Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah mengatakan akan membuka peluang untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik di Timur Tengah.

Baca juga:Purbaya: Defisit APBN Aman, Pemotongan Gaji Pejabat Belum Final

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut BBM subsidi naik Rp16 ribu” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube IDX Channel, pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik meskipun harga minyak dunia disebut telah di atas 100 USD per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah akan menyerap tekanan harga minyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak (BBM subsidi naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang," begitu keterangan Purbaya kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).

Mengutip laman arus berita utama Antara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik bila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM,” begitu keterangan Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Namun, kenaikan BBM tersebut akan terjadi bila APBN sudah tidak mampu mengimbangi tekanan harga minyak dunia. Menurut Purbaya, hasil perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bila harga minyak bertahan pada level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Dilansir Instagram resmi @ppid.kemenkeu dan @kemenkeu.prime, informasi yang beredar mencatut Menkeu Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik di Timur Tengah, merupakan berita tidak benar.

Baca juga:Keliru, Foto Pembuatan Patung Purbaya di Tengah Kota

Dalam rangkuman Tirto “Benarkah Harga BBM Pertamina Naik Maret 2026 Imbas Perang?” harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai 1 Maret 2026 mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan oleh berbagai operator, seperti Pertamina, Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia, hingga ExxonMobil melalui jaringan Mobil Indostation.

Di Indonesia, kenaikan BBM di bulan Maret 2026 ini tidak secara langsung dipicu oleh konflik geopolitik terbaru di Timur Tengah, melainkan merupakan penyesuaian rutin berdasarkan tren harga minyak dunia dalam dua bulan sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta acuan harga internasional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS).

Di SPBU Pertamina wilayah Jabodetabek, misalnya, harga BBM jenis RON 92 (Pertamax) mengalami kenaikan dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter. Produk dengan oktan lebih tinggi juga mengalami penyesuaian, seperti Pertamax Green 95 yang naik menjadi Rp12.900 per liter dan Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp13.100 per liter. Untuk jenis diesel, Dexlite naik cukup signifikan menjadi Rp14.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex mencapai Rp14.500 per liter.

Baca juga:Prabowo Puji Purbaya: Dia Optimis, Saya Butuh Orang Seperti Itu

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Produk seperti Pertalite (RON 90) tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Purbaya menjelaskan bahwa fungsi kebijakan fiskal adalah menjadi peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia meningkat.

Dalam rangkuman Tirto, dituliskan bahwa pemerintah akan memberlakukan kebijakan satu hari bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dalam rangka mitigasi lonjakan harga minyak mentah dunia karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Melalui kebijakan empat hari kerja ini, diperkirakan akan menghemat seperlima dari total konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

Baca juga:Keliru, Purbaya Sebut Indonesia Terancam Bangkrut pada 2030

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk implementasi kebijakan empat hari kerja. Dus, kebijakan untuk menghemat konsumsi BBM nasional ini akan dapat segera diimplementasikan mulai setelah Lebaran 2026.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Purbaya akan membuka peluang untuk kenaikan harga BBM subsidi sebagai dampak konflik Timur Tengah adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah.

Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. Informasi terkait aktivitas dan kebijakan terbaru Menkeu Purbaya dapat diakses melalui akun resmi di platform media sosial Instagram & TikTok @menkeuri, Instagram Kemenkeu: @kemenkeuri, Facebook: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan X (Twitter): @KemenkeuRI.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya akan membuka peluang kenaikan harga BBM subsidi Rp16 ribu adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Purbaya mengatakan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Kemampuan APBN untuk menyerap kenaikan harga minyak masih cukup pada kondisi saat ini. Namun, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi karena harga minyak dunia bersifat fluktuatif.

