Untuk memeriksa klaim tersebut, Tim CekFakta mula-mula memasukkan kata kunci "aksi balas dendam pembegal dan geng motor" ke mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa narasi tersebut pernah beredar pada 2016. Bantahan mengenai adanya aksi itu pernah dimuat oleh Detik.com pada 11 November 2016. Ketika itu, narasi yang beredar sama persis dengan narasi dalam pesan berantai di atas, yakni:
Pihak kepolisian akan melakukan Razia besar2an di semua titik.Razia dilakukn dengan gabungan mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek. Karena banyak kerabat para Pembegal atau Genk motor yang akan membalas dendam dikarenakan rekan2 mereka banyak yg tertangkap & ada juga yang dibakar.
Mereka berkata: "bahwasannya kami para pembegal motor akan membalas dendam atas perlakuan masyarakat yang main bakar terhadap angota kami, bahkan akan lebih kejam & brutal di jalanan".
Mereka berjanji setiap ada pengendara sepeda motor di pagi sd malam & dini hari akan dibacok dan dicincang.Tlg sebarkn informasi ini bhw mulai jam 10 malam besok sampai dengan dini hari, penduduk dilarang beraktifitas keluar rumah disebabkn adanya teror balas-dendam dr komplotan pembegal dan Genk motor.
Tadi siang kantor Polsek dilempari kertas yang bertulisan, "Nyawa harus dibayar dengan Nyawa dan kami akan bertumbuh menjadi besar,"
Para warga dihimbau JANGAN keluar pada mlm & dini hari utk sementara, jika TIDAK ada hal-hal yang mendesak.Demikian pesan dr Humas Mabes-Polri.Bantu Share yaa ..demi keselamatan kwn2 & keluarga kita.Tks.
Saat itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menegaskan bahwa pesan berantai tersebut hoaks. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Mabes Polri ketika itu, Brigadir Jenderal Agus Rianto. "Berita seperti ini sudah beberapa kali beredar. Mudah-mudahan masyarakat tidak terprovokasi," kata Agus.
Dilansir dari Liputan6.com, pesan berantai itu beredar setelah adanya aksi anggota geng motor yang berniat balas dendam dengan menembak anggota geng lain. Peristiwa ini terjadi di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, pada 9 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 WIB.
Penembakan itu bermula saat Tribowo, pria berusia 20 tahun asal Cilangkap, Jakarta Timur, berkendara ke daerah Jatiasih untuk balas dendam dan mencari geng motor yang menyerang kelompoknya. Sebelumnya, rekan korban, Paul Martin Manurung, mengalami luka tembak di bagian leher saat melewati Jalan Raya Kodau, Pondok Gede, Bekasi, pada 9 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 WIB.
Tak terima kawannya ditembak, Tribowo dan rekan-rekannya menyisir Jalan Raya Kodau yang mengarah ke Jatiasih. Tribowo cs pun menyerang sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di depan Gang H Puro, Jatimekar, Jatiasih. Namun, Tribowo lebih dulu dipepet dan ditembak dengan senjataairsoft gun. Tribowo pun tersungkur dan tewas di tempat.
Pesan berantai yang sama pun pernah menyebar di media sosial pada 2017, 2018, 2019, dan 2020. Pada 2017, pesan berantai itu beredar di Sumatera Utara, yang juga telah dibantah oleh polda setempat. Juru bicara Polda Sumut, Komisaris Besar Rina Sari Ginting menegaskan bahwa rencana aksi balas dendam para pelaku begal tersebut tidak ada. "Hoaks itu muncul sejak 10 Oktober lalu," katanya dikutip dari Jawapos.com pada 20 Oktober 2017.
Hari ini, 27 April 2020, Polri juga sudah membantah pesan berantai mengenai razia polisi karena bakal adanya aksi balas dendam para pembegal atau geng motor. Saat ini, kepolisian sedang melaksanakan Operasi Ketupat 2020 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pesan berantai soal aksi balas dendam para pembegal dan geng motor pada Selasa malam besok di atas keliru. Pesan berantai tersebut sudah beredar sejak 2016 dan terus dibagikan setiap tahunnya hingga saat ini. Polisi juga telah menegaskan bahwa pesan berantai itu hoaks.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Namun setelah melakukan penelusuran, melalui akun instagram pribadinya Khofifah menyebutkan jika surat tersebut tidak benar dan telah dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Beliau juga menyebutkan jika secara pribadi maupun Pemprov Jawa Timur tidak pernah mengeluarkan surat ajakan tersebut.

