Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun PB IDI di Youtube. Di sana terdapat penjelasan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Daeng M Faqih dalam video berjudul "Jumpa Pers Seputar Vaksin Covid-19" yang tayang 14 Desember 2020.

"Pemberitaan soal IDI menolak vaksin covid-19 adalah tidak benar. Sikap IDI secara resmi selama ini yang juga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, kami selalu menyampaikan dukungan untuk vaksin covid-19," ujar Dr Daeng dalam video tersebut.

"Untuk program ke depan bahkan kami punya tim khusus untuk mensosialisasikan 3M dan kampanye vaksinasi. Program vaksinasi ini harapan besar bagi kita semua, tidak hanya untuk petugas kesehatan saja, tapi untuk seluruh rakyat. Vaksin ini alat terbesar kita untuk menurunkan serendah-rendahnya bahkan menghentikan penularan covid-19," katanya menambahkan.

"Kami juga pernah berdiskusi dengan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi bahwa dokter dan petugas kesehatan mendapat prioritas pertama untuk vaksin. Sebab kami termasuk golongan yang rentan," ujarnya.

"Jadi pemberitaan IDI menolak vaksin covid-19 tidak benar. Itu sangat bertentangan dengan sikap resmi IDI."

Ia juga menyebut kesuksesan vaksinasi covid-19 pada masa mendatang merupakan kerja seluruh pihak.

"Kami sangat menyambut baik dan mendukung vaksin, dan butuh kerja bersama bukan hanya dari pemerintah tetapi IDI dan juga media untuk meyakinkan masyarakat."

Selain itu ada juga artikel Liputan6.com berjudul "Soal Tolak Vaksin Corona, IDI: Itu Tidak Benar, Kami Tetap Dukung Vaksinasi COVID-19" yang tayang 14 Desember 2020. Berikut isinya:

"Liputan6.com, Jakarta - Menyoal pemberitaan menolak vaksin COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan, hal itu tidak benar. IDI tetap mendukung program pemerintah dalam vaksin dan vaksinasi Corona.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih menjelaskan, IDI turut aktif mengkampanyekan Adaptasi Kebiasaan Baru, termasuk protokol kesehatan, manfaat vaksin dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

Bahkan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, Bio Farma, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN).

"Sikap resmi kami, yakni menyampaikan dukungan apresiasi dan menyerahkan kepercayaan kepada BPOM, yang memberi izin atas jaminan, keamanan juga efektivitas vaksin Corona," jelas Daeng saat jumpa pers di Kantor Sekretariat PB IDI, Jakarta, Senin (14/12/2020).

"Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM atas dukungan program vaksin dan vaksinasi. Ini yang sudah dilakukan PB IDI."

paya IDI juga berdiskusi terkait penerima prioritas vaksin Corona, terutama untuk tenaga medis dan kesehatan.

"Kami sudah mengkampanyekan ke mana-mana soal manfaat vaksin dan vaksinasi kepada masyarkaat. Kami juga berdiskusi dengan Pak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana KPC-PEN," terang Daeng.

"Tentunya, mendiskusikan bagaimana tenaga kesehatan, termasuk dokter mendapatkan perhatian (masuk) prioritas pemberian vaksin Corona yang pertama. Karena petugas kesehatan masuk dalam golongan rentan yang langsung berhadapan dengan pasien."

Atas upaya yang dilakukan IDI, menurut Daeng, pemberitaan yang menulis IDI menolak vaksin Corona tidak tepat dan tidak cocok dengan kerja keras IDI.

"Kami perlu klarifikasi pemberikaan soal IDI menolak vaksin Corona. Bahwa apa yang ada di dalam pemberitaan itu tidak cocok sebagaimana apa yang sudah dilakukan IDI," pungkasnya.

Wakil Ketua PB IDI Slamet Budiarto menambahkan, sejak awal PB IDI mendukung vaksin COVID-19 yang sudah terdaftar dan diberikan izin edar penggunaan oleh BPOM. Kehadiran vaksin menjadi harapan dalam mengendalikan COVID-19.

"Dari awal, PB IDI mendukung vaksin yang sudah teregister BPOM. Harapan kita bersama pada vaksin, selama vaksin aman dinyatakan BPOM, ya kami mendukung vaksin," tambahnya.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena tenaga kesehatan diprioritaskan pertama dalam penyuntikan vaksin."

Sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan, baik 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak) sampai manfaat vaksin Corona terus dilakukan IDI. IDI pun punya Tim New Normal, yang juga diketuai Slamet.

"Tim New Normal IDI ini mensosialisasikan dan mengkampanyeankan protokol kesehatan, manfaat vaksin dan vaksinasi Corona. Dukungan upaya IDI semata-mata untuk masyarakat dan NKRI agar pandemi COVID-19 dapat dikendalikan," imbuh Slamet."

