Saat ini, kasus DBD di Indonesia terutama di Jakarta, tengah meningkat hingga tiga kali lipat. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sejak awal Januari sampai 5 Mei 2024 terdapat 91.269 kasus demam berdarah dengue ( DBD ) di Indonesia, 641 di antaranya berujung kematian.

Untuk itu, saran Aziz mengenai lele untuk mengatasi kasus demam berdarah penting untuk dianalisis. Associate Profesor bidang Kesehatan Masyarakat dari Monash University Indonesia, Henry Surendra, menilai saran pemberantasan jentik nyamuk dengan memelihara ikan pemakan jentik memang merupakan salah satu upaya pencegahan DBD yang direkomendasikan dalam strategi 3M Plus. Namun, upaya ini perlu dilakukan dengan benar, yakni benar jenis ikannya dan benar lokasi memeliharanya. 

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ikan-ikan seperti ikan guppy dan ikan mas koki adalah pemakan jentik nyamuk. Memelihara ikan-ikan ini dalam bak-bak air dapat membantu mengontrol populasi nyamuk. Lokasi pemeliharaannya juga harus tepat, yakni di bak-bak air atau lokasi air menggenang, seperti kolam.

Akan tetapi, ikan lele dapat menjadi cara efektif untuk mencegah DBD itu belum bisa diverifikasi kebenarannya. “Ini karena belum ada sumber kuat yang menyatakan bahwa ikan lele merupakan ikan pemakan jentik yang efektif,” ujar Henry.

Dilansir Republika, pakar parasitologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof dr Saleha Sungkar DAP&E MS, SpParK, menyatakan bahwa memelihara ikan lele di bak mandi bukan merupakan upaya yang efektif untuk memberantas jentik.

Saleha juga mengatakan, tidak semua ikan suka menyantap jentik atau larva nyamuk. Hanya ikan jenis larvivorous fish yang bisa memakan dan memberantas jentik-jentik nyamuk yang sering bersarang di bak mandi maupun wadah air lainnya.

Salah satu contoh larvivorous fish yang bisa ditaruh di bak mandi dan wadah air untuk memberantas jentik nyamuk adalah ikan kepala timah, ikan cupang, atau ikan cere.

Mencegah DBD dengan langkah 3M

Untuk mencegah wabah DBD, Henry tetap merekomendasikan pemberantasan sarang nyamuk secara komprehensif dengan strategi 3M Plus yang disarankan oleh Kemenkes. 3M terdiri dari:

Sementara poin Plus-nya adalah:

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga potensi strategi pelepasan nyamuk berwolbachia, karena telah terbukti efektif menurunkan kejadian DBD bergejala dan juga rawat inap karena DBD di Yogyakarta.

Pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dari F-PKS bahwa bibit ikan lele yang disebar ke saluran air akan mampu mencegah demam berdarah karena ikan lele memakan jentik nyamuk, adalah belum ada bukti.

Strategi memberantas jentik nyamuk dengan memelihara ikan pemakan jentik memang merupakan salah satu upaya pencegahan DBD. Namun, upaya ini perlu dilakukan dengan benar, yakni benar jenis ikannya dan benar lokasi memeliharanya. 

Ikan-ikan seperti ikan guppy dan ikan mas koki adalah pemakan jentik nyamuk. Sedangkan belum ada sumber kuat yang menyatakan bahwa ikan lele merupakan ikan pemakan jentik yang efektif untuk mencegah DBD. 

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conv

Dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Yohanes Sulaiman mengatakan bahwa pernyataan Bambang mengenai oposisi tidak lagi dibutuhkan jelas salah. Menurutnya, tidak akan ada yang berani mengkritik pemerintah apabila tidak ada oposisi dan semua partai politik ada dalam pemerintahan. 

Menurut studi politik, partai oposisi merupakan instrumen penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di parlemen atau di lembaga legislatif. Kritik dari oposisi dapat memberikan pandangan alternatif terhadap kebijakan pemerintah yang kiranya bermasalah.

Suatu negara demokrasi seperti Indonesia tidak memiliki kekuatan oposisi mengandung risiko, yakni akan lahir kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Alhasil, kebijakan-kebijakan hanya melayani kepentingan penguasa. “Selain itu, absennya kubu oposisi akan membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin tidak terkontrol,” ujarnya.

Yohanes menambahkan, saat ini, partai politik yang berada di luar pemerintah hanyalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, kita bisa lihat bagaimana partai-partai koalisi pemerintah justru mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Sementara itu, partai oposisi yang jumlah kursinya saja tidak mayoritas di parlemen tidak punya cukup kekuatan untuk menentang atau melawannya. Pihak yang berteriak dan mengkritik justru adalah publik. 

Lalu pertanyaannya, apa gunanya partai politik jika semua tidak ada yang berani mengkritik pemerintah dan hanya mementingkan posisi dalam kabinet?

Pada periode pemerintahan berikutnya, kemungkinan besar hanya PKS dan PDIP yang akan menjadi oposisi. Ini saja sebetulnya tidak cukup secara kekuatan di parlemen. “Idealnya, kubu pemerintah jangan sampai menguasai kursi mayoritas 67%, karena jika mencapai persentase tersebut, UU dan aturan bermasalah bisa mudah digolkan tanpa mempedulikan suara oposisi,” kata dia.

Yohanes menegaskan, tanpa adanya oposisi, tidak akan ada check and balance dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah akan menjadi korup, otoriter, dan sewenang-wenang, dan demokrasi hanya akan jadi formalitas ala Orde Baru.

Klaim Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan akan lebih mudah dilakukan tanpa keberadaan oposisi, adalah keliru.

Pemerintahan tanpa oposisi akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya melayani kepentingan penguasa. Absennya kubu oposisi akan membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin tidak terkontrol.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Peneliti kebijakan ketahanan pangan dan perdagangan di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran menilai pernyataan Menko Marves itu tidak berdasar. Tidak ada data komprehensif yang mendukung klaim terkait jumlah penumpang yang disebutkan Luhut. Padahal informasi ini biasanya hanya disediakan melalui rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hasran juga menegaskan bahwa kelayakan melanjutkan proyek ini hingga Surabaya, Jawa Timur, tidak bisa diukur dengan menggunakan jumlah penumpang saja. “Diperlukan studi kelayakan seperti misalnya menggunakan cost benefit analysis (analisis biaya dan manfaat),” kata dia.

Jika jumlah penumpang naik, maka otomatis pendapatan akan ikut bertambah. Namun, hal-hal lain juga perlu dihitung biayanya. “Misalnya, semakin banyak penumpang maka risiko kerusakan atau reparasi juga makin tinggi,” ujarnya.

Saat ini, tidak tersedia informasi yang cukup untuk menyimpulkan apakah keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek ini sudah dilatarbelakangi studi atau belum.

Maka, pernyataan Luhut tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Menurut Hasran, benar atau tidaknya pernyataan Menko Marves tersebut memerlukan landasan perhitungan yang valid. “Sedangkan saat ini, hasil penghitungan dan data terkait yang dibutuhkan untuk menentukan kelayakan pun belum dipublikasikan.”

Klaim Luhut soal kelayakan rute proyek kereta cepat Jakarta-Bandung layak diteruskan sampai Surabaya karena ada peningkatan jumlah penumpang, adalah belum ada bukti. 

Saat ini, hasil penghitungan dan data terkait resmi yang dibutuhkan untuk menentukan kelayakan belum dipublikasikan. Termasuk tidak tersedia informasi yang cukup untuk menyimpulkan apakah keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek ini sudah dilatarbelakangi studi atau belum.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)