Tim pemeriksa fakta MAFINDO menonton video tersebut hingga akhir. Terlihat identitas pada motor dengan pelat nomor “DK 5032 PY”. Diketahui bahwa kode “DK” menunjukkan asal kendaraan dari Provinsi Bali, sementara akhiran “PY” merupakan bagian dari sistem penomoran kendaraan di wilayah tersebut. Berdasarkan kode pelat, video kemungkinan besar diambil di Bangli, Bali, Indonesia.

TurnBackHoax kemudian menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci “motor meleleh karena sinar matahari” ke mesin pencari Google. Hasil pencarian menemukan artikel dari RRI.co.id berjudul “Dampak Motor Terjemur di Panas Matahari Terlalu Lama”, yang diunggah pada November 2024.

Dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa sinar matahari tidak cukup panas untuk melelehkan plastik keras atau jok motor hingga rusak parah, bahkan di daerah tropis.

Diketahui, pada Mei 2024 suhu maksimum di Bali pada siang hari berkisar antara 28–30°C, dan dapat mencapai 31–32°C pada hari terpanas. Suhu tersebut masih jauh di bawah titik leleh material seperti plastik atau busa jok motor, yang umumnya berada di atas 160°C.

Unggahan dengan narasi “video motor meleleh karena sinar matahari” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Kompas TV Biro Makassar berjudul “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Senilai 2 Milyar dari 3 Kasus” yang diunggah 14 November 2024.

Dalam keterangannya, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menetapkan 21 orang tersangka yang merupakan gabungan dari tiga laporan polisi yakni tindak pidana korupsi dari bidang konstruksi, kredit perbankan hingga penyalahgunaan bantuan COVID-19.

Tiga laporan polisi itu yakni kasus korupsi pekerjaan fisik pada pembangunan jalan ruas Sabang-Tallang Kabupaten Luwu utara sepanjang 18 kilometer, kasus tindak pidana korupsi perbankan yakni melalui pemberian fasilitas kredit konstruksi Bank BPD Sulselbar kepada PT Aiwondeni Permai tahun 2020 dan sejumlah perusahaan.

Kemudian penyalahgunaan wewenang atau jabatan, yaitu pungutan PPh 21 kepada Aparat Sipil Negara (ASN) penerima pembayaran jasa pelayanan klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2017-2018. Serta pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam penanggulangan keadaan siaga darurat COVID-19 di Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar tahun 2020. Selengkapnya dapat dibaca melalui tautan berikut.

Dengan demikian, video tersebut tidak sesuai dengan narasi unggahan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Video 700 kepala desa ditangkap KPK karena korupsi

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com di Google Search, tidak ditemukan pemberitaan valid soal 700 kepala desa ditangkap KPK secara serentak. 

Penelusuran lebih lanjut menggunakan Google Lens menemukan, video itu mirip dengan unggahan di kanal YouTube TV Radio Polri ini.

Klip yang menampilkan sejumlah orang dengan baju oranye dikawal aparat bisa dilihat pada detik ke-21.

Keterangan dalam unggahan menyebut, video itu adalah konferensi pers terkait 31 kasus korupsi yang ditangani oleh Subdit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada 12 November 2024. 

Dalam kasus itu polisi menetapkan 21 orang tersangka. 

Dikutip dari Antara, 21 orang tersangka tersebut diduga melakukan korupsi di beberapa bidang seperti konstruksi, kredit perbankan serta penyalahgunaan bantuan Covid-19.

Selama proses penyelidikan, polisi menyita 350 dokumen seperti BPKB, sertifikat tanah, serta dokumen penting lainnya.

Polisi juga menyita 14 unit kendaraan roda empat, 10 unit kendaraan roda 10 atau dump truck, 8 unit forklift truck, 1 ponsel, serta 3 unit laptop dan uang tunai Rp 2,29 miliar lebih. 

Akibat perbuatannya itu para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP. 

Ancaman hukumannya yakni penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup pada kondisi darurat, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Video yang diklaim menampilkan 700 kepala desa ditangkap KPK tidak benar atau hoaks.

