Tempo mengecek konten tersebut dengan bantuan mesin pencarian Google dan YouTube. Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan pernyataan akan menghanguskan TNI jika membuat rakyat susah, pasca pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025.

Pidato Prabowo tersebut terjadi saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta, sebagaimana yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada, 30 Januari 2025. Pidato tersebut berlangsung sebelum RUU TNI diresmikan pada Kamis, 20 Maret 2025.  

Dalam video asli berdurasi 9.39 menit itu, Prabowo menyampaikan tentang pentingnya peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Tempo telah menyimak isi pidato tersebut, namun tidak ada pernyataan akan menghanguskan TNI jika menyusahkan rakyat.

Prabowo menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden Prabowo, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

Selanjutnya, Prabowo mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. "Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara, diharapkan, dituntut pengabdian yang setinggi-tingginya," ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

"Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk berkorban demi negara.

Tempo juga memuat pemberitaan mengenai pidato Presiden Prabowo tersebut. "Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata Prabowo dalam salah satu poin pidatonya. "Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara, rakyat yang menggaji, yang memberi makan kepada tentara dan polisi," ucapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Prabowo sebut akan hanguskan TNI jika membuat rakyat susah adalah menyesatkan. 

Video pidato tersebut memang benar tapi tidak memuat pernyataan akan menghanguskan TNI jika menyusahkan rakyat. Pidato tersebut juga terjadi sebelum adanya pengesahan revisi UU TNI.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube tvOneNews ini pada tahun 2024. 

Video itu bukan kecelakaan di Bandung, melainkan di Jalan Raya Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat. 

Dikutip dari Kompas.com,  kecelakaan bermula ketika truk pengangkut paving block diduga mengalami rem blong. Truk tersebut kemudian menabrak mobil Nissan Livina dan satu sepeda motor.  

Kecelakaan tersebut mengakibatkan tiga orang yang ada di dalam mobil Nissan Livina dan dua orang di sepeda motor mengalami luka-luka.

Sedangkan di mobil truk, satu orang mengalami luka dan satu lagi meninggal dunia. 

Video yang diklaim menampilkan kecelakaan di Bandung pada Maret 2025 tidak benar. Video itu adalah kecelakaan di Kota Cimahi pada 2024. 

Kecelakaan melibatkan sebuah truk, mobil Nissan Livina, dan pengendara motor. Terdapat satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan itu.

Setelah diperiksa, ditemukan bahwa tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kominfo atau Komdigi.

Tautan itu mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data untuk mengambilalih akun Telegram.

Sementara itu, situs untuk pendaftaran bantuan internet gratis Kominfo atau Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (Pasti) dapat diakses di https://pasti.baktikominfo.id/.

Pihak yang bisa melakukan pendaftaran program tersebut, antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, atau organisasi masyarakat.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan bantuan internet gratis adalah hoaks.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data untuk mengambilalih akun Telegram.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang mantan Ketua AJI Sasmito Madrim mengajak boikot tayangan Bocor Alus Tempo.
Sasmito mengatakan bahwa konten yang diunggah akun X yang menyebut dirinya mengajak memboikot tayangan Bocor Alus Tempo tidak sesuai fakta.
"Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu," ucap Samito saat dihubungi tim CekFakta.com, Kamis (20/3/2025).
Menurut Sasmito, konten Bocor Alus sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ia memastikan, tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau ajakan untuk memboikot tayangan tersebut.
"Kalau dengan kawan-kawan Tempo, saya yakin mereka paham (bahwa itu bukan pernyataan saya), tapi orang yang tidak kenal saya, bisa jadi memandang Bocor Alus itu (sesuai) pernyataan saya dan menganggap Tempo adalah media yang memecah belah publik," ucap Sasmito.
 

Kabar tentang mantan Ketua AJI Sasmito Madrim mengajak boikot tayangan Bocor Alus Tempo ternyata tidak benar. Faktanya, Sasmito telah memberikan klarfikasi bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan tersebut.