Tersebar kabar di media sosial bahwa Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), kegiatan perkuliahannya dipindahkan ke Gedung DPRD Malang pada Senin (23/9). Kabar tersebut tersebar dalam bentuk meme, dengan narasi lengkap sebagai berikut:

“Instruksi 23 September. UB LIBUR Untuk semua kalian yang sibuk di kelas, sibuk ngajar, sibuk menjaga motor di parkiran, sibuk duduk di gerbang dan sibuk ngangkang di rektorat Segala bentuk perkuliahan pindah ke Gedung DPRD.”

“INSTRUKSI! Kepada Seluruh Mahasiswa UMM Pada hari Senin, 23/9/2019 segala bentuk kegiatan perkuliahan dipindah di depan Gedung DPRD Kota Malang Presensi di Ketua Tingkat masing-masing.”

Menanggapi hal ini Kepala Sub Kearsipan dan Humas Universitas Brawijaya, Kotok Gurito menyatakan kabar itu tidak benar. “UB tidak libur mbak,” ujar Kotok, saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9).

Ia mengatakan, Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hananani AR, MS sudah mengeluarkan surat pernyataan yang membantah informasi tersebut. Kotok kemudian mengirimkan surat pernyataan Rektor Universitas Brawijaya sebagai berikut.

“Surat Pernyataan Sehubungan dengan beredarnya poster/flyer yang pada intinya memuat pernyataan bahwa: a. “besok akan ada aksi menolak RUU ngawur” b. “memutuskan untuk memindahkan seluruh kegiatan perkuliahan di UB besok ke depan Gedung DPRD” yang dikeluarkan oleh Nuhfil Hanani (terlampir) dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Rektor Universitas Brawijaya tidak pernah menyampaikan / mengeluarkan pernyataan tersebut 2. Tidak ada pemindahan kegiatan perkuliahan ke Gedung DPRD dan 3. Perkuliahan di Universitas Brawijaya tetap diselenggarakan dengan normal tanpa ada pemindahan kegiatan perkuliahan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.”

Bantahan yang sama juga disampaikan UMM. Kepala Humas UMM, Joko Susilo mengatakan, informasi tersebut tidak benar atau hoaks (hoax).

“Hoaks, mbak. Kegiatan belajar normal, kegiatan kampus juga normal,” kata Joko, saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim postingan tersebut tidak benar. Hal itu didasari oleh hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cek Fakta Tempo. Berdasarkan hasil penelusurannya, sejumlah media televisi sudah meliput aksi demonstrasi mahasiswa. Selain itu, klaim bahwa pemilik media-media televisi merupakan China Komunis/PKI sudah dibuktikan oleh Tempo tidak benar.

Berikut kutipan hasil periksa fakta Tempo:

[…] Demonstrasi mahasiswa di televisi

Kolase foto aksi mahasiswa yang diunggah akun Aninta tidak muncul dalam pencarian melalui tools reverse image. Tim CekFakta Tempo kemudian memasukkan kata kunci “demo mahasiswa” di sejumlah situs milik televisi-televisi Indonesia.

Karena tidak disebutkan terkait apa aksi itu dilakukan oleh para mahasiswa yang ada dalam foto-foto tersebut, Tempo juga mengkhususkan pencarian pada unjuk rasa mahasiswa yang hangat terjadi dalam sepekan ini.

Pada 19 September 2019, mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK.

Tempo memilih sampel empat televisi yakni KompasTV, CNN Indonesia, tvOne, dan Metro TV yang memiliki program pemberitaan lebih banyak dibandingkan televisi lain.

Menggunakan mesin pencarian Google, Tempo menemukan 494 pemberitaan mengenai demo mahasiswa di situs CNN Indonesia. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR untuk menolak revisi UU KPK pada 19 September 2019.

Dengan cara yang sama, Tempo kembali menemukan pemberitaan tentang demonstrasi mahasiswa yang lebih banyak di KompasTV, mencapai 1.680 hasil. Unjuk rasa untuk menentang revisi UU KPK juga dimuat oleh KompasTV pada 19 September 2019.

Di MetroTV, Tempo juga menemukan 787 pemberitaan terkait unjuk rasa mahasiswa. Sementara tvOne juga memberitakan sejumlah aksi mahasiswa, salah satunya demonstrasi menentang pengesahan revisi UU KPK di DPR.

