“NGERI NIH NEGRI
BAWA AIR ZAM-ZAM AJA UDAH DILARANG
EMANG AIR ZAM-ZAM UDAH TERGOLONG RADIKAL YA!?
KETAKUTAN YANG BERLEBIHAN”
(GFD-2022-10180) [SALAH] Indonesia Melarang Penumpang Membawa Air Zamzam
Sumber: Twitter.comTanggal publish: 31/07/2022
Berita
Hasil Cek Fakta
Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang menyebutkan bandara Indonesia melarang jamaah haji membawa air zamzam. Hal ini disebutkan sebagai bentuk ketakutan yang berlebihan dan dikaitkan dengan isu PKI.
Namun setelah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi ini, larangan membawa air zamzam merupakan kebijakan yang dibuat oleh otoritas bandara di Arab Saudi. Melansir artikel berita dari media Republika.com, Kepala Seksi Pelayanan Kedatangan dan Kepulangan (Yanpul) Daker Bandara PPIH Arab Saudi, Edayati Dasril, menjelaskan, penerbangan sembilan jam yang akan ditempuh jamaah sungguh berisiko jika disertai oleh air zamzam. Jikalau ada botol yang bocor, airnya berpotensi merembes yang bisa membahayakan penerbangan. Larangan membawa air zamzam di dalam bagasi juga telah tercatat sesuai aturan keamanan dan keselamatan penerbangan GACA (General Authority of Civil Aviation).
Informasi serupa juga dapat dilihat dalam artikel dari media SAMAA Digital yang berjudul, “FactCheck: Did Saudi Arabia ban carrying Zamzam water on flights?”. Di dalam artikel tersebut, SAMAA Digital telah memperoleh pemberitahuan dari situs web GACA, dimana Instruksi Haji dengan jelas menyebutkan bahwa jemaah haji diperbolehkan membawa air zamzam dengan jumlah yang telah ditentukan.
“Pengangkutan Udara dilarang keras membawa air zamzam kecuali jumlah yang diizinkan berdasarkan layanan elektronik Kementerian Haji dan Umrah, dan diproduksi oleh Penjaga Proyek Zamzam Masjid Suci,” bunyi pemberitahuan tersebut.
Menurut Kementerian Haji dan Umrah, penumpang hanya diperbolehkan membeli dan check-in satu kotak berisi lima liter air zamzam yang harus dikemas dalam kemasan pabrikan yang disediakan oleh Otoritas Bandara Saudi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa bandara Indonesia telah melarang penumpang membawa air zamzam merupakan informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.
Namun setelah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi ini, larangan membawa air zamzam merupakan kebijakan yang dibuat oleh otoritas bandara di Arab Saudi. Melansir artikel berita dari media Republika.com, Kepala Seksi Pelayanan Kedatangan dan Kepulangan (Yanpul) Daker Bandara PPIH Arab Saudi, Edayati Dasril, menjelaskan, penerbangan sembilan jam yang akan ditempuh jamaah sungguh berisiko jika disertai oleh air zamzam. Jikalau ada botol yang bocor, airnya berpotensi merembes yang bisa membahayakan penerbangan. Larangan membawa air zamzam di dalam bagasi juga telah tercatat sesuai aturan keamanan dan keselamatan penerbangan GACA (General Authority of Civil Aviation).
Informasi serupa juga dapat dilihat dalam artikel dari media SAMAA Digital yang berjudul, “FactCheck: Did Saudi Arabia ban carrying Zamzam water on flights?”. Di dalam artikel tersebut, SAMAA Digital telah memperoleh pemberitahuan dari situs web GACA, dimana Instruksi Haji dengan jelas menyebutkan bahwa jemaah haji diperbolehkan membawa air zamzam dengan jumlah yang telah ditentukan.
“Pengangkutan Udara dilarang keras membawa air zamzam kecuali jumlah yang diizinkan berdasarkan layanan elektronik Kementerian Haji dan Umrah, dan diproduksi oleh Penjaga Proyek Zamzam Masjid Suci,” bunyi pemberitahuan tersebut.
