Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri keaslian video itu dengan menggunakan Hive Moderation.



Platform ini menyediakan tools untuk mendeteksi probabilitas campur tangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam suatu konten.



Hasilnya, Hive Moderation mengidentifikasi video harimau di tengah banjir Sibogla dihasilkan AI dengan probabilitas 99,8 persen.



Foto Tangkapan layar Hive Moderation menunjukkan, video harimau di tengah banjir memiliki probabilitas 99,8 persen dihasilkan AI.(Hive Moderation)



Secara kasat mata, keaslian video sulit diketahui karena pembuat sengat menggunakan resolusi rendah. Namun, tool pendeteksi AI mampu mengenali karena dirancang untuk mengidentifikasi metadata anomali visual khas konten AI.



Sejauh ini, belum ada laporan kredibel yang membuktikan adanya harimau berkeliaran di permukiman warga saat banjir Sibolga.



Kesimpulan...

Berdasarkan hasil penelusuran, Tim Cek Fakta Murianews.com menyimpulkan, video harimau berkeliaran di tengah banjir Sibolga merupakan disinformasi jenis Fabricated Content.



Video itu merupakan hasil manipulatif yang dibuat dengan memanfaatkan AI. Sejauh ini, belum ada laporan kredibel yang membuktikan adanya harimau berkeliaran di permukiman warga saat banjir Sibolga.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Dengan demikian, unggahan dengan narasi “KTP Aceh kebal pinjol atas kebijakan Pemprov” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Dirjen Bimas Kristen. Bantahan itu disampaikan dalam situs resminya Bimaskristen.kemenag.go.id.
Dalam keterangan resminya, Dirjen Bimas Kristen menegaskan bahwa belakangan ini banyak beredar pesan berantai maupun informasi menyesatkan yang menggunakan nama Ditjen Bimas Kristen dengan iming-iming tertentu. Hal ini dinilai berpotensi meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik lembaga.
"Seluruh informasi resmi Ditjen Bimas Kristen hanya disampaikan melalui kanal resmi, yakni website bimaskristen.kemenag.go.id dan media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kemenag," Jeane menegaskan.
Melalui surat edaran tersebut, umat Kristen di seluruh Indonesia, pimpinan sinode, pengurus gereja, penyuluh agama, hingga lembaga keagamaan Kristen diimbau untuk:
1.Tidak mudah percaya terhadap berita atau pesan dari sumber yang tidak jelas.
2. Melakukan cek dan ricek sebelum menyebarkan informasi.
3. Segera melaporkan kepada aparat terkait atau Ditjen Bimas Kristen apabila menemukan penyalahgunaan nama lembaga.
Ditjen Bimas Kristen menegaskan bahwa segala kerugian akibat penipuan yang mengatasnamakan lembaga adalah tanggung jawab pihak pelaku, bukan Ditjen Bimas Kristen.
"Marilah kita jadikan ruang digital sebagai sarana berkat, bukan sumber keresahan. Bijaklah dalam bermedia sosial dan bersama-sama menjaga nama baik Gereja serta bangsa," tulis Jeane dalam edaran tersebut.
Selain itu Kedubes Australia juga pernah membuat imbauan agar masyarakat tidak tergiur penipuan yang mencatut nama Kedubes Australia. Imbauan itu diunggah di akun Instagramnya, @kedubesaustralia pada 18 Juni 2025.
"PERINGATAN PENIPUAN
Kami menyadari adanya penipuan yang melibatkan video yang dimanipulasi dan diklaim berasal dari pejabat Kedutaan Besar Australia.
Harap berhati-hati dan jangan membagikan informasi pribadi atau berinteraksi dengan akun WhatsApp maupun media sosial yang tidak resmi dalam bentuk apa pun.
Situs web dan akun media sosial resmi Kedutaan Besar Australia adalah:
Situs web: https://indonesia.embassy.gov.au
Instagram: kedubesaustralia
X: @DubesAustralia
Facebook: Australian Embassy - Jakarta, Indonesia
LinkedIn: Australian Embassy, Indonesia
YouTube: @AustralianEmbassyJakarta
Jika Anda menemukan akun yang mencurigakan, harap laporkan dan beri tahu kami."

Postingan tautan pendaftaran bantuan untuk gereja dari Kementerian Agama dan Kedubes Australia adalah hoaks.

Tempo memverifikasi klaim ini dengan menelusuri pemberitaan media-media kredibel, serta mewawancarai aktivis dan peneliti. 

Verifikasi tersebut menunjukkan elemen masyarakat dan aktivis menolak gelar pahlawan untuk Soeharto karena sejumlah pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi selama ia berkuasa 32 tahun. Bukan karena mereka keturunan PKI atau ingin membangkitkan komunisme.

