(GFD-2019-1840) Puluhan TPS di Bekasi Tidak Bisa Nyoblos Karena Surat Suara Kurang
Sumber: twitter.comTanggal publish: 17/04/2019
Berita
Proses pemilihan di sejumlah wilayah diwarnai berbagai macam isu. Salah satunya di Kota Bekas, di daerah ini disebut warga di 20an TPS belum juga bisa mencoblos hingga Rabu (17/4/2019) siang atau mendekati penutupan pukul 13.00 WIB karena kertas suara ada yang kurang atau bahkan tertukar.
Hasil Cek Fakta
Dari penelusuran tim Cek Fakta Suara.com dengan mengutip laman Ayobandung.com, hal itu diakui oleh Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail.
Menurut dia, pihaknya akan merekomendasikan dilakukan pemilu ulang di sejumlah TPS karena beberapa logistik belum sampai di TPS.
Salah satunya di Bekasi Utara yang terpaksa dihentikan oleh Panwascam karena surat suara untuk DPRD Provinsi belum ada.
Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi terlambat mendapat kiriman logistik pemilu. Akibatnya jadwal dilangsungkannya pencoblosan tidak berlangsung sesuai jadwal.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengungkapkan pihaknya memungkinkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pemilu susulan di sejumlah TPS tersebut. Hal ini mengacu kondisi di sejumlah TPS, salah satunya di Bekasi Utara yang dikabarkan dihentikan Panwascam karena surat suara DPRD belum tersedia.
“Enggak boleh (telat), itu menyalahi undang-undang. Pemilu harus mulai jam 07.00 WIB. Kita mungkin buat rekomendasi pemilu susulan, misalnya diundur sampai besok,” terang Ali, Rabu (17/4/2019).
Ali menilai, hal ini terjadi karena KPU Kota Bekasi kurang maksimal di lapangan.
“Kadang kawan KPU bandel juga. Udah kita perintahkan, enggak dijalankan. Misal soal petugas sortir lipat, kan 300 orang, kita minta ditambah 2 kali lipat enggak dijalankan juga. Dari awal sudah kita ingatkan, petugas itu kurang,” paparnya.
Disamping itu, KPU dinilai seringkali mendadak dalam mengambil keputusan. Misalnya soal penambahan DPTb.
“Misalnya soal DPTB, itu mepet baru diputuskan. Ketika mereka telah mengumumkan itu maka telat juga pencetakan (surat suara) DPTb-nya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni tidak membantah distribusi logistik masih bermasalah. Ia juga tidak menampik karena masalah tersebut rekomendasi Bawaslu bisa dijalankan. Kendati begitu, dia mengakui situasi pencoblosan hari ini mulai kondusif.
“Sudah (kondusif), walaupun banyak masalah juga di lapangan. Iya, bisa seperti itu (pemilu susulan jika direkomendasikan),” ujar Nurul.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, kekurangan logistik di lapangan mesti menjadi evaluasi bersama untuk kedepannya. Namun, lanjutnya, bila masih bisa dicari solusinya, seperti pemilih pindah ke TPS dari TPS kekurangan surat suara, maka hal tersebut harus disegerakan.
"Kalo ada kekurangan, itu harus jadi evaluasi kedepan. Mungkin ada TPS yang kekurangan surat suara dapat di switch dengan TPS lain yang kelebihan," katanya.
Kendati begitu, dia meyakini proses pemilu di kotanya akan berjalan tertib dan aman. "Pihak keamanan dan Pemerintah daerah juga menjamin warga masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing," tandasnya.
Menurut dia, pihaknya akan merekomendasikan dilakukan pemilu ulang di sejumlah TPS karena beberapa logistik belum sampai di TPS.
Salah satunya di Bekasi Utara yang terpaksa dihentikan oleh Panwascam karena surat suara untuk DPRD Provinsi belum ada.
Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi terlambat mendapat kiriman logistik pemilu. Akibatnya jadwal dilangsungkannya pencoblosan tidak berlangsung sesuai jadwal.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengungkapkan pihaknya memungkinkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pemilu susulan di sejumlah TPS tersebut. Hal ini mengacu kondisi di sejumlah TPS, salah satunya di Bekasi Utara yang dikabarkan dihentikan Panwascam karena surat suara DPRD belum tersedia.
“Enggak boleh (telat), itu menyalahi undang-undang. Pemilu harus mulai jam 07.00 WIB. Kita mungkin buat rekomendasi pemilu susulan, misalnya diundur sampai besok,” terang Ali, Rabu (17/4/2019).
Ali menilai, hal ini terjadi karena KPU Kota Bekasi kurang maksimal di lapangan.
“Kadang kawan KPU bandel juga. Udah kita perintahkan, enggak dijalankan. Misal soal petugas sortir lipat, kan 300 orang, kita minta ditambah 2 kali lipat enggak dijalankan juga. Dari awal sudah kita ingatkan, petugas itu kurang,” paparnya.
Disamping itu, KPU dinilai seringkali mendadak dalam mengambil keputusan. Misalnya soal penambahan DPTb.
“Misalnya soal DPTB, itu mepet baru diputuskan. Ketika mereka telah mengumumkan itu maka telat juga pencetakan (surat suara) DPTb-nya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni tidak membantah distribusi logistik masih bermasalah. Ia juga tidak menampik karena masalah tersebut rekomendasi Bawaslu bisa dijalankan. Kendati begitu, dia mengakui situasi pencoblosan hari ini mulai kondusif.
“Sudah (kondusif), walaupun banyak masalah juga di lapangan. Iya, bisa seperti itu (pemilu susulan jika direkomendasikan),” ujar Nurul.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, kekurangan logistik di lapangan mesti menjadi evaluasi bersama untuk kedepannya. Namun, lanjutnya, bila masih bisa dicari solusinya, seperti pemilih pindah ke TPS dari TPS kekurangan surat suara, maka hal tersebut harus disegerakan.
"Kalo ada kekurangan, itu harus jadi evaluasi kedepan. Mungkin ada TPS yang kekurangan surat suara dapat di switch dengan TPS lain yang kelebihan," katanya.
Kendati begitu, dia meyakini proses pemilu di kotanya akan berjalan tertib dan aman. "Pihak keamanan dan Pemerintah daerah juga menjamin warga masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing," tandasnya.
Kesimpulan
Hal tersebut benar adanya, dan sudah mendapat keterangan dari Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengenai penyebab terjadinya puluhan TPS di Bekasi tidak bisa mencoblos lantaran kurangnya surat suara.