Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk mencari tahu informasi terkait program tersebut. Diketahui, BP2MI telah membantah narasi yang beredar.

“Baru-baru ini tersebar informasi yang mengatasnamakan Lembaga Kementerian Sosial dan BP2MI yang akan memberikan bantuan Uang sejumlah 150 Juta Rupiah untuk Pekerja Migran Indonesia di beberapa Negara. Dapat kami pastikan hal tersebut merupakan HOAX atau PENIPUAN dari oknum jahat yang tidak bertanggungjawab,” tulis kementerian tersebut pada Januari 2025.

Unggahan berisi narasi “bantuan dari pemerintah untuk TKI” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tempo menggunakan analisis visual dan pencarian peristiwa dengan kata kunci di mesin pencari Google untuk memverifikasi video tersebut. Hasilnya, prajurit-prajurit tersebut tidak berasal dari Rusia, melainkan dari Belanda. Mereka datang bukan untuk menyerang Malaysia.

Dalam video terlihat badge simbol bendera warna merah-putih-biru ada di lengan WNA yang berbicara ke depan kamera. Setelah mencocokkan dengan daftar bendera di laman Uni Eropa, badge simbol bendera tersebut adalah bendera negara Belanda. Sementara warna bendera kenegaraan Rusia berwarna putih-biru-merah, seperti yang dimuat di laman resmi Kepresidenan Rusia.

Video sesungguhnya dibuat oleh seorang perwira menengah TNI bernama Kolonel Edward Sitorus yang diunggah ke akun TikTok pribadinya “edwardsitorus70”. Video ia buat saat kunjungan Resimen Lapis Baja Angkatan Darat Kerajaan Belanda (Regiment Huzaren Van Boreel) ke Pusat Pendidikan Kavaleri (Pussenkav), Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (14/11/2024).

Akun Instagram resmi Pussenkav pada November 2024 memang pernah membagikan momen kunjungan tersebut. Adapun lokasi dalam video sesuai dengan lingkungan Pusdikkav, terlihat dari tulisan “Opleidings Centrum Pantsertroepen” di gerbang masuk—nama dalam bahasa Belanda yang merujuk pada pusat pelatihan pasukan lapis baja.

Diketahui dari laman Indonesia Defense, Resimen Huzaren van Boreel adalah unit militer pengintai dari Angkatan Darat Belanda yang telah berdiri sejak 1813. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari napak tilas sejarah serta mempererat kerja sama antara militer Indonesia dan Belanda.

Unggahan video berisi klaim “tentara Rusia datang untuk membantu Indonesia menyerang Malaysia” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Wajib pajak yang sudah meninggal memang kadang dikirimi surat pemberitahuan dari kantor pajak, baik melalui surat fisik, maupun elektronik.

Alasannya, NPWP mereka terdata masih aktif di DJP.

Ketika warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia, data mereka tidak otomatis terhubung dengan kantor pajak.

Berdasarkan informasi di laman DJP, NPWP akan terus berstatus aktif apabila tidak mengajukan permohonan untuk menghapus kewajiban perpajakannya.

Ahli waris sebagai perantara wajib pajak yang sudah meninggal wajib mengurus permohonan penghapusan NPWP ke kantor pajak.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2020.

"Wajib pajak yang NPWP-nya telah dihapus, maka tidak terdapat lagi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti sebagaimana pernah ditulis Kompas.com.

Permohonan dapat dilakukan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak.

Dokumen persyaratannya meliputi akta kematian, KTP, KK, surat pernyataan ahli waris, dan surat keterangan terdaftar bagi wajib pajak orang.

Narasi mengenai orang meninggal wajib lapor pajak merupakan informasi keliru dan perlu diluruskan.

NPWP orang yang meninggal akan tetap aktif di data DJP, selama ahli waris atau wakilnya tidak mengurus permohonan penghapusan NPWP.

Ketika warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia, data mereka tidak otomatis terhubung dengan kantor pajak.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tools) pencarian foto RevEye Reverse Image Search dan Google Lens, hasilnya ditemukan foto Jokowi yang dibagikan di unggahan tersebut digunakan di berbagai unggahan oleh beberapa akun di media sosial dan di artikel beberapa media, salah satunya adalah yang dipublikasikan oleh Gelora News di artikel berjudul “Panik Jelang Geruduk UGM, Mulai Ada Alasan Ijazah Hilang, Pembatasan Tamu hingga Tunjuk Lawyer” terbitan Sabtu (12/4/2025). Tanggal ini adalah tanggal yang sesuai dengan foto tangkapan layar artikel hasil manipulasi yang dibagikan oleh akun X @LokalPendaki.

Sehari sebelumnya, foto yang sama dimuat di metrotvnews.com dengan deskripsi “Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Metrotvnews.com/ Triawati Prihatsari” di artikel berjudul “Siapkan Langkah Hukum, Jokowi Tegaskan Ijazahnya Keluaran UGM” terbitan Jumat (11/4/2025). Foto ini adalah sumber foto yang dipublikasikan oleh Gelora News.

Selain itu, menggunakan perkakas pencarian Google Image dengan kata kunci (keyword) “jokowi ijazah langkah hukum” ditemukan artikel-artikel yang memuat foto yang berdasarkan sudut pengambilan gambarnya mengkoroborasi mendukung artikel oleh Gelora News, beberapa diantaranya artikel "Jokowi Kaji Langkah Hukum soal Isu Ijazah Palsu: Yang Menuduh Harus Buktikan" oleh detikNews terbitan Jumat (11/4/2025), artikel “Siap Tempuh Langkah Hukum soal Ijazah Palsu, Jokowi: Siapa Menuduh Harus Bisa Dibuktikan!” terbitan Sabtu (12/4/2025), dan artikel “Jokowi Pertimbangkan Langkah Hukum soal Tudingan Ijazah Palsu UGM” terbitan Minggu (13/4/2025) oleh SinPo.tv yang menggunakan foto untuk gambar pratinjau (thumbnail) video.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang dimanipulasi (manipulated content), faktanya judul artikel yang benar adalah "Panik Jelang Geruduk UGM, Mulai Ada Alasan Ijazah Hilang, Pembatasan Tamu hingga Tunjuk Lawyer".