Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel di Gelora News yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai dan juga tanggal artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Kaesang Janji PSI Besar di 2029"
Di sisi lain isi artikel juga tidak membahas sama sekali terkait paksaan rakyat yang memintanya jadi presiden. Artikel itu membahas pidato Kaesang usai terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2029, Sabtu (19/7/2025) di Solo.

Postingan artikel Kaesang Pangarep menyebut banyak rakyat yang memaksanya untuk jadi presiden adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari BIN maupun pemerintah mengenai status darurat militer di Indonesia.

Hingga saat ini, tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan status darurat militer, dan tidak ada informasi bahwa TNI-Polri berada dalam status Siaga I secara nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), darurat militer adalah keadaan darurat di suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam kondisi ini, komandan militer memiliki kewenangan luas untuk menetapkan dan menegakkan hukum.

Indonesia pernah menerapkan darurat militer pada tahun 2003 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, setelah Keppres ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu. Baca selengkapnya di sini

Hingga kini, kepemimpinan tertinggi tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dan tidak ada kondisi yang menunjukkan negara berada dalam keadaan darurat militer.

Klaim: BIN umumkan Indonesia dalam kondisi darurat militer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan tersebut. Lembaga pemantau ekonomi regional ASEAN+3, yakni ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah menyatakan Indonesia akan kolaps pada 2030 akibat utang.

AMRO menjelaskan bahwa laporan Konsultasi Tahunan 2025 tentang Indonesia hanya menyajikan analisis berbasis data mengenai kondisi dan prospek ekonomi makro.

Memang terdapat proyeksi bahwa rasio utang pemerintah Indonesia dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada 2029 jika tren fiskal saat ini berlanjut. Namun, tidak ada prediksi mengenai kolaps atau krisis ekonomi di Indonesia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebaliknya, AMRO justru mengapresiasi kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai hati-hati dan disiplin, serta upaya mitigasi risiko utang yang diambil di tengah tekanan ekonomi global.

AMRO juga menyatakan bahwa keberlanjutan utang Indonesia tetap kuat, karena rasio utang diproyeksikan jauh di bawah batas maksimum 60 persen dari PDB sesuai aturan fiskal, dan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN.

Selain itu, berdasarkan dokumen resmi Chairman’s Statement of the 46th ASEAN Summit Kuala Lumpur, 26 Mei 2025, tidak ditemukan satu pun pernyataan bahwa ASEAN memperingatkan Indonesia akan bubar akibat utang.

Dalam pernyataan resmi tersebut, ASEAN justru menekankan pentingnya kerja sama, inklusivitas, ketahanan ekonomi, dan integrasi kawasan.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pemerintah untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau Voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai menyesatkan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya Hafid, dilansir dari laman Komdigi.

Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan bahwa Kementerian hanya menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), terkait penataan ekosistem digital. Masukan tersebut termasuk wacana mengenai hubungan antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Namun demikian, Meutya menekankan bahwa usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum resmi pengambilan kebijakan dan belum menjadi bagian dari agenda kementerian.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Saat ini, fokus utama Komdigi tetap pada agenda prioritas nasional, seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data di ruang digital.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.