Berdasarkan penelusuran, hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei hanya menggunakan sejumlah suara dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel.

Sementara, hasil real count yang dilakukan oleh KPU menggunakan seluruh suara yang terkumpul dari semua TPS se-Indonesia.

Lembaga survei penyelenggara quick count telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014. PKPU mengatur kewajiban yang harus dipenuhi lembaga-lembaga survei.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hasil quick count bukan hasil resmi pemilu. Oleh karena itu, lembaga survei harus mengumumkan dengan jelas persentase sampel yang sudah diambil dari angka yang dimunculkan tersebut.
"(Kalaupun) perolehan suara ini memang sudah 100 persen, tapi 100 persen dari sampling yang dia punya, ini masyarakat harus tahu. Berbeda dengan KPU melakukan real count, begitu data 100 persen sudah masuk maka itu data 100 persen jumlah TPS se-Indonesia," ujar Arief.

Sementara itu, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI).

Hamdi menjelaskan, quick count adalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS).

"Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi," kata Hamdi pada 10 Juli 2014 silam.

Dari penelusuran, kabar tersebut ternyata tidak benar. Dalam gambar tangkapan layar yang diunggah @IreneViena, memang benar Jokowi mengundang pengamat politik dan peneliti dari sejumlah lembaga survei.

Namun bukan untuk memenangkan Jokowi dalam hitung cepat pilpres 2019, demikian seperti dikutip dari artikel Liputan6.com berjudul Jokowi Kumpulkan Pengamat Politik dan Lembaga Survei di Istana.

Liputan6.com, Jakarta- Pengamat politik hingga pengelola lembaga survei bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada Kepala Negara.

"(Pertemuan tadi) Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior (mengenai) apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan.

"Termasuk masalah masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa," sambung dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini menambahkan dia menyampaikan tiga hal kepada Jokowi. Pertama terkait dengan perlidungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu. Kedua tentang hak dipilih mantan koruptor di kontestasi pemilihan anggota legislatif.

"Berikutnya harus ada respons terkait penyimpanan KTP elektronik rusak dan cacat biar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu," lanjut Titi.

Direktur eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, dalam pertemuan pengelola lembaga survei memberikan pelbagai masukan kepada Jokowi. Ada yang memberikan masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, ada juga persoalan partai politik.

Qodari memastikan, tidak ada pembahasan mengenai elektabilitas Jokowi jelang Pilpres selama pertemuan.

"Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada," pungkasnya.

Sementara, setidaknya ada enam lembaga survei yang menempatkan Jokowi-Ma'ruf unggul dalam perolehan hitung cepat Pilpres 2019.

Fakta ini sebagaimana dikutip dari situs Liputan6.com dengan judul artikel 'Hasil Quick Count 6 Lembaga Survei Menangkan Jokowi'.

Liputan6.com, Jakarta - Hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 memasuki penghitungan akhir. Sejumlah lembaga survei mencatatkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno versi quick count.

Berikut ini hasil quick count lembaga-lembaga survei pada Pilpres 2019:

1. SMRC

Berdasarkan suara masuk 85,24 persen pada pukul 18.00 WIB, SMRC mencatat perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 54,87 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 45,13 persen.

Quick count SMRC menggunakan populasi seluruh pemilih yang datang ke TPS dan memilih secara sah (seluruh suara sah) yang tersebar di seluruh TPS nasional (809,497 TPS). Sampel dipilih dengan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling.

Margin of Error (moe) quick count diperkirakan ± 0,47% pada tingkat kepercayaan 95%. Quick count SMRC ini dapat menyimpulkan hasil bila selisih antara dua calon lebih dari 0,94% (yakni lebih dari 2 kali moe).

2. Hasil quick count Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada pukul 18.00 WIB, total suara sementara 90,81 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin: 55,81 Persen

Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 44,19 Persen

Quick Count ini adalah kerja sama antara Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network. Data Quick Count diterima pusat data dari 2.002 TPS di 34 provinsi.

Data dari 2.002 TPS diacak dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan Quick Count ini 95 persen dengan margin of error +/- 1 persen. Quick Count ini melibatkan sekitar 1 juta pemilih.

3. Charta Politika

Hasil quick count Charta Politika pada pukul 18.00 WIB, total suara masuk 89,95 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,40 persen

Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno: 45,60 persen

4. Indo Barometer

Lembaga survei Indo Barometer mencatat perolehan suara sementara Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 53,64 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 46,36 persen.

Perolehan suara tersebut berdasarkan suara masuk sebesar 81,33 persen pada pukul 18.00 WIB.

