Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pemberitaan kredibel tentang penangkapan Raffi Ahmad pada Jumat (26/9/2025).

Kemudian, Kompas.com menelusuri foto yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, foto yang sama ditemukan dalam pemberitaan Kompas.id, 2 Juni 2022. Namun, artikel itu tidak memberitakan penangkapan Raffi Ahmad.

Artikel itu memberitakan penetapan pemilik perusahaan pengurusan jasa kepabeanan PT Meraseti Logistik Indonesia, Budi Hartono Linardi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, pada 2016-2021.

Kejaksaan Agung menyebutkan, tersangka diduga ikut mengurus surat penjelasan atau sujel di Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Foto yang dimuat Kompas.id memperlihatkan Budi Hartono Linardi mengenakan rompi merah muda saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

Foto tersebut dimanipulasi untuk membuat narasi palsu penangkapan Raffi Ahmad. Manipulasi dilakukan dengan menimpa wajah Budi Hartono Linardi dengan foto wajah Raffi Ahmad.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, kabar Raffi Ahmad ditangkap polisi pada Jumat (27/9/2025) karena kasus pencucian uang adalah hoaks.

Foto yang dibagikan adalah penetapan Budi Hartono Linardi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja tahun 2016-2021.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Hasman Ma’ani menyampaikan bahwa rekrutmen yang beredar di media sosial merupakan hoaks.

Kemendes PDTT belum membuka rekrutmen untuk PLD pada September 2025.

"Belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen baru, sehingga apa yang menjadi berita yang sedang beredar adalah hoaks," kata Hasman, Jumat (26/9/2025) dikutip dari Antara.

Adapun setiap rekrutmen Kemendes PDTT dilakukan melalui kanal resmi dan tidak dipungut biaya apa pun atau gratis.

"Jika didapati oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemendes PDT tidak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum tersebut," imbau Hasman.

Sejauh ini, pendamping desa yang ada merupakan hasil rekrutmen yang dilakukan pada 2024.

Informasi rekrutmen PLD Kemendes PDTT September 2025 merupakan hoaks.

Kemendes PDTT memastikan belum ada rekrutmen yang dilakukan pada September 2025.

Rekrutmen yang dilakukan melalui kanal resmi dan bukan menghubungi nomor WhatsApp untuk mendaftar.

Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran artikel yang menyebut Purbaya meminta sumbangan kepada rakyat melalui Google Search.

Akan tetapi, tidak ditemukan artikel yang dimaksud di laman Gelora News.

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto Purbaya dalam artikel tersebut menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya, ditemukan artikel yang foto dan tanggal terbitnya identik di laman Gelora News ini. 

Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Artikel itu membahas Purbaya yang meluruskan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan rakyat 17+8 pasca-demonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa tuntutan 17+8 berasal dari sebagai kecil rakyat. Namun ia kemudian meminta maaf, Purbaya menyebut pernyataan itu bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.

Tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat menyumbang negara jika ingin ekonomi maju, merupakan hasil manipulasi.

Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Adapun artikel asli memuat klarifikasi dari Purbaya yang meluruskan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan rakyat 17+8 pascademonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

PT Pertamina, melalui unggahan di akun Instagram resminya pada 23 September 2025, menerangkan bahwa informasi soal pembatasan waktu pengisian BBM bagi mobil-motor adalah hoaks.

Klaim soal penghentian layanan bagi kendaraan dengan status pajak tidak aktif juga turut dibantah dalam unggahan media sosial Pertamina itu.

Dari penelusuran ANTARA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tidak mengeluarkan kebijakan terkait pemberian jangka waktu pengisian BBM di SPBU Pertamina.

Dalam berbagai unggahan klarifikasi hoaks di media sosialnya, Pertamina selalu berpesan agar masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Salah satu caranya adalah dengan mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar melalui akun media sosial resmi Pertamina.

Klaim: Pertamina batasi waktu pengisian BBM bagi mobil-motor

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.