Benarkah ada pengaruh Cina dan PKI?

Dimuatnya pemberitaan tentang demo mahasiswa oleh sejumlah televisi Indonesia menggugurkan narasi pertama yang ditulis akun Aninta Rozana.

Sementara terkait klaim bahwa televisi Indonesia dikuasai oleh Cina bisa ditelusuri dari susunan pemilik saham, komisaris, dan direksi.

Susunan pemilik saham, komisaris, dan direksi tvOne bisa dibaca selengkapnya di sini. Sementara KompasTV di sini, CNN Indonesia di sini, dan Metro TV di sini.

Klaim bahwa televisi Indonesia telah dikuasai oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia juga tidak berdasar karena era PKI telah berakhir setelah Gerakan 30 September 1965. Pembubaran PKI pun telah dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

(link mengenai susunan pemilik saham, komisaris, dan direksi media televisi ada di bagian referensi)[…]

Dari hasil penelusuran Tempo itu, diketahui bahwa media televisi memang meliput aksi demonstrasi mahasiswa. Fokus pemeriksaan fakta Tempo terkait isu demonstrasi mahasiswa terhadap penolakan Revisi UU KPK. Selain itu, periksa fakta Tempo juga mengkaji perihal klaim pemilik televisi yang faktanya tidak dikuasai oleh China Komunis/PKI.

Melalui penelusuran di kanal media televisi dalam laman Youtube, ditemukan juga liputan mengenai demo penolakan hasil Revisi UU KPK dan RKUHP oleh para mahasiswa. Media televisi tersebut di antaranya CNN Indonesia, TV One, Kompas TV, Indosiar, dan Metro TV. Tautan peliputan demonstrasi ada di bagian referensi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim bahwa tidak ada media televisi yang tidak meliput demonstrasi mahasiswa merupakan klaim yang salah. Selain itu, klaim mengenai pemilik media televisi merupakan China Komunis/PKI juga salah. Oleh sebab itu, maka postingan itu masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

Polisi dan BEM Universitas Sriwijaya (Unsri) menyebut isu itu hoax.

“Untuk yang meninggal sejauh ini hoax. Kita belum dapat data, nanti dipastikan lagi lah,” kata Kapolresta Palembang Kombes Didi Hayamasyah saat ditemui di sela aksi di Jalan POM IX Palembang, Selasa (24/9/2019).

Tak hanya polisi, Presiden Mahasiswa Unsri Nikmatul Hakiki juga membantah kabar adanya mahasiswa meninggal. Namun dia memastikan di aksi ricuh tadi ada 28 mahasiswa luka.

“Nggak ada meninggal, kalau luka-luka ada. 25 Dirawat di RS Charitas dan tiga dirawat di RS AK Ghani,” kata Nikmatul.

Namun, dari 28 yang telah dirawat, 26 lainnya telah diizinkan pulang ke rumah.

“Saya pastikan kabar mahasiswa meningal saat ricuh itu hoaks. Itu kejadian daerah lain bukan Palembang. Sekarang 26 siswa sudah diizinkan dokter pulang, untuk dua mahasiswa lagi masih dirawat,” kata Didi, Selasa (24/9/2019).

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa kejadian di video tersebut tidak terjadi di Indonesia, melainkan di Thailand.

Situs pattayaone.news memberitakan bahwa yang dipukuli di dalam video tersebut adalah seseorang yang menolak untuk berhenti di sebuah pos pemeriksaan sebelumnya dan menabrak salah satu sukarelawan polisi yang menjaga barikade, dan melukai dia dengan serius.

Seorang pejabat pada hari Rabu mengkonfirmasi dua pembantu polisi memukul korban kecelakaan sepeda motor di dalam sebuah rumah sakit di provinsi Chonburi awal bulan ini.

Para petugas “ditegur” atas serangan itu, yang ditangkap dalam rekaman CCTV yang menjadi viral kemarin, menurut administrator lokal Pakasit Sueksongkram.

“Saya menegur mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berpikir sebelum melakukan sesuatu, karena mereka adalah petugas keamanan,” kata Pakasit, tanpa menyebut nama kedua pria itu.