Tempo memverifikasi video itu dengan analisis visual dan menggunakan alat deteksi akal imitasi (AI). Hasilnya video itu hasil buatan AI.



Tempo menemukan sejumlah kejanggalan pada video tersebut. Wajah para demonstran tampak tidak beraturan. Wajah dan lengan tentara yang berbaris juga sebagian menyatu dan terlihat tidak normal saat bergerak. Tulisan pada poster pun acak, misalnya “bubarkan gak ada” dan “bubarkan ada fungsi.”

Selain itu, badge di kerah seragam TNI serta nama di video terlihat tidak jelas. Tempo membandingkannya dengan foto asli saat Andika Perkasa  menjabat KSAD pada 26 November 2020, di mana badge terlihat jelas ketika diperbesar. Kejanggalan-kejanggalan seperti itu biasa ditemukan dalam konten AI.



Latar tempat dalam video juga tidak sama dengan gerbang utama gedung DPR RI. Perbedaan ini terlihat ketika Tempo membandingkannya dengan situasi demonstrasi di lokasi yang sama pada Jumat, 29 Agustus 2025.



Pemindaian tangkapan layar video melalui aplikasi pendeteksi konten AI, AI or NOT, menunjukkan video itu buatan AI dengan kemungkinan 96 persen. Secara visual, video tersebut diduga dibuat dengan model 4o dari OpenAI dengan tingkat kemiripan 90 persen. Alat deteksi lain, Was It AI, juga menyimpulkan video tersebut hasil kecerdasan buatan.

Tempo menyimpulkan klaim video yang disebut memperlihatkan TNI memarahi polisi demi melindungi demonstran keliru. Video itu buatan AI, bukan rekaman peristiwa nyata.

Tempo memverifikasi klaim Ajun Komisaris Darkun tewas dengan membandingkan informasi dari sumber kredibel dan mengkonfirmasi ke Polda Metro Jaya. Hasilnya, informasi itu keliru.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, menegaskan narasi tersebut salah. “Tidak benar. Beliau luka-luka dan pingsan,” kata Ade pada Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.

Pedoman Tangerang melaporkan, sebuah akun TikTok yang mengaku adik AKP Darkun menyebut ia masih hidup dan dirawat. Akun @ninikkaryawati kini diatur privat. Ia juga membantah Darkun anggota Brimob di rantis yang menabrak pengemudi ojek online Affan Kurniawan, 28 Agustus 2025.

Antara mencatat, hingga 29 Agustus, ada 31 anggota Polri jadi korban kericuhan di Jakarta. Kasubag Humas RS Polri Kompol Yoan Hendri menyebut luka korban bervariasi, dari ringan hingga berat. “Ada yang butuh operasi, perawatan intensif tetap berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Rumah Sakit Polri Brigadir Jenderal Prima Heru Yulih memastikan tak ada polisi tewas. “Yang kritis sudah membaik. Tidak ada anggota yang meninggal,” kata dia di RS Polri Kramat Jati.

Tempo menyimpulkan klaim foto Ajun Komisaris Darkun tewas dalam kericuhan di Mako Brimob Kwitang adalah keliru.

Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik di Google dan membandingkan narasinya dengan sumber kredibel. Hasilnya, meski demonstrasi memprotes DPR RI benar terjadi pada 25 Agustus 2025, video-video tersebut tidak terkait dengan aksi itu.



Klip awal pada video pertama identik dengan unggahan akun YouTube Yayi Sekar trisnani. Pemilik akun mengunggahnya pada 21 Agustus 2025, empat hari sebelum demo di depan DPR berlangsung.



Analisis dengan alat deteksi akal imitasi AI or NOT menunjukkan kemungkinan konten ini dibuat dengan AI mencapai 98 persen.

Klip selanjutnya, ditemukan diunggah oleh akun YouTube milik Notifindonesia News pada 24 Agustus 2025. Artinya video ini sudah beredar sebelum demonstrasi di depan gedung DPR terjadi.



