Saat tautan dalam unggahan dibuka, warganet diminta memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram yang berisiko disalahgunakan.

Ini merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan metode phishing atau memancing calon korban memberikan data pribadi. 

Phishing merupakan pencurian data pribadi yang berbahaya karena berpotensi merugikan kita secara material. Data pribadi bisa digunakan untuk membobol rekening perbankan.

Selain itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, di website dan media sosial resmi Kemenag tidak ditemukan informasi soal program haji gratis pada tahun 2025.

Kemenag telah membantah unggahan soal undian pendaftaran haji gratis yang mengarah pada penipuan. 

"Kemenag RI tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan syarat tertentu," tulis Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag di Instagram-nya.

Kemenag mengimbau masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak yang menawarkan ibadah haji gratis maupun percepatan keberangkatan haji secara gratis.

Sampai saat ini juga tidak ada informasi valid Kemenag mengadakan program haji gratis untuk masyarakat umum. 

Unggahan soal pendaftaran undian haji gratis mengatasnamakan Kemenag tidak benar atau hoaks.

Kemenag tidak pernah mengadakan undian haji gratis 2025. Unggahan itu mengarah pada penipuan. 

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri tautan dalam unggahan yang diklaim sebagai link pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian dengan menggunakan pemeriksa website milik Norton.



Hasilnya, situs atau link https://sillahkandaftarsekarang.llaily.com yang disematkan dalam postingan tersebut masuk dalam kategori phishing atau penipuan online.



Berikut tangkap layar dari hasil pemeriksaan menggunakan tool pemeriksa website milik Norton:



Tangkap layar hasil penelusuran website yang diklaim sebagai link pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian. (Dok. Murianews)



Web phishing merupakan serangan melalui situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan.



Penyerang biasanya menciptakan website yang meniru tampilan atau nuansa dari web resmi milik perusahaan, pemerintahan, maupun layanan online terkenal lainnya.



Melansir dari Antara, untuk memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2025, langkah-langkah pengajuannya sebagai berikut:



Secara umum, pengajuan alsintan dilakukan melalui Dinas Pertanian masing-masing kabupaten. Belum ada situs secara nasional untuk pengajuan bantuan alsintan.



Untuk petunjuk teknis penyediaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) 2025, masyarakat dapat mengetahuinya dari tautan ini atau ini.



Kesimpulan…

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, unggahan dengan tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian adalah disinformasi jenis fabricated content alias konten palsu.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran yang tertera di bio akun. Tautan tidak mengarah ke laman resmi Universitas Pertamina (universitaspertamina.ac.id). Warganet justru diminta mengisi data pribadi berupa:
nama lengkap,
usia,
jenis kelamin, dan
nomor handphone yang terhubung dengan akun Telegram.
TurnBackHoax kemudian menelusuri informasi lowongan di laman karir Universitas Pertamina. Diketahui, universitas tersebut hanya membuka lowongan dosen untuk:
program studi S1 Ilmu Komputer
program studi S2 Manajemen
program studi S1 Teknik Perminyakan
program studi S1 Teknik Geologi
program studi S1 Komunikasi
Calon pelamar yang berminat bisa mengirimkan dokumen persyaratan melalui email hr@universitaspertamina.ac.id.

Unggahan berisi tautan “lowongan kerja tenaga staf Universitas Pertamina” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut tidak mengarah ke laman resmi pemerintah, tetapi ke laman yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram aktif.

Diberitakan Antara, pemerintah melalui Kementerian PKP mengadakan program 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menyasar kelompok pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Program dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk:

Jawa Barat,
Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan,
Sumatra Selatan,
Kalimantan Selatan, dan
Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut. Syarat utama pengajuan adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran rumah gratis dari pemerintah” merupakan konten palsu (fabricated content).