Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan beberapa akun yang memposting narasi serupa.

Kami memasukan kata kunci “Nadiem Makarim Tegaskan uang pengadaan laptop sebesar 11 Triliun Bagi Dua sama Pak Jokowi Gibran Saksinya di Solo” (sesuai konteks judul artikel yang tertera) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tak ditemukan satupun artikel berita yang menerbitkan narasi tersebut.

Justru, ditemukan banyak artikel berita yang menangkis narasi tersebut dan melabeli hal tersebut sebagai kabar hoaks.

Lebih lanjut, kami melakukan reverse images menggunakan Google Images dan berfokus hanya pada gambar sosok Nadiem Makarim yang menjadi cover artikel tersebut. Alhasil, justru ditemukan sumber asli foto tersebut yang berasal dari pemberitaan Tempo.

Berita di Tempoitu bertajuk: Ini Peran 2 Stafsus Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook. Foto berita sama persis dengan tangkapan layar narasi-narasi di media sosial yang mengklaim bahwa Nadiem Makarim berbagi uang korupsi laptop kepada Presiden Jokowi. Tak hanya itu, tanggal terbit berita di Tempo tersebut juga sama, yakni 28 Mei 2025, pukul 21.36 WIB.

Tidak hanya berbeda judul, berita di Tempo itu sama sekali tidak membahas tentang pembagian uang Rp11 triliun yang dilakukan Nadiem Makarim dengan mantan Presiden Jokowi. Isinya justru terkait proses pengusutan dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang masih berjalan dan terkait peran 2 stafsus Nadiem Makarim dalam perkara ini.

Di sisi lain, hingga Jumat (13/6/2025), Kejagung sendiri belum menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022 ini.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut bahwa Nadiem Makarim membagikan uang korupsi laptop sebesar Rp11 triliun kepada Presiden Jokowi.

Unggahan-unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi itu justru memanipulasi pemberitaan Tempo yang sama sekali berisi keterangan berbeda.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa Nadiem Makarim berbagi uang korupsi laptop kepada Presiden Jokowi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tempo memverifikasi konten tersebut dengan wawancara, menganalisis isi video, serta membandingkan dengan pemberitaan kredibel. Hasilnya, Papua Nugini tidak pernah menyatakan akan bergabung dengan Indonesia. Video-video tersebut tidak terkait dengan pertemuan untuk membahas rencana Papua Nugini bergabung dengan Indonesia. 

Humas Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat alias Roy, mengatakan, Papua Nugini tidak pernah menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia. Melainkan, Papua Nugini sedang menjajaki kemungkinan agar dapat bergabung dengan ASEAN. 

Presiden Prabowo, kata Roy, saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, menyampaikan dukungan kepada Papua Nugini bergabung dengan ASEAN. Dukungan tersebut karena Papua Nugini telah menerima status sebagai peninjau (observer) dan hadir pada berbagai pembukaan KTT ASEAN sejak tahun 1981.

“Pembahasan secara lebih intensif perlu dilakukan mengenai intensi PNG (Papua Nugini, red) sebagai anggota ASEAN,” kata Roy kepada Tempo, 11 Juni 2025.

Sedangkan mengenai hubungan Indonesia-Papua Nugini, berdasarkan prinsip yang telah termaktub dalam Perjanjian mengenai Saling Menghormati, Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation) tahun 1986. 

"Berdasarkan prinsip itu, kedua pihak telah menjalin hubungan bilateral mencakup kerja sama bidang politik dan keamanan, pengelolaan perbatasan, ekonomi, serta sosial budaya," ujar Roy.   

Indonesia menilai posisi Papua Nugini penting, bukan hanya karena berbatasan langsung, tapi sebagai mitra strategis di wilayah Pasifik. Salah satunya melalui forum regional Melanesian Spearhead Group (MSG). Kedua pemimpin juga sudah saling berkunjung. 

Analisis Video

Tempo memverifikasi video pertama dengan bantuan Google Lens, pencarian berita melalui Google, dan YouTube.  



Potongan video ini adalah peristiwa pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada 20 Oktober 2024 yang diunggah oleh akun Youtube Sekretariat Presiden.

Dikutip dari situs Setkab.go.id, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tamu pemimpin negara di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024 sore, usai mengantar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

PM Papua Nugini James Marape adalah tamu keempat yang diterima Prabowo. Sama dengan tamu sebelumnya, usai mengisi buku tamu, Presiden dan PM PNG melakukan pertemuan bilateral didampingi delegasi masing-masing.



