Telah beredar sebuah foto di grup WhatsApp yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama sejumlah orang, dengan klaim foto bahwa Anies merupakan “jongos” Tiongkok.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim foto yang memperlihatkan Anies “jongos” Tiongkok adalah salah. Faktanya, foto itu terkait dengan kehadiran Anies dalam sebuah perayaan Cap Go Meh di kawasan Pancoran Glodok, Jakarta Barat. Foto tersebut juga pernah diunggah oleh Anies dalam akun Instagram resmi @aniesbaswedan pada 8/2/2020 dengan disertai narasi sebagai berikut:

“Sungguh bersyukur kita sama-sama hadir di perayaan Cap Go Meh di Pancoran Glodok, Ini ketiga kalinya Pancoran Chinatown menyelenggarakan dan saya bersyukur sudah tiga kali berturut-turut pula saya bisa hadir, kali ini menyambut Tahun Baru Imlek 2571….”, tulisnya.

Dengan demikian, klaim foto dengan narasi Anies “jongos” Tiongkok tidak benar karena tidak sesuai fakta dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Klaim yang salah. Faktanya, foto itu terkait dengan kehadiran Anies dalam sebuah perayaan Cap Go Meh di kawasan Pancoran Glodok, Jakarta Barat pada 8/2/2020.

Akun Facebook Seragam Militer membagikan sebuah video dengan durasi 12 menit yang diikuti dengan narasi bahwa Gatot, Anies, Jokowi dan Moeldoko membatalkan UU Cipta Kerja, postingan tersebut diunggah pada Selasa (24/10/2020).

Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan dalam video yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja telah dibatalkan. Faktanya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Senin (02/11/2020).

Dari penelusuran lebih lanjut, sampai saat ini (26/11/20) tidak ada pemberitaan maupun pernyataan dari instansi-instansi terkait bahwa UU Cipta Kerja resmi dibatalkan, sementara itu gugatan uji materi Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bergulir. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada Selasa (24/11/2020).

Pemohon dalam gugatan uji materi ini yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Tim Hukum Buruh Menggugat (THBM) Cipta Kerja selaku kuasa hukum pemohon menjelaskan, penolakan serikat buruh terhadap pengesahan UU Ciptaker nyatanya tak dihiraukan. Presiden Jokowi tetap mengesahkan UU itu pada 2 November lalu. Meskipun para buruh menilai UU itu sangat merugikan para pekerja di tanah air.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa video dan narasi yang beredar adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Rizky Maulana (Universitas Bina Sarana Informatika).

Faktanya, sampai saat ini belum ada pemberitaan resmi terkait pembatalan UU Cipta Kerja. Sementara itu Gugatan uji materi Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bergulir pada Selasa (24/11/2020).

Salah satu akun Facebook bernama Batlayeri Aliyaman membuat postingan berupa gambar yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan Ahok masuk daftar 5 besar pemimpin terbaik yang ditakuti dunia. Postingan tersebut mendapatkan likes sebanyak 268, 31 komentar dan dibagikan 5 kali.

Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada sumber yang menyatakan bahwa Jokowi dan Ahok masuk daftar 5 besar pemimpin yang ditakuti dunia. Adapun Presiden Jokowi pernah menyabet penghargaan kepemimpinannya yakni “Asian of The Year” tahun 2019 oleh media Singapura, The Straits Times, selama ini ada 5 pemimpin yang menyabet penghargaan tersebut. Jokowi dinobatkan sebagai Asian of The Year 2019 karena dinilai memiliki ketangkasan dalam menghadapi dan memimpin rumitnya persoalan baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Presiden Jokowi juga masuk daftar 50 besar tokoh muslim yang berpengaruh dan penghargaan sebagai Insinyur oleh ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) karena berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur selama menjadi Presiden RI. Sederet prestasi lainnya berhasil didapatkan Jokowi namun penghargaan tersebut berasal dari dalam negeri seperti Tokoh Publik Pilihan 2012, Special Award Marketer 2012, dan Rekor Muri 2012 dalam Pagelaran Kirab Budaya Rakyat Indonesia saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak pernah masuk daftar 5 besar pemimpin terbaik yang ditakuti di dunia. Adapun prestasi kepemimpinan yang pernah didapatkan Ahok di antaranya adalah Roosseno Award IX tahun 2019 sebagai tokoh panutan berintegritas dan memiliki gebrakan besar. Penghargaan Internasional yakni masuk daftar “100 Global Thinkers” 2017 versi majalah Foreign Policy dari Amerika Serikat sebagai pemimpin yang melakukan dobrakan di tengah fundamentalisme yang sedang berkembang saat itu.

