Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Gubernur Jawa Tengah mengintruksikan akan ada penilangan bagi yang tidak bermasker di muka umum mulai tanggal 27 Juli 2020 dan akan didenda sebesar Rp.100.000 s.d Rp.150.000 serta akan diproses melalui aplikasi PIKOBAR adalah klaim yang keliru.

Faktanya, informasi tersebut adalah informasi palsu atau hoaks. Instruksi akan adanya penilangan dan denda bagi yang tidak mengenakan masker di muka umum ini bukan di Jateng, melainkan di Jawa Barat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan informasi itu adalah hoaks. Pernyataan ini Ganjar sampaikan melalui akun media sosialnya.

Aplikasi PIKOBAR adalah Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Selain itu, Pemprov Jabar memang akan jatuhkan denda bagi yang tidak memakai masker mulai tanggal 27 Juli.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan akan menyiapkan peraturan terkait penggunaan masker tersebut.

“Jadi, kami akan melakukan pendisiplinan karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan sudah. Sesuai komitmen kita yaitu tahap ketiga pendisiplinan dengan denda nilainya Rp100-150 ribu yang tidak pakai masker di tempat umum,” kata pria yang akrab disapa Emil itu dalam jumpa pers usai rapat evaluasi Gugus Tugas Jabar di Markas Komando Militer (Makodam) III/Siliwangi, Senin (13/7).

Di akun instragramnya, Ridwan Kamil memang mengunggah sebuah video dengan narasi sebagai berikut:

“DENDA 100-150 ribu BAGI YANG TIDAK BERMASKER DI TEMPAT UMUM.

Denda ini akan diberlakukan tanggal 27 Juli 2020 di seluruh wilayah Jawa Barat. Penilangan akan dilakukan oleh Satpol PP, Polisi dan TNI atas nama Gugus Tugas.

Pengecualian jika :
1. Sedang pidato (dengan jaga jarak yg memadai)
2. Sedang makan minum
3. Sedang Olahraga kardio tinggi.
4. Sedang Sesi foto sesaat.

Proses tilang berdenda ini dan kwitansi akan menggunakan e-tilang via apps PIKOBAR. Dana denda akan masuk ke kas daerah sesuai peraturan.

SELAMA 14 hari ini mari saling mengingatkan dan saling memberi masker dan mari lebih dispilin jika tidak ingin terkena denda. #covidjabar”

Informasi palsu. Gubernur Jateng menyatakan informasi itu adalah hoaks. Bukan Jateng tapi Jabar. Aplikasi PIKOBAR adalah Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Pemprov Jabar memang akan jatuhkan denda bagi yang tidak memakai masker mulai tanggal 27 Juli.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Berikut penjelasannya:

1. Analisa Dr Andrew Kaufman ahli biologi molekuler tentang Covid-19 menguak rekomendasi WHO yang dinyatakan tidak akurat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan dua alat tes Covid-19, genesig Real-Time PCR Coronavirus (Covid-19) dan cobas SARS-CoV-2 Qualitative assay for use on the cobas:registered: 6800/8800 Systems, ke dalam daftar alat uji darurat atau Emergency Use Listing (EUL), karena peralatan itu dianggap akurat mendeteksi penyebab penyakit, virus SARS-CoV-2.

Daftar alat uji yang telah masuk dalam sistem EUL dapat menjadi panduan bagi otoritas kesehatan di negara-negara mitra, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga penanggulangan Covid-19 lainnya untuk membeli atau melakukan pengadaan alat uji Covid-19, demikian keterangan WHO dalam pernyataan resminya.

2. Covid-19 yang tidak murni sebabkan kematian. Kepala Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Dr dr Agus Dwi Susanto, SpP(K), membantah anggapan tersebut. Menurutnya di lapangan menunjukkan ada orang-orang yang meninggal setelah terinfeksi Corona meski tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

Dikutip dari Detik.com, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Rita Rogayah mengatakan ada 76 pasien Covid-19 yang meninggal dari sebanyak 205 pasien positif Covid-19 di rumah sakitnya pada April 2020. Dari jumlah pasien yang meninggal itu, 65 pasien (86 persen) memiliki penyakit penyerta, sementara 11 pasien (14 persen) lainnya tanpa penyakit penyerta.

Kemudian di Surabaya Jawa Timur, hingga 15 Juni 2020 terdapat 328 pasien positif Covid-19 yang meninggal. Sebanyak 300 orang di antaranya memiliki penyakit penyerta, sementara 28 orang lainnya tidak mempunyai penyakit bawaan alias meninggal murni karena Covid-19.

3. Ada pun perihal ODP dan PDP yang meninggal dan ternyata kemudian terbukti negatif Covid-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan pasien yang meninggal dalam masa penanganan Covid-19, maka disebut sebagai kematian Covid-19 walaupun berstatus ODP maupun PDP. Untuk itu, bukan hanya pasien positif yang harus mengikuti protokol pemakaman Covid-19, tetapi juga yang berstatus ODP maupun PDP.