“Saya pastikan surat ini adalah hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya tidak pernah menyelenggarakan doa bersama seperti yang tertera dalam surat tersebut,” tulis Khofifah di akun instagrm pribadinya.

Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk tetap berdoa dan beribadah dari rumah sementara waktu guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Dengan demikian, dimohon kepada siapapun yang menerima surat palsu tersebut untuk tidak menanggapinya. Mari untuk sementara waktu kita berdoa dan beribadah di rumah masing-masing guna memutus mata rantai penularan Covid-19,” tulis Khofifah dalam akun instagram pribadinya.

Berdasarkan penjelasan yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, maka surat di atas masuk ke dalam kategori Konten Palsu.

Hasil Periksa Fakta Indri Pramesti Widyaningrum (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Gunadarma)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah telah mengeluarkan surat doa bersama tersebut; dalam akun instagram pribadinya Khofifah menyebutkan jika surat tersebut adalah ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari kumparan.com, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Yogyakarta, Sri Murni mengatakan hasil rapid test yang bersangkutan negatif. “Tidak positif, berarti tidak benar (pesan berantai tersebut). Jadi hasil tes 17 April itu dinyatakan negatif, tes kedua kemungkinan akan 27 April. Kami berharap semoga tes yang kedua hasilnya juga negatif,” kata Sri Murni.

Sri Murni menjelaskan bahwa petugas tersebut berstatus OTG karena mertuanya, yang tinggal satu rumah positif virus Corona. Status OTG itu berdasarkan surat dari Puskesmas Gamping, Kabupaten Sleman.

Dalam penelusuran lain, melansir dari kompas.com, Sri Murni mengatakan petugas kebersihan ini juga sudah menjalani rapid test yang pertama. Hasil dari rapid test yang pertama ini non reaktif. Terkait ada informasi yang beredar jika hasilnya reaktif, itu tidak benar.

“Hasil tes 17 April itu dinyatakan negatif, tes kedua kemungkinanya 27 April. Kami berharap semoga tes yang kedua hasilnya juga negatif,” kata Sri Murni.

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi mengenai petugas kebersihan SMAM 10 Yogyakarta positif virus Corona tidak benar. Oleh sebab itu informasi tersebut masuk dalam Misleading Contentatau Konten yang Menyesatkan.

Setelah ditelusuri, berita pada portal media tvonenews tersebut telah dihapus dan dimuat ulang dengan judul “Yasonna Minta Eks Napi yang Kembali Berulah Dikembalikan ke Lapas | tvOne”, Rabu (24/4). Berita yang dimuat ulang tvonenews juga memberikan klarifikasi terkait kesalahan judul berita di NewsOne Minute sebelumnya.

Melansir dari katadata.co.id dan detik.com, Jerman telah membebaskan lebih dari 40 ribu narapidana, Iran 85 ribu narapidana, sedangkan Pemerintah Kolumbia memerintahkan pembebasan sementara lebih dari empat ribu tahanan. Turki juga ikut mengambil kebijakan pembebasan narapidana, melalui persetujuan Parlemen Turki terkait aturan hukum yang mengizinkan pembebasan puluhan ribu napi demi menghindari bahaya COVID-19.

Indonesia sendiri telah membebaskan 38.822 narapidana hingga Senin (20/4). Kebijakan pembebasan narapadina tersebut berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Pembebasan tersebut hanya berlaku pada narapidana umum dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider, dan bukan warga negara asing, termasuk narapidana korupsi dan terorisme.

Atas penjelasan tersebut klaim yang menyebutkan bahwa hanya Indonesia yang membebaskan narapidana di tengah wabah COVID-19 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang salah.