Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang legenda NBA, Michael Jordan memberikan dukungan kepada Calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "michael jordan endorse donald trump" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah klaim tersebut.
Satu di antaranya artikel berjudul "No, Michael Jordan Didn't Endorse Trump" yang dimuat laman snopes.com pada 4 November 2024.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa rumor tentang Michael Jordan memberi dukungan kepada Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat ternyata tidak benar.
Hingga kini, Jordan tidak pernah mengumumkan dukungannya kepada Trump atau lawannya politiknya, Kamala Harris. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh The Independent, perwakilan Jordan menyebut rumor tersebut tidak benar.
"Sama sekali tidak benar klaim bahwa Michael Jordan telah memberikan dukungan dalam pemilihan presiden," kata perwakilan Jordan.
Sejauh ini, Jordan kerap menjaga pandangan politiknya tetap tertutup. Selama pemilihan Senat AS tahun 1990, Jordan menolak untuk mendukung Harvey Gantt dari Partai Demokrat Carolina Utara dalam kampanyenya melawan Senator Partai Republik Jesse Helms.
 

Kabar tentang legenda NBA, Michael Jordan memberikan dukungan kepada Calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ternyata tidak benar. Faktanya, menurut perwakilan Jordan, mantan pemain Chicago Bulls itu tidak pernah menyatakan dukungan kepada calon presiden tertentu, baik Donald Trump maupun Kamala Harris.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran akun subsidi tepat untuk membeli BBM bersubsidi, penelusuran mengarah pada artikel berujudul "Simak, Cara Mudah Daftar Akun Subsidi Tepat" yang dimuat situs Liputan6.com.
Situs Liputan6.com menyebutkan cara daftar subsidi tepat MyPertamina.
1. Buka situs resmi Subsidi Tepat atau melalui link berikut subsiditepat.mypertamina.id.
2. Klik bagian “Centang” pada persyaratan penjelasan BBM Subsidi.
3. Lalu klik “Daftar Sekarang”.
4. Selanjutnya lengkapi formulir “Data diri dan Kontak”.
5. Kemudian masukkan NIK, foto KTP, nomor telepon, email aktif, dan buat password.
6. Berikutnya klik “Selanjutnya”.
7. Pada bagian formulir kedua, lengkapi “Data Alamat Lengkap”.
8. Klik “Pilih Subsidi” Bio Solar atau Pertalite.
9. Kemudian pilih dan klik “Jenis Customer”.
10. Selanjutnya unggah foto STNK, Nomor Polisi, dan foto kendaraan lengkap.
11. Jika sudah klik “Selanjutnya”.
12. Kemudian centang kotak persetujuan dan klik “Daftar Pengguna BBM Subsidi”.
Sebagai informasi, proses validasi atau persetujuan pengajuan Subsidi Tepat MyPertamina membutuhkan waktu hingga tujuh hari kerja. Setelah disetujui pengguna bisa mengunduh QR Code di aplikasi MyPertamina atau situs subsiditepat.mypertamina.id.
Penelusuran juga mengarah pada tulisan "Gampang Banget! Ini Cara Daftar Subsidi Tepat untuk Dapatkan QR Code Pertalite" yang dimuat situs resmi PT Pertamina Patra Niaga pertaminapatraniaga.com.
Tulisan dalam situs pertaminapatraniaga.com menyebutkan, cara mendaftar Program Subsidi Tepat sangat mudah, yakni melalui website http://subsiditepat.mypertamina.id/ dan mendapatkan QR Code.
Masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran akun subsidi tepat untuk membeli BBM bersubsidi tidak benar.
Pendaftaran subsidi tepat hanya melalui situs resmi Subsidi Tepat atau melalui link berikut subsiditepat.mypertamina.id.
 

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan, Indonesia saat ini belum melepas dari dominasi mata uang USD meskipun telah tampak upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

“Soal meninggalkan USD sepertinya masih belum dalam waktu dekat, meski sebelumnya ada upaya Local Currency Settlement (LCS), untuk mengurangi ketergantungan Dollar AS,” kata Bhima melalui pesan, 6 November 2024.

Salah satu kendala, kata dia, karena angkutan kapal yang 90 persen saat ini berbendera asing dan menjalankan bisnis mereka menggunakan mata uang dolar AS.

Namun, menurut Bhima, mengurangi ketergantungan pada dolar AS akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia karena devisa negara menjadi lebih stabil. Akan tetapi hal itu tidak perlu dengan bergabung dengan BRICS karena akan menduplikasi kerja sama Indonesia dan Cina yang berjalan selama ini.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi BRICS yang berlangsung di Rusia Oktober lalu, tidak meluncurkan mata uang digital bersama secara resmi, baik dalam bentuk digital maupun konvensional. Meskipun beberapa negara BRICS sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti rubel digital Rusia dan yuan digital China, mata uang digital BRICS yang spesifik dan terintegrasi untuk seluruh negara anggota belum hadir sebagai satu entitas di pasar kripto.

Josua mengatakan beberapa negara BRICS telah mengadopsi sistem pembayaran digital, seperti BRICS Pay yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa menggunakan dolar AS. Namun sebenarnya sistem ini lebih berupa jaringan pembayaran daripada mata uang digital. 

Uang digital di sini, kata dia, merujuk pada bentuk mata uang yang berbasis teknologiblockchain dan bertujuan untuk mempercepat transaksi internasional secara lebih efisien, dengan perlindungan keamanan yang tinggi. Uang digital seperti ini masih berada dalam tahap awal di banyak negara dan perlu pengawasan regulasi untuk memastikan keamanan dan stabilitas transaksi lintas negara.

Jika pun BRICS meluncurkan mata uang resmi, Josua mengingatkan transisi dari US dollar ke mata uang BRICS dalam perdagangan global akan membutuhkan waktu yang lama karena kepercayaan terhadap US dollar dan infrastruktur yang terkait dengannya sudah mendominasi.

Mengurangi Ketergantungan terhadap Dolar AS

Indonesia berupaya melakukan dedolarisasi di pemerintahan sebelumnya melalui Bank Indonesia (BI) dengan perjanjian kerja sama bilateral agar bisa melakukan transaksi dengan negara lain menggunakan mata uang kedua negara itu sendiri. Misalnya pada 2 Mei 2023, BI menandatangani nota kerjasama (MoU) dengan Bank of Korea terkait peningkatan transaksi dengan menerapkan transaksi menggunakan mata uang masing-masing negara.

Sepuluh negara ASEAN, termasuk Indonesia, juga memiliki kerjasama local currency transaction(LCT) yang memungkinkan mereka saling bertransaksi menggunakan mata uang masing-masing.  

Dengan berbagai langkah tersebut, Indonesia dianggap sebagai negara yang turut melakukan dedolarisasi. Ditambah, jumlah pelaku dan nilai transaksi dalam skema LCT Indonesia pada Januari-Agustus 2024 naik 50 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebagaimana dilaporkan CNNIndonesia.com.

Namun, sesungguhnya Indonesia masih menggunakan mata uang dolar AS, untuk perdagangan, cadangan devisa dan pembayaran utang luar negeri (ULN). Misalnya dalam pameran Kaohsiung Food Show 2024, di Taiwan, Indonesia mengincar transaksi mencapai 7,7 USD atau Rp127,80 miliar, sebagaimana dilaporkan RRI.co.id. 

Kemudian, dilansir CNNIndonesia.com, jumlah cadangan devisa RI 149,9 miliar USD pada akhir September 2024. Sementara ULN Indonesia pada Agustus 2024, mencapai 425,1 miliar dolar AS yang setara Rp6.617 triliun, sebagaimana diberitakan IDNTimes.com.

Dilansir Kontan.co.id, Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo juga menilai langkah menggantikan USD dalam perdagangan antar negara masih harus menempuh jangka panjang. Sutopo mengapresiasi langkah BI dalam upaya melakukan dedolarisasi. Namun, 60 persen perdagangan di dunia masih menggunakan mata uang USD. Ditambah lagi USD adalah cadangan devisa yang banyak dimiliki negara-negara tersebut.

Menurut Sutopo, di tengah fenomena dedolarisasi, mata uang USD saat ini kondisinya baik-baik saja. Dia memperkirakan, membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menggeser USD sebagai mata uang utama dalam transaksi antar negara.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Indonesia berupaya melepas ketergantungan pada mata uang dolar AS adalah klaimkeliru.

Indonesia saat ini belum melepas dari dominasi mata uang USD meskipun telah tampak upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi BRICS yang berlangsung di Rusia Oktober lalu, tidak meluncurkan mata uang digital bersama secara resmi, baik dalam bentuk digital maupun konvensional. Meskipun beberapa negara BRICS sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti rubel digital Rusia dan yuan digital Cina, mata uang digital BRICS yang spesifik dan terintegrasi untuk seluruh negara anggota belum hadir sebagai satu entitas di pasar kripto.

“Saya sudah cek di Bloomberg, tapi tidak ada BRICS. Biasanya kalaucrypto yang terdaftar dan legal, bisa dicek di Bloomberg,” kata Josua kepada Tempo, 6 November 2024. Hal itu juga didukung dengan dokumen-dokumen terakhir yang dihasilkan dalam KTT BRICS 2024. “Di dalam dokumen resmi juga tidak ada [peluncuran mata uang BRICS],” kata ekonom lulusan Universitas Amsterdam ini.

Kemungkinan, kata dia, nama BRICS yang terlihat di situs yang memuat informasi nilai tukar uang dengan dolar adalah palsu. Kemungkinan lain ada kesamaan nama. “Nilai tukar BRICS terhadap dolar AS yang muncul di beberapa konten kemungkinan besar adalah spekulasi atau salah pengertian, dan ini tidak mempengaruhi nilai tukar mata uang konvensional yang berlaku di pasar,” katanya. 

