Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa pemegang kartu BPJS Kesehatan tidak secara otomatis mendapatkan jenis bantuan lainnya. Setiap bantuan sosial memiliki kriteria penerima masing-masing dengan mekanisme pendaftaran dan pendataan yang berbeda dengan BPJS Kesehatan. 

Dilansir BPJS, Program Jaminan Sosial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 salah satunya mengatur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

KIS merupakan program pemerintah yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu dan tidak dipungut iuran bulanan. Layanan ini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Iuran peserta KIS sepenuhnya disubsidi pemerintah dan ditransfer langsung ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan tempat penerima terdaftar. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada Tempo mengatakan saat ini peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau pemegang kartu BPJS dengan kepesertaan aktif hanya dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.  

“Peserta JKN hanya mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Saat ini tidak ada kebijakan lain. Tidak ada pemberian atau penerimaan bantuan sosial atau bantuan-bantuan  lainnya” kata Rizzky, Rabu 6 November 2024.

Ia juga mengingatkan agar peserta JKN berhati-hati apabila menerima pengumuman seperti yang banyak beredar di media sosial atau pesan berantai yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Seluruh kebijakan dan program JKN dapat diakses melalui website dan akun media sosial BPJS.

“Semua kebijakan terkait peserta JKN dirilis secara resmi melalui kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan. Postingan Facebook tersebuthoax dan penipuan” lanjutnya. 

Ia pun mengatakan apabila masyarakat memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165. 

Sedangkan website resmi BPJS Kesehatan yakni: https://bpjs-kesehatan.go.id

Instagram: https://www.instagram.com/bpjskesehatan_ri/  

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bpjskesehatan_ri?lang=id-ID  

Sebelumnya juga beredar informasi serupa tentang penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang bisa mendapatkan uang Rp2,4 juta, khususnya bagi mereka yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)  juga dibantah oleh Pemkab Bojonegoro.

Dilansir Portal Informasi Indonesia, pada tahun 2024 pemerintah memberikan bansos kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam dalam bentuk : 

Cara Mendapatkan Bantuan Sosial

Dikutip dari laman pemerintah Indonesia, Indonesia.go.id, untuk bisa menerima bansos, warga yang membutuhkan harus terdaftar terlebih dahulu dalam DTKS. DTKS adalah data induk yang berisi informasi tentang penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS berperan sebagai panduan bagi lembaga-lembaga yang memberikan bantuan sosial. Ada dua cara untuk mendaftar DTKS guna mendapatkan bansos, yakni secara offline dan online.

Pendaftaran Offline DTKS:

Pendaftaran Online DTKS:

Dilansir laman Facebook Kementerian Sosial RI, terkait beredarnya pesan berantai yang berisi pengumuman pencairan bansos bulan November 2024, Kemensos memastikan pesan tersebuthoax. 



Kartu Indonesia Sehat

Melalui jaminan sosial ini, pemegang  KIS mendapatkan pengobatan secara gratis di klinik, puskesmas, atau rumah sakit di Indonesia. Peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya secara tatap muka melalui Mobile Customer Service (MCS), Petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), Kantor BPJS Kesehatan atau melalui aplikasi JKN Online.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim yang menyebut pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendapatkan bantuan uang tunai Rp3 juta dan mendapatkan lima bantuan sosial dari pemerintah setelah pelantikan presiden adalahkeliru.

Bantuan atau subsidi pemerintah kepada penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak diberikan langsung tunai kepada warga namun dibayarkan pemerintah pada fasilitas kesehatan tempat penerima terdaftar.

Kementerian Sosial sampai saat ini belum mengumumkan tanggal pasti pencairan bansos bulan November 2024. Jadwal pencairan dan penerima bansos merupakan warga yang telah diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk memantau pencairan bansos masyarakat dapat mengunjungi website https://cekbansos.kemensos.go.id. Adapun pesan berantai yang beredar di whatsapp tentang pencairan bansos bulan November 2024 adalah tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci “70 Preman Anak Buah Jokowi Diringkus” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada media massa atau sumber kredibel lain yang membenarkan narasi tersebut.
TurnBackHoax memanfaatkan fitur Google Lens dan menemukan foto dalam video unggahan akun TikTok “ajjakanza”berasal dari laman Taktik News taktiknews.com. Konteks asli foto adalah momen saat Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau menangkap 485 tersangka peredaran narkotika pada Agustus 2024.

