KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan yang mengeklaim Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi menyebut ijazah milik ahli digital forensik, Rismon Sianipar palsu.
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Sebagai konteks, Rismon menjadi perhatian saat dia menjadi salah satu orang yang mempermasalahkan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo.
Rismon disebut sebagai lulusan S2 dan S3 dari Yamaguchi University, Jepang. Namun, belakangan muncul tuduhan bahwa ijazahnya palsu.
Tuduhan itu berasal dari Rony Teguh, seorang peneliti sistem informasi yang berdomisili di Hokkaido, Jepang.
Narasi yang mengeklaim Masaki Yasushi menyebut ijazah Rismon Sianipar palsu beredar di Facebook, misalnya oleh akun ini, ini, ini, dan ini.
Akun tersebut membagikan tangkapan layar video yang menampilkan Masaki Yasushi dan diberi keterangan:
Duta Besar jepang resmi menyampaikan bahwa ijazah resmo Sianipar palsu dan bukan lulusan Yamaguchi Jepang
(GFD-2025-27408) [HOAKS] Duta Besar Jepang Sebut Ijazah Rismon Sianipar Palsu
Sumber:Tanggal publish: 16/06/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri tangkapan layar dalam unggahan menggunakan teknik reverse image search.
Hasilnya, diketahui tangkapan layar terebut identik dengan video di Instagram Media Indonesia ini pada 4 Desember 2024.
Keterangan di video yakni sebagai berikut: "Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, turut mendukung acara Festival Setara dan Berdaya yang akan diadakan Media Indonesia pada 11-12 Desember 2024".
Dalam video aslinya, Masaki Yasushi tidak membahas soal ijazah Rismon Sianipar. Namun ia mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember.
Menurut Masaki, Hari Disabilitas Internasional menjadi momen pengingat pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas bagi kaum disabilitas.
Sampai saat ini tidak ada informasi valid Masaki Yasushi menyebut ijazah milik Rismon Sianipar palsu.
Adapun nama Rismon belakangan menjadi perbincangan setelah ia bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo serta pegiat media sosial Dokter Tifa meragukan keaslian ijazah Jokowi.
Akan tetapi, justru kemudian muncul tudingan ijazah Rismon dari Yamaguchi University, Jepang palsu.
Dikutip dari Tribunnews, tudingan itu disuarakan oleh seorang peneliti sistem informasi yang berdomisili di Hokkaido, Jepang bernama Rony Teguh. Ia mengaku telah mengecek langsung ijazah Rismon di Yamaguchi University, namun tidak ditemukan.
Sementara, Rismon menyebut bahwa ijazahnya di Yamaguchi University, Jepang asli karena telah dicap basah. Rismon menunjukkan ijazahnya di kanal Youtube Balige Academy.
Hasilnya, diketahui tangkapan layar terebut identik dengan video di Instagram Media Indonesia ini pada 4 Desember 2024.
Keterangan di video yakni sebagai berikut: "Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, turut mendukung acara Festival Setara dan Berdaya yang akan diadakan Media Indonesia pada 11-12 Desember 2024".
Dalam video aslinya, Masaki Yasushi tidak membahas soal ijazah Rismon Sianipar. Namun ia mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember.
Menurut Masaki, Hari Disabilitas Internasional menjadi momen pengingat pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas bagi kaum disabilitas.
Sampai saat ini tidak ada informasi valid Masaki Yasushi menyebut ijazah milik Rismon Sianipar palsu.
Adapun nama Rismon belakangan menjadi perbincangan setelah ia bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo serta pegiat media sosial Dokter Tifa meragukan keaslian ijazah Jokowi.
Akan tetapi, justru kemudian muncul tudingan ijazah Rismon dari Yamaguchi University, Jepang palsu.
Dikutip dari Tribunnews, tudingan itu disuarakan oleh seorang peneliti sistem informasi yang berdomisili di Hokkaido, Jepang bernama Rony Teguh. Ia mengaku telah mengecek langsung ijazah Rismon di Yamaguchi University, namun tidak ditemukan.
Sementara, Rismon menyebut bahwa ijazahnya di Yamaguchi University, Jepang asli karena telah dicap basah. Rismon menunjukkan ijazahnya di kanal Youtube Balige Academy.
Kesimpulan
Narasi bahwa Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menyebut ijazah Rismon Sianipar palsu merupakan kabar tidak benar atau hoaks.
Dalam konten aslinya, Masaki menyampaikan ucapan peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2024. Tidak ada informasi valid Masaki menyebut ijazah milik Rismon palsu.
