Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan mengunjungi website Tempo.co dan mewawancarai pemimpin redaksi Tempo. Faktanya, tangkapan layar berita tersebut merupakan hasil rekayasa. 

Hasil penelusuran di situs web Tempo, tidak ditemukan berita berjudul “Histori Mr Oei Hong Liong”. Menurut Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, Tempo tidak pernah menerbitkan berita tersebut.

“Tempo tidak pernah menerbitkan berita tersebut sehingga bisa dipastikan ini hoaks. Pembuat hoaks telah mencatut logo Tempo,” kata Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, Senin, 26 Mei 2025.

Mereka yang mencatut nama Tempo adalah perbuatan pidana. Tindakan ini mengganggu kerja jurnalistik Tempo untuk terus menghadirkan karya jurnalistik berkualitas.

??Setri mengingatkan, produk Tempo yang asli dan berkualitas hanya bisa didapatkan di website resmi Tempo yakni www.tempo.co.

Klaim Jokowi Keturunan Cina

Klaim Jokowi keturunan Cina telah berulang kali beredar. Cek Fakta Tempo pernah menulis biografi Jokowi berdasarkan buku berjudul “Jokowi Menuju Cahaya” karya Alberthiene Endah (2018). Dalam buku itu dijelaskan, Jokowi terlahir dengan nama Mulyono pada Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Namun, nama itu tidak lama digunakan. Karena berulang kali sakit, orang tua Jokowi memberi nama baru baginya. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, seorang anak yang sakit-sakitan perlu diganti namanya. Nama Mulyono pun diganti dengan Joko Widodo.

Dalam buku itu dikisahkan, Jokowi  menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah bilik di pinggir kali, tepatnya di daerah Srambatan, pinggiran Solo. Ibu Jokowi bernama Sujiatmi. Sedangkan bapaknya, Wijiatno Notomiarjo adalah pedagang bambu dan kayu. Ia dan keluarganya berkali-kali pindah rumah, namun selalu di pinggir sungai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Tempo memberitakan Jokowi punya nama kecil Oeng Hong Liong adalah keliru.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi meluruskan, peristiwa dalam video yang beredar bukanlah pengambilalihan basis Papua Nugini.

"Kegiatan ini bermula saat seorang berinisial SEM mengibarkan bendera Papua Nugini di depan kantor PT Pangansari Utama (PSU)," kata Kristomei kepada Kompas.com, Kamis (22/5/2025).

SEM merupakan karyawan PT PSU. Ia mengibarkan bendera Papua Nugini di kantor PT PSU Mile 38, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika pada Minggu, 4 Mei 2025.

Tindakan tersebut segera diketahui oleh satpam. Satpam lantas melaporkan kejadian tersebut ke pos keamanan terdekat, yakni Detasemen Kavaleri 3/Serigala Ceta.

"Merespons laporan tersebut, anggota Denkav 3/SC dengan cepat menuju lokasi dan menurunkan bendera tersebut," ucap Kristomei.

Belum diketahui motivasi SEM mengibarkan bendera tersebut, tetapi ia lantas diamankan di Polsek Kuala Kencana.

Video serupa juga dibantah oleh pemeriksa fakta Australia, AAP.

Lokasi pengibaran bendera tersebut dipastikan bukan di Papua Nugini, melainkan di Mimika. Lokasinya dapat dilihat di Google Maps ini.

Tidak benar TNI mengambil alih basis dan menurunkan bendera Papua Nugini.

Personel TNI merespons laporan pengibaran bendera di kantor PT PSU Mile 38, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika pada Minggu, 4 Mei 2025.

Pelaku pengibaran bendera adalah karyawan PT PSU yang kini telah diamankan polisi.

Setelah diperiksa, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi PLN. Tautan itu mengarah ke situs mencurigakan yang terindikasi phishing atau pencurian data.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif untuk mendapatkan token listrik gratis.

Sebelumnya, tautan yang diklaim untuk mendapatkan token listrik gratis senilai Rp 250.000 sempat beredar di Facebook pada Februari 2025.

Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Jateng-DIY, Prayudha Fasya Perdana mengatakan, tautan tersebut dipastikan hoaks.

"PLN tidak pernah membagikan token listrik gratis melalui link atau tautan yang beredar di luar kanal resmi perusahaan," kata Yudha seperti diberitakan Kompas.com, 28 Februari 2025.

Yudha mengatakan, informasi terkait program atau promo PLN hanya disampaikan melalui saluran komunikasi resmi, yaitu:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, beragam tautan yang diklaim untuk mendapatkan token listrik gratis adalah hoaks.

PLN tidak pernah membagikan token listrik gratis melalui link atau tautan yang beredar di luar kanal resmi perusahaan

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman membantah narasi yang beredar dan memastikan informasi itu hoaks.

"Faktanya, tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC untuk naik pesawat," ujar Aji saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (23/5/2025).

Vaksin TBC bukanlah syarat untuk naik pesawat.

Dokumen yang disyaratkan untuk penerbangan domestik yakni tiket sesuai tanggal keberangkatan dan kartu identitas berupa KTP.

Sementara untuk dokumen penerbangan internasional, yakni membawa paspor, visa tergantung negara tujuan, tiket pesawat, dan kartu identitas.

Dokumen tambahan lain yang disertakan yakni surat undangan, bukti akomodasi, surat izin kerja atau studi.

Penting juga menyertakan bukti keuangan seperti rekening koran atau surat referensi bank yang menunjukkan bukti finansial selama bepergian di negara tujuan.

Penerbangan internasional juga mensyaratkan surat keterangan kesehatan dari dokter jika diperlukan oleh negara tujuan.

Kendati demikian, sejauh ini tidak ada syarat vaksin TBC sebagai syarat penerbangan internasional.

Syarat penerbangan dapat dilihat di situs pemerintah ini dan bandara ini.

Narasi Kemenkes menetapkan vaksin TBC menjadi syarat naik pesawat merupakan hoaks.

Kemenkes membantah narasi tersebut dan memastikan itu hoaks. Tidak ada syarat vaksinasi TBC untuk penerbangan domestik maupun internasional.