Hasil analisis menggunakan alat deteksi kecerdasan buatan, AI or Not menunjukkan, 49 persen kemungkinan konten itu melibatkan kecerdasan buatan.



Pada bagian atas video, terdapat video yang identik dengan unggahan akun YouTube Metro TV pada 22 Agustus 2024. Saat itu, ribuan massa berunjuk rasa #KawalPutusanMK di depan kompleks DPR RI, Jakarta. Aksi serupa juga digelar di kota besar lain seperti Surabaya, Surakarta, dan Makassar.

Demonstrasi serentak ini dipicu keputusan panitia kerja (panja) Baleg DPR RI yang menganulir putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Massa menuntut DPR tidak mengangkangi putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah.

Sementara itu, tiga klip gambar kebakaran merupakan peristiwa yang terjadi di Pasar Krian di Sidoarjo, Jawa Timur, 20 Agustus 2024 lalu. Video ini cocok dengan video yang diunggah akun YouTube Metro TV, Berita Satu dan situs 20.detik.com.

 

Satu klip lainnya, juga ditemukan tak terkait dengan demonstrasi di DPR, pada 25 Agustus lalu. Video ini ditemukan sudah pernah diunggah sebelumnya oleh sebuah akun YouTube, satu tahun lalu. Namun, saat ini video tersebut sudah tidak bisa diakses.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim video demo di DPR pada 25 Agustus 2025 adalah keliru.

Tempo memverifikasi imbauan itu dengan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, ajakan menarik uang dari bank justru berisiko memicu masalah ekonomi yang lebih besar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan dampak serius jika tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berhenti mengirimkan uang ke Tanah Air. Kondisi itu akan menekan pasokan dolar AS di dalam negeri sehingga rupiah kian tertekan. “Kalau itu terjadi, devisa kita tidak bertambah,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.

Esther menyebut pelemahan rupiah yang berlanjut bisa menyeret ekonomi menuju krisis seperti 1998. “Ini tanda-tandanya sudah ke sana. IHSG anjlok, kurs rupiah terhadap dolar terdepresiasi jadi Rp16.500-an sekarang,” kata dia.

Laporan PBB mencatat sektor perbankan Indonesia pernah ambruk pada krisis keuangan Asia 1997-1998. Pemerintah kala itu mengucurkan dana talangan besar dengan biaya fiskal jangka panjang. Krisis diperparah oleh kerentanan struktural, termasuk liberalisasi keuangan yang cepat tanpa pengawasan ketat, tata kelola lemah, konsentrasi kepemilikan bank, dan jaminan implisit pemerintah. Respons awal pemerintah dan lembaga internasional seperti IMF pun keliru sehingga krisis makin dalam dan mahal.

Esther menilai narasi menarik uang di ATM berbahaya karena bisa memicu kepanikan massal (bank run) yang berujung pada keruntuhan sistem keuangan. “Seharusnya ini jangan dilakukan,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat. “Kebijakan yang konkret dan ekspansif, bukan kontraktif, karena ekonomi sedang terkontraksi.”

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, mengatakan bank run dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. “Dampak lanjutannya bisa mengarah pada krisis nilai tukar hingga krisis perbankan jika likuiditas tidak terjaga,” ujarnya lewat pesan tertulis.

Jika bank gagal menjaga likuiditas, kata Rossanto, akan muncul ketidakcocokan antara aset dan kewajiban kepada nasabah. Jika berlarut, pemerintah bisa terpaksa melakukan bailout bernilai besar. “Perbankan dikatakan krisis bila otoritas seperti OJK atau LPS menutup bank,” katanya.

Lebih jauh, bank run dapat memicu pelarian modal dan mengikis kepercayaan investor terhadap ekonomi domestik. Jika ditambah instabilitas politik dan keamanan, krisis akan sulit diatasi. “Bank run adalah pembuka semua risiko kegagalan sistem moneter dan perbankan dari masalah stabilitas ekonomi makro,” tutur Rossanto.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengajak masyarakat ramai-ramai menarik uang dan bank maupun tidak mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia adalah menyesatkan.