Audio dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Unggahan video berisi klaim “Kang Dedi Mulyadi bikin program motor murah” merupakan konten tiruan (impostor content).

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI.

Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi.

Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia.

Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan.

Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing.

Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan.

Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah.

“Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026).

“Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya.

Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut.

“Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks.

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim bahwa Purbaya menyebut mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hoaks ini menyebar sebagai tanggapan palsu terhadap surat terbuka dari Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI terkait hambatan investasi di dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa klaim tersebut sepenuhnya tidak benar.

Pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Audio dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,7 persen. Unggahan video berisi klaim “Kemenkeu umumkan program bantuan untuk para pensiunan Indonesia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “hampir 90% masyarakat Indonesia ingin program MBG dihentikan” adalah konten palsu (fabricated content).