(GFD-2025-29978) [HOAKS] Raja Jordania Peringatkan Prabowo Jangan Kirim Pasukan ke Palestina

Sumber:
Tanggal publish: 10/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein disebut memperingatkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto agar tidak mengirimkan pasukan ke Palestina.

Pengguna media sosial menyebutkan, peringatan itu disampaikan agar Indonesia aman dari pengintaian Badan Intelijen Israel, Mossad.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Informasi mengenai Raja Jordania memperingatkan Prabowo agar tidak mengirim pasukan ke Palestina disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

Pengguna media sosial mengunggah foto Raja Jordania Abdullah, disertai teks berikut:

RAJA YORDANIA INGATKAN PRABOWO JANGAN KIRIM PASUKAN KE PALESTINA, JIKA INGIN INDONESIA AMAN DARI PENGINTAIAN MOSSAD ISRAEL.

Sementara, berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Selasa (4/11/2025):

Raja Yordania ingatkan Prabowo akan resiko di incar agen rahasia intelejen Israel Mossad yg memang ckp terkenal dlm menghabisi tokoh2 elit dan tokoh-tokoh penting dr negara lain yg ikut campur dlm urusan kepentingan negeri Zionis tsb.

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Selasa (4/11/2025), mengenai Raja Yordania memperingatkan Prabowo agar tidak mengirim pasukan ke Palestina.

Hasil Cek Fakta

Foto Raja Abdullah II yang dipakai pengguna media sosial bersumber dari Reuters yang dipotret oleh Muhammad Hamed. Foto tersebut dipakai situs berita Antara.

Dalam foto, Raja Abdullah II menyampaikan sambutan dalam pembukaan sidang umum keempat Parlemen ke-18 di Amman, Jordania pada Minggu, 10 November 2019.

Dalam sejumlah kesempatan, Raja Abdullah II dan Prabowo memang membahas mengenai konflik di Gaza.

Misalnya, pertemuan pada April 2025, ketika Prabowo bertandang ke Jordania.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Prabowo menyampaikan topik yang dibicarakan bersama Raja Abdullah II. Mereka membahas upaya bantuan kemanusiaan dan mendesak gencatan senjata.

"Kita juga bicara masalah Gaza, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan, juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel.

Namun, tidak ada pernyataan resmi dari Raja Abdullah II yang melarang Indonesia mengirim pasukan ke Palestina.

Jordania memiliki peran vital sebagai jalur pengiriman bantuan dari berbagai negara ke Palestina.

Bantuan dari Indonesia juga dikirim lewat Jordania.

Dikutip dari situs web Kemhan, Indonesia berhasil memberangkatkan dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dari King Abdullah II Air Base, Amman, Jordania.

Kesimpulan

Narasi mengenai Raja Jordania memperingatkan Prabowo agar tidak mengirim pasukan ke Palestina merupakan hoaks.

Tidak ada pernyataan dari Raja Abdullah II mengenai larangan mengirim TNI ke Palestina.

Sebaliknya, Jordania memiliki peran vital sebagai jalur kiriman bantuan berbagai negara ke Gaza, termasuk Indonesia.

Rujukan

(GFD-2025-29977) [HOAKS] Natalius Pigai Desak Penarikan Total Pasukan TNI dari Papua

Sumber:
Tanggal publish: 07/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Di media sosial beredar narasi yang mengeklaim Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak penarikan total pasukan TNI dari Papua.

Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks.

Narasi Menteri HAM Natalius Pigai desak penarikan total pasukan TNI dari Papua dibagikan oleh akun Facebook ini dan ini pada November 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

Komnas HAM Natalius Pigai Mendesak Panglima TNI Untuk menarik Semua TNI di Wilayah Papuan

Screenshot Hoaks, Natalius Pigai desak penarikan total pasukan TNI dari Papua

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi dari Menteri HAM Natalius Pigai untuk menarik total pasukan TNI dari Papua.

Di sisi lain, narasi tersebut juga keliru karena menyebut Pigai sebagai Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM berbeda dengan Kementerian HAM pimpinan Pigai.

Komnas HAM adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Pada Oktober 2025, Komnas HAM mengunjungi beberapa wilayah di Papua Tengah. Usai kunjungan, muncul rekomendasi agar pasukan TNI ditarik secara bertahap.

Sebagaimana diberitakan Jubi, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan bahwa rekomendasi ini berdasarkan harapan dari para pengungsi yang ditemui.

Para pengungsi sangat ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi masih takut karena pos-pos keamanan non-organik yang dibentuk di beberapa titik pemeriksaan.

"Dalam pertemuan kemarin dengan masyarakat pengungsi di Ilaga, di Gome, mereka mengharapkan bahwa mereka ingin kembali," kata Anis, 16 Oktober 2025.

"Tetapi mereka meminta agar pasukan non-organik yang ada di beberapa titik-titik checkpoint di puncak diminta ditarik secara bertahap, secara terukur, sehingga masyarakat merasa aman untuk kembali ke kampung halamannya," tuturnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Menteri HAM Natalius Pigai desak penarikan total pasukan TNI dari Papua adalah hoaks.

