(GFD-2025-29308) [HOAKS] Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Negara jika Ingin Ekonomi Maju

Sumber:
Tanggal publish: 27/09/2025

Berita

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat menyumbang ke negara jika ingin perekonomian maju. 

Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan itu merupakan konten hasil manipulasi.

Tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat menyumbang ke negara jika ingin perekonomian maju dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan artikel yang diklaim diterbitkan media Gelora News pada 9 September 2025. Artikel itu diklaim berjudul: "Menkeu Purbaya Meminta Rakyat Menyumbang Bila Ingin Ekonomi Maju lagi".

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran artikel yang menyebut Purbaya meminta sumbangan kepada rakyat melalui Google Search.

Akan tetapi, tidak ditemukan artikel yang dimaksud di laman Gelora News.

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto Purbaya dalam artikel tersebut menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya, ditemukan artikel yang foto dan tanggal terbitnya identik di laman Gelora News ini. 

Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Artikel itu membahas Purbaya yang meluruskan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan rakyat 17+8 pasca-demonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa tuntutan 17+8 berasal dari sebagai kecil rakyat. Namun ia kemudian meminta maaf, Purbaya menyebut pernyataan itu bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.

Kesimpulan

Tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat menyumbang negara jika ingin ekonomi maju, merupakan hasil manipulasi.

Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Adapun artikel asli memuat klarifikasi dari Purbaya yang meluruskan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan rakyat 17+8 pascademonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

Rujukan