Disadur dari pemberitaan antarnews.com

Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada ANTARA menyatakan bahwa pernyataan yang beredar merupakan hoaks.

“Ini hoaks,” kata Sianturi kepada Antara, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan, Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat dan pemerintah Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dukungan ini diberikan secara konsisten, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Unggahan dengan narasi “41 pasukan khusus TNI gugur saat melakukan misi kemanusiaan di Gaza” merupakan konten palsu (fabricated content).

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto memecat ratusan anggota DPR karena menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Presiden dan DPR dalam konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar dan merupakan mitra yang tidak bisa saling menjatuhkan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Salah satu ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR diatur di dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Salah satu poin anggota DPR dapat diberhentikan yakni tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.

Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung. Puan menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh tergesa-gesa agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRAdies Kadir juga menyatakan pentingnya menunggu penyelesaian RUU KUHAP sebelum melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk menghindari risiko pelanggaran mekanisme. Dengan demikian tidak benar Prabowo memecat anggota DPR karena tak terima RUU Perampasan Aset.



Klaim: Ratusan anggota DPR dipecat Prabowo karena tolak RUU Perampasan Aset

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

ANTARA melakukan konfirmasi kepada Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim yang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyelenggarakan sayembara tersebut.

Dalam pernyataannya, Chico Hakim menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks.

“Tidak benar,” kata Chico kepada ANTARA.

Hingga saat ini, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelidiki 26 saksi mengenai laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Dengan demikian, sayembara berhadiah Rp16 miliar tersebut adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada berita dengan judul seperti pada tangkapan layar unggahan tersebut.

Namun, ANTARA menemukan artikel dengan foto, tanggal dan waktu serupa berjudul “Menag Nasaruddin Umar: KPK Cegah Orang Masuk Neraka!”.

Dalam unggahan tersebut, Menag Nasaruddin mengatakan KPK bisa mencegah orang masuk neraka melalui program pencegahan korupsi yang dijalankannya. Tidak ada narasi uang zakat dan infak digunakan untuk pembangunan masjid di IKN.

Dilansir dari ANTARA, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada April lalu menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN yang mencapai lebih dari Rp10 triliun telah dibuka kembali.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan pembukaan anggaran ini, pembangunan tahap pertama IKN periode 2022–2034 yang sebelumnya belum selesai akan kembali diteruskan seperti jalan tol, istana wakil presiden, masjid, dan sebagainya.

Dilansir dari laman IKN, hingga Maret lalu, progres pembangunan Masjid Negara di IKN telah mencapai rata-rata 54,3 persen. Kementerian PU menyampaikan bahwa target penyelesaian pembangunan Masjid Negara IKN diharapkan dapat tercapai pada triwulan keempat tahun 2025.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025