Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka tautan yang disertakan dalam postingan. Tautan itu mengarah pada website yang mencurigakan.
Di sana pengguna diminta memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor Telegram. Hal ini patut diwaspadai sebagai pencurian data atau juga terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Penelusuran dilanjutkan dan kami menemukan penjelasan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia menegaskan bahwa bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak ada biaya sama sekali.
"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak nanapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," ujarnya dilansir laman Infopublik.
Selain itu dilansir dari Medcom.id dalam artikel berjudul "Mau Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah? Ini Syaratnya" yang tayang pada 23 September 2020, pendaftaran bukan melalui website tertentu.
Masyarakat yang bisa mendaftar melalui Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan ke Kepala Desa yang nantinya akan dikoordinir oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Selanjutnya dapat mengusulkan lokasi penerima Program BSPS kepada Kementerian PUPR dan akan diverifikasi secara berjenjang.

Postingan tautan pendaftaran bedah rumah yang mengatasnamakan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari tahu kebenaran informasi tersebut melalui akun media sosial Nasaruddin Umar. Diketahui, Nasaruddin Umar hanya memiliki satu akun pribadi, yakni Instagram “nasaruddin_umar”. Tak ada unggahan serupa di akun resmi tersebut.

TurnBackHoax kemudian menelusuri dokumentasi yang dipakai dalam video unggahan akun TikTok “nasaruddinumar.new” lewat Google Lens. Hasilnya, konteks asli video berasal dari momen serah terima jabatan antara Yaqut Cholil—yang kala itu merupakan menteri agama—ke Nasaruddin Umar di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Unggahan berisi klaim “Menteri Agama Nasaruddin Umar berbagi bantuan” merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar ke mesin Google Lens. Hasilnya, diketahui video tersebut merupakan potongan dokumentasi unggahan kanal YouTube PEMPROV DKI JAKARTA berjudul “Okt 2019 Gub Anies Baswedan Menghadiri Pelantikan Pengurus Korps Alumni KNPI DKI Jakarta”. Konteks asli video sama sekali tak ada hubungannya dengan Anies membuat partai.

Sebelumnya, TurnBackHoax sudah meluruskan klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Anies Baswedan Jadi Ketua Umum Partai Perubahan Indonesia” yang tayang Kamis (10/10/2024).

Dalam video “Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024” yang diunggah di kanal YouTube resmi Anies Baswedan pada Jumat (20/8/2024), Anies memang mengungkap kemungkinan dirinya membuat organisasi masyarakat (ormas) atau partai baru. Namun, belum ada informasi dari sumber kredibel yang menyatakan partai buatan Anies resmi terbentuk.

Video dengan klaim “Anies Baswedan resmi bikin Partai Perubahan Indonesia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Faktanya, video yang beredar merupakan potongan dokumentasi saat Anies menghadiri Pelantikan Pengurus Korps Alumni KNPI DKI Jakarta pada Oktober 2019.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dalam unggahan lewat mesin pencarian Google dengan kata kunci “gebrakan baru menteri pendidikan”. Hasilnya, kementerian terkait telah membantah narasi tersebut di akun Instagram resmi “kemdikbud.ri”.

“Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen,” tulis kementerian itu, Kamis (24/10/2024).

Unggahan berisi “daftar gebrakan baru Mendikdasmen Abdul Mu’ti” merupakan konten palsu (fabricated content).