5. Poltracking

Quick count lembaga survei Poltracking Indonesia pada pukul 18.00 WIB telah mengumpulkan suara sah sebagai sample sebesar 90,70 persen.

Hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 54,96 persen suara. Sementara, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 45,04 persen.

6. LSI Denny JA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019 telah ditutup. Proses hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 masih berlangsung.

Hasil quick count LSI Denny JA pada pukul 18.12 WIB, total suara sementara 89,05 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin: 94,20 Persen

Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 44,66 Persen.

Kabar tentang dugaan pengerahan lembaga survei untuk memenangkan Jokowi dalam hasil hitung cepat tidak disertai bukti sahih.

Video berdurasi 40 detik itu dibagikan akun Emak Detektif di Twitter, 17 April 2019, dengan caption sebagai berikut:

“No Komentar. No Narasi. Cukup Viralkan. Allah SWT maha Tahu #JagaTPSKawalHasilSuara,” tulis akun tersebut.

Laman VIVA menyebutkan, di TPS 03 Soak Baru memang benar ditemukan empat surat suara calon presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Surat suara yang tercoblos tersebut diketahui saat warga hendak memilih dan mendapatinya sudah tercoblos.

Sementara dari penuturan anggota Linmas, Syaiful Utama, sebelum dilakukan proses pemungutan suara, surat suara ternyata sudah terlebih dahulu disimpan di dalam rumah lantaran hujan yang terjadi malam tadi. Meskipun begitu, dia memastikan surat suara dijaga dengan ketat oleh anggota Linmas dan kepolisian.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba Maryadi Mustofa, mengatakan, temuan surat suara yang sudah dicoblos tersebut saat ini telah diamankan dan masuk dalam kategori rusak. Namun, Mustofa belum bisa menduga apakah ada unsur kesengajaan dari tercoblosnya surat suara tersebut.

"Sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu dan polisi. Surat suara yang sudah tercoblos itu dinyatakan rusak. Nanti akan dibuatkan berita acara untuk surat suara tersebut," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan tersebut, informasi tentang tercoblosnya surat suara untuk capres nomor urut 01 di Musi Banyuasin adalah benar.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan FPI tersebut. Ace menilai klaim FPI itu sebagai kabar bohong atau hoaks.

Ace mengatakan selama di Tanah Suci, Jokowi sudah punya agenda yang jelas seperti memenuhi undangan Raja Salman.

“Itu hoaks. Tidak benar. Tidak ada agenda Pak Jokowi ingin bertemu dengan Rizieq Shihab di Mekkah,” kata Ace melalui pesan singkat, Senin (15/4).

Selain bertemu Raja Salman, agenda yang dilakukan Jokowi menurut Ace adalah menemui putera mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Selebihnya, Jokowi melaksanakan ibadah umrah yang mana ia diberi kesempatan untuk memasuki Kakbah.

“Jadi tidak benar dan hoaks kalau dikatakan Pak Jokowi akan menemui Rizieq Shihab. Jangan ngaku-ngaku lah! Mereka yang ngarang sendiri dan mereka sendiri yang bilang Rizieq Shihab yang menolak,” pungkas Ace.

Bantahan juga disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, yang menepis tudingan Presiden Joko Widodo meminta kesediaan Habib Rizieq untuk bertemu di Kota Makkah. Dia menyatakan calon presiden nomor urut 01 itu tidak pernah membuat jadwal pertemuan dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.

“Wah tidak benar itu. Presiden Jokowi tidak pernah menjadwalkan pertemuan dengan Habib Rizieq dalam kunjungan ke Arab Saudi,” kata Arya, saat dihubungi Alinea.id, Senin (15/4).

Arya menjelaskan, kunjungan orang nomor satu Indonesia ke Arab Saudi itu untuk memenuhi undangan Raja Salman bin Abdul Aziz. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi akan membahas sejumlah kerja sama dengan negara minyak itu.

“Kunjungan (Jokowi) ke Arab Saudi adalah untuk memenuhi undangan Raja Salman bin Abdul Aziz, membicarakan kerja sama bilateral kedua negara, dan juga untuk melaksanalan ibadah umrah,” ucap Arya.

Dia menyebut salah satu kerja sama yang akan dibahas dengan Raja Salman yakni soal penambahan kuota haji. Karena itu, Arya menegaskan kunjungan Joko Widodo ke Arab Saudi bukan untuk menemui Habib Rizieq.

“Itu kan ada kerjasama bilateral. Salah satunya membahas penambahan 10.000 kuota haji,” ujar Arya.