SuaraLampung.id - Di tengah ramai dibicarakan bantuan sosial untuk masyarakat menjelang 2026, sebuah tautan pendaftaran bantuan PKH Rp900 ribu dari Kementerian Sosial (Kemensos) mendadak viral di media sosial. Tautan itu terlihat meyakinkan dan ditulis seakan berasal dari fitur pendaftaran resmi pemerintah, sehingga banyak netizen tertarik untuk mengklik dan membagikannya.

Beredar unggahan tautan [arsip] dari akun Facebook “Info Berita Terkini” pada Rabu (7/1/2026). Unggahan beserta narasi :

“Silahkan cek dan hak anda sekarang!”

Hingga Jumat (9/1/2026) unggahan telah mendapatkan 159 tanda suka, 22 komentar dan telah dibagikan ulang 1 kali.

Namun sebelum Anda tergiur, klik tautan, atau bahkan mengisi data pribadi, cek dulu fakta lengkapnya! Karena klaim ini ternyata PENIPUAN dan bukan berasal dari pemerintah.

Unggahan yang tersebar di platform seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp menyatakan bahwa:

Tim TurnBackHoax.ID / Mafindo telah menyelidiki isi tautan dan klaim tersebut, dan menemukan fakta jelas sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial RI tidak pernah merilis tautan pendaftaran bantuan PKH 2026 sebagaimana yang beredar.2.  Portal resmi bantuan sosial pemerintah selalu berada di domain berakhiran .go.id atau kanal resmi yang ditetapkan, bukan tautan acak yang dibagikan secara bebas.3. Tautan yang beredar bukan domain resmi pemerintah, melainkan domain pihak ketiga yang tidak terverifikasi.4. Banyak situs serupa yang dibuat untuk modus penipuan atau phishing, bertujuan mengumpulkan data pribadi pengunjung.5. Program Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki mekanisme penyaluran terverifikasi dan resmi melalui sistem Kemensos dan lembaga terkait, bukan lewat tautan pendaftaran seperti klaim tersebut.

Karena itu, klaim bahwa tautan itu adalah pendaftaran bantuan PKH 2026 tidak benar dan berbahaya jika diikuti.

SuaraJakarta.id - Isu serius tentang pembubaran DPR RI belakangan ramai diperbincangkan netizen setelah sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat menjalankan langkah ekstrem yakni membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Unggahan yang beredar memuat narasi provokatif dan menuduh kedua tokoh itu hendak mengambil alih fungsi legislatif melalui keputusan bersama. Namun sebelum kamu percaya atau ikut menyebarkannya, simak dulu hasil cek fakta lengkapnya. karena klaim itu SALAH dan menyesatkan.

Beberapa akun di Facebook dan X/Twitter menyebarkan narasi yang menyatakan bahwa Gibran dan AHY “telah sepakat untuk membubarkan DPR RI” dan menggantinya dengan solusi lain guna mempercepat reformasi birokrasi.

Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Murshid 2” pada Jumat (6/2/2026). Unggahan beserta narasi :

“GIBRAN AHY SETUJU PEMBUBARAN DPR

AHY AMUK FRAKSI YANG HINA RAKYAT

AKHIRNYA PUAN MUNDUR SEBAGAI KETUA DPR” 

Hingga Kamis (12/2/2026) unggahan telah mendapatkan 1.700 tanda suka, 810 komentar dan telah dibagikan ulang 40 kali.

Klaim itu menyerukan kepada publik agar mendukung langkah tersebut. Unggahan viral juga dibagikan melalui grup WhatsApp tanpa menyertakan tautan ke pernyataan resmi kedua tokoh tersebut.

Klaim bahwa Gibran Rakabuming dan AHY sepakat membubarkan DPR adalah SALAH dan termasuk konten palsu/hoaks. Klaim ini tidak didukung bukti faktual atau pernyataan resmi dari kedua tokoh.

 Fakta Sebenarnya

2. Tidak Ada Liputan Media Utama

Isu serius tentang pembubaran DPR pasti akan masuk pemberitaan media arus utama jika benar terjadi, tetapi tidak ada satu pun media besar yang pernah memberitakan atau melaporkan tentang pernyataan seperti itu.

3. Konteks Klaim Tidak Jelas dan Spekulatif

Unggahan viral tersebut tidak menjelaskan konteks strategi politik, sumber kutipan, atau tanggal pernyataan. Klaim yang demikian adalah ciri khas konten menyesatkan yang memanfaatkan nama tokoh publik untuk menarik perhatian dan memicu respons emosional.

Suara.com - Beredar unggahan yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memenjarakan pejabat yang menghina rakyat.

Dalam postingan Instagram tersebut tidak dijelaskan isi hukuman dan lama waktu tahanan bagi pejabat yang menghina rakyat. Adapun narasi yang disampaikan sebagai berikut:

"PRABOWO AKAN MENYUSUN UU PEJABAT YANG HINA RAKYAT"

Lantas, benarkah Prabowo susun RUU untuk penjarakan pejabat yang hina rakyat?

Suara.com - Beredar narasi yang menyebut bahwa Menteri Budi Arie Setiadi akan mengembalikan dana haji yang digunakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam bentuk tunjangan hari raya (THR).

Narasi itu bermula dari unggahan Akun Twitter (X) ebe_ganzo pada Senin (17/3/2025) dengan mengunggah gambar yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel dari CNN Indonesia.

Postingan tersebut disertai narasi:

"Benarkah Dana Haji yg dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun."

Lantas benarkah Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai IKN?