Untuk menelusuri klaim tersebut, Tirto membuka tautan pendaftaran yang terdapat dalam unggahan.

Saat tautan diakses, pengguna diarahkan pada sebuah laman dengan tampilan bertuliskan “RESENTRA KEMENSOS TAHUN 2025-2026 RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN SOSIAL”, juga ditemukan logo Kementrian Sosial, PKH, DTKS, Sembako dan logo lainnya.

Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan. Pertama, ada perbedaan jumlah bantuan yang akan diberikan, yang disebut sebesar Rp2,5 juta, bukan Rp900 ribu seperti yang dituliskan dalam unggahan. Tirto juga tidak menemukan informasi secara utuh, alamat kantor, kontak resmi perusahaan, maupun informasi legal yang menunjukkan bahwa laman tersebut terafiliasi dengan Kemensos.

Lebih lanjut, masyarakat diminta untuk mendaftar dengan menuliskan nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ditampilkan juga nama-nama yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengirim kode OTP yang telah dikirimkan untuk melanjutkan proses pencairan bantuan.

Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan menggunakan urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Kementerian Sosial. Domain yang digunakan berlokasi di Ascension Island, terdaftar di bawah CLOUDFLARENET, dibuat pada 4 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs. Tirto lantas melakukan pencarian di mesin pencarian Google dengan kata kunci “BLT Kesra bulan Desember 2025”. Hasilnya mengarahkan pada artikel yang dipublikasikan MetroTV. Dilaporkan bahwa pemerintah masih melakukan penyaluran BLT Kesra hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan sekaligus untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2025. Pencairan dilakukan dalam satu kali pencairan sebanyak Rp900 ribu rupiah.

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan dengan dua cara. Pertama, melalui situs Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id. Di situs tersebut, pengunjung akan diarahkan untuk mengisi data wilayah domisili secara lengkap sesuai KTP, memasukkan nama lengkap persis seperti yang tercantum di KTP, mengisi kode captcha yang tampil di layar dan terakhir klik tombol "Cari Data".

Cara selanjutnya dengan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Jika data tidak sesuai atau tidak muncul, masyarakat dapat menggunakan fitur usulan atau sanggahan dalam aplikasi “Cek Bansos” atau menghubungi Posko Bansos di kelurahan. Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap melalui bank-bank penyalur, sehingga penerima harus memastikan memiliki rekening aktif.

Dengan demikian, informasi yang mengklaim tautan pendaftaran dana BLT Kesra yang mengharuskan pengunjung mendaftarkan diri melalui akun ataupun nomorTtelegram adalah tidak benar dan berpotensi merupakan penipuan (phishing) atau pencurian data pribadi.

Melansir Detik Jogja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan hingga Rabu (3/12/2025) sudah ada 26,2 juta KPM yang menerima bantuan sebesar Rp900 ribu ini. Artinya, progres penyaluran BLT Kesra di tahun ini sudah mencapai sekitar 75 persen dari target keseluruhan.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan karena tidak ada biaya administrasi apa pun dalam proses pengecekan dan pencairan BLT Kesra, serta dilarang memberikan data pribadi seperti PIN atau kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.

Berdasarkan penelusuran fakta, ditemukan bahwa klaim Pemerintah memberikan BLT Kesra pada bulan Desember 2025 sebesar Rp900 ribu untuk masyarakat dengan mendaftarkan diri melalui akun Telegram adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang digunakan pada unggahan tersebut bukan merupakan situs resmi milik Kemensos dan tidak memiliki keterkaitan dengan Kemensos.

Masyarakat dapat memastikan status penerimaan BLT Kesra Desember 2025 melalui situs resmi Kemensos cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi resmi Kemensos.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi 12 detik tersebut. Dalam video, tidak terdapat keterangan waktu dan tempat yang spesifik. Kami justru, menemukan beberapa hal mencurigakan dari tayangan tersebut, yang paling utama terkait gerak mulut Purbaya yang terlihat kaku dan tidak sesuai dengan beberapa kata yang diucapkan.

Berdasarkan kecurigaan itu, kami lantas mengecek keaslian video dengan menggunakan pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan video Purbaya resmikan pinjaman cepat cair tanpa jaminan tersebut memiliki kemungkinan 81,9 persen mengandung konten AI dan deepfake content.

Sementara lewat penelusuran GetContact, Tirto mencoba menelusuri nomor kontak yang tercantum dalam unggahan. Kontan tersebut tidak menunjukkan keterkaitan dengan Kementrian Keuangan maupun Purbaya.

Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar dalam video. Hasilnya mengarahkan ke foto berikut. Foto tersebut diambil pada 23 September 2025 lalu. Pengunggah foto menyebarkan fotonya bersama Purbaya kala itu. Tak ada keterangan soal pinjaman uang dalam unggahan itu.