Dalam konten aslinya, Masaki menyampaikan ucapan peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2024. Tidak ada informasi valid Masaki menyebut ijazah milik Rismon palsu.
Rujukan
- https://www.facebook.com/share/p/1G4cgbXmmr/
- https://www.facebook.com/share/p/1CoUnQU53z/
- https://www.facebook.com/share/p/1VBsEwzMBP/
- https://www.facebook.com/share/p/18imGrzq6z/
- https://www.instagram.com/reel/DDJ7MwFP8xq/?igsh=MXBydW5wcHJvM25naA%3D%3D
- https://surabaya.tribunnews.com/2025/06/10/alasan-peneliti-jepang-tuding-ijazah-rismon-sianipar-palsu-tesis-tak-ada-di-yamaguchi-university?page=2
- https://www.youtube.com/watch?v=YreFWDhd1zU&ab_channel=BaligeAcademy
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-27407) [KLARIFIKASI] Video Polisi Tangkap Menteri dan Pejabat adalah Satire Dibuat dengan AI
Sumber:Tanggal publish: 16/06/2025
Berita
KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan video yang menampilkan polisi menangkap jajaran menteri dan pejabat.
Dalam video, tampak polisi menangkap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Ada pula sosok Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sampai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang juga ditangkap.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan konten manipulatif bernada satire.
Video polisi menangkap jajaran menteri dan pejabat disebarkan oleh akun Facebook ini pada Kamis (12/6/2025). Arsipnya dapat dilihat di sini.
Berikut teks yang tertera dalam video:
Gercep sat set..akhir jaman dah dekat..malu sama Imam Mahdi jika Indonesia masih ada Orang-orang DZolim
INFONESIA ITU TANAH AIR YANG TERCINTA..TIDAK ADA RUANG UNTUK PURA-PURA, ORANG-ORANG DZOLIM
Dalam video, tampak polisi menangkap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Ada pula sosok Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sampai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang juga ditangkap.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan konten manipulatif bernada satire.
Video polisi menangkap jajaran menteri dan pejabat disebarkan oleh akun Facebook ini pada Kamis (12/6/2025). Arsipnya dapat dilihat di sini.
Berikut teks yang tertera dalam video:
Gercep sat set..akhir jaman dah dekat..malu sama Imam Mahdi jika Indonesia masih ada Orang-orang DZolim
INFONESIA ITU TANAH AIR YANG TERCINTA..TIDAK ADA RUANG UNTUK PURA-PURA, ORANG-ORANG DZOLIM
Hasil Cek Fakta
Pada pojok kanan atas video terdapat watermark bertuliskan "PixVerse.ai".
PixVerse.ai merupakan platform yang memungkinkan pengguna membuat video dari teks, gambar, atau karakter dengan bantuan artificial intelligence (AI).
Watermark di pojok kanan menandakan bahwa video yang beredar dibuat melalui platform tersebut.
Video tersebut dibuat dari foto-foto jajaran menteri dan pejabat yang tersedia di internet.
Seperti foto yang terdapat di portal berita atau situs web ini, ini, ini, ini, ini, dan ini.
Sosok menteri dan pejabat dalam foto lantas dikreasikan dengan teknologi AI, seolah menampilkan sosok polisi menangkap mereka.
Pengguna media sosial menyebut konten itu sebagai video satire "polisi TikTok".
Pembuatan video semacam itu merupakan respons atas kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.
PixVerse.ai merupakan platform yang memungkinkan pengguna membuat video dari teks, gambar, atau karakter dengan bantuan artificial intelligence (AI).
Watermark di pojok kanan menandakan bahwa video yang beredar dibuat melalui platform tersebut.
Video tersebut dibuat dari foto-foto jajaran menteri dan pejabat yang tersedia di internet.
Seperti foto yang terdapat di portal berita atau situs web ini, ini, ini, ini, ini, dan ini.
Sosok menteri dan pejabat dalam foto lantas dikreasikan dengan teknologi AI, seolah menampilkan sosok polisi menangkap mereka.
Pengguna media sosial menyebut konten itu sebagai video satire "polisi TikTok".
Pembuatan video semacam itu merupakan respons atas kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.
Kesimpulan
Video polisi menangkap jajaran menteri dan pejabat merupakan konten satire.
Video tersebut dibuat dengan PixVerse.ai, yang memungkinkan pengguna membuat video dengan memanfaatkan teknologi AI.
Konten yang beredar memanfaatkan foto menteri dan pejabat yang tersedia di internet.
Video tersebut dibuat dengan PixVerse.ai, yang memungkinkan pengguna membuat video dengan memanfaatkan teknologi AI.