Dalam websitenya, IDI juga menulis artikel berjudul "Vaksin di Indonesia Sudah Ada, IDI Optimis: Ini Bisa Hentikan Penularan Covid-19" yang tayang 14 Desember 2020. Berikut isinya:

"Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Daeng M Faqih, SH MH meyakini bahwa program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa menekan penularan kasus atau bahkan menghentikan penularan Covid-19 di Indonesia.

Daeng mengatakan, upaya intervensi penurunan kasus penularan Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dinilai tidak efektif karena setiap hari kasus positif terkonfirmasi terus meningkat dari hari ke hari.

“Program vaksinasi ini harapan besar bagi kita semua, tidak hanya untuk petugas kesehatan saja, tapi untuk seluruh rakyat. Vaksin ini alat terbesar kita untuk menurunkan serendah-rendahnya bahkan menghentikan penularan Covid-19,” ujar Daeng di kantor Sekretariat PB IDI Jakarta, Senin 14 Desember 2020.

Daeng mengatakan, upaya intervensi penurunan kasus penularan Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dinilai tidak efektif karena setiap hari kasus positif terkonfirmasi terus meningkat dari hari ke hari.

Menurut dia, meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia disebabkan karena masyarakat Indonesia belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

Oleh karena itu, Daeng menyampaikan bahwa program vaksinasi adalah salah satu upaya lain yang diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan penularan kasus Covid-19 di Indonesia yang masih saja terus meningkat.

Keefektifan vaksin dalam menekan penularan kasus Covid-19 di Indonesia tentu sangat tergantung dengan seberapa berhasil program vaksinasi tersebut dilaksanakan di Indonesia.

Menurut Daeng, program vaksinasi bisa berhasil apabila seluruh masyarakat Indonesia mau berpartisipasi secara aktif untuk melakukan vaksinasi Covid-19 guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Herd immunity terhadap virus SARS CoV 2 penyebab Covid-19 bisa didapatkan asalkan 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia telah memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus. Artinya, butuh partisipasi 60 sampai 70 persen dari total penduduk Indonesia yang divaksin agar Covid-19 tidak bisa menular dan kasus penularan terhenti.

Daeng menyatakan para dokter yang tergabung dalam PB IDI siap untuk divaksinasi pertama kali sebagai petugas kesehatan di garda terdepan. Pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pertama kali diberikan pada tenaga kesehatan karena tergolong rentan terinfeksi Covid-19.

Dia menegaskan bahwa para dokter IDI siap divaksin dan mengajak masyarakat agar tidak ragu dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah."

Postingan yang menyebut IDI menolak vaksinasi covid-19 adalah tidak benar. Faktanya IDI mendukung vaksinasi covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya video penampakan hewan purbakala di lereng Gunung Lawu, Magetan adalah klaim yang salah.

Faktanya, ‘hewan’ itu di video itu adalah dinosaurus buatan yang memang sengaja didatangkan dan video itu merupakan promosi dari pihak pengelola untuk memperkenalkan wahana baru yang ada di Mojosemi Forest Park, Magetan, yakni Mojosemi Dinosaurus Park.

Pengelola Mojosemi Forest Park, Magetan, Nanang Sedayu mengatakan, video tersebut diambil pada Senin (14/12/2020) dan berlokasi di Mojosemi Forest Park. Sedayu mengatakan, video tersebut merupakan promosi dari pihak pengelola untuk memperkenalkan wahana baru yang ada di tempat wisata itu, yakni Mojosemi Dinosaurus Park.

“Itu sebagai bagian promo kami. Di dalam (Mojosemi Forest Park) itu ada wahana baru, Dinosaurus Park, yang ada beberapa macam dinosaurus di dalamnya, termasuk yang kemarin kami turunkan,” kata Sedayu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Dia mengatakan, di Dinosaurus Park ada 15-20 spesies dinosaurus yang dipamerkan kepada pengunjung. “Ada T-Rex, terus (dinosaurus) leher panjang, sama yang kemarin itu,” kata Sedayu.

Sedayu mengatakan, wahana Dinosaurus Park sudah dibuka sejak awal tahun 2019 lalu. Namun, karena ada pandemi virus corona, maka jumlah pengunjung yang datang berkurang drastis.

“Makanya semoga pandemi ini segera berlalu, mudah-mudahan bisa ramai lagi,” kata Sedayu.

Menjawab rasa penasaran warganet tentang keaslian dinosaurus yang ada dalam video, Sedayu mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya dari pengelola untuk menghadirkan dinosaurus seperti aslinya.

“Kami buat semirip mungkin dengan aslinya, dan itu karya putra-putra daerah juga,” kata Sedayu.

Dia menyebut, dinosaurus tersebut merupakan wahana buatan lokal, bukan diimpor dari luar negeri maupun dari studio film Jurassic Park.

“Dulu kami memang pernah impor untuk bahan-bahannya, kami pelajari. Begitu sudah ketemu, kami produksi sendiri,” kata Sedayu.