4. Menunggu vaksin sebagai satu-satunya harapan sama sekali bukan jawaban solusi.

Hadirnya vaksin telah mencegah setidaknya 10 juta kematian pada 2010-2015. Jutaan orang di seluruh dunia pun terlindungi dari penderitaan dan kecacatan yang terkait dengan penyakit seperti pneumonia, diare, batuk rejan, campak, dan polio. Program imunisasi yang berhasil juga memungkinkan prioritas nasional, seperti pendidikan dan pembangunan ekonomi, dapat bertahan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan RI, data dari 337 pasien Corona COVID-19-19 yang meninggal pada 3 Juni lalu menunjukkan 110 orang tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Sebanyak 118 pasien positif COVID-19 lainnya yang meninggal memiliki komorbid tunggal dan 109 pasien berstatus multi komorbid.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa pada 16 Juli 2020 Jakarta putih karena ada triliunan manusia membludak memenuhi dinding Gedung DPR dan tiang Monas adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto yang diunggah sumber klaim adalah foto editan dan bukan foto 16 Juli 2020.

Foto aslinya, adalah foto momen terkait dengan aksi 2 Desember 2016 atau 212. Di foto asli, massa berpakaian putih-putih itu memenuhi jalan M.H. Thamrin di sekitaran gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Agama.

Foto editan ini, pernah diunggah disitus melekpolitik pada 3 Desember 2019 di artikel berjudul “Parah! Jumlah Peserta Reuni 212 Di-Mark Up Wan Aibon, Apalagi Jumlah Anggaran”

Foto ini dikaitkan dengan pertanyaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal jumlah peserta Reuni 212 sebanyak ratusan ribu yang kemudian dikoreksi Anies dengan menyebut jutaan jumlah peserta yang hadir.

Foto asli, diunggah Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris pada 2 Desember 2016. Fahira menulis keterangan foto itu terkait dengan aksi 2 Desember 2016 atau 212.

Foto editan dan bukan foto 16 Juli 2020. Foto aslinya, adalah foto momen terkait dengan aksi 2 Desember 2016 atau 212. Di foto asli, massa berpakaian putih-putih itu memenuhi jalan M.H. Thamrin di sekitaran gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Agama.

Klaim 1: Covid-19 sifatnya self limited desease. Artinya, manusia bisa sembuh sendiri dengan antibodi yang dimilikinya. Bagi yang punya penyakit berat memang rentan, namun tidak selamanya membawa kematian.
Fakta:
Virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV2, hingga 16 Juli 2020, telah menginfeksi lebih dari 13 juta orang di seluruh dunia, dengan sekitar 586 ribu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia, kasus positif Covid-19 telah mencapai 80.094 kasus dengan 3.797 kematian. Covid-19 menginfeksi semua umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua.
Dalam kasus Covid-19, tidak semua pasien bisa memulihkan dirinya sendiri dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tingkat rawat inap pasien Covid-19 di AS pada Maret 2020 misalnya, mencapai 4,6 per 100 ribu populasi serta 89,3 persen pasien yang dirawat memiliki penyakit penyerta. Di Indonesia, tingkat hunian hunian rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 mencapai 60 persen. 
Selain itu, bukan hanya mereka yang punya penyakit berat (penyakit penyerta) yang rentan terhadap Covid-19, melainkan juga anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat, per 18 Mei 2020, setidaknya 3.324 anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan 129 anak berstatus PDP meninggal dunia, sementara jumlah anak yang positif Covid-19 mencapai 584 anak.
Dengan demikian, klaim pertama di atas tidak sepenuhnya benar.
Sumber: Worldometers, CDC, Kompas, Tempo, Kemenkes
Klaim 2: Banyak tenaga medis yang meninggal karena kecapekan. Bukankah ini (kelelahan) juga yang disinyalir menjadi penyebab kematian 600 petugas KPPS saat Pilpres 2019?
Fakta:
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat, hingga Juli 2020, sebanyak 61 dokter meninggal dunia karena Covid-19.  Di Jawa Timur, angka kematian dokter dan tenaga medis akibat Covid-19 berada di atas 10 persen. IDI menjelaskan setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan tingginya kasus kematian pada tenaga medis, yakni minimnya alat pelindung diri (APD) di fasilitas kesehatan; lemahnya skrining pasien, termasuk skrining untuk petugas; belum dibuatnya alur layanan yang berbeda untuk pasien Covid-19 dan non-Covid-19; lemahnya deteksi/isolasi/terapi kasus; adanya faktor risiko dan kerentanan seperti usia, penyakit, dan komorbid lainnya; adanya riwayat kontak dengan pasien Covid-19 maupun pasien umum yang tanpa gejala; terlambatnya tes dan lamanya hasil tes; serta terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan dan rumah sakit rujukan Covid-19. 
Sumber: Kompas dan Kontan
Klaim 3: WHO adalah badan kesehatan di bawah PBB yang dikendalikan oleh AS dan dikuasai Yahudi Israel.
Fakta:
WHO didirikan pada 7 April 1948 dan menjadi organisasi independen di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WHO berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan kini memiliki 150 negara anggota. AS merupakan salah satu anggota dan pendonor tetap WHO, tapi bukan satu-satunya. Pendonor WHO berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari negara anggota, organisasi internasional, sektor swasta, dan sumber lainnya. Pendonor utama WHO selain AS adalah PBB, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Bill Gates Foundation, GAVI Alliance, National Philanthropic Trust Inggris, Bloomberg dan, Komisi Uni Eropa. 
Namun, di tengah pandemi Covid-19, Presiden AS Donald Trump berkonflik dengan WHO yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan dengan Cina terkait pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada akhir 2019. Trump telah menghentikan pendanaan AS terhadap WHO sejak April 2020. Trump pun menyatakan bahwa AS akan keluar dari WHO pada 2021, mengakhiri keanggotaannya selama 70  tahun. Namun, AS harus melalui masa tenggang satu tahun sebelum resmi keluar dari WHO dan membayar seluruh iuran yang telah disepakati dalam resolusi bersama Kongres AS pada 1948. Saat ini, AS berutang lebih dari 200 juta dolar AS kepada WHO.
Dengan demikian, klaim bahwa keputusan WHO terkait pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh AS tidak benar.
Sumber: WHO dan Katadata
Klaim 4: Covid-19 adalah bentuk ketakutan elite global akan kebangkitan umat Islam.
Fakta:
Tidak ada bukti bahwa virus Corona penyebab Covid-19 sengaja diciptakan, termasuk dengan tujuan untuk menghambat bangkitnya umat Islam. Menurut artikel Nature pada 17 Maret 2020, penelitian terhadap struktur genetik SARS-CoV-2 menunjukkan bahwa virus itu bukanlah manipulasi laboratorium. Para ilmuwan memiliki dua penjelasan tentang asal usul virus tersebut, yakni seleksi alam pada inang hewan atau seleksi alam pada manusia setelah virus melompat dari hewan.
Faktanya lainnya, sepuluh negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia adalah negara-negara yang populasi umat Islamnya lebih kecil ketimbang umat agama lain. Sepuluh negara ini adalah AS, Brasil, India, Rusia, Peru, Cili, Meksiko, Afrika Selatan, Spanyol, dan Inggris. Sementara negara-negara dengan populasi mayoritas muslim, seperti Arab Saudi, berada di posisi 14. Yang lainnya, Bangladesh di urutan 17, Irak di posisi 24, dan Indonesia di peringkat 26. 