Para penolak gelar pahlawan Soeharto berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademikus, tokoh agama, dan mahasiswa. Misalnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Mustofa Bisri. Gus Mus, panggilannya, menyatakan keberatannya pada 5 November 2025.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus di rumahnya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, sebagaimana diberitakan NU Online. 

Menurut Gus Mus, NU dan banyak ulama pesantren kerap mendapat perlakuan tak adil selama Soeharto berkuasa. Ada ulama yang dimasukkan ke dalam sumur. Pun, papan nama NU tidak boleh dipasang, bahkan dirobohkan oleh kepala daerah pada era Orde Baru.

Ada juga pastor Katolik Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis. Ia mengatakan Soeharto tak layak menyandang gelar Pahlawan Nasional karena korupsi besar-besaran yang terjadi selama era Orde Baru. 

“Dia memperkaya keluarga, orang lain, orang dekatnya, memperkaya diri sendiri. Itu bukan pahlawan nasional," kata Romo Magnis sebagaimana diberitakan Tempo. Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman juga menolak gelar pahlawan untuk Soeharto.

Mahasiswa dan diaspora Indonesia di luar negeri juga menggelar protes sebelum pemberian gelar itu. Di Malang, puluhan warga dari Aliansi Warga Malang (AWAM) menggelar aksi di gerbang utama Universitas Brawijaya (UB). Mereka menyebut tragedi 1998 yang kelam sebagai titik puncak perlawanan terhadap pembungkaman demokrasi pada rezim Soeharto.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga telah menyatakan penolakannya. Mereka antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Amnesty Internasional Indonesia.

PKI telah dibubarkan pada 12 Maret 1966 melalui Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Pembubaran PKI diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966 yang juga melarang penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan mereka yang menolak gelar pahlawan berasal dari beragam kalangan. Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, pernah menggalang sedikitnya 600 akademikus, tokoh agama, aktivis, hingga mahasiswa yang menolak gelar pahlawan untuk Soeharto. 

Label PKI terhadap mereka, kata Usman, sering digunakan untuk memecah belah sehingga alasan penolakan menjadi kabur. “Itu tidak benar, tidak berdasar, dan memecah belah masyarakat dengan isu yang sudah usang,” katanya kepada Tempo, Rabu, 26 November 2025. 

Usman menegaskan, penolakan gelar pahlawan Soeharto karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan korupsi selama menjadi presiden 32 tahun. 

Penelusuran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan setidaknya ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di bawah kepemimpinan Soeharto. Misalnya peristiwa pembantaian 1965-1966.

Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Soeharto bertanggung jawab dalam peristiwa yang menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massa, dan pembuangan ke Pulau Buru.

Saat peristiwa penembakan misterius pada 1981-1985, setidaknya ada 5 ribu korban tewas akibat kebijakan Soeharto tersebut. Mereka tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Dalam dua tahun terakhir, Tim Cek Fakta Tempo mengidentifikasi bagaimana label PKI kerap menarget elemen masyarakat yang mengkritik kebijakan penting. Salah satunya saat penolakan terhadap revisi UU TNI pada Maret 2025.  

Menurut peneliti Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, sejak tahun 1965, Soeharto sendiri sudah berkampanye dan membingkai PKI sebagai pengkhianat bangsa. PKI dikaitkan sebagai dalang dari Gerakan 30 September 1965 atau G30S.  

Padahal, sejumlah penelitian telah meragukan keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut. Penelusuran sejarah dan riset tentang para penculik jenderal-jenderal korban G30S, kata Made, justru memperlihatkan bahwa semuanya berasal dari Kodam Diponegoro, tempat Soeharto pernah menjadi panglima. 

“Mereka semua adalah mantan anak buah Soeharto, dan mereka memiliki hubungan dekat,” kata Made kepada Tempo pada Rabu, 27 November 2025.

Kampanye narasi anti-PKI kemudian  berjalan sangat masif. Tidak hanya lewat pembuatan buku putih dan pembuatan film, tetapi juga dalam penulisan sejarah nasional.

Made menilai pihak-pihak yang membela gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sebagai orang-orang yang tidak punya nurani dan empati pada penderitaan orang lain, namun membela sebuah kekuasaan. 

“Mereka menganggap Soeharto sebagai orang suci dengan melawankannya dengan PKI. Jangan harap orang-orang seperti ini mengerti sejarah dengan obyektif,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa gelombang penolakan gelar pahlawan nasional Soeharto dilakukan oleh keturunan PKI adalah keliru.