Dari sederet penghargaan dalam negeri maupun luar negeri yang diraih Presiden Jokowi dan Ahok tidak ada penghargaan yang mereka sabet sebagai pemimpin terbaik dengan kategori ditakuti dunia Internasional. Sehingga klaim dalam postingan tersebut adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Klaim tersebut tidak benar. Tidak ada sumber pemberitaan valid yang menginformasikan bahwa Ahok dan Jokowi masuk daftar 5 besar pemimpin terbaik dengan kategori pemimpin yang ditakuti dunia.

Akun Dr. Simone Gold (@/drsimonegold) membuat sebuah cuitan pada tanggal 12 November 2020 yang menyatakan bahwa Ticketmaster memberikan persyaratan wajib vaksin Covid-19 sebelum menonton/menghadiri konser. Cuitan ini mendapat atensi yang banyak dengan 17.616 menyukai, dan 8.633 dicuit ulang.

Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan mesin pencari Google memakai kata kunci ‘Ticketmasters Vaccine Covid-19′ terdapat artikel dari BBC dimuat pada tanggal 12 November 2020 dengan judul ‘No, Ticketmaster won’t force you to have a Covid vaccine’ yang menyatakan bahwa klaim tersebut salah. Faktanya itu hanyalah sebuah konsep yang ditawarkan Ticketmaster dan bukan mewajibkan untuk menggunakan konsep yang ditawarkan tersebut.

Kepada BBC, Ticketmaster menyatakan tidak punya kebijakan untuk mengatur seseorang wajib vaksin Covid-19 sebelum menghadiri konser.

“Ticketmaster tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan seputar persyaratan keselamatan / masuk, yang akan mencakup vaksin dan / atau protokol pengujian,” katanya kepada BBC (12/11/2020).

Lebih lanjut, perusahaan yang berfokus pada penjualan tiket itu juga memberikan klarifikasi di media sosial Twitter pada 13 November 2020 menyatakan bahwa klaim yang menyebut mereka mewajibkan vaksin Covid-19 sebelum memasuki konser adalah tidak benar.

“We know there’s been some incorrect information being reported around safety/entry requirements and want to ensure everyone has all the facts. To clarify, there is absolutely no requirement from Ticketmaster mandating vaccines/testing”.

Dalam bahasa Indonesia:

“Kami tahu ada beberapa informasi salah yang dilaporkan seputar persyaratan keselamatan / masuk dan ingin memastikan semua orang mengetahui semua fakta. Untuk memperjelas, sama sekali tidak ada persyaratan dari Ticketmaster yang mewajibkan vaksin / pengujian”.

Laman periksa fakta Fullfact juga menulis hasil periksa faktanya dengan judul ‘Ticketmaster won’t demand proof of a Covid-19 vaccine for concert entry’ pada 16 November 2020 dan menyatakan bahwa klaim Ticketmaster mewajibkan syarat vaksin Covid-19 sebelum masuk konser adalah tidak benar.

Dengan demikian, tidak benar adanya Ticketmaster memberikan syarat wajib vaksin Covid-19 sebelum menghadiri konser dan hoaks ini masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Muhammad Padhliansyah (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

Informasi Palsu. Faktanya, Ticketmaster memberikan klarifikasi bahwa tidak ada persyaratan terkait wajib vaksin Covid-19 untuk menghadiri/menonton konser.