Video yang memperlihatkan Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyerukan untuk mencoblos Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo, tersebar melalui media pesan Whatsapp. Dalam video dengan durasi 18 detik itu, Rizieq terlihat menyerukan Jokowi kepada semua orang yang menonton video tersebut.

Melalui penelusuran, diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil suntingan dari video Youtube di channel Front TV. Video asal suntingannya berjudul “Pemilu Jujur dan Adil - Habib Rizieq Syihab Riyadh KSA” yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2019.

Dalam video tersebut berisikan tudingan Rizieq kepada Kementerian Luar Negeri yang telah berupaya untuk memenangkan Capres Nomor Urut 01. Panjang video itu ialah 16:55 menit. Adapun, bagian yang diambil sebagai bagian suntingan ialah pada menit 3:49-3:55, 5:24-5:28, 6:42-6:45, dan 6:47.

Adapun, empat bagian itu disusun dalam durasi 19 detik. Susunan potongan video itu dimulai dari menit 6:47, 6:42-6:45, 3:49-3:55, dan bagian terakhir ialah 5:24-5:28.

Pihak Rizieq pun juga sudah memberikan klarifikasi terkait video suntingan tersebut. Adapun, klarifikasi tersebut diunggah dalam video di channel Front TV dengan judul “Heboh Video Habib Rizieq Dukung Jokowi” yang diunggah pada tanggal 16 April 2019. Dalam, video berdurasi 5:46 menit itu, Rizieq Shihab memaparkan analisis atas video suntingan tersebut.

Selain itu, Pengacara Habib Rizieq, Eggi Sudjana, memastikan bahwa video tersebut adalah hoaks. Ia pun mengatakan bahwa video berdurasi 18 detik itu merupakan hasil editan.

Eggi mengatakan, pengedit video tersebut mengambil video-video pernyataan Habib Rizieq untuk kemudian dikompilasi dan kemudian dibuat seolah-olah memberikan dukungan terhadap paslon 01.

“Dan yang kedua, yang perlu dilihat, Habib Rizieq kan sudah memberikan suaranya di TPS di Arab Saudi, pilihan Habib Rizieq jelas kepada Prabowo-Sandi,” tutur Eggi pada Selasa, 16 April 2019.

Dari penjelasan tersebut, maka video Rizieq Shihab yang menyerukan untuk mencoblos Capres Nomor Urut 01 Jokowi merupakan video manipulasi. Atas dasar itu, maka video itu masuk kategori manipulated content.

Setelah ditelusuri, artikel di laman Tribun Medan diunggah pada Senin (15/4/2019) kemarin. Sementara, artikel di laman Viva.co.id diunggah pada Rabu (16/4/2019).

Namun, isi artikel tidak ada hubungannya dengan pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Kedua topik OTT pejabat pemerintahan itu juga pernah dimuat di laman Kompas.com. Artikel Tribun Medan sesuai dengan artikel Kompas yang berjudul "Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan "Money Politics."

Dalam berita dituliskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan terhadap tiga orang yang diduga tim sukses calon legislatif dari Partai Gerindra, terkait dugaan money politic. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mengamankan dua orang caleg dari partai tersebut.

Sementara itu, artikel Viva.co.id sesuai dengan artikel "Caleg PKS yang Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang Bantah "Money Politics"

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa seorang caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Ali Akbar, tertangkap tangan atas tuduhan praktik politik uang.

Dia ketahuan oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Peristiwa itu terjadi di wilayah Dengen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Senin malam (15/4/2019).

Namun, ia membantah segala tuduhan tersebut. Ali membantah jika tertangkap tangan, namun dia tak memungkiri jika melakukan kesalahan telah melakukan kampanye di masa tenang.

Anggota Bawaslu Kota Makassar Abdul Hafid mengatakan informasi yang disebar itu hoax.

Indonesia mengadopsi cara penghitungan perolehan suara dengan berdasarkan jumlah kursi dengan model penghitungan Sainte-Lague.

“Tujuannya supaya perolehan suara terbagi habis ke masing-masing peserta Pemilu,” kata Hafid kepada Makassar Terkini, Selasa 16 April 2019.

Dia mengatakan, informasi tersebut cenderung masuk kategori kampanye di masa tenang.

“Tidak boleh lagi ada kampanye,” tegas Hafid.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengatakan, sistem Pemilu di Indonesia jauh berbeda dengan Amerika.

“Bedalah,” kata Mardiana yang juga mantan Anggota KPU Sulsel.

Menurut Mardiana, sistem Pemilu di Indonesia sifatnya proporsional terbuka. Pola pencoblosannya beda dengan Amerika.

Pemilu Indonesia masih menggunakan perhitungan manual. Dikerjakan oleh petugas KPPS. Berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat paling tinggi di pusat.

Terkait cara pencoblosan lembar suara presiden dan lembar suara partai, kata Mardiana, sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Perolehan suara capres terpisah dengan suara partai.

“Capres hanya dua pilihan. Pilih 01 atau 02, tidak ada gabungan dengan Caleg atau partai di surat suara yang beda. Begitupula sebaliknya,” ungkapnya.

Jika warga memilih atau mencoblos nama satu Caleg, suaranya akan langsung diberikan ke Caleg. Bila warga memilih dua sampai tiga Caleg dalam satu partai, maka suaranya untuk partai.

“Tidak ada istilah satu poin atau dua poin,” ungkap Mardiana.

Pemilihan Presiden di Amerika menggunakan sistem Dewan Pemilih.

Warga negara Amerika akan memilih sejumlah Dewan Pemilih yang dicalonkan partai.

Selanjutnya, Dewan Pemilih terpilih yang akan menentukan siapa Presiden terpilih.
“Kalau di Indonesia, warga langsung memilih presidennya. Tanpa diwakili,” kata Mardiana.

Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 2 juta lebih atau tepatnya 2.058.191 pemilih WNI di luar negeri. Jumlah pemilih terbanyak ada di Malaysia yakni 985.216 orang, disusul pemilih di Cina mencapai 465.032 warga.

Di banyak negara, memang terjadi banyak antrean panjang para pemilih. KPU menjelaskan alasan banyaknya WNI yang terpaksa mengantre berjam-jam sebelum dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu luar negeri akhir pekan ini.

"Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (14/4/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bilang mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir," tambahnya. Bisa tidaknya pemilih tambahan itu mencoblos, kata dia, tergantung pada ketersediaan surat suara.

Dengan demikian, keluhan dari JS Prabowo tidak bisa tergolong sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, klaim bahwa ada ribuan pemilih 02 yang kehilangan suara juga tidak berdasar karena memang hanya ada 500-an pemilih yang terdaftar di Turki.