Menurut Kementerian Haji dan Umrah, penumpang hanya diperbolehkan membeli dan check-in satu kotak berisi lima liter air zamzam yang harus dikemas dalam kemasan pabrikan yang disediakan oleh Otoritas Bandara Saudi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa bandara Indonesia telah melarang penumpang membawa air zamzam merupakan informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)
Faktanya larangan membawa air zamzam merupakan kebijakan dari otoritas bandara di Arab Saudi. Larangan ini terkait bahaya terhadap penerbangan yang dapat ditimbulkan jika terjadi kebocoran pada kemasan air zamzam. Namun setiap penumpang yang sampai di Indonesia akan diberikan jatah air zamzam sebanyak 5 liter sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Faktanya larangan membawa air zamzam merupakan kebijakan dari otoritas bandara di Arab Saudi. Larangan ini terkait bahaya terhadap penerbangan yang dapat ditimbulkan jika terjadi kebocoran pada kemasan air zamzam. Namun setiap penumpang yang sampai di Indonesia akan diberikan jatah air zamzam sebanyak 5 liter sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Rujukan
(GFD-2022-10181) [SALAH] Artikel Wartakota Berjudul “Viral Renovasi Ruang Kerja Megawati di BRIN mencapai Rp 6 Miliar”
Sumber: MediaTanggal publish: 31/07/2022
Berita
“Viral Renovasi Ruang Kerja Megawati di BRIN mencapai Rp 6 Miliar”
Hasil Cek Fakta
Sebuah unggahan di media sosial Facebook menampilkan hasil tangkapan layar artikel yang berjudul “Viral Renovasi Ruang Kerja Megawati di BRIN mencapai Rp 6 Miliar”. Dalam unggahan ini, tampak bahwa artikel tersebut dibuat oleh media Wartakota.
Namun setelah ditelusuri mengenai artikel dengan judul serupa, ditemukan fakta bahwa artikel tersebut bukan diterbitkan atau diunggah oleh media Wartakota. Melalui laman pencarian menggunakan Google Search Image, tangkapan layar tersebut merupakan tampilan artikel dari media tempo.co. Hal ini dapat dilihat dari judul yang serupa serta pemilihan gambar yang serupa pula.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tangkapan artikel Wartakota yang berjudul “Viral Renovasi Ruang Kerja Megawati di BRIN mencapai Rp 6 Miliar” merupakan hoaks kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.
Namun setelah ditelusuri mengenai artikel dengan judul serupa, ditemukan fakta bahwa artikel tersebut bukan diterbitkan atau diunggah oleh media Wartakota. Melalui laman pencarian menggunakan Google Search Image, tangkapan layar tersebut merupakan tampilan artikel dari media tempo.co. Hal ini dapat dilihat dari judul yang serupa serta pemilihan gambar yang serupa pula.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tangkapan artikel Wartakota yang berjudul “Viral Renovasi Ruang Kerja Megawati di BRIN mencapai Rp 6 Miliar” merupakan hoaks kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)
Faktanya, tangkapan layar artikel pada unggahan Facebook tersebut merupakan artikel yang diterbitkan oleh media tempo.co, bukan media Wartakota.
Faktanya, tangkapan layar artikel pada unggahan Facebook tersebut merupakan artikel yang diterbitkan oleh media tempo.co, bukan media Wartakota.
Rujukan
(GFD-2022-10160) [SALAH] PDIP Suruh Anies Jangan Terus Menerus Bela Buruh
Sumber: MediaTanggal publish: 30/07/2022
Berita
Pekan lalu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022. Keputusan ini akhirnya mengabulkan seluruh gugatan para pengusaha yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta selaku penggugat. Terkait hal ini, dari berbagai kalangan, mendesak Anies agar mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta ini.
Berita mengenai hal ini pun berhasil menarik perhatian dari seluruh masyarakat Jakarta. Beberapa artikel kemudian muncul dan membahas terkait hal ini. Salah satunya artikel dari Warta-Berita.com yang menerbitkan artikel berjudul, “PDIP Larang Anies Terus-terusan Bela Buruh, Jangan Banding Tentang UMP Jakarta!”. Judul ini kemudian menarik perhatian dan berbagai komentar dari warganet.
Berita mengenai hal ini pun berhasil menarik perhatian dari seluruh masyarakat Jakarta. Beberapa artikel kemudian muncul dan membahas terkait hal ini. Salah satunya artikel dari Warta-Berita.com yang menerbitkan artikel berjudul, “PDIP Larang Anies Terus-terusan Bela Buruh, Jangan Banding Tentang UMP Jakarta!”. Judul ini kemudian menarik perhatian dan berbagai komentar dari warganet.
Hasil Cek Fakta
Namun setelah menelusuri seluruh isi artikel tersebut, tidak didapati pernyataan serupa dari pihak PDIP sesuai dengan judul yang disematkan. Di dalam artikel tersebut hanya terdapat informasi yang menyatakan bahwa Fraksi PDIP DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan agar tidak melakukan banding atas putusan dari PTUN Jakarta tersebut. Pasalnya, saat ini Anies tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menaikkan UMP Jakarta. Tidak ada pernyataan dari PDIP untuk Anies agar tidak terus menerus membela buruh.