Pemerintah melakukan mitigasi lonjakan harga minyak dengan memberlakukan kebijakan 4 hari kerja usai lebaran untuk menghemat BBM 20 persen.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim untuk mengecek status bansos PKH 2026 via Telegram. Penelusuran mengarah pada artikel berita Liputan6.com berjudul "Cek Bansos PKH BPNT, Simak Cara Periksa Status Penerima untuk Hindari Penipuan".
Dalam artikel ini, masyarakat memiliki beberapa opsi untuk memverifikasi status penerimaan bansos PKH dan BPNT yang disalurkan oleh Kementerian Sosial.
1. Melalui Situs Resmi Kemensos
Langkah dimulai dengan mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan peramban di ponsel atau komputer. Setelah itu, pengguna diminta untuk memilih dan mengisi data wilayah domisili sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. 
Selanjutnya, masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom yang tersedia dan ketik ulang empat huruf kode captcha untuk verifikasi. Jika kode tidak terlihat jelas, klik kotak kode untuk mendapatkan kode baru. Setelah semua data terisi, klik tombol "Cari Data" dan sistem akan menampilkan informasi berupa nama, jenis bantuan yang diterima (PKH atau BPNT), serta status penyaluran jika Anda terdaftar sebagai penerima. Jika nama tidak muncul, kemungkinan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi "Cek Bansos" yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Aplikasi ini menawarkan kemudahan serupa dengan fitur yang lebih terintegrasi.
Pengguna perlu mengunduh dan memasang aplikasi "Cek Bansos" resmi dari Kemensos di ponsel mereka. Bagi yang belum memiliki akun, pilih menu "Buat Akun Baru" dan lengkapi data pribadi seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, serta unggah foto KTP dan swafoto untuk verifikasi. Setelah itu, lakukan verifikasi akun melalui email yang telah didaftarkan.
3. Pengecekan Offline
Anda bisa mendatangi kantor kelurahan, desa, atau kantor dinas sosial setempat untuk meminta bantuan petugas dalam melakukan verifikasi data Anda. Petugas akan membantu mengecek status kepesertaan Anda dalam program bansos.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk mengecek status bansos PKH 2026 via Telegram, tidak benar.

Tim Cek Fakta Murianews.com melakukan penelusuran menggunakan alat pencarian milik Google dengan kata kunci ”MBG Dihentikan setelah Idulfitri”.



Hasilnya, terdapat artikel bantahan dari Badan Gizu Nasional (BGN) terkait isu MBG dihentikan setelah Idulfitri. Dalam laman resminya, BGN memastikan isu tersebut tidak benar.



”Isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan setelah Idul Fitri atas arahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak benar. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program justru berlanjut dan diperluas pasca-Idul Fitri,” tulis BGN dalam laman resminya.



Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri.



Ia menegaskan informasi di sejumlah platform digital yang menarasikan MBG dihentikan setelah Idulfitri tidak bersumber dari pernyataan resmi pemerintah.



”Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3/2026), seperti dikutip Murianews.com, Sabtu (21/3/2026).



Kesimpulan…



Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Murianews.com, narasi yang menyebutkan MBG dihentikan setelah Idulfitri merupakan disinformasi dengan kategori misleading content alias konten menyesatkan.



Faktanya, Presiden Prabowo Subianto maupun BGN tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan MBG akan dihentikan setelah Idulfitri.



Kepala BGN, Dadan Hindayana juga menegaskan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri.



CEK FAKTA MBG dihentikan setelah Idulfitri. (Dok. Murianews)

Tim Cek Fakta Murianews.com melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian dengan kata kunci ”dana zakat dan haji untuk MBG”.



Hasilnya, tak ada pernyataan resmi dari Ketua MUI maupun kementerian atau lembaga terkait rencana pengalihan itu.



Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebelumnya juga menegaskan, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat tidak digunakan untuk mendanai program MBG. Seluruh dana ZIS disalurkan sesuai ketentuan delapan golongan penerima (asnaf).



”Kami tegaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan masyarakat kepada Baznas tidak digunakan sepersen pun untuk Program MBG. Seluruhnya disalurkan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan delapan asnaf,” kata Pimpinan Bidang Pengumpulan Baznas RI Rizaludin Kurniawan, seperti dikutip dari dari Antara.



Adapun foto Ketua MUI dalam unggahan itu diketahui identik dengan dokumentasi kegiatan resmi MUI saat peresmian dan pengenalan pengurus MUI 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta.



Foto tersebut merupakan hasil dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden yang juga digunakan beberapa media, salah satunya voi.id. Dalam kegiatan tersebut tidak memuat pernyataan terkait pengalihan dana.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com narasi yang menyebutkan 30 persen dana zakat dan haji untuk MBG merupakan disinformasi dengan kategori misleading content atau konten menyesatkan.



Tak ada pernyataan resmi dari Ketua MUI maupun kementerian atau lembaga terkait rencana pengalihan dana zakat dan haji untuk MBG.



Selain itu, foto Ketua MUI yang digunakan merupakan hasil dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden dalam kegiatan resmi MUI saat peresmian dan pengenalan pengurus MUI 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan tersebut tidak memuat pernyataan terkait pengalihan dana.