Tempo memverifikasi video itu menggunakan aplikasi pencarian gambar terbalik, wawancara pakar ekonomi, dan membandingkan dengan situs-situs kredibel. 

Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Rossanto Dwi Handoyo mengatakan perekonomian Malaysia saat ini lebih berorientasi pada industri dan jasa sehingga sektor pertanian semakin berkurang. 

Namun kekurangan pasokan beras dari petani dalam negeri dapat dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain. Menurut dia, tidak ada kekosongan beras di Malaysia. “Selama ini Malaysia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam tanpa kendala berarti,” kata Rossanto saat dihubungi Tempo pada Jumat, 21 November 2025.

Rossanto mengatakan Vietnam dan Thailand selama ini mendominasi suplai beras dunia karena produksi pertaniannya surplus. Adapun impor beras, seperti yang dilakukan Malaysia, lumrah dalam perdagangan internasional.  

“Dengan perdagangan yang semakin terbuka saat ini, suplai dan permintaan pangan dunia dapat terpenuhi dengan cukup fleksibel. Tergantung kemampuan finansial setiap negara,” kata Rossanto. 

Menurut laporan Global Trade Algorithmic Intelligence Center (GTAIC), Malaysia mengimpor beras sebesar 1.695,3 ton pada 2024. Volume impor ini meningkat 20,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Impor Malaysia itu dipenuhi dari Vietnam sebesar 39,4 persen, Pakistan (21,3 persen) India (20,7 persen), Thailand (12,8 persen), dan Kamboja (5 persen).

Perusahaan Padiberas Nasional Bhd (Bernas), pemegang konsesi impor beras putih di Malaysia, telah dua kali menurunkan harga beras putih impor. Pada Desember 2024, harga diturunkan RM 3.000 menjadi RM 2.800 per metrik ton. Sedangkan pada Mei 2025, harga kembali turun menjadi RM2.600, menurut Free Malaysia Today.

Pada April 2025, Malaysia mencari peluang untuk mengimpor beras dari Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, setelah ada lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian berbicara dengan berbagai perusahaan dan pemerintah Malaysia.  Pengusaha Malaysia meminta sekitar 2.000 ton beras per bulan meskipun volume itu akan disesuaikan dengan kapasitas pasokan Indonesia. 

Dengan ketergantungan yang besar dari negara lain, pemerintah Malaysia menargetkan untuk mengurangi impor beras pada 2027. Produksi lokal diharapkan tumbuh sebesar 3 persen per tahun hingga mencapai 1,5 juta ton, menurut The Star.



Tidak seluruh video terkait dengan persoalan beras di Malaysia. Pada detik ke-50, video memperlihatkan Anwar Ibrahim berkunjung ke Bangladesh. Tayangan itu identik dengan berita kantor berita Malaysia, Bernama TV. 

Pertemuan Anwar dengan pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus terjadi pada awal Oktober 2024. Keduanya membahas upaya untuk mempererat hubungan antar negara.

Dilansir Benarnews, setelah pertemuan itu Anwar Ibrahim justru mengumumkan komitmennya untuk menerima 18 ribu tenaga kerja asal Bangladesh dan mencegah perlakuan perbudakan modern terhadap mereka. Ia tak menyinggung soal pasokan beras.



Pada menit ke-01.05, video memperlihatkan perdebatan di antara anggota parlemen Malaysia dalam rapat yang dipimpin Wakil ketua DPR Malaysia, Alice Lau Kiong Yieng, pada Oktober 2023, sebagaimana diberitakan Kosmos.com.my.

Agenda rapat itu awalnya untuk membahas ketersediaan beras nasional. Namun, rapat berubah menjadi adu mulut yang tidak berkaitan dengan persoalan beras. Perdebatan dimulai Khoo Poay Tiong, politikus dari daerah konstituen Kota Melaka, menyindir Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia yang menjadi anggota parlemen. Khoo Poay Tiong menyindir anak atau mertua Muhyiddin yang kabur ke luar negeri.

Sindiran itu dianggap di luar topik yang dibahas dalam sidang hingga berkembang menjadi perdebatan yang melibatkan kelompok oposisi yang mendukung Muhyiddin. Beberapa umpatan kasar pun muncul hingga perdebatan berakhir dengan dikeluarkannya Poay Tiong dari ruang rapat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Malaysia tidak memiliki pasokan beras adalah menyesatkan. 

Pertanian dalam negeri Malaysia memang tidak dapat menyediakan beras sepenuhnya, namun mereka memenuhi kebutuhan beras melalui impor.

Faktanya video tersebut merupakan momen ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menghancurkan dan menenggelamkan 31 kapal penangkap ikan ilegal di lima lokasi berbeda pada Senin (22/2/2016). Unggahan berisi klaim “Indonesia tenggelamkan 31 kapal China di Natuna” adalah konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Pekik Jalu Utomo)

Konteks asli video adalah momen Ali Ngabalin berbicara mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Unggahan video berisi klaim “Ali Ngabalin sebut masyarakat bodoh karena dukung Menkeu Purbaya” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Pertama-tama Tirto mencoba mengecek apakah video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pengecekan video tersebut di laman Hive Moderation memang mendeteksi indikasi penggunaan generated AI, tetapi terdeteksi sangat kecil, hanya 1,3 persen.

Karena itu, kami mengecek kembali ke laman pendeteksi AI lain yakni Resemble. Laman ini mampu mendeteksi audio yang sudah dimanipulasi oleh AI dengan keakuratan mencapai 90 persen.

Hasilnya, audio yang digunakan dalam video itu memang masuk kategori fake alias palsu. Ini memperkuat bukti bahwa video Bobby yang beredar itu sudah dimanipulasi dengan AI.

Setelahnya, Tirto mencoba memverifikasi kebenaran klaim dalam video yang beredar pada pemberitaan nasional yang kredibel. Kami mencari lewat Google dengan kata kunci: ‘Bobby Nasution, hanya iblis yang tak bisa dipanggil penegak hukum’.

Tidak ditemukan satupun pemberitaan nasional yang kredibel menampilkan informasi terkait Bobby pernah menyatakan kalimat demikian.

Justru, kalimat tersebut dilontarkan oleh ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, dalam satu pemberitaan di laman inilah.com dengan judul artikel, "Jangan Jadi Pengecut! KPK Didesak Jemput Paksa Menantu Jokowi di Kasus Korupsi Jalan Sumut".

Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) didesak menjemput paksa Bobby Nasution agar dihadirkan sebagai saksi di sidang dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Menurut Ficar, kehadiran Bobby penting untuk menemukan dugaan kerugian negara dalam pergeseran anggaran APBD yang menjadi pondasi proyek senilai lebih dari Rp150 miliar itu.

"Di muka hukum siapa pun sama, wajib dipanggil secara paksa jika diperlukan. Hanya iblis saja yang tidak bisa dipanggil oleh penegak hukum, termasuk KPK," ucap Ficar.

Dengan begitu, video yang menampilkan Bobby Nasution menyatakan hanya iblis yang tak bisa dipanggil penegak hukum terbukti hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI). Kalimat tersebut aslinya bersumber dari pemberitaan soal Abdul Fickar Hadjar saat mengomentari kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Hasil pemeriksaan fakta Tirto menunjukkan video berisi Bobby Nasution menyatakan hanya iblis yang tak bisa dipanggil penegak hukum bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video tersebut diduga kuat hasil suntingan dengan akal imitasi (AI) yang ditambahkan narasi tidak sesuai konteksnya.

Konteks asli dari kalimat yang diucap Bobby bersumber dari pemberitaan soal Abdul Fickar Hadjar saat mengomentari kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios