Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari kebenaran klaim menggunakan fitur pencarian Google dengan kata kunci “Dirut PT Garuda Indonesia Dipecat”.
Hasilnya, diketahui sejumlah media massa telah memberitakan hal ini, beberapa di antaranya:
detik.com lewat reportase “Erick Thohir Copot Irfan Setiaputra dari Dirut Garuda”. Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dicopot dari jabatannya karena terjadi perombakan susunan direksi. Namun, tidak terdapat informasi detail mengenai penyebab pencopotan Irfan.
suara.com melalui berita Kata Irfan Setiaputra Usai Dicopot Erick Thohir dari Dirut Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan keputusan pemberhentian Direktur Utama (Dirut) diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Jumat (15/11/2024).
Tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim “Dirut Garuda Indonesia dipecat Prabowo karena tolak turunkan harga tiket”.

Unggahan berisi klaim “Dirut Garuda Indonesia dipecat Prabowo karena tolak turunkan harga tiket” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri keaslian informasi lewat akun Facebook resmi perusahaan, “Pos Indonesia”. Hasilnya, ditemukan penjelasan dari Pos Indonesia.

“Waspada terhadap akun palsu yang mengatasnamakan PT Pos Indonesia (Persero) di TikTok! Akun resmi PT Pos Indonesia hanya @posindonesia_official,” tulis PT Pos Indonesia pada Sabtu (9/11/2024).

Unggahan akun TikTok “kantorposindonesia_01” yang berisi informasi loker PT Pos Indonesia merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo pertama-tama menelusuri akun Facebook resmi Kemenko Perekonomian, Kemenko Perekonomian RI. Dalam akun dengan 28 ribu pengikut itu, terdapat unggahan berisi tangkapan layar rekrutmen serupa. Kemenko Perekonomian telah menandai informasi tersebut sebagai hoaks.

“Pastikan bahwa informasi yang diperoleh bersumber dari kanal-kanal resmi Kemenko Perekonomian,” tulis Kemenko Perekonomian di akun Facebook-nya, Selasa (5/11/24).

Berikut kanal resmi dari Kemenko Perekonomian:

www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, dan YouTube @PerekonomianRI

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Unggahan berisi informasi dan tautan “Rekrutmen Tenaga Pendukung Teknis Kemenko Perekonomian” merupakan konten palsu (fabricated content).

BPJS dalam Instagram resminya menarasikan tidak ada kebijakan menghilangkan iuran bulanan. Selain itu, juga tidak ada aturan pengalihan peserta bukan penerima upah (PBPU) menjadi penerima bantuan iuran (PBI).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

BPJS PBI merupakan program jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, yang mana iuran akan dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. BPJS mengimbau untuk berhati-hati atas berbagai macam penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Informasi resmi hanya ada di website resmi dan media sosial resmi BPJS Kesehatan.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024