Jadi dapat disimpulkan bahwa judul pada artikel tersebut merupakan hoaks kategori false connection atau koneksi yang salah antara judul dengan isi tulisan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa judul pada artikel tersebut merupakan hoaks kategori false connection atau koneksi yang salah antara judul dengan isi tulisan.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)
Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Antara judul dengan isi pada artikel wartaberita.com ini tidak memiliki kaitan. Di dalam artikel tersebut tidak ada pernyataan dari pihak PDIP yang menyatakan demikian. Fraksi PDIP hanya meminta Anies untuk tidak banding atas putusan PTUN Jakarta terkait kenaikan UMP Jakarta, karena Anies tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas hal itu.
Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Antara judul dengan isi pada artikel wartaberita.com ini tidak memiliki kaitan. Di dalam artikel tersebut tidak ada pernyataan dari pihak PDIP yang menyatakan demikian. Fraksi PDIP hanya meminta Anies untuk tidak banding atas putusan PTUN Jakarta terkait kenaikan UMP Jakarta, karena Anies tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas hal itu.
Rujukan
(GFD-2022-10161) [SALAH] Foto Warga Papua Demo Tolak PDIP di Papua
Sumber: facebook.comTanggal publish: 30/07/2022
Berita
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan judul “Papua Memanas, RIBUAN WARGA DEMO TOLAK PDIP, PASCA DEKLARASI DUKUNG ANIES, SERUAN BOIKOT PDIP MENGGEMA”. Video ini juga menampilkan sebuah foto sebagai sampul video yang memperlihatkan rombongan orang-orang memegang spanduk bertuliskan “Papua Menolak Banteng”.
Hasil Cek Fakta
Setelah melihat keseluruhan dari video tersebut, ternyata tidak didapati pernyataan resmi ataupun video yang memperlihatkan penolakan dari warga Papua terhadap keberadaan PDIP. Di dalam video tersebut hanya mengambil potongan-potongan video yang membentuk opini terkait dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Presiden pada Pemilu 2024.
Video ini muncul berdasarkan cuitan dari sebuah akun Twitter bernama @papuamuslim.
“2024 boikot partai PDIP. Dari caleg sampe cawapres. Jika ada capres berbau PDIP jangan dipilih.”
Terkait dengan foto di awal video yang memperlihatkan rombongan warga Papua berdemo tolak PDIP dengan membawa sebuah spanduk ternyata merupakan foto editan. Pada foto aslinya, rombongan warga yang berdemo tersebut ternyata bukan berdemo menolak PDIP, namun merupakan demo masyarakat Papua di Kantor DPRD Manokwari terkait dugaan penghinaan terhadap masyarakat Papua di sejumlah daerah di Indonesia. Pada foto aslinya juga tidak terlihat adanya spanduk yang dibawa oleh rombongan tersebut.
Jadi dapat disimpulkan, klaim judul yang menyatakan bahwa warga Papua melakukan boikot terhadap PDIP merupakan hoaks kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.
Video ini muncul berdasarkan cuitan dari sebuah akun Twitter bernama @papuamuslim.
“2024 boikot partai PDIP. Dari caleg sampe cawapres. Jika ada capres berbau PDIP jangan dipilih.”
Terkait dengan foto di awal video yang memperlihatkan rombongan warga Papua berdemo tolak PDIP dengan membawa sebuah spanduk ternyata merupakan foto editan. Pada foto aslinya, rombongan warga yang berdemo tersebut ternyata bukan berdemo menolak PDIP, namun merupakan demo masyarakat Papua di Kantor DPRD Manokwari terkait dugaan penghinaan terhadap masyarakat Papua di sejumlah daerah di Indonesia. Pada foto aslinya juga tidak terlihat adanya spanduk yang dibawa oleh rombongan tersebut.
Jadi dapat disimpulkan, klaim judul yang menyatakan bahwa warga Papua melakukan boikot terhadap PDIP merupakan hoaks kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)
Faktanya foto warga Papua yang berdemo tersebut merupakan editan. Setelah ditelusuri, sampai sekarang tidak ada aksi demo tolak PDIP di Papua.
Faktanya foto warga Papua yang berdemo tersebut merupakan editan. Setelah ditelusuri, sampai sekarang tidak ada aksi demo tolak PDIP di Papua.
Rujukan
Halaman: 6117/8117



