Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo copot 103 DPR dari PDIP” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke dua pemberitaan yang tidak saling berkaitan, yakni:
Berita nasional.kompas.com “Ketum Parpol Lapor ke Prabowo Telah Copot Anggota DPR yang Bikin Pernyataan Keliru”. Dalam laporan yang tayang Minggu (31/8/2025) itu, disebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan para ketua umum partai politik mengenai penonaktifan anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menyampaikan pernyataan keliru.
Berita tempo.co “Politikus PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Permintaan Copot Gibran” yang tayang Senin (28/4/2025). Laporan ini menyebut politikus PDIP meminta Presiden Prabowo untuk serius menanggapi permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “mekanisme pencopotan anggota DPR” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel kompas.com “Bukan Dinonaktifkan, Begini 3 Cara Pecat Anggota”.
Dalam artikel yang tayang Selasa (2/9/2025) itu disebutkan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia, presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara. Dengan demikian, presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Adapun usulan pemberhentian anggota DPR bisa dilakukan oleh partai politik terkait, kemudian pimpinan DPR akan mengajukan ke presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian anggota DPR.

Unggahan video berisi klaim “Presiden Prabowo copot ratusan orang fraksi PDIP di DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ada bukti PKI melakukan sabotase terhadap pelaksanaan program MBG sehingga ribuan penerima di berbagai daerah mengalami keracunan. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan massal adalah kelalaian penerapan prosedur kerja baku (standard operating procedure/SOP).

"Sejauh ini akibat lalai terhadap SOP," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (30/9/2025).

Sebelumnya, Dadan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebagian besar kasus terjadi pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan, seperti diberitakan Kompas.com, pada Minggu (28/9/2025).

Ia menyebutkan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit SPPG dengan 24 kasus keracunan.

Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus keracunan.

Selain kelalaian dalam menerapkan SOP, kata Dadan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, serta kondisi air.

Adapun, PKI sudah tidak eksis di Indonesia. Partai tersebut dibubarkan pada 1966 dan segala aktivitas terkait komunisme dilarang lewat Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim PKI menyabotase program MBG adalah hoaks.

Tidak ada bukti PKI melakukan sabotase. Berdasarkan temuan BGN, penyebab keracunan massal pada program MBG adalah kelalaian penerapan SOP.

Ketika dicek, di media sosial resmi Ashanty, tidak ditemukan informasi soal konten pemberian hadiah Rp 50 juta kepada warganet. 

Jika dicermati dengan saksama, gerakan bibir Ashanty tampak tidak sinkron dengan perkataannya.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com mencari sumber video tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, diketahui bahwa video itu identik dengan foto di laman Fimela ini.

Foto itu merupakan ilustrasi artikel berjudul "6 Inspirasi Kebaya Biru Navy Mewah dari Ashanty hingga Putri Zulkifli Hasan".

Kemungkinan besar video yang beredar memanipulasi foto Ashyanti tersebut menggunakan perangkat artificial intelligence (AI). Sehingga, foto tersebut dapat bergerak dan menghasilkan suara.

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, video Ashanty menawarkan bantuan Rp 50 juta terdeteksi dihasilkan oleh AI, probabilitasnya mencapai 99,8 persen. 

Unggahan yang mengeklaim Ashanty menawarkan hadiah Rp 50 juta di Facebook merupakan konten video hasil manipulasi.

Video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI dengan memanipulasi foto di media daring. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi Ashanty menawarkan hadiah Rp 50 juta. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran petugas haji 2025/2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita yang tayang di Liputan6.com berjudul "Wamen Haji: Info Loker Petugas Haji di Medsos Hoaks".
Dalam artikel, Kementerian Haji dan Umrah memastikan informasi lowongan kerja (loker) baik petugas haji maupun ASN Kementerian Haji dan Umrah yang beredar di media sosial (medsos) merupakan kabar bohong atau hoaks.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan saat ini Kementerian Haji dan Umrah belum membuka proses rekrutmen petugas haji, karena masih dalam tahap konsolidasi dan alih tugas aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.
"Soal di media sosial ada loker macam-macam, ada petugas haji, ASN haji, dan lain-lain, itu tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji melakukan rekrutmen, itu hoaks," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025), seperti dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan hingga kini proses pengisian SDM di Kementerian Haji dan Umrah masih difokuskan pada pemindahan ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, KPK, serta sejumlah institusi lainnya.
"Kami masih fokus pada pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang sudah ada. Jadi belum ada rekrutmen baru untuk umum," ujar Dahnil.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran petugas haji 2025/2026, tidak benar.