Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri tautan yang disertakan pada unggahan program internet rakyat gratis yang beredar.

Mula-mula kami mencoba membuka tautan yang terdapat dalam unggahan. Saat tautan diakses, pengunjung diarahkan pada sebuah halaman dengan tampilan bertuliskan “Program Internet Rakyat, Cek Kelayakan Bantuan. Verifikasi data anda untuk mendapatkan akses internet gratis.” juga ditemukan logo internet rakyat pada bagian atas halaman.

Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan dari tampilan situs tersebut. Pertama, tidak ditemukan informasi secara utuh, soal kejelasan legalitas situs tersebut. Lebih lanjut, pengunjung juga diminta untuk mendaftarkan diri hanya dengan menuliskan nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung ke akun Telegram.

Periksa Fakta Internet Gratis Rakyat.

Upaya dan modus di atas sangat kuat indikasinya dengan upaya penipuan dan pencurian data dengan metode phising.

Baca juga:Kenali Modus Penipuan Online: Phising, Sniffing, hingga Phraming

Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan melakukan pemindaian di situs urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Internet Rakyat.

Sebagai informasi, Program Internet Rakyat (IRA) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui PT Solusi Sinergi Digital (Surge) dan mitra teknologinya untuk menyediakan akses internet 5G murah dan cepat (Rp100.000/bulan untuk 100 Mbps). Layanan ini dioperasikan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai anak cabang perusahaan.

Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), hasilnya mengarahkan ke video berikut dari unggahan Kompas.com. Video tersebut menyebutkan bahwa Indonesia kedatangan layanan internet fixed WiFi 5G baru bernama Internet Rakyat, yang memiliki arsitektur jaringan berbasis Open Radio Access Network (RAN) dan menggunakan pita frekuensi 1,4 GHz.

Layanan ini menawarkan internet dengan kecepatan tinggi dengan harga yang cukup terjangkau yaitu harga paket WiFi Internet yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi penyedia layanan ini tidak menyediakan internet gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi pada Instagram resmi @surgewifi. Disebutkan dpada 15 November 2025 Internet Rakyat diluncurkan untuk mewujudkan komitmen menghadirkan internet yang lebih cepat, lebih merata, dan lebih inklusif hingga ke pelosok negeri.

Melansir laman resmi PT Telemedia Komunikasi Pratama, untuk mendaftarkan diri pada program Internet Rakyat, masyarakat harus melakukan pra-pendaftaran layanan Internet dan tidak membutuhkan akun Telegram.

Adapun paket yang tersedia yaitu paket internet 30 hari dengan harga Rp. 100.000 dengan layanan 5G FWA, gratis sewa modem (CPE), kecepatan internet di atas 100 Mbps, gratis langganan bulan pertama, kuota unlimited dan tanpa biaya pemasangan. Tidak tersedia program internet gratis 25 GB selama 3 bulan yang diinformasikan dalam resmi Internet Rakyat.

Berdasarkan rangkuman Tirto, untuk dapat menikmati Internet Rakyat, masyarakat diharuskan untuk melakukan pemesanan (pre order) terlebih dahulu melalui tautan https://internetrakyat.id/register# dan mengikuti prosedur pemesanan modem dengan melengkapi data diri seperti Nama Lengkap, Nomor Handphone (WhatsApp Aktif), Email yang aktif, serta detail alamat untuk pengiriman modem.

Sementara terkait klaim adanya bantuan Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar, tidak ada media kredibel yang membenarkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar di Facebook tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim adanya program Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan untuk masyarakat.

Adapun Internet Rakyat, adalah adalah penyedia layanan internet berbasis fixed wifi 5G yang baru diluncurkan pada 15 November 2025. Itu bukan nama program internet gratis seperti yang disebut dalam unggahan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemensos. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain klik6.bantuanbansospkh.com, dibuat pada 28 November 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat, yang diklaim merupakan pendaftaran program bantuan PKH. Beberapa pertanyaan di kuesioner di antaranya nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah itu pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising.

Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal, melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Melansir Liputan6.com, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang direncanakan akan berlanjut pada tahun 2026, namun belum ada tanggal pasti pencairan yang diinformasikan.

Nominal penerima bantuan PKH bervariasi, misalnya ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun), sedangkan pendidikan SD/sederajat menerima Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). Pendidikan SMP/sederajat mendapatkan Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun), dan SMA/sederajat Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, bantuan yang diterima adalah Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun). Tidak ada informasi yang menyatakan adanya pencairan bansos PKH untuk bulan Januari dan Februari 2026 sebesar Rp900 ribu.

Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah yaitu melalui situs resmi Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos, dengan masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama lengkap sesuai KTP, serta kode captcha. Tak ada pertanyaan akun atau nomor Telegram.

Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 sebesar Rp900 ribu dengan meminta nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 bulan Januari dan Februari dari Kementerian Sosial bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemensos dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri tautan yang disertakan pada unggahan program internet rakyat gratis yang beredar.

