Dikutip dari Antara, Kepala Dinas Penerangan (Dispen) Lantamal IX Ambon Kapten Laut (K) Agus Wijaya membantah narasi tersebut.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada pihak yang mengajukan izin penggunaan lapangan Mako Lantamal Ambon untuk konser pada 17 Mei 2025.

Padahal, izin penggunaan lapangan minimal diajukan satu bulan sebelum acara.

“Sampai saat ini belum ada panitia yang menghadap ke kami, padahal untuk penggunaan lapangan Mako Lantamal Ambon perizinannya paling tidak satu bulan sebelum kegiatan,” kata Agus Senin, (28/4/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh  pelaku industri kreatif di Kota Ambon Jhon Laratmasse. Ia memastikan unggahan itu merupakan hoaks yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Saya sudah mencoba mengonfirmasi pihak-pihak yang dicantumkan dalam postingan itu, dan tidak ada satupun yang mengiyakan adanya gelaran konser tersebut,” ujarnya.

Informasi soal gelaran konser band Sheila on 7, Noah, dan NDX di lapangan Mako Lantamal pada 17 Mei 2025 adalah hoaks. 

Dispen Lantamal IX Ambon (K) Agus Wijaya menyatakan, sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan izin tempat untuk konser pada 17 Mei 2025. 

Pelaku industri kreatif di Kota Ambon Jhon Laratmasse juga memastikan narasi tersebut adalah hoaks. Setelah dilakukan pengecekan tidak ada konser Sheila on 7, Noah, dan NDX pada 17 Mei 2025 di Ambon. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang alat mirip amperemeter bisa digunakan untuk mengecek kesehatan. Penelusuran dilakukan dengan menghubungi dokter dan pakar kesehatan, dr. Muhamad Fajri Adda'i.
Dokter Fajri mengatakan, pemeriksaan kesehatan tidak bisa dilakukan dengan alat seperti yang ada dalam video. Menurutnya, hal tersebut justru keliru.
"Kemungkinan besar adalah hoaks atau tidak benar. Belum ada pemeriksaan medis dengan teknologi seperti itu," kata dr. Fajri kepada Liputan6.com, Jumat (2/5/2025).
Untuk memeriksa kesehatan secara benar, masyarakat bisa datang langsung ke dokter. Nantinya, dokter akan mewawancarai pasien, menanyakan keluhan apa yang dirasakan dalam tubuh. Setelah itu, dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik tubuh pasien.
"Misalnya ada nyeri dada, nanti akan ada pemeriksaan fisik, didengerin dulu nanti paru, jantungnya dengan alat stetoskop. Kalau memang keluhannya lambung, diperiksa nanti lambungnya, suaranya seperti apa, apakah ada keluhan saat ditekan," tutur dr. Fajri.
Pemeriksaa kesehatan selanjutnya bisa dilakukan dengan alat Elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. Hal ini untuk mengetahui lebih lanjut gangguan kesehatan pada paisen.
"Atau memang kalau sakitnya berat, bisa diendoskopi, dimasukkan kamera ke dalam lambung untuk melihat bagaimana gambaran langsung organnya. Atau di-CT Scan yang lebih canggih lagi, di-scan masuk ke dalam suatu ruangan dilihat organ dalammnya itu secara detail dengan scan," tambah dr. Fajri.
 
Kabar tentang alat mirip amperemeter bisa digunakan untuk mengecek kesehatan ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, alat tersebut tidak terbukti bisa digunakan untuk mengecek kesehatan pada pasien.

Disadur dari artikel Cek Fakta liputan6.com.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kebenaran klaim dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi Artificial Intelligence (AI), hive moderation.com.

Hasilnya, video tersebut diketahui hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) dengan probabilitas 99,3 persen.

Selain itu, tidak ada media kredibel yang melaporkan kejadian tersebut.

Faktanya video gelombang tinggi di sebuah pantai tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, foto konferensi pers tersebut ditemukan di unggahan situs resmi BP2MI, tertanggal 5 Juni 2022.

Adapun video konferensi pers tersebut dapat disimak di unggahan Facebook resmi BP2MI (sekarang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

Namun, dalam konferensi pers tersebut BP2MI tidak mengumumkan bantuan dana Rp 300 juta untuk pekerja migran Indonesia.

Dalam konferensi pers itu, BP2MI menyampaikan hasil pertemuan dengan Taipei Economic and Trade Office (TETO) pada 3 Juni 2022.

Pertemuan itu membahas beberapa hal, yaitu agency fee, rangkaian pertemuan dengan Ministry of Labor (MoL) Taiwan, serta sektor pekerjaan nonformal PMI di Taiwan.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa informasi bantuan dana Rp 300 juta itu hoaks

Ini merupakan konten hoaks berulang. Beberapa kali BP2MI dicatut namanya untuk dijadikan konten hoaks dengan narasi penawaran bantuan dana.

Selain itu, BP2MI juga telah berubah namanya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian P2MI.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana Rp 300 juta untuk pekerja migran mengatasnamakan BP2MI adalah hoaks.

Video konferensi pers BP2MI yang dicantumkan tidak memuat pengumuman mengenai pemberian bantuan dana bagi pekerja migran Indonesia.

Dalam konferensi pers itu, BP2MI menyampaikan hasil pertemuan dengan Taipei Economic and Trade Office (TETO) pada 3 Juni 2022.