Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan menelusuri berbagai sumber otoritatif serta melakukan wawancara langsung. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada bukti valid yang mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk merelokasi satu juta warga Israel ke Papua, Indonesia.

Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartyo Harkomoyo, menegaskan bahwa narasi yang beredar di TikTok tersebut menyesatkan. “Tidak benar,” ujar Hartyo kepada Tempo, Senin, 19 Januari 2026.

Penelusuran Tempo pada akun resmi pemimpin negeri Abang Sam tersebut di Truth Social, @realDonaldTrump, juga tidak menemukan pernyataan terkait rencana relokasi itu. Pencarian menggunakan kata kunci melalui mesin pencari Google pun menunjukkan tidak ada satu pun media arus utama yang mengutip atau melaporkan pernyataan serupa dari Trump.

Israel Berselisih dengan Amerika soal Komposisi Dewan Eksekutif Gaza

Laporan terbaru The New York Times menyebut Amerika Serikat mendukung gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Gaza Executive Council (Dewan Eksekutif Gaza) guna membantu pengelolaan gencatan senjata tersebut.

Anggota komite ini melibatkan pejabat senior Qatar, Ali al-Thawadi, dan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Meski menyertakan seorang pengusaha Israel, komite tersebut sama sekali tidak melibatkan pejabat resmi dari pemerintah Israel.

Israel merespons dingin keputusan Amerika Serikat tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel merilis pernyataan tertulis yang menyebut komite itu bertentangan dengan kebijakan mereka, tanpa merinci alasan eksplisit. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap keterlibatan Turki di Gaza pasca-perang.

Melansir laporan ABC, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mendukung sikap Netanyahu dan mendesak militer untuk bersiap kembali berperang beberapa menit setelah pernyataan tersebut rilis.

Berlawanan dengan isu relokasi warga Israel ke Papua, Israel justru berupaya memindahkan warga Palestina ke luar negeri, termasuk Indonesia, sebagaimana laporan Tempo pada Maret 2025. Pemerintah Israel pernah merencanakan uji coba imigrasi 100 warga Palestina untuk menetap dan bekerja secara permanen di Indonesia.

Rencana itu diproyeksikan sebagai tahap awal sebelum pengiriman ribuan warga Palestina lainnya. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan tidak pernah menjalin pembicaraan dengan pihak mana pun terkait imigrasi warga Gaza ke Indonesia.

AP News pernah memberitakan ambisi Donald Trump yang menginginkan Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel di tengah masa gencatan senjata pada November 2025. Trump mendesak Indonesia menerima proposal Abraham Accords guna mengakui kedaulatan Israel, mengikuti langkah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, memastikan Jakarta tidak akan membuka hubungan diplomatik tanpa kepastian berdirinya negara Palestina yang berdaulat. “Setiap visi yang berkaitan dengan Israel harus dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata Yvonne.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memindahkan 1 juta warga Israel ke Papua adalah klaim yang keliru.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial , Kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah hingga Juni 2026. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui akun Instagram resminya yakni @kkpgoid.
Berikut isinya:
"Waspada Penipuan dan Hoax Mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hai #SahabatBahari, yuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi!! Dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kamu harus lebih waspada lagi yaa. Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP ?"

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah hingga Juni 2026, tidak benar.
 

Tidak ditemukan bukti atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim. Prabowo dan Trump rencananya akan teken Kesepakatan Dagang RI-AS Akhir pada Januari 2026. Unggahan dengan narasi “Purbaya tidak setuju perjanjian dagang Trump-Prabowo” merupakan konten palsu (fabricated content).