Faktanya, video itu adalah konferensi pers terkait pengungkapan 31 kasus korupsi yang ditangani oleh Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Dalam kasus itu polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Tempo memverifikasi video dengan bantuan pencarian Google serta membandingkan dengan pemberitaan media kredibel. Hasilnya, belum ada bukti yang menunjukkan uang suap Harun Masiku berasal dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron KPK atas nama Harun Masiku terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan berdasarkan surat bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini pernah diulas Majalah Tempo edisi 11 Januari 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa". 

Tempo  menganalisis video dan membandingkan dengan isi persidangan yang dicuplik, tidak ada narasi atau pernyataan yang mengatakan uang suap Harun Masiku berasal dari Megawati. 

Pada detik ke-16, pemandu acara Tegar Gumilar justru menyatakan, uang suap kepada para pejabat agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR, berasal dari kantong pribadi Hasto Kristiyanto.

Isi video tersebut tidak sesuai dengan judul konten yang disertakan.

Fakta-fakta di Pengadilan

Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sekitar Rp 400 juta uang suap dalam kasus tersebut, diduga berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Selebihnya sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar, diduga berasal dari Djoko Tjandra, seorang pengusaha yang pernah menjadi buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

KPK saat ini masih mendalami sumber dana lain yang digunakan oleh Harun Masiku. Asep menyebut, ada dugaan bahwa dana itu diperoleh dari Djoko Tjandra saat keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum terjadinya peristiwa suap.

Dikutip dari Antara.com, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menalangi uang suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif untuk tersangka Harun Masiku senilai Rp400 juta.

Penyidik mengetahui hal tersebut dari percakapan langsung antara Harun dengan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri, yang ditemukan pada telepon genggam Saeful pada saat penyadapan.

"Ada informasi bahwa uang itu akan ditalangi oleh saudara Hasto dari percakapan keduanya," ujar Rossa saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.

Selain dari percakapan antara Saeful dengan Harun Masiku, dia menjelaskan informasi penalangan uang suap pengurusan PAW oleh Hasto juga ditemukan dari percakapan antara Saeful dan advokat Donny Tri Istiqomah, Saeful dan Hasto, serta Saeful dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.

Dalam persidangan, belum ada bukti-bukti yang mengarah pada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Analisis Gambar Video

Tempo memverifikasi video pertama dengan bantuan Google Lens, pencarian berita melalui Google dan YouTube.  



Video ini merupakan peristiwa di persidangan kasus Hasto Kristiyanto dengan saksi penyidik KPK, Rossa yang digelar pada 9 Mei 2025. Jalannya persidangan direkam utuh oleh akun YouTube Kompas TV. Momen pada tangkapan layar ini adalah ketika Hasto diberi kesempatan bertanya kepada saksi oleh hakim. 



Video identik pernah diunggah secara utuh oleh akun YouTube Kompas TV, pada 10 Mei 2025 di sini. Kala itu, saksi Rossa menyampaikan percakapan via chat antara Saiful dengan Harun Masiku terkait asal uang suap.

Tempo melansir bahwa Saeful Bahri merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang didakwa menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebanyak Rp 600 juta. 



Foto Ketua Umum PDIP, Megawati yang ada di keluku (thumbnail) ini, diambil saat menyampaikan pidato di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di sekolah partai, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023.

Pada waktu berbicara di hadapan para kader, Mega tiba-tiba terdiam lalu terisak. Ia kemudian meminta maaf karena teringat mendiang mantan suaminya, Taufiq Kiemas.

Ia mengatakan pada 8 Juni 2023 ini, tepat 10 tahun Taufiq berpulang. Mega mengenang Taufiq sebagai sosok yang selalu penuh semangat. Menurut Mega, Taufiq yang merupakan mantan Ketua MPR RI itu meninggalkan warisan yang berarti bagi Indonesia. Yaitu, tegaknya empat pilar kebangsaan.

Peristiwa tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Tribun Medan TV, 9 Juni 2023.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim uang suap Harun Masiku berasal dari Megawati adalah belum ada bukti.