Dinosaurus buatan yang memang sengaja didatangkan dan video itu merupakan promosi dari pihak pengelola untuk memperkenalkan wahana baru yang ada di Mojosemi Forest Park, Magetan, yakni Mojosemi Dinosaurus Park.

SUMBER membagikan video yang menambahkan puisi “Allahu Akbar” oleh Gus Mus sehingga menimbulkan premis atau kesimpulan yang salah.

"Puisi Abah yang ditulis tahun 2005 lalu itu sifatnya universal, tidak menyerang satu kelompok tertentu. Seperti banyak puisi Abah yang lain, intinya mengajak introspeksi. Dakwah secara halus. Kalau menggabungkan suara beliau dengan video demo FPI, itu namanya mengadu-domba.”

Unair News: “Pengritikan pada tindakan-tindakan yang terkesan lupa pada kehakikian manusia yang tak berhak menyiksa dan melaknat, terlihat jelas dalam sajak Allahuakbar. Bukankah sekalipun kita tak pernah diangkat Tuhan sebagai wakil yang boleh menghakimi orang-orang yang berbeda cara pandang? Dikaitkan dengan sajak Ada Apa Dengan Kalian, memberikan kita sinyal tentang pentingnya memisahkan pengertian kata “memaksa” dan “mengajak” ke jalan kebaikan.

Lewat Sajak Allahuakbar pula, penulis kumpulan cerpen lukisan kaligrafi ini juga ingin mengingatkan bahwa tak ada hasil tafsiran manusia yang layak mendapat predikat kebenaran sejati. Menganggap pemikiran pribadi atau golongan tertentu sebagai hukum mutlak merupakan salah satu contoh nyata tindakan penyekutuan Tuhan dengan diri sendiri. Kita pun tak perlu menyangsikan keabsahan ibadah orang yang berbeda cara ritual, sebab yang berwewenang menilai ibadah seorang hamba hanya Tuhan (Salat).”

Walisongo Institutional Repository: “Kumpulan puisi Aku Manusia merupakan sebuah antologi (kumpulan) puisi yang ditulis oleh KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus) pada tahun 2016 termasuk karya terbaru dari beliau. Di dalamnya terdiri atas 46 (empat puluh enam) puisi dengan tema Aku Manusia dan berbagai judul yang merupakan bagian dari tema besar puisi. Di sini peneliti setidaknya mencoba menganalisis 10 judul puisi dari kumpulan puisi tersebut, dengan melihat aspek isi yang disampaikan sesuai dengan fokus peneliti. Peneliti beranggapan sepuluh dari salah satu kumpulan puisi Aku Manusia ini sudah dapat mewakili tema besar puisi. Puisi-puisi tersebut adalah:

Agama
Ada Apa Dengan Kalian?
Panorama
Tahakkumi
Allahu Akbar!
Perjalanan Sang Primadona
Aku Manusia
Chairil Anwar Dan Kita
Bagaimana Aku Menirumu Oh kekasih
Orang-Orang Negeriku”.

Puisi yang ditambahkan di video ditulis TIDAK untuk menyerang kelompok tertentu. Bersifat universal, ajakan untuk introspeksi.

Beredar narasi di sebuah grup media sosial Facebook yang menyatakan bahwa, pemerintah telah mengesahkan sebuah Perppu tentang Ormas menjadi undang-undang. Dalam penjelasannya, grup Facebook bernama Seruput Kopi Bareng Jokowi ini menyertakan 6 nama ormas yang telah dibubarkan lewat Perppu ini.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa narasi tersebut adalah hoaks. Memang benar pemerintah telah mengesahkan sebuah Perppu menjadi undang-unarchive.vnIni baru berita top!!! :point_down:… – Seruput Kopi Bareng Jokowi | Facebookarchived 11 Dec 2020 01:47:00 UTCdang, tentang pembubaran ormas. Melansir dari kompas.com, undang-undang ini disahkan sebagai regulasi yang berwewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. Namun, perihal penyebutan 5 ormas yang telah dibubarkan lewat Perppu ini adalah salah.

Sampai saat ini, ormas yang telah dibubarkan karena dianggap telah bertentangan dengan Pancasila hanyalah HTI. Untuk 5 ormas lain yaitu Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jemaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), belum ada keputusan resmi ataupun artikel yang menyebutkan secara pasti tentang pembubaran ormas-ormas ini. Pembubaran kelimanya masih sebatas wacana dan tuntutan dari masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait narasi pembubaran kelima ormas ini adalah hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Hoaks ini juga telah muncul sejak tahun 2017 sepanjang masa Perppu ini baru-baru disahkan menjadi undang-undang.

Hasil periksa fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, berita ini adalah berita lama yang tersebar sejak tahun 2017, pada masa awal pengesahan Perppu tentang Ormas. Sampai saat ini, ormas yang resmi dibubarkan hanyalah HTI. Tentang pembubaran kelima ormas lainnya, masih merupakan wacana ataupun perdebatan antar masyarakat.