Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan video itu identik dengan unggahan YouTube TRIBUNWOW OFFICIAL berjudul “Video Massa Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Gedung DPRD Malang Dibakar Demonstran” yang diunggah pada 2020.

Video tersebut merekam kerusuhan demo Omnibus Law di DPRD Kota Malang pada 8 Oktober 2020, bukan peristiwa di rumah Puan.

Sementara itu, peristiwa berbeda memang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Sekitar pukul 04.00 WIB, massa mencoba merobohkan pagar rumah Puan Maharani dan berusaha masuk, tetapi aparat keamanan berhasil menggagalkan upaya penjarahan.

Klaim: Video rumah Puan Maharani dibakar dan dijarah massa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun, pernyataan tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Presiden Prabowo yang meminta rakyat melakukan penjarahan.

Foto yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya berasal dari akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam unggahan asli, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas insiden demonstrasi pada Kamis (28/08/2025) malam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Pernyataan itu disampaikan dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (29/08/2025).

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

Ia menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan fasilitas pribadi, pejabat, maupun negara.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum," kata dia, dilansir dari ANTARA.

Klaim: Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Setelah didalami, rekaman tersebut ternyata telah beredar sebelum ramai dibagikan di WhatsApp pada Minggu (31/8).

Akun TikTok @iqbalpratama_13 menjadi salah satu pihak yang turut memuat video itu di media sosialnya. Rekaman 30 detik ini sudah disebar @iqbalpratama_13 sejak 30 Agustus 2025.

Konten yang sudah dibagikan ulang hingga hampir 16 ribu kali ini merupakan demo mahasiswa yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dari informasi tersebut diketahui bahwa kabar kerusuhan yang terjadi di Kalimalang, Bekasi, pada Minggu, itu adalah hoaks.

Klaim: Video kerusuhan di Kalimalang

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Ajakan tarik tunai semua uang di bank beredar sejak awal Agustus 2025.

Narasi serupa ditemukan di akun TikTok ini pada 1 Agustus, yang mengaitkan dengan peluncuran sistem Payment ID yang yang dirancang Bank Indonesia.

Dikutip dari pewartaan Kompas.com, sistem Payment ID sempat menjadi sorotan karena dikhawatirkan akan digunakan pemerintah untuk "memata-matai" transaksi nasabah.

Kendati demikian, Bank Indonesia memastikan bahwa peluncuran Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025.

Ajakan tarik tunai disebarkan ulang oleh pengguna media sosial, hingga dikaitkan dengan gelombang aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPR RI dan Polri.

Lantas, beredar kekhawatiran bahwa kerusuhan di sejumlah kota-kota besar berakhir seperti Peristiwa Mei 1998.

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, ajakan menarik semua uang dari bank-bank di Indonesia berisiko merugikan negara hingga masyarakat kecil.

"Ajakan rush di bank merugikan ekonomi dan menggerus kepercayaan terhadap stabilitas sektor keuangan," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Ia meyakini ada pihak-pihak yang ingin stabilitas keuangan terganggu.

"Kalau dibiarkan, seruan tidak bertanggung jawab itu, bisa rush sampai bank-bank yang paling kecil. Kepanikan 98 jangan sampai terulang," pungkasnya.

Rush money merupakan penarikan uang oleh nasabah secara serentak dalam jumlah besar.

Pihak paling terdampak dari rush money adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka akan mengalami kesulitan akses terhadap uang tunai.

Aktivitas ekonomi di tingkat usaha kecil dan menengah (UMKM) juga akan terhambat karena tidak dapat melakukan transaksi perbankan.

"Orang kaya bisa dengan mudah memindahkan aset keuangannya ke luar negeri, bagaimana dengan masyarakat kecil dan UMKM yang butuh transaksi perbankan," ujar Bhima.

Seruan untuk menarik semua uang dari bank-bank di Indonesia pada Agustus 2025 merupakan narasi provokatif.

Unggahan di media sosial merespons rencana pemerintah menerbitkan Payment ID disebarkan ulang dan dikaitkan dengan gelombang aksi yang berlangsung pada akhir Agustus.

Penarikan uang secara serentak dan besar-besaran atau rush money justru berisiko pada stabilitas ekonomi, baik negara maupun masyarakat kecil.