Unggahan dengan narasi “70 preman anak buah Jokowi diringkus” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Riset Tirto mula-mula menyimak video sampai tuntas. Namun begitu, dalam video kami tak menemukan adanya informasi yang menyatakan bahwa Anies mendukung RK untuk Gubernur DKI Jakarta, seperti dalam takarir unggahan.

Video yang disertakan hanya menarasikan survei PPI. Dengan memanfaatkan penelusuran Google, kami menemukan bahwa jajak pendapat ini benar adanya, salah satunya dilaporkan oleh CNN Indonesia.

Temuan survei PPI selama 21 – 25 Oktober 2024 itu mengungkap, sebanyak 44,5 persen pemilih Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 mengarahkan dukungannya ke RK-Suswono. Kemudian 33,3 persen lainnya memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno.

Sekitar 4,1 persen pendukung Anies memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Adapun 18,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Pemilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 juga diketahui condong ke RK-Suswono. Sebanyak 51,3 persen menyatakan akan memilih RK-Suswono.

Kemudian, 27,5 persen lainnya memilih Pramono-Rano. Ada 3,5 persen yang memilih Dharma-Kun dan 17,7 persen sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Jajak pendapat PPI ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui multistage random sampling.

Namun demikian, sampai artikel ini diterbitkan, belum ada pernyataan Anies soal dukungannya di Pilgub Jakarta 2024.

Seperti dilaporkan Tempo, Jumat (11/10/2024), Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan kalau Anies belum mengukuhkan dukungan resmi kepada satupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta.

"Keberpihakan terhadap rakyat yang lemah harus diperhatikan. Pada saatnya, Mas Anies akan menentukan pilihannya. Kita tunggu saja," kata Sahrin, menukil Tempo.

Untuk diketahui, Anies sebelumnya sempat diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem untuk maju di Pilgub Jakarta. Kendati begitu, ketiga partai politik itu berbalik arah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kemudian mendukung bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono.

Berikutnya, Anies juga sempat diwacanakan akan dipasangkan dengan Rano Karno yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun ternyata yang didaftarkan PDIP adalah paslon dari kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.

Usai gagal bergabung dalam kontestasi Pilkada 2024, pada akhir Agustus lalu, Anies sempat memberi sinyal akan membangun partai politik baru.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi di media sosial yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberi dukungan pada Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang disertakan dalam unggahan hanya menarasikan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan tidak memuat informasi soal Anies mendukung RK untuk Gubernur DKI Jakarta.

Sampai artikel ini diterbitkan, belum ada pernyataan Anies soal dukungannya di Pilgub Jakarta 2024. Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan kalau Anies belum mengukuhkan dukungan resmi kepada satupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, per 11 Oktober 2024.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunggah tangkapan layar konten tersebut ke Google Lens. Hasilnya, ditemukan pemberitaan aceh.tribunnews.com “BREAKING NEWS - SPBU Oyon di Kota Subulussalam Terbakar”.

Diketahui, kebakaran dalam video itu terjadi pada Kamis, (10/10/2024) di Jalan Teuku Umar Simpang Terminal Terpadu Subulussalam atau biasa disebut SPBU Galon Oyon.
TurnBackHoax kemudian menelusuri penyebab kebakaran dengan menuliskan kata kunci “Penyebab kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” di fitur pencarian Google. Ditemukan pemberitaan RRI “Kebakaran SPBU Diduga Korsleting Mobil saat Pengisian BBM” yang tayang Jumat, (11/10/2024).

Upaya penelusuran lanjutan dengan menggunakan kata kunci “Bahaya modifikasi penambahan tangki mobil” turut dilakukan untuk mengetahui lebih jelas penyebab sering terjadinya korsleting mobil saat mengisi BBM di SPBU.

Hasilnya, ditemukan artikel oto.detik.com “Ini Bahayanya Modif Tangki Mobil untuk Nimbun BBM” yang tayang Oktober 2020. Artikel itu menjabarkan, modifikasi tangki mobil kerap menjadi pemicu mobil terbakar.

"Belajar dari insiden kebakaran kendaraan di lingkungan SPBU ataupun di jalan raya yang disebabkan oleh modifikasi tangki, biasanya dipicu oleh korsleting sistem kelistrikan kendaraan, atau bahan tangki modifikasi yang rentan percikan api," kata Region Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel PT Pertamina (Persero) Dewi Sri Utami.

Unggahan dengan narasi “SPBU kebakaran akibat adanya transaksi pembelian BBM menggunakan QR” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).