Selain itu, Covid-19 bukan satu-satunya pandemi mematikan. Jurnal Science mencatat setidaknya ada 20 epidemi dan pandemi mematikan dalam sejarah manusia sejak abad prasejarah hingga masa sekarang, seperti Zika (2015), Ebola (2014), dan flu burung (2009).
Dengan demikian, klaim bahwa virus penyebab Covid-19 sengaja diciptakan dengan tujuan menghambat bangkitnya umat Islam keliru.
Sumber: Worldometers dan Livescience
Klaim 5: Parlemen Italia telah membongkar data ribuan orang yang meninggal karena Covid-19 adalah fiktif. 
Fakta:
Tidak ada pemberitaan yang menyebutkan informasi tersebut. Pada 24 April 2020, memang beredar klaim di media sosial yang mengutip pernyataan politikus Italia bahwa terdapat sekitar 25 ribu orang yang tidak meninggal karena Covid-19, dan 96,3 persen dari mereka yang meninggal disebabkan oleh penyakit lain. Menurut klaim itu, data tersebut berasal dari Higher Institute of Health. 
Berdasarkan pemeriksaan fakta Full Fact, klaim tersebut keliru. Laporan sebenarnya yang dirilis oleh Higher Institute of Health pada 20 April 2020 tidak menampilkan proporsi kematian akibat Covid-19. Laporan tersebut menyebut bahwa 96,3% persen pasien positif Covid-19 yang meninggal memiliki penyakit penyerta (komorbid) dan 3,7 persen tanpa komorbiditas. Artinya, Covid-19 menyebabkan kematian pada mereka yang tidak memiliki penyakit penyerta dan mempercepat kematian pada pasien dengan komorbid. 
Hingga 16 Juli 2020, Italia mencatatkan kasus kematian akibat Covid-19 sebanyak 34.997 orang. Kematian ini menimpa mereka yang sudah didiagnosa positif Covid-19.
Sumber: Full Fact dan Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim-klaim dalam tulisan berjudul "Dahsyatnya Fitnah Corona" yang diunggah oleh akun Bee keliru. Virus Corona penyebab Covid-19 pun bukanlah rekayasa untuk menghambat bangkitnya umat Islam. Data menunjukkan sepuluh negara dengan kasus Covid-19 tertinggi adalah negara-negara yang populasi muslimnya minoritas. Klaim bahwa WHO dikendalikan oleh AS dalam menangani Covid-19 juga tidak merujuk pada fakta. Kini, AS sedang berkonflik dengan WHO, di mana mereka telah menghentikan pendanaan sejak April 2020 dan mengumumkan akan keluar dari keanggotaan WHO.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Rujukan