Inggris merupakan salah satu dari segelintir negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, di tengah genosida berkepanjangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Berdasarkan rilis pengakuan atas Palestina, Pemerintah Inggris menulis, negara tersebut harus dipimpin oleh "Otoritas Palestina yang telah direformasi".

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memang pernah menyerukan ganti rugi dari Inggris, Amerika Serikat (AS) dan semua pihak yang berperan dalam tragedi yang terjadi atas negaranya.

Seruan tersebut disampaikan dalam pidatonya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2023.

Kendati demikian, ia tidak pernah menyebutkan bentuk atau nominal untuk ganti rugi tersebut.

Sebagaimana dilansir pemeriksa fakta Snopes, hingga kini Abbas belum mengajukan tuntutan ganti rugi baru setelah pengakuan Inggris atas negara Palestina pada 2025.

Klaim mengenai nominal ganti rugi atau kompensasi terindikasi muncul di situs web tabloid Inggris, Daily Mail melalui sebuah artikel dan opini yang diterbitkan pada September 2025.

Namun keduanya mengutip "pakar hukum" yang tidak disebutkan namanya, mengenai kompensasi atas pengakuan pemerintah Inggris atas Palestina.

Narasi lain ditemukan dalam artikel di blog oleh Juan Cole, seorang profesor sejarah di Universitas Michigan.

Cole menulis mengenai pemulihan atas Palestina, dan memperkirakan total nilai properti Israel saat ini berkisar 2,5 triliun Dollar AS.

Ia lantas mengaitkan bahwa Palestina memiliki hampir semua tanah di wilayah tersebut pada saat pemerintah Inggris mulai mengelola Mandat Palestina pada 1920.

Menurut Cole, angka 2,5 triliun Dollar AS adalah titik awal yang baik untuk reparasi Inggris kepada Palestina.

Kendati demikian, pemerintah Palestina sejauh ini tidak pernah menagih kompensasi atau ganti rugi semacam itu pada Inggris.

Narasi mengenai Inggris ditagih 2 triliun Poundsterling setelah akui Palestina merupakan hoaks.

Pemerintah Palestina tidak pernah menagih nominal ganti rugi atau kompensasi kepada Inggris, setelah pengakuan pada September 2025.

Nominal yang disebutkan merupakan opini seorang sejarawan yang ditulis di blog.

Setelah video itu menyebar di media sosial, Polres Lumajang menyampaikan klarifikasi.

Melalui unggahan di Instagram, Humas Polres Lumajang membantah narasi yang menyebut kericuhan dalam video disebabkan oleh kelangkaan BBM.

Adapun lokasi kericuhan berada di SPBU  Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Polres Lumajang menjelaskan, kericuhan terjadi saat berlangsung karnaval pada 17 September 2025.

Saat itu, sejumlah orang yang menonton karnaval berteduh di SPBU karena hujan. Namun, kemudian terjadi gesekan antara beberapa orang yang akhirnya menimbulkan kericuhan.

"Pada sekitar pukul sepuluh malam, hujan lebat turun. Karena banyak para penonton dan peserta karnaval kehujanan, ini pada berteduh di SPBU. Entah apa sebabnya, terjadi perkelahian. Itu urusan mereka, bukan urusan SPBU. Hanya ada perkelahian, tidak ada kejadian lain," demikian pernyataan Polres Lumajang. 

Sebagaimana sudah ditulis Kompas.com,  Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun juga membantah narasi soal kericuhan di SPBU Lumajang karena kelangkaan BBM.

Ia menjelaskan, keributan itu terjadi saat penonton karnaval berteduh di area SPBU dan dalam pengaruh minuman keras. 

Video yang diklaim menampilkan kericuhan di SPBU Lumajang karena kelangkaan BBM merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Kericuhan yang terjadi di SPBU Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko itu terjadi karena ada gesekan antara penonton karnaval. Video itu telah dibantah oleh Polres Lumajang dan pihak Pertamina Patra Niaga. 

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar dan melakukan pencarian gambar di Google Lens.

Hasilnya mengarahkan ke sebuah video di kanal YouTube Israeli PM yang diunggah pada 19 Januari 2012.

Berdasarkan posisi mikrofon dan motif dasi Netanyahu, video tersebut merupakan sumber aslinya.

Dikutip dari Likoed NL, dalam pidatonya di Sinagoga Portugis, Amsterdam, Netanyahu menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Belanda atas dukungannya terhadap Israel.

Menurut Netanyahu, Belanda dan Israel memiliki pandangan yang sama mengenai konflik Timur Tengah dan ancaman Iran yang memiliki senjata nuklir.

Hingga September 2025, Belanda menjadi salah satu negara yang belum memberikan pengakuannya kepada Palestina sebagai negara berdaulat.

Dalam video aslinya, Netanyahu sama sekali tidak menyebut Indonesia, Malaysia, atau Pakistan.

Audio asli dari pidato Netanyahu diganti dengan suara lain.

Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com belum menemukan indikasi campur tangan artificial intelligence (AI) dalam konten tersebut.

Video Netanyahu menyebut Indonesia, Malaysia, dan Pakistan pengecut merupakan konten hoaks.

Suara dari pidato Netanyahu di Amsterdam pada 2012 disunting dengan suara lain.

Dalam pidato aslinya, Netanyahu berterima kasih kepada pemerintah Belanda karena mendukung Israel. Ia sama sekali tidak menyebut Indonesia, Malaysia, atau Pakistan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu sudah beredar sejak 2024, jauh sebelum Sidang Umum PBB yang ke-80 digelar pada 26 September 2025.

Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Guardian News ini.

Video merupakan momen ketika sejumlah delegasi negara melakukan walk out saat Netanyahu akan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang ke-79 pada 26 September 2024.

Dikutip dari laman pemeriksa fakta Misbar, saat itu perwakilan tetap Turkiye untuk PBB, Ahmet Yildiz memimpin delegasinya keluar sebelum Netanyahu berpidato. Hal itu kemudian diikuti oleh sejumlah delegasi lain sebagai bentuk protes. 

Adapun, diizinkannya Netanyahu berpidato di Sidang Umum PBB yang ke-79 menuai kritik dari beberapa pihak.

Mengingat, Pengadilan Kriminal Internasional sedang mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang.

Sementara, video yang menampilkan para delegasi negara melakukan walk out pada Jumat (26/9/2025) salah satunya bisa dilihat di kanal YouTube Guardian News ini.

Dalam video itu tampak sejumlah delegasi meninggalkan ruangan meski pemimpin sidang meminta mereka untuk tetap bertahan. Kendati begitu, Netanyahu tetap berpidato.

Ia menyampaikan sejumlah hal dalam pidatonya salah satunya terkait beberapa warganya yang masih disandera Hamas.

Video yang diklaim menampilkan momen sejumlah delegasi negara melakukan aksi walk out saat Netanyahu akan berpidato dibagikan dengan konteks keliru.

Peristiwa dalam video yang beredar merupakan momen para delegasi walk out di Sidang Umum PBB yang ke-79 pada 26 September 2024.

Kendati begitu, dalam Sidang Umum yang ke-80 PBB yang digelar pada Jumat (26/9/2025) memang terjadi aksi walk out ketika Netanyahu akan menyampaikan pidato.