanisme seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS Kemenkes hanya akan diumumkan melalui situs resmi pemerintah di sscasn.bkn.go.id. Situs resmi Kemenkes untuk informasi CASN adalah casn.kemenkes.go.id.
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan 2026 merupakan hoaks.

    Rujukan

  • (GFD-2026-34441) Cek Fakta: Tidak Benar Tautan Pendaftaran BLT UMKM Rp 50 Juta

    Sumber:
    Tanggal publish: 18/05/2026

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran BLT UMKM sebesar Rp 50.000.000. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook sejak 6 Mei 2026.
    Berikut isi unggahannya:
    "Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan terkait rencana memulai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Waktu pelaksanaan program ini segera di mulai pada awal 2026
    BLT UMKM 2026 merupakan program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi semua pelaku UMKM..
    Program ini di harapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi...
    Setiap penerima BLT UMKM akan mendapatkan Bantuan RP 50.000.000 Pencairan BLT UMKM akan dilakukan secara langsung oleh Bank penyalur yaitu.. Bank Rakyat Indonesia ( BRI dan lainnya ).
    pengelolaan UMKM jangan lewatkan kerna untuk program ini hanya di laksanakan pada tahun ini.
    SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA ���"
    Unggahan disertai menu daftar. Saat link daftar diklik, mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran BLT UMKM Rp 50 juta? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BLT UMKM sebesar Rp 50.000.000. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akun Instagram resminya @kementerianumkm.
    Dalam unggahan ini dijelaskan bahwa informasi berisi konten terkait BLT UMKM Bantuan untuk semua pelaku UMKM yang beredar di media sosial merupakan hoaks.
    "Unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan," tulis Kementerian UMKM yang dikutip pada Senin (18/5/2026).
    Kementerian UMKM tegas menyatakan bahwa tidak ada program BLT UMKM dari Kementerian UMKM ataupun dari Pemerintah.
    Kementerian UMKM menyampaikan saat ini banyak beredar informasi palsu melalui berbagai saluran. Modus yang sering digunakan pelaku yakni meminta masyarakat mengisi data pribadi melalui formulir/link tidak resmi. Selain itu, menjanjikan bantuan, hibah, atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada.
    "Harap hati-hati dan bijak dalam menggunakan data pribadi. Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan website resmi umkm.go.id," demikian tulis Kementerian UMKM.
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BLT UMKM sebesar Rp 50 juta tidak benar dan merupakan hoaks. 

    Rujukan