Foto yang dipakai pada poster yang beredar, serupa dengan foto yang dipakai pada artikel Tribunnews.

Foto diambil ketika Prabowo memberikan arahan dalam acara retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 25 Oktober 2024.

Sejauh ini, tidak ditemukan pernyataan Prabowo mengenai wacana wajib militer di masa pemerintahannya.

Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan wajib militer meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) telah berlaku.

Ia menegaskan, UU PSDN menerapkan sistem komponen cadangan, bukan wajib militer.

"Kita tidak ada sistem wajib militer, tapi kita nanti sistemnya komponen cadangan," kata Prabowo pada 9 Januari 2024, dilansir CNN.

Narasi mengenai Prabowo mewacanakan wajib militer bagi anak muda adalah hoaks.

Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memastikan pemerintah tidak akan melakukan wajib militer.

UU PSDN menerapkan sistem komponen cadangan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Prabowo mengenai pembekuan sementara KPK.

Prabowo memang beberapa kali berpidato mengenai upaya memerangi korupsi.

Misalnya, saat memberi pengarahan kepada calon kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Bali, Prabowo menegaskan komitmennya dalam melawan korupsi.

“Kalau kita ingin memperbaiki kita bilang harus kurangi korupsi malah ada yang mengatakan sudah lah tidak mungkin karena sudah terlalu parah ini yang harus kita lawan sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan,” kata Prabowo pada 3 November 2024, seperti diwartakan oleh Kompas.com.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron turut mendukung keinginan Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Dilansir Kompas.com, Ghufron mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara sistemik melalui sistem terstruktur dalam pemerintahan.

Misalnya, dengan mendorong perlunya Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), yakni berupa bantuan bagi parpol dengan syarat adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaannya, termasuk perlunya audit sebagai pertanggungjawaban.

Kendati demikian, tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo terkait rencana pembekuan sementara KPK.

Narasi mengenai Prabowo akan membekukan sementara KPK jika tidak dapat mengejar koruptor dalam 100 hari, merupakan hoaks.

Prabowo tidak pernah membuat pernyataan semacam itu.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan dari Elon Musk atau Tesla soal peluncuran mobil yang sepenuhnya bertenaga surya.

Selain itu, tidak ada mobil Tesla yang dijual dengan harga 7.000 dollar AS.

Dilansir InsiderEV, mobil termurah Tesla adalah Model 3 yang dijual dengan harga 44.130 dolar AS.

Dilansir Quartz, mobil listrik Tesla menggunakan baterai sebagai sumber energi. Baterai tersebut dapat diisi ulang dengan listrik rumah yang diperoleh dari panel surya.

Namun, mobil Tesla tidak dilengkapi dengan panel surya.

Pada Juli 2017, Elon Musk mengatakan bahwa menggunakan panel surya sebagai sumber energi mobil listrik masih belum efisien.

"Tidak terlalu membantu, karena permukaan mobil yang sebenarnya tidak terlalu luas, dan mobil sering berada di dalam. Tempat yang paling tidak efisien untuk meletakkan tenaga surya adalah di mobil," kata Musk.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Elon Musk meluncurkan mobil yang sepenuhnya bertenaga surya adalah hoaks.

Tidak ditemukan bukti Elon Musk atau Tesla meluncurkan mobil yang sepenuhnya bertenaga surya.

Pada Juli 2017, Elon Musk mengatakan bahwa menggunakan panel surya sebagai sumber energi mobil listrik masih belum efisien.

Video Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengumumkan bantuan Rp 1,5 miliar untuk 20 pekerja migran pernah beredar pada Agustus dan September 2024.

Video tersebut telah dibantah oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum dalam keterangan di situs resmi, 6 September 2024.

"Video yang diedarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab di media sosial Facebook dapat dipastikan adalah video palsu atau hoaks yang dibuat secara manipulatif menggunakan teknologi deepfake," kata Yayuk.

Yayuk menjelaskan, BP2MI tidak pernah memberikan sejumlah uang sebagaimana video yang beredar. Apabila masyarakat menemukan video atau informasi serupa, maka dipastikan bahwa hal tersebut adalah hoaks.

"Kami mengimbau kepada para pekerja migran Indonesia untuk berhati-hati terhadap informasi mencurigakan yang berisi penipuan melalui akun palsu yang mengatasnamakan BP2MI," ujar Yayuk.

Waspada, aksi penipuan banyak dilakukan dengan modus menawarkan bantuan dana. Di media sosial, penawaran ini banyak muncul dalam berbagai unggahan.

Pastikan untuk mencari informasi melalui situs resmi yang disediakan BP2MI. Layanan informasi BP2MI dapat dilihat dalam tautan ini.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengumumkan bantuan dana Rp 1,5 miliar untuk pekerja migran adalah hoaks.

Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum mengatakan, video yang beredar adalah hasil manipulasi dan dihasilkan dengan teknik deepfake.