Konten yang beredar memanfaatkan foto menteri dan pejabat yang tersedia di internet.
Rujukan
- https://www.facebook.com/mediareskrimcom.kuningan/videos/992152956323521
- https://archive.ph/BZkZq
- https://app.pixverse.ai/onboard
- https://jakarta.bpk.go.id/kpk-ingatkan-aspek-pemerataan-dan-data-penerima-dalam-penyaluran-bpum/
- https://nasional.okezone.com/read/2023/07/05/337/2841823/erick-thohir-dinilai-sebagai-cawapres-primadona?page=all
- https://www.kai.or.id/berita/23222/saat-siasat-anwar-usman-ubah-putusan-mk-180-derajat-diungkap.html
- https://www.merdeka.com/peristiwa/kebingungan-zulkifli-hasan-saat-jabat-menteri-koordinator-pangan-219517-mvk.html
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250407150059-92-1216483/airlangga-sebut-masih-ada-peluang-tekstil-ri-di-pasar-as
- https://www.kompas.com/properti/image/2023/09/15/143000121/menteri-hadi-sebaran-ppat-di-indonesia-tidak-merata
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-27406) Cek Fakta: Hoaks Judul Artikel Menag Minta Rakyat Ikhlaskan Uang Haji Rp 1 Triliun yang Dipakai Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 17/06/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta rakyat mengiklhaskan uang haji Rp 1 triliun yang dipakai mantan presiden Jokowi. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 9 Juni 2025.
Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari Kompas.com berjudul:
"Menag Nazaruddin Umar uang Haji Tahun ini dipakai lagi sama Jokowi satu Triliun Rakyat Minta Tolong Mengikhlaskannya anggap aja untuk amal kita di akhirat alam kubur."
Akun itu menambahkan narasi:
"Jokowi kurap Biang Masalah Harus Diadili"
Lalu benarkah postingan artikel yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta rakyat mengiklhaskan uang haji Rp 1 triliun yang dipakai mantan presiden Jokowi?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah di situs berita Kompas.com menggunakan foto, nama penulis dan tanggal diunggah yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Jemaah Haji Sempat Tak Bisa ke Mina, Menag: Telat Sedikit, Macet di Mana-mana".
Dalam artikel tersebut Menag sama sekali tidak membahas uang haji seperti dalam postingan.
Artikel itu membahas terkait komentar Menag Nasaruddin terkait jemaah haji yang tidak bisa merapat ke Mina dan Muzdalifah, karena tidak ada yang mengantar.
Kesimpulan
Postingan artikel yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta rakyat mengiklhaskan uang haji Rp 1 triliun yang dipakai mantan presiden Jokowi adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel merupakan hasil editan.
Rujukan
(GFD-2025-27405) Cek Fakta: Link Ini Bukan Pendaftaran Resmi BPJS Online Gratis
Sumber:Tanggal publish: 17/06/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran resmi BPJS oline gratis, informasi ini diunggah salah satu akun Facebook, pada 26 Mei 2025.
Klaim link pendaftaran oline BPJS gratis resmi berupa tulisan sebagai berikut.
"DAFTAR ONLINE BPJS GRATIS RESMI 2025 UNTUK PENDAFTARAN SILAHKAN KLIK DAFTAR"
Unggahan laim pendaftaran oline BPJS gratis resmi disertai dengan link "https://daftar3-bpjs.updateterkini2025.com/?fbclid=IwY2xjawK9kAxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETF0azF5S2VFalRmQTJUM0ZMAR4uGOjaMm8cVRD-swhxj7R2tXxF-gSb9-psB__GZ1BY3ITAwT4vFJSZq28EFg_aem_Fs5HzdOlNWnD8OtKSv_EgQ"
Jika link tersebut diklik mengarah pada halaman situs yang menampilkan logo BPJS Kesehatan dan tulisan "BPJS PBI/GRATIS DAFTAR SEGERA".
Halaman situs tersebut juga terdapat formulir digital yang meminta sejumlah identitas seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.
Benarkah klaim link pendaftaran resmi BPJS oline gratis? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran resmi BPJS oline gratis, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan gratis.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," tegas Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Selasa (17/6/2025).
Menurut Rizky, BPJS Kesehatan tidak sedang menjalanakan program pendaftaran peserta gratis seperti pada klaim tersebut.
"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizky.
Rizky pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli ketika mendapat informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, ada oknum yang mencatutu BPJS Kesehatan untuk melakukan aksi penipuan.
"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutupnya.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim pendaftaran oline BPJS gratis resmi tidak benar.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
Halaman: 82/6293