Mula-mula kami mencoba membuka tautan yang terdapat dalam unggahan. Saat tautan diakses, pengunjung diarahkan pada sebuah halaman dengan tampilan bertuliskan “Program Internet Rakyat, Cek Kelayakan Bantuan. Verifikasi data anda untuk mendapatkan akses internet gratis.” juga ditemukan logo internet rakyat pada bagian atas halaman.

Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan dari tampilan situs tersebut. Pertama, tidak ditemukan informasi secara utuh, soal kejelasan legalitas situs tersebut. Lebih lanjut, pengunjung juga diminta untuk mendaftarkan diri hanya dengan menuliskan nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung ke akun Telegram.

Periksa Fakta Internet Gratis Rakyat.

Upaya dan modus di atas sangat kuat indikasinya dengan upaya penipuan dan pencurian data dengan metode phising.

Baca juga:Kenali Modus Penipuan Online: Phising, Sniffing, hingga Phraming

Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan melakukan pemindaian di situs urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Internet Rakyat.

Sebagai informasi, Program Internet Rakyat (IRA) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui PT Solusi Sinergi Digital (Surge) dan mitra teknologinya untuk menyediakan akses internet 5G murah dan cepat (Rp100.000/bulan untuk 100 Mbps). Layanan ini dioperasikan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai anak cabang perusahaan.

Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), hasilnya mengarahkan ke video berikut dari unggahan Kompas.com. Video tersebut menyebutkan bahwa Indonesia kedatangan layanan internet fixed WiFi 5G baru bernama Internet Rakyat, yang memiliki arsitektur jaringan berbasis Open Radio Access Network (RAN) dan menggunakan pita frekuensi 1,4 GHz.

Layanan ini menawarkan internet dengan kecepatan tinggi dengan harga yang cukup terjangkau yaitu harga paket WiFi Internet yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi penyedia layanan ini tidak menyediakan internet gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi pada Instagram resmi @surgewifi. Disebutkan dpada 15 November 2025 Internet Rakyat diluncurkan untuk mewujudkan komitmen menghadirkan internet yang lebih cepat, lebih merata, dan lebih inklusif hingga ke pelosok negeri.

Melansir laman resmi PT Telemedia Komunikasi Pratama, untuk mendaftarkan diri pada program Internet Rakyat, masyarakat harus melakukan pra-pendaftaran layanan Internet dan tidak membutuhkan akun Telegram.

Adapun paket yang tersedia yaitu paket internet 30 hari dengan harga Rp. 100.000 dengan layanan 5G FWA, gratis sewa modem (CPE), kecepatan internet di atas 100 Mbps, gratis langganan bulan pertama, kuota unlimited dan tanpa biaya pemasangan. Tidak tersedia program internet gratis 25 GB selama 3 bulan yang diinformasikan dalam resmi Internet Rakyat.

Berdasarkan rangkuman Tirto, untuk dapat menikmati Internet Rakyat, masyarakat diharuskan untuk melakukan pemesanan (pre order) terlebih dahulu melalui tautan https://internetrakyat.id/register# dan mengikuti prosedur pemesanan modem dengan melengkapi data diri seperti Nama Lengkap, Nomor Handphone (WhatsApp Aktif), Email yang aktif, serta detail alamat untuk pengiriman modem.

Sementara terkait klaim adanya bantuan Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar, tidak ada media kredibel yang membenarkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar di Facebook tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim adanya program Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan untuk masyarakat.

Adapun Internet Rakyat, adalah adalah penyedia layanan internet berbasis fixed wifi 5G yang baru diluncurkan pada 15 November 2025. Itu bukan nama program internet gratis seperti yang disebut dalam unggahan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemensos. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain klik6.bantuanbansospkh.com, dibuat pada 28 November 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat, yang diklaim merupakan pendaftaran program bantuan PKH. Beberapa pertanyaan di kuesioner di antaranya nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah itu pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising.

Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal, melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Melansir Liputan6.com, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang direncanakan akan berlanjut pada tahun 2026, namun belum ada tanggal pasti pencairan yang diinformasikan.

Nominal penerima bantuan PKH bervariasi, misalnya ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun), sedangkan pendidikan SD/sederajat menerima Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). Pendidikan SMP/sederajat mendapatkan Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun), dan SMA/sederajat Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, bantuan yang diterima adalah Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun). Tidak ada informasi yang menyatakan adanya pencairan bansos PKH untuk bulan Januari dan Februari 2026 sebesar Rp900 ribu.

Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah yaitu melalui situs resmi Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos, dengan masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama lengkap sesuai KTP, serta kode captcha. Tak ada pertanyaan akun atau nomor Telegram.

Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 sebesar Rp900 ribu dengan meminta nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 bulan Januari dan Februari dari Kementerian Sosial bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemensos dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.