Josua mengatakan beberapa negara BRICS telah mengadopsi sistem pembayaran digital, seperti BRICS Pay yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa menggunakanUS dollaratau dolar AS. Namun sebenarnya sistem ini lebih berupa jaringan pembayaran daripada mata uang digital. 

Uang digital di sini, kata dia, merujuk pada bentuk mata uang yang berbasis teknologiblockchain dan bertujuan untuk mempercepat transaksi internasional secara lebih efisien, dengan perlindungan keamanan yang tinggi. Uang digital seperti ini masih berada dalam tahap awal di banyak negara dan perlu pengawasan regulasi untuk memastikan keamanan dan stabilitas transaksi lintas negara.

Jika mata uang digital BRICS diluncurkan dan diadopsi secara luas dalam perdagangan antar negara-negara BRICS, Josua meyakini, dapat mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional, terutama di kawasan negara-negara yang berusaha menghindari ketergantungan pada dolar AS. Negara-negara BRICS memiliki alasan geopolitik dan ekonomi untuk mencoba mengurangi ketergantungan pada dolar AS karena ini dapat melindungi mereka dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 

Akan tetapi, Ia mengingatkan transisi dari dolar AS ke mata uang BRICS dalam perdagangan global akan membutuhkan waktu yang lama karena kepercayaan terhadap dolar AS dan infrastruktur yang terkait dengannya sudah mendominasi. “Jadi, meskipun sudah terdapat inisiasi untuk mata uang digital BRICS, namun mata uang BRICS saat ini belum ada atau diterapkan, dan klaim tentang nilai tukar BRICS terhadapUS dollarlebih merupakan spekulasi.

BRICS adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), perhimpunan dari 5 negara yang bertujuan memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggotanya untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Dalam dokumen Development of BRICS Digital pada Januari 2024 [ arsip ], salah satu poin komitmen anggota-anggota BRICS adalah menggunakan mata uang lokal, bukan menerbitkan mata uang baru. Hal ini dinilai lebih cepat daripada membuat mata uang digital baik untuk transaksi domestik maupun internasional. 

Kemudian pada KTT BRICS 2024, salah satu usulan yang dibahas adalah pengembangan jaringan bank komersial global yang dapat melakukan transaksi lintas batas dalam mata uang lokal, dengan penyelesaian yang didukung oleh pertukaran informasi melalui mekanisme alternatif, seperti disebutkan dalam dokumen Improvement of The International Monetary and Financial System [ arsip ].

Namun gelombang misinformasi bermunculan di media sosial setelah KTT BRICS ke-16 yang berlangsung pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia. Tempo menemukan 900 konten di Facebook dan 300 konten di Instagram yang mengunggah terkait kata kunci “mata uang BRICS”. 

Dari konten-konten tersebut terdapat sejumlah konten yang keliru atau menyesatkan yakni: “BRICS atau Rusia meluncurkan mata uang BRICS dengan bendera Indonesia”, “harga konversi BRICS keUS dollardan Rupiah”, serta “BRICS telah menggantikanUS dollar”.

Artikel cek fakta Tempo sebelumnya menjelaskan uang kertas dalam kolase video tersebut merupakan simbolis dan digunakan sebagai souvenir dalam KTT BRICS yang berlangsung di Kazan, Rusia. Lembaran uang tersebut saat ini bukan alat pembayaran dan tidak bisa digunakan untuk transaksi menggantikan dolar Amerika Serikat. Sekretaris pers kepala negara Rusia, Dmitry Peskov, menyebut uang kertas itu sebagai “uang kuasi”, simbol kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota BRICS dengan menampilkan bendera negara-negara anggotanya.

Mata uang BRICS masih sebatas ide. Belum ada pengumuman resmi yang dibuat mengenai peluncuran mata uang tersebut. Selama ini, kelima negara tersebut menggunakan mata uangnya masing-masing dalam melakukan transaksi perdagangan.

Dikutip dari CNN Indonesia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov mengatakan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, belum berencana untuk membuat mata uang khusus bagi negara-negara anggota BRICS. Sebab, pembuatan mata uang BRICS membutuhkan proses panjang yang tidak mudah. 

Saat ini, semua negara anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional mereka atau mata uang dolar AS untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan negara anggota lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tempo, klaim mata uang BRICS punya nilai tukar dengan dolar AS adalahkeliru.

Konferensi Tingkat Tinggi BRICS yang berlangsung di Rusia Oktober lalu, tidak meluncurkan mata uang digital bersama secara resmi, baik dalam bentuk digital maupun konvensional. Meskipun beberapa negara BRICS sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti rubel digital Rusia dan yuan digital Cina, mata uang digital BRICS yang spesifik dan terintegrasi untuk seluruh negara anggota belum hadir sebagai satu entitas di pasar kripto.