Muncul sebuah postingan Facebook berisi informasi mengenai adanya gebyar undian Brimo Festival yang diselenggarakan oleh BRI. Pada postingan ini juga mencantumkan sebuah link website untuk melakukan pendaftaran undian.

Akan tetapi jika diperhatikan, link situs tersebut adalah kuponberh4di4h.kesug[dot]com yang mana ini bukan merupakan link untuk menuju situs BRI yang resmi. Jika kita cari di Google, website Bank BRI adalah https://bri.co.id/

Selain itu jika kita cek di Instagram resmi BRI @bankbri_id kita juga tidak akan menemukan informasi sedang diadakannya acara undian berhadiah Brimo Festival. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Bank Mandiri tersebut merupakan salah satu modus untuk melakukan penipuan online.

Link website yang tertera pada postingan gebyar undian tersebut tidak mengarahkan ke website resmi BRi di https://bri.co.id/, selain itu di media sosial resmi BRI juga tidak ditemukan adanya informasi undian seperti itu.

Sebuah unggahan beredar melalui media sosial Facebook, yang berisi narasi perihal negara-negara yang diklaim telah disita oleh Cina, karena tidak mampu membayar utang. Unggahan dalam bentuk video ini, dibagikan oleh akun bernama Danar pada 22 Mei 2024 lalu. Disebutkan bahwa negara-negara seperti Venezuela, Sri Lanka dan Pakistan, telah disita oleh Cina karena gagal membayar utang yang telah menunggak. Lalu apakah benar, bahwa negara-negara yang tidak mampu membayar hutang tersebut, telah disita oleh Cina karena tidak mampu membayar utang?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan klaim tersebut, ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa klaim tentang Cina menyita sebuah negara, adalah klaim yang keliru. Pasalnya, penyitaan yang dilakukan oleh Cina, dilakukan terhadap beberapa aset dari negara-negara yang gagal membayar utang, bukan terhadap negara mitra secara keseluruhan.

Misalnya seperti Sri Lanka. Negara kepulauan ini telah menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan akibat utang terhadap Cina. Gagal bayar oleh Sri Lanka terhadap utangnya tersebut mengakibatkan diambilalihnya Pelabuhan Hambatonta oleh Cina.

Kemudian ada Venezuela. Negara Amerika Latin ini terpaksa sangat bergantung terhadap Cina, akibat ketidakmampuannya membayar utang. Penurunan harga minyak global dan buruknya manajemen keuangan negara ini semakin menyulitkan Venezuela untuk membayar utang kepada Cina.

Ada pula Pakistan, yang berada di risiko kebangkrutan karena kesulitan membayar utang pada Cina. Pakistan telah menerima pinjaman signifikan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Namun defisit ekonomi yang tinggi dan kesulitan membayar utangnya kepada Cina, menghasilkan risiko ekonomi yang serius bagi Pakistan.

Melansir dari artikel Sindonews.com, selama beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap dampak utang Cina bagi sejumlah negara mitra terus meningkat. Kekhawatiran terhadap hal ini kian serius karena sangat berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan politik dari negara-negara terkait. Beberapa negara harus berjuang melawan kebangkrutan akibat utang kepada Cina tersebut.

Namun, dari kondisi-kondisi sulit setiap negara mitra dalam membayar utangnya, tidak ada disebutkan bahwa Cina akhirnya menyita negara-negara tersebut secara keseluruhan. Diketahui bahwa gagal bayar dari negara-negara mitra akan mengakibatkan disitanya beberapa aset terkait, ataupun pengambilalihan sejumlah lahan yang dijadikan pengganti terhadap utang-utang negara tersebut.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa Cina menyita negara yang gagal membayar utangnya, merupakan klaim yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, penyitaan ini dilakukan bukan terhadap negara-negara mitra. Namun terhadap aset dari negara-negara mitra tersebut, yang diserahkan sebagai pengganti utang-utang tersebut.

Artikel disadur dari Kompas.
Sebuah akun facebook bernama Jeremy Koresy telah mengunggah postingan mengenai digalinya 50 terowongan untuk jalan Rafah menuju Mesir. Dalam postingan tersebut juga telah melampirkan foto salah satu terowongan yang di klaim merupakan jalan dari Rafah ke Mesir. 

Dalam hasil penelusuran oleh tim pemeriksa fakta kompas.com telah ditemukan bahwa foto tersebut merupakan foto yang ada pada artikel NBC News yang telah di unggah tanggal 28 Desember 2023. Foto terowongan tersebut adalah terowongan yang menghubungkan Gaza bagian utara dengan Israel. 

Foto identik juga ditemukan di laman berbagi gambar gettyimages.com yang telah di foto oleh fotografer Noam Galai pada 7 Januari 2024. Berdasarkan keterangan foto, Hamas diduga menggunakan terowongan untuk menyerang Israel melalui perbatasan Erez di Gaza Utara. Sehingga, informasi mengenai terowongan yang menjadi jalur Rafah ke Mesir adalah tidak benar, terowongan tersebut merupakan terowongan yang menghubungkan Gaza bagian utara dengan Israel.

Faktanya, terowongan tersebut merupakan terowongan yang menghubungkan Gaza bagian utara dengan Israel, bukan terowongan yang menghubungkan Rafah dengan Mesir.

Sebuah unggahan yang beredar di media sosial Facebook, menuliskan sebuah narasi yang menyebutkan bahwa politisi PDI-P, Harun Masiku, tidak dapat dikenai hukum perampasan aset, karena dilindungi oleh Ketua DPR RI. Padahal, Harun Masiku diketahui telah menjadi tersangka atas kasus korupsi senilai ribuan triliun rupiah. Akun Facebook bernama Nur Hadi ini mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena ketua DPR RI tergabung dalam satu partai yang sama dengan Harun Masiku. Lalu apakah benar, Harun Masiku dilindungi oleh Ketua DPR RI karena masih kader dari PDIP?

Setelah melakukan penelusuran terhadap narasi yang diunggah di akun Facebook tersebut, didapati kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut perihal status keanggotaan Harun Masiku di partai banteng, PDI-Perjuangan (PDIP). Di awal tahun 2020, Harun Masiku telah dicabut status keanggotannya sebagai kader PDIP, sejak dirinya terbukti melakukan suap kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Perbuatannya ini membuat Harun Masiku secara otomatis dipecat dari partai.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa Harun Masiku dilindungi oleh Ketua DPR RI karena masih merupakan kader PDIP merupakan klaim yang keliru. Narasi ini termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, Harun Masiku sudah berstatus sebagai mantan kader PDIP sejak tahun 2020.