(GFD-2025-29927) Video Ketua MPR Sindir Gibran dengan Kata

Sumber:
Tanggal publish: 31/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Baru-baru ini beredar video Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, yang tampak sedang berada dalam momen sidang. Dia diklaim mulai berani menyindir Wakil Gubernur, Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT

Dalam bentuk video sepanjang 37 detik, akun Facebook "Abdul Hamid" (arsip) menyebarkan narasi ini pada Sabtu (18/10/2025). Muzani dalam klip tersebut terdengar membacakan pantun, kemudian menyebut "fufufafa" yang merujuk pada Gibran.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

"Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu, punya wakil presiden fufufafa," kata Muzani sambil tertawa.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Ketua MPR Sindir Gibran. foto/hotline periksa fakta tirto

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Pernyataan Muzani lalu disambut tepuk tangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara mantan Presiden, Joko Widodo, yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum. Dalam keterangan yang menyertai video, akun pengunggah video mengatakan kalau klip ini bersumber dari Kompas.

Per Jumat (31/10/2025), video ini sudah dibagikan sebanyak 2.300 kali dan memperoleh 27 ribu tanda suka serta 1.200 komentar. Para warganet melontarkan komentar yang beragam, mulai dari menertawakan respons Prabowo sampai mempertanyakan kebenaran narasi yang disebarkan.

Lantas, bagaimana faktanya?

ADVERTISEMENT

Hasil Cek Fakta

Pertama-tama, Tim Riset Tirto mencoba mencari tahu sumber asli video. Dengan memasukkan tangkapan layar footage Muzani ke mesin penelusuran Google Image, kami menjumpai klip identik disiarkan kanal YouTube “Liputan 6” pada Oktober 2024.

Rekaman Muzani itu rupanya merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029. Akan tetapi, dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”.

“Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang,” kata Muzani dalam dokumentasi asli.

“Berpeci hitam dan memakai sarung, Kyai Ma'ruf Amin akan selalu kita senang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir Pasar Baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden,” lanjutnya.

Tirto juga memastikan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas, seperti klaim yang tertera di klip beredar. Kompas TV menyiarkan video Muzani berpantun ini dengan tajuk “Kala Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Buat Prabowo Geleng Kepala hingga Jokowi Tepuk Tangan”.

Namun, sama seperti Liputan 6, Muzani tidak menyinggung Gibran dan menyebut “fufufafa”. Itu artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Setelah kami mencoba mengecek bagian akhir video menggunakan bantuan Hive Moderation, tertera kemungkinan video memuat konten AI atau deepfake, persentasenya mencapai 86,6 persen. Artinya, video yang disebarkan di media sosial telah mengalami proses penyuntingan dari video aslinya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, rekaman Muzani yang beredar diketahui merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029.

Dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”. Setelah menyebut "papeda", Muzani mengatakan "kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda".

Artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Dengan demikian, video dengan klaim Muzani menyindir Gibran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Rujukan

(GFD-2025-29926) Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?

Sumber:
Tanggal publish: 31/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Pada Kamis (30/10/2025), ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk guru madrasah swasta.

ADVERTISEMENT

Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).

Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?

Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.

Lantas, bagaimana kebenarannya?

Hasil Cek Fakta

Untuk memverifikasi klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Purbaya guru honorer wajib jadi PNS”, Hasilnya, kami sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.

Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.

“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.

Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025

Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, narasi Purbaya sebut guru honorer baik di sekolah swasta maupun negeri dengan lama mengajar minimal 10 tahun wajib diangkat jadi PNS, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.

Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Rujukan

(GFD-2025-29925) Hoaks BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya

Sumber:
Tanggal publish: 30/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Nama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa tengah hangat menjadi pembicaraan publik. Berbagai narasi soal Purbaya ramai menghiasai ranah media sosial. Baru-baru ini misalnya, beredar klaim yang menyebut bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari kursi Menkeu.Narasi itu disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Penting Jadi Duit”,“Viral Nusantara”, dan “Nelson Silitonga”(arsip) pada Senin (27/10/2025) dan Selasa (28/10/2025). Keterangan teks pada sejumlah unggahan tersebut menarasikan bahwa BEM UI menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Prabowo mencopot Menkeu Purbaya.“BEM UI tuntut presiden untuk mencopot menkeu purbaya. entah apa maksud dan tujuan BEM UI tetapi ini menuju ke ranah politik dan di tunggangi para elit pilitk yang merasa terganggu oleh ke hadiran purbaya,” tulis keterangan unggahan bertanggal Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya. foto/hotline periksa fakta tirto

Baca juga:Presiden Brasil Bisa Jabat 3 Periode, Prabowo: Kita Enggak Boleh

Baca juga:DPR Yakin Presiden Prabowo Belum Puas Biaya Haji Turun Rp2 Juta

Hasil Cek Fakta

Kesimpulan

Rujukan

(GFD-2025-29924) Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025

Sumber:
Tanggal publish: 30/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Di jagat maya, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun, termasuk soal bantuan yang berasal dari pemerintah. Di tengah kemudahan akses ini, tak jarang beredar narasi-narasi miring seputar isu finansial.

ADVERTISEMENT

Tirto sebelumnya sempat memeriksa video berisi klaim Mahfud mengajak masyarakat daftar bansos hasil perampasan aset. Klip yang mengajak publik untuk menghubunngi sebuah nomor WhatsApp tersebut terbukti tidak benar.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Konteks asli dari video yang tersebar di media sosial diambil dari sebuah foto momen Mahfud berbicara soal obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2021 silam.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Masih menyangkut soal bantuan, belakangan beredar tautan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) kesejahteraan rakyat/Kesra tahun 2025 senilai Rp900 ribu. Akun Facebook dengan nama "info terupdate sosial" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (22/10/2025).

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Lengkap dengan poster, akun itu turut menyertakan tautan berdomain Kementerian Sosial (Kemensos). "BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KESRA 2025 TELAH DIBUKA! Mari bersama wujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," begitu bunyi keterangan yang dibubuhkan seolah bantuan ini bersumber dari Kemensos.

Per Rabu (29/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak tiga kali, dan mendapat 559 tanda suka serta 99 komentar. Sejumlah pengguna Facebook melontarkan keluhan soal bantuan yang kerap kali tak tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025.

Narasi serupa juga disebarkan akun Facebook lain, seperti ini.

Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran?

Hasil Cek Fakta

Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya.

Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kemensos dan baru dibuat pada 16 Oktober 2025.

Pemerintah pada tahun ini memang mengumumkan dua program paket ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program itu diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan ini disalurkan pada bulan Oktober hingga Desember 2025. “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian, dinukil dari laman Sekretriat Kabinet (Setkab).

Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kemensos kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

Menyoal penyalurannya, Airlangga mengatakan kalau penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (20/10/2025).

Seperti dilaporkan Kompas, masyarakat bisa mengecek nama penerima BLT Kesra 2025 secara mandiri melalui dua cara, antara lain lewat situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos di HP. Tirto tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial.

Jika lewat situs resmi, masyarakat bisa mengunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan memilih data wilayah sesuai domisili (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

Setelah itu, masyarakat bisa memasukkan nama lengkap sesuai KTP, ketik kode captcha yang muncul di layar, dan klik tombol “Cari Data”. Dari situ sistem akan menampilkan hasil pencarian penerima BLT Kesra 2025, termasuk jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “tidak terdapat peserta/PM”.

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta memperlihatkan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.

Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kemensos dan baru dibuat pada 16 Oktober 2025. Untuk mengecek nama penerima BLT, masyarakat bisa melakukan secara mandiri melalui dua cara, antara lain lewat situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos di HP.

Tirto tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga narasi pencairan BLT Kesra 2025 yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19Unm