Video ini identik dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Kemenhan RI berjudul “Momen Menhan Prabowo Tiba di Bandara Internasional Port Moresby dan disambut hangat PM James Marape”, 21 Agustus 2024. Kunjungan Menhan Prabowo ke Papua Nugini merupakan kunjungan balasan untuk menemui PM James Marape.

Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya berbincang terkait masalah bilateral dan internasional yang menjadi kepentingan bersama dan memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin antara Indonesia dengan Papua Nugini. 



Foto Presiden Prabowo yang ada di keluku (thumbnail), diambil dari beberapa peristiwa berbeda. Foto pertama adalah momen Ketika Prabowo diberi cinderamata oleh PM Papua Nugini, James Marape. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Kemenhan RI, 16 Juli 2024, pada menit ke-01:03.

Sedangkan foto Prabowo berbaju putih sedang mengangkat tangan, diambil dari video unggahan akun YouTube Sekretariat Presiden, 13 Maret 2025. Saat itu Prabowo menghadiri acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah yang langsung ke rekening guru.

Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung masalah korupsi. Dengan mengangkat tangan, Prabowo mengatakan dirinya tidak akan mundur menghadapi koruptor.

Analisis Isi Video

Tempo mengambil sampel pada video pertama untuk menganalisis isi video yang dijelaskan oleh narator. Pada menit ke-06:10, narator video mengatakan bahwa Papua Nugini tidak bergabung ke Indonesia, melainkan adanya integrasi ekonomi, pertahanan, dan akses ke pasar ASEAN. 

“Perlu diluruskan, ini ini bukan soal bergabung secara formal menjadi bagian provinsi Indonesia. Yang dimaksud adalah integrasi ekonomi, pertahanan dan akses ke pasar ASEAN, blok dagang strategis di Kawasan,” kata narator. 

Narator juga menjelaskan posisi Prabowo yang terbuka untuk memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara Pasifik yang berbatasan langsung.  

Penjelasan narator ini tidak sesuai dengan judul konten yang disertakan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Papua Nugini akan bergabung dengan Indonesia adalah klaim menyesatkan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “700 kepala desa ditangkap KPK” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

TurnBackHoax kemudian menelusuri lebih lanjut dengan cara memasukkan potongan awal video lewat Google Lens. Diketahui video berasal dari momen konferensi pers penetapan 21 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Video serupa dimuat dalam kanal Youtube milik KompasTV Makassar berjudul “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Senilai 2 Milyar dari 3 Kasus,” yang diunggah November 2024.

Penetapan 21 tersangka itu merupakan gabungan dari 3 kasus, yakni:

Korupsi di bidang konstruksi pembangunan jalan ruas Sabang-Tallang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km.
Pemberian fasilitas kredit konstruksi yang tidak sesuai dengan mekanisme pemberian kredit kepada sejumlah Perusahaan
Pengadaan barang, pemotongan penerimaan jasa klaim BPJS, dan mark up barang bantuan sembako terkait COVID-19 di Makassar.

Unggahan berisi narasi “700 kepala desa ditangkap KPK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran diskon tarif listrik insentif kenaikan PPN 12 persen, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Beredar Hoaks Pendaftaran Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Begini Cara PLN Bagikannya" yang dimuat Liputan6.com, dalam artikel tersebut Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, terkait dengan kebijakan tarif listrik, PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Gregorius mengungkapkan, diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
"Diskon 50 persen bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (27/9/2024).
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Diskon Listrik Juni 2025 Batal? Cek Fakta dan Informasi Terbarunya" artikel Liputan6.com menyebutkan, diskon tarif listrik 50 persen sebelumnya tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pemberian diskon 50 persen diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.
Pemerintah memutuskan batal memasukkan diskon tarif listrik ke dalam paket insentif ekonomi untuk periode Juni-Juli 2025. Hal ini dikarenakan proses penganggaran diskon tarif listrik jauh lebih lambat sehingga tak bisa dijalankan pada Juni-Juli 2025.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6/2025). 
Menurut dia, diskon tarif listrik dialihkan ke bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja/buruh dan guru honorer dengan gaji dibawah Rp3,5 juta. Awalnya, besaran BSU Rp150.000 per bulan untuk 17,3 juta pekerja, dinaikkan menjadi Rp300.000 per bulan.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran diskon tarif listrik insentif kenaikan PPN 12 persen
PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.