Tempo memverifikasi konten itu dengan menganalisis tautan dan membandingkannya dengan versi resmi. Hasilnya, meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang punya program bantuan bibit gratis, tautan yang beredar ternyata palsu.

Tautan https://daftarsekarang11.berita-ku.com bukan milik Kementerian Kehutanan. Saat diperiksa dengan layanan analisis website https://urlscan.io/, perangkat situs ini beralamat di Amerika Serikat dan baru dibuat pada 24 Agustus 2025. 



Kementerian Kehutanan juga membantah informasi yang beredar itu melalui akun Instagram resmi Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH) @direktoratppth yang diunggah pada 22 September 2025.

“Belakangan beredar info soal 17 juta bibit gratis untuk masyarakat, ini hoax, ya,” dikutip dari akun PPTH @direktoratppth.

Bibit Gratis

Program bibit gratis sebenarnya memang ada. Untuk mendapatkannya, masyarakat bisa berkirim surat ke Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan (PTH) untuk diverifikasi dan dihubungkan ke persemaian terdekat di wilayahnya. Ada berbagai jenis bibit tersedia di persemaian tersebut.

Direktorat PPTH telah membagikan langkah-langkah untuk mendapatkan bibit gatis melalui akun Instagram. Ada dua skema alur permohonan bibit gratis persemaian.

Skema 1-   Mengajukan surat permohonan bibit ke Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan-   Verifikasi surat permohonan dan merekomendasikan persemaian terdekat dengan pemohon-   Kantor BPDAS/BPTH akan memproses permohonan ke persemaian-   Bibit dapat diambil di persemaian.

Skema2-   Datang ke persemaian terdekat-   Bawa KTP dan mengisi formular surat permohonan-   Verifikasi kelengkapan persyaratan-   Jika lulus verifikasi, bibit akan diserahkan pada pemohon.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan menargetkan 17 juta bibit pohon tersalurkan ke masyarakat.



Adapun Kementerian Kehutanan memiliki 54 persemaian permanen (skala produksi 1 juta batang) dan 7 persemaian besar (skala produksi di atas 5 juta batang) yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Seluruh persemaian ini memiliki target produksi bibit tahun 2025 sebanyak 17 juta batang, dengan sumber pendanaan dari APBN (10 batang) dan pendanaan Folu Net Sink 2030 (7 juta batang).

“Kami menargetkan sebanyak 17 juta bibit atau batang pohon akan didistribusikan atau dibagikan secara gratis kepada masyarakat di tahun 2025 ini. Bibit-bibit ini diberikan dari seluruh persemaian yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan,” kata Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau Persemaian Rumpin di Bogor, Senin, 8 September 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa tautan untuk mendapatkan bibit gratis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah di laman CNNIndonesia.com dengan foto dan tanggal artikel diunggah yang sama.
Namun dalam artikel asli berjudul "Cak Imin soal Korupsi Kuota Haji 2024: Saya Enggak Ikut-Ikutan".
Artikel itu sendiri membahas komentar Cak Imin terkait dugaan kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Artikel asli sama sekali tidak membahas pengakuan Cak Imin yang mendapat sedikit hasil korupsi kuota haji dari Yaqut Cholil Qoumas.

Postingan artikel Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat sedikit hasil korupsi kuota haji dari Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu merupakan hasil suntingan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim narasi ojol tidak boleh isi Pertalite. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul: "Benarkah Ojol Dilarang Isi BBM Pertalite? Ini Penjelasan Kementerian ESDM". 
Artikel yang tayang pada Rabu 24 September 2025 ini berisi bantahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengenai larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) yang beredar di media sosial. Informasi tersebut dipastikan tidak benar dan merupakan hoaks.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur pembatasan penggunaan BBM Pertalite untuk pengemudi ojol.
"Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ucap Anggia, dikutip dari Antara, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, pemerintah memahami kekhawatiran publik, khususnya para pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan dan mengutamakan kesejahteraan serta keberpihakan kepada kelompok rentan.
Anggia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia juga menyarankan agar setiap informasi terkait bahan bakar minyak (BBM) hanya dirujuk dari sumber-sumber resmi KESDM.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim berisi narasi ojol tidak boleh isi Pertalite, tidak benar.

Trump menyinggung soal Palestina ketika berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025).

Dia menyebut upaya pengakuan negara Palestina secara sepihak di Majelis Umum PBB sebagai "hadiah" bagi kelompok perlawanan Hamas.

Selain itu, Trump menolak pengakuan beberapa negara Eropa terhadap Palestina yang diumumkan pada pertemuan puncak di PBB.

Kendati demikian, tidak ditemukan bukti atau pemberitaan kredibel yang menyebutkan Trump sakit parah setelah berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

Akun X (Twitter) resmi Presiden AS @POTUS juga tidak mengunggah pengumuman apa pun mengenai Trump sakit parah.

Terkini, akun tersebut mengunggah ulang pernyataan Trump di Truth Social soal tudingan bahwa pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB telah disabotase secara teknis.

Sementara itu, gambar-gambar yang diklaim menunjukkan Trump sakit parah terindikasi merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI).

Konten itu dilabeli sebagai hasil modifikasi atau sintetis oleh YouTube. Artinya, konten itu memuat suara atau visual yang secara signifikan diedit atau dibuat secara digital.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Trump sakit parah setelah menolak mengakui kemerdekaan Palestina adalah hoaks.

Tidak ditemukan bukti Trump sakit parah setelah menolak pengakuan beberapa negara Eropa terhadap Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025).

Sementara itu, gambar-gambar yang diklaim menunjukkan Trump sakit parah terindikasi merupakan hasil manipulasi