(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Setelah dilakukan penelusuran di situs resmi ICC dan ICJ, tidak ditemukan dokumen atau informasi dengan kata kunci “Joko Widodo”.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlu dibedakan antara ICC dan ICJ. ICJ adalah organ utama PBB yang menangani sengketa antarnegara, bukan individu. Sementara itu, ICC merupakan lembaga independen yang mengadili individu atas kejahatan berat seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun ICC dapat menyelidiki dan memproses kasus berdasarkan yurisdiksi tertentu, termasuk jika kejahatan dilakukan di wilayah negara anggota ICC atau oleh warga negaranya, tidak semua negara anggota PBB merupakan anggota ICC. Indonesia sendiri bukan merupakan negara anggota ICC.

Dengan demikian, narasi dalam video tersebut tidak berdasar. Tidak ada informasi resmi mengenai ICJ dan ICC memutuskan untuk menangkap Jokowi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran, gambar orang yang mengenakan baju oranye tersebut bukanlah Rismon, melainkan Mario Dandy Satriyo, tersangka kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.

Foto Mario Dandy disunting secara digital dengan mengganti wajahnya menggunakan wajah Rismon Sianipar sehingga menciptakan kesan seolah Rismon adalah tahanan.

Selain itu, gambar ijazah yang ditampilkan di sebelahnya serupa dengan foto yang pernah dimuat oleh Tribunnews dalam artikel berjudul “Peneliti dari Jepang Kuliti Ijazah Rismon Sianipar, Beda dengan yang Asli: Mau nipu lah dia”.

Dalam artikel tersebut, foto itu digunakan untuk menggambarkan kontroversi seputar keaslian ijazah Rismon, namun tidak membuktikan bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan.

Pada Mei lalu, Rismon Hasiholan Sianipar menjelaskan bahwa dirinya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Dalam proses klarifikasi tersebut, ia mendapat 97 pertanyaan dari penyidik terkait kasus dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Joko Widodo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com memverifikasi kebenaran kabar kematian Rizki DA dengan mengecek laman Instagram miliknya, @da2_rizki123.

Tidak ditemukan informasi soal kematian Rizki DA pada laman Instagram-nya. Akun tersebut juga masih aktif mengunggah Stories pada Kamis (12/6/2025).

Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel tentang kematian Rizki DA.

Kemudian, Kompas.com menelusuri foto pemakaman yang dicantumkan dalam narasi Facebook. Hasilnya, foto itu bukan pemakaman Rizki DA.

Foto yang sama ditemukan di pemberitaan Tribun Madura, 5 Januari 2021, tentang pemakaman Chacha Sherly, eks anggotaa grup musik dangdut Trio Macan.

Tidak ada hubungan foto pemakaman Chacha Sherly dengan Rizky DA.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan Facebook yang mengeklaim Rizki DA meninggal dunia pada Kamis (12/6/2025) adalah hoaks.

Akun Instagram Rizki DA masih aktif mengunggah Stories pada Kamis (12/6/2025). Selain itu, foto yang dicantumkan bukan pemakaman Rizki DA.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah data induk Kemensos untuk mengidentifikasi dan menyeleksi penerima bansos. Pendataan DTKS dilakukan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, lalu diajukan ke Kemensos.

Dengan demikian, pendaftarannya tidak dilakukan melalui link atau Telegram. Klaim pendaftaran melalui saluran selain yang resmi dari Kemensos merupakan hoaks.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan maraknya link bansos yang beredar di media sosial.

"Enggak ada itu, saya kira di medsos (media sosial) itu ada yang benar, ada yang hoaks, ada yang palsu juga gitu," kata Gus Ipul seperti dberitakan Kompas.com, 20 Maret 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran BPNT dan PKH 2025 adalah hoaks.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di DTSEN atau DTKS. Sehingga, pendaftarannya tidak dilakukan melalui link atau Telegram.