Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus WA melalui Kasat Reskrim Kompol I Dewa Gede Ditya K.
"Jadi, sudah kami koordinasikan ke pihak Polsek Muara Tami maupun Polsek Abepura, dimana telah diutus anggota ke rumah sakit yang ada di wilayahnya untuk memastikan, dan benar petugas di rumah sakit yang didatangi menyampaikan bahwa tidak ada korban begal yang ditangani mulai kemarin hingga kini di hari minggu 5 Oktober 2025," ujar Kompol Dewa dilansir dari laman Tribratanews.papua.polri.go.id.
"Petugas rumah sakit yang ada di dalam video pun pihak rumah sakit tidak mengenalinya dan membantah tidak ada petugas tersebut di rumah sakit mereka," katanya menambahkan.
Selain itu Kompol Deqa menambahkan belum ada laporan dari masyarakat terkait pencurian dengan kekerasan atau begal hingga korbannya meninggal dunia.
"‎Agar masyarakat dapat mencerna setiap informasi yang beredar, jangan mudah terprovokasi atas isu-isu yang belum tentu kebenarannya atau belum jelas sumbernya, kemudian dalam mengirim atau share sebuah informasi di media sosial agar lebih bijak lagi, jangan sampai menimbulkan kepanikan dan ketakutan apalagi sampai meresahkan bagi masyarakat luas," ujar Kompol Dewa.
Ia juga menegaskan kepolisian akan menindak tegas pelaku penyebaran pesan berantai hoaks itu.
"Kami pihak Kepolisian kini sedang lakukan penyelidikan terkait siapa pemicu atau pelaku yang menyebarkan informasi tidak benar alias Hoaks yang telah membuat masyarakat menjadi resah," ujarnya.

Postingan pesan berantai video yang mengklaim adanya korban begal di RS Abepura adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran token listrik gratis PLN Peduli untuk golongan 450-2.200 kWh, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Viral Pembagian Token Listrik Gratis, Simak Penjelasan PLN" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 23 September 2025.
Dalam artikel situs Liputan6.com menyebutkan, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN tidak pernah membuat dan menyelenggarakan promo token listrik gratis seperti yang beredar di media sosial.
"PLN memastikan tidak pernah memberikan promo dimaksud," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (23/9/2025)
Gregorius pun menegaskan, informasi promo pembagian token listrik gratis yang beredar adalah hoaks dan indikasi scam.
PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan.
"Informasi tentang promo resmi dari PLN dapat dilihat pada aplikasi PLN Mobile," tuturnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran token listrik gratis PLN Peduli untuk golongan 450-2.200 kWh tidak benar.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN tidak pernah membuat dan menyelenggarakan promo token listrik gratis seperti yang beredar di media sosial.

Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik dan perbandingan dengan sumber kredibel. Hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan narasi tersebut keliru.



Klip yang beredar identik dengan rekaman konferensi pers yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 15 September 2025. Dalam video aslinya, Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih menyediakan layanan pinjaman online.

Acara tersebut merupakan sesi tanya jawab dengan wartawan mengenai suntikan dana Rp 200 triliun kepada lima bank anggota Himbara. Purbaya menjelaskan, langkah itu bertujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Agar orang tidak ragu meminjam ke bank dan yang memiliki uang tidak ragu untuk berbelanja,” ujarnya.

Rincian suntikan dana tersebut yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, sementara BTN mendapatkan Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.

Ketika Tempo menyusuri akun TikTok @info.kdmp.terbaru, pemilik akun mencantumkan nomor WhatsApp bagi warga yang mengajukan pinjaman. Namun akun tersebut bukan akun resmi Koperasi Desa Merah Putih. 

Seluruh informasi, pendaftaran, dan layanan mengenai Koperasi Desa Merah Putih dapat diakses melalui situs resmi: https://merahputih.kop.id/.  

Tentang Koperasi Desa Merah Putih

Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Koperasi tersebut harus membuka tujuh gerai untuk menjaga nilai ekonomi dari hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketujuh gerai tersebut meliputi gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik. Gerai-gerai tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal desa atau kelurahan masing-masing.

Koperasi-koperasi tersebut bakal mendapat pembiayaan dari bank milik pemerintah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan,hingga saat ini sudah ada 1.000 Kopdes Merah putih yang siap mencairkan kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rata-rata pinjaman yang diberikan mencapai maksimal Rp 3 miliar per koperasi, dengan alokasi Rp 500 juta untuk belanja operasional dan sisanya difokuskan pada investasi.

Salah satu gerai Koperasi Desa Merah Putih memang menyediakan layanan simpan pinjam. Namun syarat untuk mengakses simpan pinjam ditentukan oleh masing-masing koperasi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan Menkeu Purbaya menyatakan Kopdes Merah Putih siap melayani pengajuan pinjol masyarakat adalah klaim keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran terhadap video dengan menggunakan fitur Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan rawstory.com “Retired Green Beret thrown out of Senate hearing after shouting at lawmakers” yang tayang pada Rabu (3/9/2025). Berita tersebut menjelaskan sosok dalam video adalah Anthony Aguilar dan Josephine Guilbeau, keduanya merupakan veteran militer AS.

Mereka menginterupsi jalannya sidang Senat AS untuk memprotes kebijakan pemerintah yang mendukung Israel. Mereka menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "genosida" di Gaza. Akibat interupsi tersebut, keduanya dikeluarkan dari ruangan oleh pihak keamanan.

Unggahan berisi klaim “pilot Amerika menolak terbangkan pesawat bersenjata ke Israel” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).