Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa foto para menteri dan anggota DPR yang tidak bermasker diambil saat UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan foto saat UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Foto tersebut merupakan foto yang diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri lainnya menyerahkan surat presiden serta draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dilansir dari Tempo, foto-foto tersebut terdapat dalam berita foto yang berjudul “Pemerintah Serahkan Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR”. Foto-foto itu diberi keterangan, “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.”

Tempo kemudian menelusuri berita di Liputan6.com yang berjudul “Sah, DPR Tetapkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang”. Berita dengan judul ini memang pernah dimuat oleh Liputan6.com pada 5 Oktober 2020. Namun, fotonya memperlihatkan foto ketika UU Cipta Kerja diketok di DPR pada 5 Oktober 2020. Dalam foto itu, para menteri dan anggota DPR terlihat mengenakan masker. Motif pakaian batik yang mereka kenakan pun berbeda dengan yang dipakai dalam foto unggahan akun Baim.

Meskipun begitu, pada 5 Oktober 2020, halaman Facebook Liputan6 memang membagikan tautan berita dengan judul itu yang dilengkapi dengan foto seperti yang terdapat dalam unggahan akun Baim. Namun, saat tautannya diklik, foto tersebut tidak ditemukan dan sudah berganti dengan foto para menteri dan anggota DPR yang bermasker.

Tempo pun menelusuri berita di Liputan6.com yang menggunakan foto seperti yang terdapat dalam unggahan akun Baim. Foto itu salah satunya digunakan dalam berita yang berjudul “Akan Disahkan DPR, Ekonom Sebut RUU Omnibus Law Tak Mampu Dongkrak Investasi” pada 5 Oktober 2020. Namun, foto tersebut telah diberi keterangan bahwa diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Berikut ini keterangan foto itu:

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)”

Bukan foto saat UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Foto tersebut merupakan foto yang diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri lainnya menyerahkan surat presiden serta draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya foto tenaga medis yang memegang kertas bertuliskan “Buat Para KADRUN Cukup Kalian Jaga Mulut Bagi Kami Adalah Bantuan” adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto tersebut adalah foto hasil editan atau suntingan. Foto asli tenaga medis itu bertuliskan “Pantang Pulang Sebelum Corona Tumbang”. Foto asli tenaga medis tersebut diunggah oleh akun Twitter @rsud_Moewardi pada 19 Maret 2020.

Foto itu adalah salah satu dari beberapa foto yang diunggah akun Twitter resmi milik RSUD Dr. Moewardi tersebut.

“Ini pilihan kami..berjuang di garda terdepan melawan virus, yang tak kasat mata tapi menggemparkan dunia, yang bernama #COVID19. Lalu apa pilihan kamu? Saat ini #bekerjadarirumah atau #dirumahaja menjadi pilihan yang bijak untuk berkontribusi #LawanCorona” tulis akun RSUD Dr. Moewardi pada unggahan tersebut.

Gambar editan / suntingan. Foto asli tenaga medis itu bertuliskan “Pantang Pulang Sebelum Corona Tumbang”. Foto asli tenaga medis tersebut diunggah oleh akun Twitter @rsud_Moewardi pada 19 Maret 2020.

Akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) mengunggah video dengan disertai narasi yang menggambarkan bahwa video tersebut direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 6 Oktober 2020. Unggahan tersebut telah mendapat respon sebanyak 687 retweet, 116 balasan, dan telah disukai sebanyak 1.839 kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, video unggahan itu merupakan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube VDLnews dengan narasi “VDLnews – أقوى هداف في الثورة” (VDLnews – the most powerful goalscorer in the revolution) yang berdurasi 0:05 detik.

Selain itu, video tersebut juga diunggah dalam format GIF oleh akun Twitter Christian Mouawad (@ChrisMouawad93) pada 15 Desember 2019 dan dibagikan kembali oleh jurnalis Al Jazeera bernama Timour Azhari (@timourazhari) di laman Twitter pribadinya dengan tambahan narasi “Beirut 2019. A man volley-kicks a tear gas canister back towards riot police.#LebanonProtests#لبنان_ينتفض” (Beirut 2019. Seorang pria menendang tabung gas air mata ke arah polisi anti huru hara.#LebanonProtests#LebanonRising) pada tanggal yang sama.

Mengutip dari portal Guardian, aksi demonstrasi yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan polisi itu telah melukai sekitar 40 orang. Aksi demonstrasi anti-pemerintah yang mengancam sektor ekonomi Lebanon telah berlangsung sejak Oktober 2019.

Dengan demikian, unggahan akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Salah/False Context karena video tersebut bukan direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung, melainkan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia)

Narasi yang salah. Faktanya, video tersebut direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.

Melalui pesan berantai Whatsapp, beredar informasi perihal adanya beasiswa di tengah pandemi Covid-19 sejumlah Rp4 juta oleh STMIK Royal Kisaran. Menurut narasi yang beredar, khusus mahasiswa penerima pesan harus segera menghubungi nomor yang tertera untuk melakukan pencairan dana.Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut diketahui adalah palsu alias hoaks. Melansir dari media sosial Instagram @stmikroyal.official, ditegaskan bahwa pihak kampus tidak pernah mengedarkan pesan seperti halnya yang beredar.Berikut klarifikasi oleh @stmikroyal.official:[#BeritaHoax]

#SahabatRoyal – Lebih Waspada lagi dan Lebih Teliti lagi dalam menerima atau menelaah informasi yaa ?

Hati-hati dengan berita #Hoax!!

Kampus STMIK Royal Kisaran dalam hal ini tidak pernah memberitahukan informasi tentang penerimaan beasiswa melalui pesan (sms) atau telepon seluler.

Jika kamu salah satu yang menerima telepon dan atau pesan #Hoax itu, harap segera mengkonfirmasi secara langsung terlebih dahulu ke pihak kampus!

be smart people ?

Informasi palsu. Melalui media sosialnya, STMIK Royal Kisaran menyatakan pesan tersebut adalah hoaks. Pihak kampus mengimbau agar selalu mengecek segala bentuk informasi di situs dan media sosial resmi.Selengkapnya terdapat di penjelasan!