Sebuah unggahan di Youtube menyebarkan sebuah klaim jika Presiden Joko Widodo ketahuan menjual sebuah pulau milik Indonesia ke negara asing.

Akan tetapi saat disimak isi video tersebut tidak memberikan penjelasan sesuai klaim pada judul. Isi video tersebut membahas tentang keputusan Presiden Jokowi untuk kembali melegalkan ekspor pasir laut setelah 20 tahun ilegal.

Dilansir dari Tempo, terkait hal ini Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, memberikan pernyataan jika penambangan pasir laut akan menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil.

Dengan demikian tidak ada pembahasan spesifik tentang penjualan pulau yang dilakukan oleh Presiden, isi video hanya menjelaskan tentang legalisasi ekspor pasir laut yang berpotensi membuat wilayah daratan di Indonesia mengecil.

Tidak ada pembahasan spesifik tentang penjualan pulau yang dilakukan oleh Presiden, isi video hanya menjelaskan tentang legalisasi ekspor pasir laut yang berpotensi akan mengecilkan wilayah daratan di Indonesia.

Sebuah akun di media sosial Facebook mengunggah video yang menampilkan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi mempromosikan ramuan yang dapat mengobati hipertensi. Jurnalis yang akrab disapa Rosi itu menyebut nama Isman Firdaus, yang diklaim sebagai dokter yang merekomendasikan ramuan tersebut.

Namun, setelah dilakukan pencarian gambar, video tersebut mirip dengan unggahan di kanal Youtube Kompas TV pada Maret 2024 yang berjudul “Keren! Ginting dan Jonatan Masuk Daftar 5 Besar Tunggal Putra Dunia | ROSI”. Dalam video tersebut tidak ditemukan pernyataan Rosi mengenai ramuan penyembuh hipertensi.

Malui penelusuran tersebut maka dapat disimpulkan klaim mengenai Rosianna Silalahi mempromosikan ramuan yang dapat mengobati hipertensi adalah salah. Video Rosianna Silalahi merupakan hasil manipulasi dengan AI sehingga suara terdengar mirip dengan suara aslinya.

Klaim mengenai Rosianna Silalahi mempromosikan ramuan yang dapat mengobati hipertensi adalah hasil manipulasi dengan AI sehingga suara Rosi terdengar mirip dengan suara aslinya.

Ditemukan sebuah unggahan di Facebook menampilkan sebuah poster dari BUMN mengenai adanya Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024. Dalam poster tersebut terdapat foto dari Menteri BUMN, Erick Thohir, disertai dengan kalimat bahwa rekrutmen kerja ini tidak ada syarat minimal pendidikan apapun.

Untuk memastikannya, dilakukan pencarian di akun Instagram resmi BUMN (@kementerianbumn). Faktanya memang benar jika BUMN telah merilis poster rekrutmen pada tanggal 23 Maret 2024, akan tetapi di poster resmi BUMN ini terdapat syarat minimal pendidikan yang harus ditempuh untuk melakukan pendaftaran.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika poster yang beredar di Facebook tersebut adalah informasi yang tidak benar. Selain itu berdasarkan poster resmi yang diunggah Instagram BUMN, Rekrutmen Bersama BUMN 2024 ini telah ditutup pada tanggal 1 April 2024 yang lalu.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika informasi yang beredar di Facebook tersebut dapat diwaspadai sebagai modus penipuan.

Faktanya poster yang beredar di Facebook tersebut telah dimanipulasi, dalam Instagram resmi BUMN disebutkan jika Rekrutmen Bersama BUMN 2024 ini memiliki syarat minimal pendidikan seperti SMA sederajat, D3, D4/S1, dan S2.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan klaim pemberian vaksin HPV dan alat kontrasepsi terhadap anak adalah untuk melegalkan seks bebas.

Faktanya, dilansir dari tirto.id, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dr. Prima Yosephine, M.K.M. menjelaskan bahwa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan rekomendasi penting kepada negara-negara untuk memasukkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) ke dalam program imunisasi nasional. Vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker leher rahim atau serviks, yang merupakan kanker tertinggi kedua setelah kanker payudara pada perempuan.

Sasaran utama program ini adalah anak perempuan berusia 9-14 tahun karena vaksin HPV akan bekerja lebih baik jika diberikan sebelum terpapar virus HPV, yaitu ketika masih anak-anak dan belum aktif berhubungan seksual. Sementara terkait program penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, hal tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril Sp. P, MPH, menyebut penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan kepada semua remaja, akan tetapi program ini hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah atau pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.

Melalui penelusuran tersebut maka dapat disimpulkan klaim mengenai pemberian vaksin HPV dan alat kontrasepsi terhadap anak adalah untuk melegalkan seks bebas adalah tidak benar.

Klaim mengenai pemberian vaksin HPV dan alat kontrasepsi terhadap anak adalah untuk melegalkan seks bebas adalah tidak benar. Program pemberian Vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker leher rahim atau serviks, yang merupakan jenis kanker tertinggi kedua setelah kanker payudara, yang dialami perempuan.