Penelusuran dengan mesin pencarian terkait pinjaman yang diberikan Purbaya, justru mengarahkan ke artikel Kementerian Komunikasi dan Digital berikut yang menyatakan informasi tersebut adalah hoaks.

Pencarian lebih lanjut juga mengarahkan ke informasi dari CIMB Niaga berikut. Dalam narasi tersebut dijelaskan kalau saat ini selain bank sudah ada lembaga non-bank yang memberi pinjaman dana yaitu, koperasi, pegadaian, pinjaman online dan bank. Namun tetap dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh masing–masing lembaga.

Setiap bank memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda dalam memberikan pinjaman dana. Namun secara umum, beberapa syarat yang diminta oleh pihak bank dalam memberikan pinjaman dana, antara lain, fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan, dan dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB, sertifikat (jika Anda mengambil pinjaman beragunan).

Masyarakat diimbau agar lebih waspada pinjaman cepat cair ataupun tanpa jaminan yang tidak bersumber dari media resmi pemerintah atau lembaga, karena bisa berakibat pada penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim Purbaya resmikan pinjaman cepat cair Rp5 juta sampai Rp500 juta tanpa jaminan adalah adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di media sosial diduga kuat adalah konten buatan AI yang memanfaatkan foto unggahan di media sosial lain. Tidak ada berita atau informasi resmi pemerintah yang memverifikasi informasi tersebut.

Sementara kontak yang tertera bersama unggahan tidak terafiliasi dengan Kementerian Keuangan dan berpotensi mengarahkan ke penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Video yang mengklaim mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengalami kecelakaan akibat ledakan bom di Tol Jakarta–Cikampek merupakan konten menyesatkan (misleading content). Video itu dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. 
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada video atau informasi sensasional yang beredar di media sosial. Pastikan selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi dan media kredibel agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat merugikan banyak pihak. 

Tempo memverifikasi konten tersebut melalui wawancara, pengamatan visual terhadap video, serta alat deteksi AI. Hasil verifikasi menunjukkan video itu bukan peristiwa nyata, melainkan hasil rekayasa akal imitasi.

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bima Surya, mengatakan sosok yang berbicara dalam video tersebut bukan perwakilan mahasiswa maupun BEM UI. Ia juga menegaskan BEM UI tidak pernah menggelar rapat dengar pendapat dengan DPR RI terkait isu Papua. 

“Isu HAM memang menjadi isu yang kami kawal. Namun tahun ini kinerja Komnas HAM belum masuk dalam target pengawasan yang kami lakukan karena keterbatasan fungsionaris,” kata Bima kepada Tempo, Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut Bima, meskipun video tersebut mendapat sentimen positif di media sosial, masyarakat perlu lebih jeli mengenali konten hasil rekayasa akal imitasi. 



Pengamatan langsung terhadap video tersebut menemukan sejumlah kejanggalan. Pertama, posisi pimpinan rapat berada di bagian belakang ruangan. Kedua, papan nama bertuliskan “TNI AD” terlihat di meja yang seharusnya memuat nama anggota DPR RI.

Kejanggalan juga tampak pada logo Universitas Indonesia di jas almamater. Logo dalam video berbentuk menyerupai perisai. Padahal logo resmi UI berbentuk segi lima, seperti tercantum di akun Instagram Universitas Indonesia.

Analisis dengan alat AI, AI or NOT, menghasilkan kemungkinan 99 persen konten mengandung elemen AI. Sedangkan dengan alat Zhuque AI Detection Assistant menghasilkan skor 62,16 persen.



Sementara Hive Moderation mencatat kemungkinan 99,2 persen video merupakan konten buatan AI. Analisis suara menggunakan Hiya Deepfake Voice Detector juga menunjukkan 76 persen suara dalam video dihasilkan oleh AI. 



Di sisi lain, sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap isu Papua selama ini sejalan dengan Komnas HAM. BEM UI pernah mengkritik dugaan penganiayaan aparat TNI terhadap warga Papua.

Komnas HAM juga mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan dialog ketimbang pendekatan keamanan di Papua. Pendekatan keamanan kerap menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil. “Memang masih sekadar seruan, tapi kami berharap seluruh pihak menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan berlebih dalam kondisi seperti ini,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Selasa, 21 Oktober 2025.

Pilihan editor: BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang menyebut video tersebut memperlihatkan perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia meminta DPR RI memeriksa Komnas HAM terkait isu Papua merupakan klaim keliru. Video itu merupakan konten hasil rekayasa akal imitasi.