Pigai tidak pernah menyatakan hal tersebut. Narasi tersebut juga keliru karena menyebut Pigai sebagai Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM berbeda dengan Kementerian HAM.

Rujukan

(GFD-2025-29976) [HOAKS] Qodari Usulkan Gibran Jadi Pahlawan Nasional

Sumber:
Tanggal publish: 07/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Di jagat maya beredar unggahan berupa foto tangkap layar artikel yang mengeklaim Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pahlawan nasional.

Menurut unggahan, Qodari menilai jasa Gibran melebihi presiden pertama dan kedua RI, Soekarno dan Soeharto.

Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, artikel itu merupakan konten hasil manipulasi.

Unggahan yang mengeklaim Qodari mengusulkan Gibran dijadikan pahlawan nasional dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan tangkapan artikel berjudul "Muhammad Qodari Usulkan Gibran Jadi Phalawan Nasional Jasanya Sudah Banyak Buat Bangsa dan Negara Melebihi Soekarno Dan Soeharto".

Hasil Cek Fakta

Penelusuran melalui Google Search tidak menemukan artikel yang menyebut Qodari mengusulkan Gibran menjadi pahlawan nasional.

Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri sumber artikel tersebut menggunakan teknik reverse image search.

Hasil ditemukan artikel yang dari segi penulis, foto serta waktu terbit identik dengan konten beredar. Artikel itu diterbitkan oleh media Sindonews berjudul "Hari Ini Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat".

Artikel aslinya memuat informasi mengenai sidang gugatan perdata ijazah SMA Gibran yang digelar pada 27 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan tersebut diajukan warga bernama Subhan yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024.

Kesimpulan

Artikel yang mengeklaim Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengusulkan Gibran menjadi pahlawan nasional merupakan konten hasil manipulasi.

Adapun artikel aslinya berjudul "Hari Ini Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat" yang diterbitkan Sindonews.

Artikel itu memuat informasi terkait sidang gugatan perdata ijazah SMA Gibran yang digelar pada 27 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rujukan

(GFD-2025-29975) Cek Fakta: Hoaks Video Kardinal Ignatius Suharyo soal Bantuan Dana Pembangunan Gereja

Sumber:
Tanggal publish: 11/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Beredar postingan di media sosial klaim video Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan bantuan dana untuk pembangunan gereja. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 4 November 2025.
Dalam postingan terdapat tulisan:
"BANTUAN DANA D.A.P NON MUSLIM & PEMBANGUNAN GEREJA KHUSUS UMAT KRISTEN DAN KATOLIK"
Unggahan menyertakan video klaim Ignatius yang sedang berbicara sebagai berikut:
"Shalom salam sejahtera bagi kita semua
Melalui akun Facebook ini, saya atas nama Uskup Agung Katolik Jakarta Indonesia Kardinal Ignatius Suharto, saya ingin menyampaikan mengenai dana bantuan DAP, yang disalurkan bagi masyarakat di Timor Leste melalui kerja sama antara Indonesia dan Australia.
Dana bantuan ini nantinya wajib disalurkan 40 persen untuk pembangunan gereja dan lain lain, sementara 60 persennya dapat digunakan untuk dijadikan modal usaha atau bayar utang dan untuk tabungan masa tua.
Semoga dengan adanya program ini, kami memberikan peluang kepada saudara saudari terkasih di Timor Leste dan dapat membantu dan digunakan dengan bijak
Silakan saudari saudari terkasih, mengajukan permohonan dana DAP melalui pesan messenger, semoga permohonan saudara saudari dapat disetujui atau di ACC dan langsung diproses pencairannya
Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk saudara seiman saya di Timor Leste Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita"
Benarkah klaim video Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan bantuan dana untuk pembangunan gereja? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan bantuan dana untuk pembangunan gereja. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Humas Keuskupan Agung Jakarta melalui akun Instagram resminya @humaskaj.
Berikut postingannya:
"Beberapa hari terakhir, beredar video Bapa Kardinal yang dinarasikan menggalang dana dalam “Program Bantuan Dana Gereja” ataupun penyaluran dana ratusan juta rupiah.
Narasi tersebut adalah hoaks, dan videonya telah dimanipulasi menggunakan teknologi deep fake.
Video asli sebenarnya adalah pesan rohani dari Kardinal untuk Orang Muda Katolik (OMK) di Tomohon dan tidak ada kaitannya dengan program bantuan dana, transfer uang, ataupun penyaluran dana kesejahteraan seperti yang disebutkan.
Pihak-pihak tidak bertanggung jawab kemudian mengambil cuplikan video tersebut, mengganti konteksnya, menambahkan narasi palsu, lalu menyebarkannya untuk memancing orang agar menghubungi tautan tertentu, yang sangat berpotensi mengarah pada penipuan dan pengumpulan data pribadi.
Harap berhati-hati
Jika Anda menemukan posting serupa:
? Abaikan? Jangan klik tautan? Jangan memberikan data pribadi? Laporkan ke pihak Gereja atau otoritas resmi
*Humas Keuskupan Agung Jakarta*Jakarta, 6 November 2025"

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan bantuan dana untuk pembangunan gereja adalah hoaks.