Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Keputusan MK pada 3 Januari 2025 bukanlah membatalkan UU Desa terkait masa jabatan kepala desa. Tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang salah satunya memuat revisi mengenai masa jabatan kepala desa. Pasal 39 UU tersebut mengatur masa jabatan kepala desa yakni delapan tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali masa jabatan.

Banyak pro-kontra terkait masa jabatan kepala desa, termasuk yang dilakukan oleh Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu bersama tiga kepala desa. Mereka mengajukan permohonan uji materi Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024. Pasal tersebut mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024.

Permohonan diajukan oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama tiga kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid.

Pemohon merasa dirugikan karena pasal tersebut hanya mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir hingga Februari 2024. Sementara, kepala desa yang masa jabatannya habis pada November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak mendapatkan perpanjangan dua tahun. Namun, MK tidak dapat menerima permohonan karena dinilai telah kehilangan obyek. MK tidak membatalkan UU Desa, melainkan menolak permohonan uji materi perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Unggahan berisi klaim “MK di era Prabowo batalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri informasi loker tersebut melalui laman resmi RS JIH www.rs-jih.co.id. Diketahui, pada November 2024 terdapat informasi rekrutmen staf customer service dengan kriteria yang berbeda dari unggahan akun TikTok “loker.terkini90”.

RS JIH tidak menyebutkan besaran gaji, pendidikan pelamar pun minimal lulusan D3 Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan. Lamaran dikirimkan melalui email resmi RS JIH.

Dalam unggahan Tik Tok “loker.terkini90,” pengunggah mengarahkan warganet untuk mengakses tautan infoloker.vendisy.online di bio akun. Warganet lalu diminta mengisi nama serta nomor telepon aktif untuk mendapatkan kode OTP.

Unggahan berisi informasi “rekrutmen staf RS JIH, gaji tembus Rp10 juta merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tersebut tak mengarah ke laman resmi PT Taspen (Persero). Warganet justru diminta mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif.

Dari penelusuran TurnBackHoax, tidak ditemukan informasi lowongan kerja atau rekrutmen serupa di laman resmi PT Taspen (Persero) (www.rekrutmen.taspen.co.id)

Unggahan berisi “tautan pendaftaran lowongan kerja di Taspen” merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri gambar dari potongan video tersebut menggunakan Yandex Image. Hasilnya, ditemukan pemberitaan Detik.com “Megawati: Kalian Mau Menjadikan Saya Target, Saya Lawan!”.

Dalam berita yang tayang Agustus 2024 itu, diketahui kalau konteks asli video adalah momen saat Megawati mengumumkan bakal calon kepala daerah di kantor DPP PDIP.

Untuk menemukan asal-usul video, TurnBackHoax memasukkan kata kunci “Megawati umumkan bakal calon kepala daerah Agustus 2024” ke kolom pencarian YouTube. Ditemukan video dari kanal “Official iNews” “[FULL] Pidato Megawati saat Umumkan Bacakada: Mau Ikut Jadi Kader PDIP atau Hanya Dompleng Saja?”.

Potongan video yang dibagikan akun Snack Video “RachmadVlog” dan akun TikTok “harun.suguih” itu berasal dari durasi ke 34:23. Megawati menekankan pentingnya cinta tanah air serta meminta kader PDIP menunjukkan komitmen pada Indonesia dan tegas meminta untuk keluar dari partai jika tidak dapat menunjukkan komitmen tersebut.

Video ”Megawati marah karena PDIP tumbang di Pilkada” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)